Claim Missing Document
Check
Articles

KOMUNIKASI SOSIAL TERHADAP AKSES HUKUM BAGI MASYARAKAT Yuhandra, Erga; Bachtiar, Beben Muhammad; Andriyani, Yani; Firdaus, M Iqbal Roihanul
Jurnal Pengabdian Siliwangi Vol 11, No 1 (2025)
Publisher : LPPM Univeristas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jsppm.v11i1.16829

Abstract

Social communication is a vital instrument in expanding legal access for communities, particularly for vulnerable groups that frequently encounter structural and cultural barriers. The main challenges identified include limited legal literacy, insufficient dissemination of information, and the gap between legal language and everyday community language. These issues result in low legal awareness and restricted capacity of individuals to defend their rights. This study employs a qualitative approach through in-depth interviews and participatory observation of communities in both urban and rural areas. It examines the role of social communication in bridging these gaps by emphasizing its functions of socialization, education, and public participation. The proposed alternative solutions include strengthening community-based legal communication, utilizing accessible digital media, and fostering collaboration among state institutions, civil society organizations, and local leaders in disseminating legal information. Therefore, social communication serves not only as a medium of message exchange but also as a strategic instrument for achieving inclusive justice.
EFEKTIVITAS YURISDIKSI MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM HUMANITER TERKAIT KEJAHATAN PERANG DAN PEMINDAHAN PAKSA DI GAZA Rifa'i, Iman Jalaludin; Yuhandra, Erga; Fathurrahman, Fathur; Akbar, Satria
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 2 (2025): Edisi Oktober 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i2.10407

Abstract

The effectiveness of the jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ) in enforcing international humanitarian law related to war crimes and forced displacement in Gaza faces complex challenges. Although the ICJ has international legal authority to adjudicate violations of international obligations, the implementation of ICJ decisions, in particular provisional measures that have been issued regarding Gaza, are often ignored by Israel. This non-compliance is further complicated by global political factors, especially the United States' support for the temporary relocation policy of Gazans which exacerbates patterns of forced displacement. This research uses a normative juridical method, with a focus on studying international legal norms, such as the 1945 Statute of the International Court of Justice, the 1949 Geneva Convention IV, and the 1998 Rome Statute. A conceptual approach is used to dissect the concept of the effectiveness of the ICJ's jurisdiction, while a case approach is applied in analyzing the application of the ICJ's jurisdiction to the post-2023 Gaza conflict. political domination of big countries. Therefore, strengthening the ICJ's jurisdiction requires effective compliance system reform and firmer political support from the international community so that the ICJ does not simply become a normative symbol.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern (Studi Kasus di Kramatmulya) Yulianti, Yulianti; Yuhandra, Erga; Rifa’i, Iman Jalaludin
Uniku Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v1i1.11

Abstract

The regulaion of traditional markets and modern stores stated in Regional Regulation Number 11 in 2011 section 19 points 1, explains that the mini market is at least 1 km from the traditional market. This research aims to find out and to analyze: 1) Polecy Regulation about establishment of traditional markets and Modern Stores; 2) the implementation of Policy about the establishment of traditional markets and Modern Stores in Kramatmulya District. The writer makes thi study using descriptive analytical research i.e. describing a case based on the rules and regulation relating to positive law that has close relation with the problem of this research. In this study the method used are empirical juridical method, i.e., the method using data from books or literature or regulations regarding with the problem observed as the results of the interview or observation to a place of research. To collect data in this study uses observation and interview. The research location is in Kramatmulya District. The results showed: 1) Responses regarding establishment permit BPPT modern stores beginning with the meeting of the study after getting pleas from the community. 2) response of the Government and businessmen regarding the rules of modern stores Setup significantly influential to the existence of traditional market in district Kramatmulya. Regulations concerning modern store setup is currently regulated in the regulations of Kuningan Regency number 11 in 2011. The society gave a positive response towards the regulation of modern stores setup in Kramatmulya District . Keywords: Modern Store Setup, the presence of traditional markets   Abstrak Ketentuan mengenai pasar tradisional dan toko modern di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 menurut Pasal 19 Angka 1, dijelaskan bahwa minimarket berjarak minimal 1 km dari pasar tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa : 1) Regulasi Kebijakan Pendirian Toko Modern dan Pasar Tradisional, dan 2) Implementasi Kebijakan Pendirian Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kecamatan Kramatmulya. Penulis melakukan penelitian, menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan sesuatu hal upaya yang jelas dan melalui peraturan-peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan hukum positif yang ada kaitannya dengan masalah ini. Adapun metodenya adalah yuridis empiris yaitu metode yang bersifat mendapatkan data dari buku-buku atau literatur ataupun peraturan perundang-undangan mengenai apa yang diteliti hasil wawancara maupun observasi ke tempat penelitian. Lokasi penelitian di Kecamatan Kramatmulya. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Tanggapan BPPT mengenai ijin pendirian toko modern diawali dengan rapat kajian setelah mendapatkan permohonan dari masyarakat. 2) Tanggapan pemerintahan desa dan pelaku usaha mengenai peraturan tentang penataan toko modern berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan pasar tradisional di Kecamatan Kramatmulya. Peraturan tentang penataan toko modern saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2011. Masyarakat memberikan tanggapan yang positif terhadap peraturan tentang penataan toko modern di Kecamatan Kramatmulya.  
Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Budiman, Haris; Yuhandra, Erga; Taufik, Lutfi Imam
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.6499

Abstract

Tenaga honorer sering mengalami ketidakadilan dalam pekerjaan mereka, terlihat dari kehidupan mereka yang jauh dari sejahtera meskipun memiliki kewajiban yang sama dengan Aparatur Sipil Negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai pengaturan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer studi di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tenaga honorer sebagai pekerja telah diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tenaga honorer di Kabupaten Kuningan mendapatkan perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif meliputi jaminan kesehatan, sementara perlindungan represif termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kesimpulan dari penelitian adalah pengaturan dan perlindungan tenaga honorer sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran pemerintah perlu melakukan pembaharuan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memiliki gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka. Pemerintah juga disarankan memberikan prioritas kepada tenaga honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan demikian, diharapkan tenaga honorer dapat lebih sejahtera di masa depan.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Pencegahan Informasi Hoax di tengah Covid – 19) Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Fathanudien, Anthon; Budiman, Haris
Jurnal Pintar Abdimas Vol 1 No 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 NOVEMBER 2021
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid development and advancement of Information Technology has led to changes in the activities of human life in various fields which have directly influenced the birth of new forms of legal action, the use and utilization of Information Technology must continue to be developed to maintain, maintain and strengthen national unity and integrity based on Legislation in the national interest, that the use of Information Technology plays an important role in trade and national economic growth to create public welfare. The purpose of this service focuses more on teenagers, both boys and girls, while other targets are the objectives of holding this counseling, namely the community in general. The approach method used in this Community Service is through the workshop approach method, lectures then at the end of the event a question and answer session is held, with this question and answer the community is given the opportunity to ask questions according to the theme of extension, or the community can ask questions outside the predetermined theme. The benefit of holding legal counseling in Margasari Village, Luragung District, Kuningan Regency, West Java Province is to create a better legal awareness of the community so that every member of the community realizes and lives up to their rights and obligations as citizens and creates a legal culture in attitudes and behaviors that are aware, obedient, and obey the law and can understand good information in the use of gadgets and social media in the digital era as it is today.
The Implications of Law No. 11 2020 Concerning Job Creation on Regional Spatial Planning and Watershed Management Haris Budiman; Suwari Akhmaddhian; Erga Yuhandra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3798

Abstract

In 2020, the government issued Law Number 11 of 2020 on Job Creation. This law has received numerous criticisms from the community, especially in the effort to realize self-sufficiency, security, and food sovereignty, as well as to protect agricultural land from the threat of land conversion. The government, on the other hand, claims that a job creation law, often known as omnibuslaw, can simplify and integrate fundamental permits from laws pertaining to location, environmental, and building permits. The problem under study was the implications of Law Number 20 of 2020 concerning Job Creation on spatial planning and watersheds management, employing a normative research method. The results highlight that the aforementioned law has reconstructed law number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, which uses digital maps in the determination of RDTR, the integration of spatial planning and zoning plans, as well as the creation of single map policy to overcome land intersection, influencing permits in the regions. In addition, law number 41 of 1999 concerning Forest Area Limits has also been reconstructed, governing the adequacy of forest areas and forest cover in watersheds, which must be maintained at least 30 percent of the area of river basins. The 30% loss of the forest area may result in policy liberalization and the uncontrolled utilization of forest lands for industrial and commercial purposes. At the end, it will exacerbate tensions between spatial planning and watershed management, especially in preserving the adequacy of forest areas and forest cover in watersheds, which is critical to preventing erosion, landslides, and floods, as well as sustaining tree stands, litter, and undergrowth plant.
Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan: Implementation of Good Governance Principles in Village Fund Management: A Case Study of Kuningan Regency Rifa'i, Iman; Yuhandra, Erga; Budiman, Haris; Akbar, Satria; Asiyah, Mina Rabiatul
Constitution Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Constitution Journal December 2025
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v4i2.217

Abstract

Village Fund policies have undergone regulatory changes to strengthen fiscal governance, yet their implementation remains hindered by inconsistencies among national, regional, and village regulations. The weakness of good governance does not stem from a lack of rules, but from misalignment between normative designs and local practices. Accountability is carried out administratively but has not fully reached substantive public oversight, while community participation and access to information remain procedural. Using a normative juridical method, this study formulates two key issues: the principles of good governance as legal foundations for Village Fund management, and the rule of law and oversight mechanisms as instruments to reinforce them. Based on the Village Law and related regulations, the findings show weak legal harmonization and ineffective supervision, resulting in formalistic accountability and suboptimal legal control. Strengthening regulatory synchronization, enhancing village institutional capacity, and internalizing good governance principles are essential to achieving transparent, accountable, and law-based Village Fund governance. Abstrak Kebijakan Dana Desa telah mengalami perubahan regulasi untuk memperkuat tata kelola fiskal, namun implementasinya masih terganggu oleh disharmoni antara regulasi nasional, daerah, dan desa. Lemahnya good governance bukan karena kekurangan aturan, tetapi karena ketidaksesuaian antara desain normatif dan praktik lokal. Akuntabilitas berjalan secara administratif namun belum menyentuh pengawasan publik yang substansial, sementara partisipasi dan akses informasi masih bersifat prosedural. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini merumuskan dua masalah: prinsip good governance sebagai asas hukum pengelolaan Dana Desa, serta supremasi hukum dan mekanisme pengawasan sebagai instrumen penguatnya. Berbasis UU Desa dan regulasi terkait, hasil penelitian menunjukkan lemahnya sinkronisasi hukum dan pengawasan, sehingga akuntabilitas menjadi formalistik dan kontrol hukum kurang optimal. Diperlukan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas desa, dan internalisasi prinsip good governance untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis hukum.
Effectiveness of Regulations and Institutions for Eradicating Corruption in Southeast Asia: A Comparative Study of Indonesia and Vietnam Hidayat, Sarip; Suwari Akhmaddhian; Erga Yuhandra; Budiman, Haris; Lam Thanh Danh
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v12i02.1214

Abstract

Corruption is a major problem in Southeast Asia because it slows down economic growth, reduces public trust, and can destabilize governments. Therefore, this study aimed to identify and analyze how corruption is addressed in Indonesia and Vietnam. A socio-legal method was used by combining normative analysis of anti-corruption rules. Data were obtained from statutory regulations, reports from anti-corruption institutions, journal articles, and international sources such as Corruption Perceptions Index. The results showed that in Indonesia, the fight against corruption was mainly led by Corruption Eradication Law and Law on Corruption Eradication Commission. Following the discussion, enforcement was conducted by Corruption Eradication Commission (KPK). In Vietnam, anti-corruption efforts were managed under Law on Anti-Corruption and implemented through institutions such as Government Inspectorate and Central Steering Committee for Anti-Corruption Work. Indonesia had comprehensive regulations and an independent institution that played a significant role in investigating, prosecuting, and adjudicating corruption cases. However, changes made to the law in 2019 were observed by many as weakening the independence and effectiveness of the institution. Vietnam relied on a centralized method led by Communist Party through "Blazing Furnace" campaign, which successfully prosecuted high-ranking officials. Its long-term effectiveness remained questionable due to limited judicial independence and transparency. A comparative analysis showed that Indonesia prioritized the rule of law as well as checks and balances. Meanwhile, Vietnam relied on political consistency and centralized decision-making to eradicate corruption. The analysis assumed that successful corruption eradication depended on the synergy among regulations, independent institutions, and sustained political commitment. These included strengthening the independence of institutions, clarifying the authority of different law enforcement agencies, using digital tools to increase public oversight, improving judicial independence, and inspiring greater participation from civil society to promote government transparency.
The effectiveness of post-mining land rehabilitation policy in realizing environmental sustainability: Lessons from Sukageuri View, Kuningan, West Java Akhmaddhian, Suwari; Supartono, Toto; Anugrah, Dikha; Hidayat, Sarip; Budiman, Haris; Yuhandra, Erga; Setiawan, Wawan
Journal of Degraded and Mining Lands Management Vol. 11 No. 1 (2023)
Publisher : Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15243/jdmlm.2023.111.5059

Abstract

The effective management of natural resources is critical in achieving environmental sustainability, and it requires a careful balance of ecological and economic interests. Therefore, this study analyzed the effectiveness of village government policy in managing post-mining land for environmental sustainability using a non-doctrinal legal approach. Primary data were collected through interviews and observations, while secondary data came from regulations, scientific journals, and papers related to post-mining land rehabilitation governance. The study was conducted in Sukageuri View, Kuningan Regency. The study found that the policy implemented by the Cisantana Village Government in managing post-mining land through the establishment of the Village-Owned Enterprise (VOE) in 2016 has been effective. The area, formerly known as Sukageuri View, is home to various flora and fauna species, with several businesses operating and over 114,000 visitors engaging in social activities in 2022. Additionally, the site has contributed to the village's original income and supported the work program of the Cisantana Village Government. In conclusion, the policy implemented by the Cisantana Village Government effectively balances ecological, social, and economic factors, meeting the criteria for environmental sustainability.
Rekonstrusi Asas Legalitas Materil Dalam Pemidanaan Di Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta Kabupaten Ciamis Gios Adhyaksa; Sarip Hidayat; Erga Yuhandra
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5572

Abstract

Enforcement principle legality formal in in the Criminal Code​ Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlanshe Indie (WvS -NI) in Indonesia has significant weakness.​ Weakness main from principle This is limit its vastness criminalization to act criminal law. Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code​ change principle legality from principle legality formal become principle legality material, principle legality material determine that base worthy convicted a action is living law​ in society (law) No written). Implementation principle This in a way substantial expand range principle legality and in philosophical give respect to custom customs that still exist is in Indonesia at the moment This. The approach method used in study This that is juridical - empirical, researcher face to face direct with society Kuta Village Customary Law Community as object research. Results and Discussion Reform of Indonesian Criminal Law by Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code​ in a way firm show that expansion of the Law no written that has been there is in Indonesia applied Because provision said , the Kuta Village community has law customs that are not written known​ as " taboo ", which is tradition inheritance local which is guarded and obeyed by the people of Kuta Village. If there is violation, violation will completed through institution customs and individuals who violate will given sanctions custom
Co-Authors Ade Suhendra Aini, Zahro Qurrotul Aisyah, Mina Rabiatul Akbar, Satria Al Ghifari, Muhammad Ghifar Alpiyah, Lilis Nur Amrullah, Dzikri Anik Andini Khoirunnisa Andriyani, Yani Anggit Anggiatna Anthon Fathanudien, Asiyah, Mina Rabiatul Bachtiar, Beben Muhammad Beben Muhammad Bachtiar Bias Lintang Dialog Bias Lintang Dialog Dede Suhendar Dewi Kusumawati, Dewi Dewi Lestari Dikha Anugrah eptara, nopan Faisal, Koko Ahmad Fathanudien, Anthon Fathurahman, Fathur Fathurrahman, Fathur Fatur Faturohman Firdaus, M Iqbal Roihanul Frisca Meilan Dwi Lestary Gios Adhyaksa Gios Adhyaksa Haris Budiman Harjadi, Dikdik I. Gde Pantja Astawa Igit Wijaya Susanto Iman Jalaludin Rifa'i Iman Jalaludin Rifa'i Iman Jalaludin Rifa'i Iman Jalaludin Rifa’i Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifa’i Iman Jalaludin Rifa’i Indah Permata Sari Jalaludin Rifa'i, Iman Jalaludin, Iman Lam Thanh Danh Mardiani, Teti Mochammad Imron Awalludin Ms. Sineenat Suasungnern Nabila Tri Nurcahyati Naili Azizah Naili Azizah Nasihin, Iing Nurcahyati, Nabila Tri Nurdin Nurdin Nurmayanti, Andini Nurpajar, Shefiyana Rachmat, Nurhaliza Ainur Ressa Siti Nurhasanah Ria Virigianti RIFA'I, IMAN Rifa'i, Iman Jalaludin Rifai, Iman Jalaludin Rifa’i, Iman Jalaludin Rina Susanti Roni Nursyamsu Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Septian Apriditiya Sundari, Pipi Supartono, Toto Suwari Akhmaddhian Suwari Akhmadhhian Suwari Akhmadhian Tarsim Tarsim Taufik, Lutfi Imam Teten Tendiyanto Teti Mardiani Triatna Kurniawan, Titan Virigianti, Ria Wahdan Ahnaf Al-azizi Wawan Setiawan Wina Puspasari Yani Andriyani Yudistira, Dony Yulianti Yulianti