Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.435
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JWP (Jurnal Wacana Politik) Nagari Law Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora
Yuslim Yuslim
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Akibat Hukum Transaksi Jual Beli Dalam Kaitannya Dengan Validasi Pajak Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Suhendar, Suhendar; Yuslim, Yuslim; Syofiarti, Syofiarti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.970

Abstract

Pelalawan district often finds that the price of buying and selling transactions for land and buildings that occur during the transfer of rights does not match the actual transaction price, this creates an imbalance that can be detrimental to taxpayers and local government agencies themselves, such as buying and selling transactions that occur far away. below the actual market price used as the basis for NPOP in calculating BPHTB. If this is done intentionally, then the action can be categorized as tax evasion. The approach used in this research is an empirical juridical approach. The data used in this research are secondary data and primary data. All data and materials obtained from research results are compiled and analyzed qualitatively, and presented in qualitative descriptive form. From the research results, it can be explained that: First, the implementation of buying and selling transactions in relation to regional tax validation by the Regional Financial and Asset Management Agency of Pelalawan Regency has no authority to validate price determination that exceeds the price of buying and selling transactions that have been made by the parties and there are no regulations. which requires validation of pricing determinations. The Pelalawan Regency Regional Financial and Asset Management Agency only has the authority to check the payment of tax deposits in the transfer of rights to land and buildings, as well as ensuring whether the tax deposits have been paid by the parties in the sale and purchase transaction for the transfer of rights to land and buildings. Second, the legal consequences of buying and selling transactions in relation to the validation of regional taxes by the Regional Financial and Asset Management Agency of Pelalawan Regency, where the Notary as PPAT must wait for the day, date and time to be included when the parties appear. The inclusion of the day, date, month, year and time when the parties appear will only be included at the beginning of the Sale and Purchase Deed after the validation process is complete. The notary as PPAT for this action violates the UUJN, because there is an element of falsification in that the inclusion of the day, date, month, year and time when appearing does not correspond to the reality that occurred when the parties appeared. The action of the Notary as PPAT to include false information in the authentic deed results in the deed becoming null and void. A notary as a PPAT can be punished for false information stated in the deed.
Studi Tentang Divergensi Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi Joni, Hendri; Danil, Elwi; Yuslim, Yuslim
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1011

Abstract

Sampai hari ini, silang pendapat dan bahkan perdebatan terkait penentuan yurisdiksi antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana khususnya dalam rumpun pidana korupsi masih belum menemukan titik kesepahaman, khususnya terkait dengan unsur melawan hukum dalam regulasi tindak pidana korupsi dan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam regulasi administrasi negara.. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat simpulkan pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi adalah karena munculnya dua pemahaman; yakni penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum. Kedua, Perkembangan praktik dan yurisprudensi divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam penegakan delik pidana korupsi khususnya pada pengadilan tindak pidana korupsi amat ditentukan dari keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat Arhdan, Sandy Mulia; Yuslim, Yuslim; Fahmi, Khairul
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2261

Abstract

ASN dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik serta perekat serta pemersatu bangsa dituntut untuk profesional, tidak terlibat dalam politik, dan tidak terlibat dalam kolusi, nepotisme, dan korupsi, terutama selama Pilkada ASN harus bebas dari pengaruh dan tidak terpengaruh oleh kepentingan siapa pun yang terlibat dalam pemilihan. Namun, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat diduga sebanyak 71 orang melakukan pelanggaran netralitas ASN. Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yakni penelitian melibatkan analisis data primer sebagai metode utamanya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dari Masyarakat ataupun Instansi yang berwenang, Bawaslu berwenang pada penerimaan laporan/temuan terhadap pelanggaran netralitas ASN kemudian melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada KASN, KASN berwenang dan wajib melaksanakan verifikasi dan validasi atas rekomendasi Bawaslu, dan memberi rekomendasi kepada PPK, sedangkan PPK berwenang melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari KASN dan memberikan sanksi/hukuman kepada pelanggar netralitas ASN. Kemudian Surat Keputusan Bersama merupakan pedoman dan panduan tata cara pengawasan penegakan hukum netralitas ASN selama Pilkada serentak pada tahun 2020, Oleh sebab itu tolak ukur dalam menentukan ASN tidak netral ketika hasil verifikasi dan validasi menyatakan dalam rekomendasi KASN terbukti ada pelanggaran yaitu sebanyak 66 orang, kemudian pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN belum efektif terdapat beberapa kendala terhadap faktor-faktor efektivitas hukum, sehingga membuat penegakan hukum belum berjalan dengan baik.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA : STUDI VOTER TURNOUT MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI DALAM PILKADA 2017 DENGAN CALON TUNGGAL Saleh, Muhammad; Yuslim, Yuslim; Rosyidi, Bakaruddin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2532-2537

Abstract

Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu kunci yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Oleh karena itu, sebagian negara-negara yang menganut demokrasi, termasuk Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya warga negara untuk memilih (voter turnout).Salah satu fenomena yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah sejak tahun 2015 yang lalu adalah munculnya pasangan calon tunggal dalam pemilihan. Undang undang juga telah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal tersebut. Kota Tebingtinggi di Provinsi Sumatera Utara termasuk salah satu dari Kabupaten/Kota yang memiliki pasangan dengan calon tunggal di Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 yang lalu. Berdasarkan data, partisipasi pemilih dalam pilkada Kota Tebing Tinggi dengan calon tunggal menunjukkan angka yang tidak terlalu tinggi, yaitu  sebesar 59.868 suara (55,8 %). Sedangkan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang memilih Walikota Incumbent 41.937 suara (70,04%), yang memilih kotak kosong sebesar 16.861 suara (28,16%) dan masyarakat yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 47.943 suara (44,46%). Alasan masyarakat yang memilih Walikota Incumbent antara lain popularitas calon yang tinggi, memiliki kinerja yang baik, adanya hubungan kekerabatan dan lainnya. Sedangkan yang memilih kotak kosong memiliki alasan tidak suka dengan calon Walikota, tidak diberi uang dan adanya ajakan dari etnis tertentu untuk memilih kotak kosong.
Pelatihan Bagi Kader Muhammadiyah: Peran Strategis Sekretaris dalam Organisasi Muhammadiyah Abunawas, Abunawas; Yuslim, Yuslim
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sosial Humaniora Vol 5 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah mengadakan pelatihan bagi sekretaris, bendahara, dan kepala kantor di tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan ortom. Pelatihan ini mencakup manajemen administrasi, komunikasi antar pimpinan, serta pemanfaatan teknologi digital seperti arsip elektronik dan e-dokumen. Selanjutnya penguatan kolaborasi antara sekretaris, bendahara, dan kepala kantor untuk memastikan keberhasilan administrasi, pengelolaan keuangan, dan pelayanan organisasi yang optimal. Kemudia evaluasi dan Koordinasi Rutin: Melakukan koordinasi dan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai keputusan musyawarah dan tujuan organisasi. Pengabdian ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan tata kelola administrasi dan komunikasi di Muhammadiyah. Dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan keterampilan SDM, serta kolaborasi yang lebih efektif antara sekretaris, bendahara, dan kepala kantor, organisasi Muhammadiyah dapat berjalan lebih efisien. Namun, tantangan dalam implementasi teknologi dan penguatan pemahaman nilai-nilai organisasi masih perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.
Co-Authors Abunawas, Abunawas Akhmad, Ikhbal Arhdan, Sandy Mulia Azmi Fendri Bakaruddin Bakaruddin Basnur, Ashfihani Candra Feri Caniago Caniago, Candra Feri Chatarina Umbul Wahyuni Darnis Darnis, Darnis Dwi Hastuti Egip Satria Eka Putra Elwi Danil Fakhruddin Fakhruddin Febblina Daryanes Fendi, Azmi Fikri, Khusnul Fithrina, Hendria Gayatri, Aprilia Ginting, Yanti Mayasari Gusminarti, Gusminarti Hardilawati, Wan laura Hendri Joni Hengki Andora Hinggo S, Hichmaed Tachta Hinggo S., Hichmaed Tachta Iswandi Iswandi Joni, Hendri Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Khairul Fahmi Khairul Fahmi Kusumah, Alum M. Irsyad Nur Misral, Misral MUHAMMAD HASBI Muhammad Saleh Nofirda, Fitri Ayu Putra, Dimas Mahendra Putra, Egip Satria Eka Raharjo, Dandy Ilham Rahmaddoni, Bayu Rakasatutya, Falahdika Ramadhan, Geni Rilfa Ramadhan, Rian Rahmat Riki Perdana Romi Romi, Romi Rosari, Anton Rosyidi, Bakaruddin Setianingsih, Rahayu Sri Rahmayanti, Sri Sucy Delyarahmi Suhendar Suhendar, Suhendar Sulistyandari, Sulistyandari Syamsurizaldi Syamsurizaldi Syofiarti Titin Fatimah Zakaria, Iqbal Zaki, Hammam Zuhdi, Aprizon Zulfitri, Amelia