Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.742
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia JWP (Jurnal Wacana Politik) Nagari Law Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora
Yuslim Yuslim
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Akibat Hukum Transaksi Jual Beli Dalam Kaitannya Dengan Validasi Pajak Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Suhendar, Suhendar; Yuslim, Yuslim; Syofiarti, Syofiarti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.970

Abstract

Pelalawan district often finds that the price of buying and selling transactions for land and buildings that occur during the transfer of rights does not match the actual transaction price, this creates an imbalance that can be detrimental to taxpayers and local government agencies themselves, such as buying and selling transactions that occur far away. below the actual market price used as the basis for NPOP in calculating BPHTB. If this is done intentionally, then the action can be categorized as tax evasion. The approach used in this research is an empirical juridical approach. The data used in this research are secondary data and primary data. All data and materials obtained from research results are compiled and analyzed qualitatively, and presented in qualitative descriptive form. From the research results, it can be explained that: First, the implementation of buying and selling transactions in relation to regional tax validation by the Regional Financial and Asset Management Agency of Pelalawan Regency has no authority to validate price determination that exceeds the price of buying and selling transactions that have been made by the parties and there are no regulations. which requires validation of pricing determinations. The Pelalawan Regency Regional Financial and Asset Management Agency only has the authority to check the payment of tax deposits in the transfer of rights to land and buildings, as well as ensuring whether the tax deposits have been paid by the parties in the sale and purchase transaction for the transfer of rights to land and buildings. Second, the legal consequences of buying and selling transactions in relation to the validation of regional taxes by the Regional Financial and Asset Management Agency of Pelalawan Regency, where the Notary as PPAT must wait for the day, date and time to be included when the parties appear. The inclusion of the day, date, month, year and time when the parties appear will only be included at the beginning of the Sale and Purchase Deed after the validation process is complete. The notary as PPAT for this action violates the UUJN, because there is an element of falsification in that the inclusion of the day, date, month, year and time when appearing does not correspond to the reality that occurred when the parties appeared. The action of the Notary as PPAT to include false information in the authentic deed results in the deed becoming null and void. A notary as a PPAT can be punished for false information stated in the deed.
Studi Tentang Divergensi Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi Joni, Hendri; Danil, Elwi; Yuslim, Yuslim
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1011

Abstract

Sampai hari ini, silang pendapat dan bahkan perdebatan terkait penentuan yurisdiksi antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana khususnya dalam rumpun pidana korupsi masih belum menemukan titik kesepahaman, khususnya terkait dengan unsur melawan hukum dalam regulasi tindak pidana korupsi dan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam regulasi administrasi negara.. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat simpulkan pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi adalah karena munculnya dua pemahaman; yakni penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum. Kedua, Perkembangan praktik dan yurisprudensi divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam penegakan delik pidana korupsi khususnya pada pengadilan tindak pidana korupsi amat ditentukan dari keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat Arhdan, Sandy Mulia; Yuslim, Yuslim; Fahmi, Khairul
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2261

Abstract

ASN dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik serta perekat serta pemersatu bangsa dituntut untuk profesional, tidak terlibat dalam politik, dan tidak terlibat dalam kolusi, nepotisme, dan korupsi, terutama selama Pilkada ASN harus bebas dari pengaruh dan tidak terpengaruh oleh kepentingan siapa pun yang terlibat dalam pemilihan. Namun, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat diduga sebanyak 71 orang melakukan pelanggaran netralitas ASN. Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yakni penelitian melibatkan analisis data primer sebagai metode utamanya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dari Masyarakat ataupun Instansi yang berwenang, Bawaslu berwenang pada penerimaan laporan/temuan terhadap pelanggaran netralitas ASN kemudian melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada KASN, KASN berwenang dan wajib melaksanakan verifikasi dan validasi atas rekomendasi Bawaslu, dan memberi rekomendasi kepada PPK, sedangkan PPK berwenang melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari KASN dan memberikan sanksi/hukuman kepada pelanggar netralitas ASN. Kemudian Surat Keputusan Bersama merupakan pedoman dan panduan tata cara pengawasan penegakan hukum netralitas ASN selama Pilkada serentak pada tahun 2020, Oleh sebab itu tolak ukur dalam menentukan ASN tidak netral ketika hasil verifikasi dan validasi menyatakan dalam rekomendasi KASN terbukti ada pelanggaran yaitu sebanyak 66 orang, kemudian pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN belum efektif terdapat beberapa kendala terhadap faktor-faktor efektivitas hukum, sehingga membuat penegakan hukum belum berjalan dengan baik.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA : STUDI VOTER TURNOUT MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI DALAM PILKADA 2017 DENGAN CALON TUNGGAL Saleh, Muhammad; Yuslim, Yuslim; Rosyidi, Bakaruddin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2532-2537

Abstract

Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu kunci yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Oleh karena itu, sebagian negara-negara yang menganut demokrasi, termasuk Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya warga negara untuk memilih (voter turnout).Salah satu fenomena yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah sejak tahun 2015 yang lalu adalah munculnya pasangan calon tunggal dalam pemilihan. Undang undang juga telah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal tersebut. Kota Tebingtinggi di Provinsi Sumatera Utara termasuk salah satu dari Kabupaten/Kota yang memiliki pasangan dengan calon tunggal di Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 yang lalu. Berdasarkan data, partisipasi pemilih dalam pilkada Kota Tebing Tinggi dengan calon tunggal menunjukkan angka yang tidak terlalu tinggi, yaitu  sebesar 59.868 suara (55,8 %). Sedangkan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang memilih Walikota Incumbent 41.937 suara (70,04%), yang memilih kotak kosong sebesar 16.861 suara (28,16%) dan masyarakat yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 47.943 suara (44,46%). Alasan masyarakat yang memilih Walikota Incumbent antara lain popularitas calon yang tinggi, memiliki kinerja yang baik, adanya hubungan kekerabatan dan lainnya. Sedangkan yang memilih kotak kosong memiliki alasan tidak suka dengan calon Walikota, tidak diberi uang dan adanya ajakan dari etnis tertentu untuk memilih kotak kosong.
Pelatihan Bagi Kader Muhammadiyah: Peran Strategis Sekretaris dalam Organisasi Muhammadiyah Abunawas, Abunawas; Yuslim, Yuslim
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sosial Humaniora Vol 5 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah mengadakan pelatihan bagi sekretaris, bendahara, dan kepala kantor di tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan ortom. Pelatihan ini mencakup manajemen administrasi, komunikasi antar pimpinan, serta pemanfaatan teknologi digital seperti arsip elektronik dan e-dokumen. Selanjutnya penguatan kolaborasi antara sekretaris, bendahara, dan kepala kantor untuk memastikan keberhasilan administrasi, pengelolaan keuangan, dan pelayanan organisasi yang optimal. Kemudia evaluasi dan Koordinasi Rutin: Melakukan koordinasi dan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai keputusan musyawarah dan tujuan organisasi. Pengabdian ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan tata kelola administrasi dan komunikasi di Muhammadiyah. Dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan keterampilan SDM, serta kolaborasi yang lebih efektif antara sekretaris, bendahara, dan kepala kantor, organisasi Muhammadiyah dapat berjalan lebih efisien. Namun, tantangan dalam implementasi teknologi dan penguatan pemahaman nilai-nilai organisasi masih perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.
Konflik Norma Antara Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Pertanahan Nasional: Analisis Yuridis Atas Penerbitan dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Yang Bersumber dari Tanah Pusaka Tinggi Sari, Dini Puspita; Yuslim, Yuslim; Andora, Hengki
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 3 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i3.2063

Abstract

The conflict of norms between the Minangkabau customary law system and national land law as manifested in Civil Decision Number 155/Pdt.G/2023/PN. CEO. The land object of dispute is the high inheritance of the Andah people who have been bound by the pagang gadai relationship since 1945, so customarily it is not free to be transferred. Nonetheless, a series of buying and selling transactions were carried out by individuals who did not have customary capacity, which ultimately resulted in the issuance of Certificates of Ownership and name change to parties outside the race. Using normative legal research methods and case study approaches, this study analyzes three dimensions of the problem: the validity of the transaction of buying and selling high-quality inherited land that has not been certified, the legality of the issuance of ownership certificates over customary land, and the validity of the process of changing the name of the certificate. The analytical framework used includes the theory of accountability, the theory of legal certainty, and the theory of justice. The results of the study show that the three processes contain multiple legal defects, namely violations of customary authorities, the absence of substantive verification by the National Land Agency (BPN), and the transfer of legal burdens between rights holders who are not in equal status. This study recommends the harmonization of the national land registration mechanism with customary law norms through the obligation of substantive customary verification before the issuance of certificates.
Manajemen Organisasi dan Akhlak Bermuhammadiyah dalam Penguatan Tata Kelola Persyarikatan di Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi Abunawas, Abunawas; Yuslim, Yuslim
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sosial Humaniora Vol 6 No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan memperkuat kapasitas pimpinan Muhammadiyah dalam manajemen organisasi dan internalisasi akhlak bermuhammadiyah untuk meningkatkan tata kelola PDM/PCM/AUM. Kegiatan dilaksanakan pada 28 Februari s/d 1 Maret 2026 di Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi dengan peserta PDM Kuansing, PCM se-Kuansing, dan beberapa pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Metode kegiatan berupa ceramah, diskusi terarah, dan pendampingan pemetaan masalah organisasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian) dan penguatan komitmen pada kepemimpinan kolektif-kolegial serta etika kepemimpinan Islami (amanah, keadilan, musyawarah, pelayanan). Temuan ini sejalan dengan studi Muhammadiyah yang menegaskan efektivitas kepemimpinan kolektif-kolegial dan prinsip musyawarah dalam menghindari dominasi personal serta memperkuat kerja organisasi.
THE IDEA OF REGULATING OF GOVERNOR’S AUTHORITY AS GOVERNMENT’S REPRESENTATIVE POST THE AMENDMENT OF 1945 CONSTITUTION (GAGASAN PENGATURAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SETELAH PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR 1945) Yuslim, Yuslim
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10190

Abstract

AbstractThe idea of regulating of governor’s authority as representative of central government to the regency/ town government after the amendment of 1945 constitution is aimed at answering two legal problems. They are: (1) How is the regulation of the authority of governor as representative of central government after the amendment of 1945 constitution, (2) How is the idea governor as the representative of government. In order to answer such a questions the research   conducted by using legal/normative research. The approach that used is statue approach and conceptual approach. The regulating of governor’s authority as representative of central government as stipulated in Art. 32 of Act No.32 year of 2004 do not have firm validity in 1945 Constitution. Such the authority of governor is conducted as the implementation of principle of de-concentration, while such a principle does not clearly formulated in 1945 constitution. Besides it does not have constitution’s validity, the regulating of governor’s authority in Act No.32, 2004 does not have clear concept since on one hand such authority is attribution, an on one hand that authority is a delegation and even in practice it is a mandate. According of Unitary state’s point of view the authority of governor as direct representative of central government  after the amendment of 1945 constitution should be in delegation form. Therefore it is not directly enumerated in Act regarding the Local government (attribution).The president that would transfer that authority in government regulation (pp). The delegation of authority to the governor should cover the affair of general government in province, so it is not just limited to a certain affair.Besides in conducting the authority, the governor as representative of central government needs certain organ that assist the governor in performing his authority and as the organ of central government.Key word: The idea, governor’s authority, government’s representat, unitary state.AbstrakGagasan penaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah terhadap kabupaten/ kota setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan menjawab 2(dua) problem hukum, yakni :   (1) Bagaimana pengaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah setelah perubahan UUD 1945, dan (2) Bagaimana gagasan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah. Untuk menemukan jawaban pertanyaan yang muncul dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah dalam Pasal 38 UU No. 32/2004 tidak memiliki validasi yang tegas dalam UUD 1945.Kewenangan gubernur tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, sementara asas dekonsentrasi tidak dirumuskan secara tegas dalam UUD 1945.Selain tidak memiliki validasi konsitusi, pengaturan kewenangan gubernur dalam UU No. 32/2004 tidak jelas konsepnya karena satu sisi kewenangan tersebut berupa atribusi, pada bagian lain berupa delegasi dan bahkan dalam praktek berupa mandat. Menurut sudut pandang sistem negara kesatuan (unitary state) kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah langsung setelah perubahan UUD 1945 haruslah berupa delegasi kewenangan.Jadi tidak ditegaskan (dirinci) langsung dalam UU mengenai pemerintahan daerah (atribusi). Presiden yang akan melimpahkan kewenangan tersebut nantinya dalam Peraturan Pemerintah. Pelimpahan kewenangan kepada gubernur tersebut ruanglingkupnya haruslah mencakup urusan pemerintahan umum di provinsi jadi tidak dibatasi pada urusan tertentu saja.Selain itu dalam menjalankan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah perlu organ tertentu yang membatu gubernur dalam menjalankan kewenangannya dan merupakan organ pemerintah.Key word: Gagasan, Kewenangan Gubernur, Wakil Pemerintah, Negara Kesatuan.
Co-Authors Abunawas, Abunawas Akhmad, Ikhbal Arhdan, Sandy Mulia Azmi Fendri Bakaruddin Bakaruddin Basnur, Ashfihani Candra Feri Caniago Caniago, Candra Feri Chatarina Umbul Wahyuni Darnis Darnis, Darnis Dwi Hastuti Egip Satria Eka Putra Elwi Danil Fakhruddin Fakhruddin Febblina Daryanes Fendi, Azmi Fikri, Khusnul Fithrina, Hendria Gayatri, Aprilia Ginting, Yanti Mayasari Gusminarti, Gusminarti Hardilawati, Wan laura Hendri Joni Hengki Andora Hinggo S, Hichmaed Tachta Hinggo S., Hichmaed Tachta Iswandi Iswandi Joni, Hendri Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Khairul Fahmi Khairul Fahmi Kusumah, Alum M. Irsyad Nur Misral, Misral MUHAMMAD HASBI Muhammad Saleh Nofirda, Fitri Ayu Putra, Dimas Mahendra Putra, Egip Satria Eka Raharjo, Dandy Ilham Rahmaddoni, Bayu Rakasatutya, Falahdika Ramadhan, Geni Rilfa Ramadhan, Rian Rahmat Riki Perdana Romi Romi, Romi Rosari, Anton Rosyidi, Bakaruddin Sari, Dini Puspita Setianingsih, Rahayu Sri Rahmayanti, Sri Sucy Delyarahmi Suhendar Suhendar, Suhendar Sulistyandari, Sulistyandari Syamsurizaldi Syamsurizaldi Syofiarti Titin Fatimah Zakaria, Iqbal Zaki, Hammam Zuhdi, Aprizon Zulfitri, Amelia