Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Creative Research Journal

FORMULASI KEBIJAKAN PENDIRIAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN BEKASI Zulfikar, Waluyo
Creative Research Journal Vol 3, No 01 (2017)
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.071 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membuat rangkaian kebijakan untuk mengatasi permasalahaan perselisihan hubungan industrial yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang pendapatan asli daerahnya banyak disokong oleh keberadaan industri. Kabupaten Bekasi merupakan daerah industri terbesar di Indonesia, hal ini yang menyebabkan semakin majemuknya karakteristik masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Dengan semakin besarnya sektor industri di Kabupaten Bekasi hal ini berdampak pula pada tingginya permasalhaan perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Bekasi. Hal ini ditunjukan dengan terus meningkatnya permasalahan perselisihan antara buruh dengan pengusaha setiap tahunnya di wilayah hukum pengadilah hubungan industrial Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini ditujukan untuk dapat menyusun satu konsep kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahaan hubungan industrial yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi.
DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIS DALAM PEMBANGUNAN BANDARA UDARA KERTAJATI DI KABUPATEN MAJALENGKA Zulfikar, Waluyo
Creative Research Journal Vol 3, No 01 (2017)
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.386 KB)

Abstract

Masalah yang diteliti adalah analisis dampak sosial ekonomi dan politis dalam proses pembangunan bandara udara kertajati di Kabupaten Majalengka, sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan bandara ini berada di wilayah Desa Kertajati, Desa Bantarjati, dan Desa Kertasari serta Desa Sukamulya di kawasan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang dirasa belum optimal dalam proses pembangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep dan pemikiran akademis bagi Provinisi Jawa Barat dalam merancang kebijakan yang tepat untuk keberlangsungan proses pembangunan bandara di kertajati sehingga dalam proses pembangunannya akan memberikan nilai manfaat lebih bagi masyarakat yang ada di sekitar pembangunan lokasi bandara. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami makna dari satu fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, serta triangulasi, sehingga dapat diperoleh data dan informasi yang mendukung tujuan studi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BANDARA UDARA KERTAJATI DI KABUPATEN MAJALENGKA Zulfikar, Waluyo; Rukayat, Yayat
CREATIVE RESEARCH JOURNAL Vol 3 No 01 (2017): Creative Research Journal
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34147/crj.v3i01.76

Abstract

Penelitian ini menganalisa kebijakan dalam proses pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka. Pembangunan bandara udara ini berada di Desa Kertajati, Desa Bantarjati, Desa Kertasari dan Desa Sukamulya di wilayah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang diindikasikan belum optimal dalam proses pelaksanaan pembangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep dan pemikiran akademis bagi Pemerintah Provinisi Jawa Barat dalam merancang kebijakan yang tepat untuk keberlangsungan proses pembangunan bandara udara kertajati, sehingga dalam proses pembangunannya akan memberikan nilai manfaat lebih bagi masyarakat yang ada di sekitar pembangunan lokasi bandara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami makna dari satu fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, serta triangulasi, sehingga diperoleh data dan informasi yang mendukung tujuan penelitian.
FORMULASI KEBIJAKAN PENDIRIAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN BEKASI Zulfikar, Waluyo; Indrapradja, Irwan Saleh
CREATIVE RESEARCH JOURNAL Vol 3 No 01 (2017): Creative Research Journal
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34147/crj.v3i01.87

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membuat rangkaian kebijakan untuk mengatasi permasalahaan perselisihan hubungan industrial yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang pendapatan asli daerahnya banyak disokong oleh keberadaan industri. Kabupaten Bekasi merupakan daerah industri terbesar di Indonesia, hal ini yang menyebabkan semakin majemuknya karakteristik masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Dengan semakin besarnya sektor industri di Kabupaten Bekasi hal ini berdampak pula pada tingginya permasalhaan perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Bekasi. Hal ini ditunjukan dengan terus meningkatnya permasalahan perselisihan antara buruh dengan pengusaha setiap tahunnya di wilayah hukum pengadilah hubungan industrial Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini ditujukan untuk dapat menyusun satu konsep kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahaan hubungan industrial yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingginya perkara hubungan industrial di PHI Bandung didominasi perkara yang berasal dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang. Sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Cikarang menyelenggarakan perkara peradilan hubungan industrial sendiri dengan pengadilan hubungan industrial yang berlokasi di wilayah admininistratif Kabupaten Bekasi. Hal ini demi terciptanya penegakan hukum yang adil, cepat dan murah.