Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.264
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jambe Law Journal Undang: Jurnal Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Literatus Jurnal Syntax Transformation jurnal hukum das sollen Jurnal Analisis Hukum Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Karya Abdi Masyarakat ULJLS
Sukamto Satoto
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Revitalization of Village-Owned Enterprises to Strengthen the Community Economy in Indonesia: Between Policy and Prosperity Satoto, Sukamto; Nuriyatman, Eko; Mushawirya, Rustian; Mujib, M. Misbahul; Haq, Muhammad Izzul
Jambe Law Journal Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v7i2.364

Abstract

Indonesian president-elect, Prabowo Subianto, has emphasized his vision through Astacita, continuing President Joko Widodo’s Nawacita concept. The primary focus is on village development and community economic empowerment to reduce inequality and poverty. This study employs a qualitative descriptive approach, analyzing legal data, regulations, and philosophical, political, and economic perspectives related to Village-Owned Enterprises (BUMDes). The main objective is to explore the urgency of revitalizing BUMDes to encourage village development, improve the local economy, and align with policies aimed at fostering community-based welfare.  The Village Law strengthens the role of villages in development, with BUMDes acting as a key driver of the village economy. However, BUMDes faces challenges in management and competitiveness. To address this, revitalization and collaboration are necessary to increase productivity, leverage local potential, and support community welfare. The government must enhance policies, improve management capacity, and protect BUMDes from harmful competition. Digitalization and synergy between villages also present solutions to bolster the village economy in the Industry 4.0 era.  BUMDes plays a crucial role in boosting the village economy based on local potential, but participatory, transparent, and professional management is essential for its independent development. Strengthening subsidiarity and village authority accelerates sustainable development, in line with global trends in enhancing local governance and village economic autonomy. The revitalization of BUMDes is a key strategy for improving the village economy through the optimization of village funds and digitalization. Addressing management challenges requires enhanced capacity for village officials, strict supervision, and inclusive policies to foster sustainable economic growth and community welfare
The Political Law of Regulating the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council in the Implementation of Islamic Finance in Indonesia Pofrizal Pofrizal; Sukamto Satoto; Hartati Hartati
Jurnal Syntax Transformation Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v6i1.1042

Abstract

This research discusses the regulation of Islamic finance in Indonesia, focusing on the role of the National Shariah Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) in the context of evolving legal policies. The main objective of this research is to analyze the government's legal policy towards the DSN MUI and its impact on Islamic finance in Indonesia, as well as to provide recommendations for regulatory improvements. This research uses a qualitative approach with in-depth analysis of relevant laws and regulations, interviews with stakeholders, and review of relevant literature. The findings show that the existing regulations still face challenges in terms of legal certainty and institutional governance. The establishment of OJK Regulation No. 2 Year 2024 provides new certainty for the relationship between DSN MUI and Sharia Supervisory Board, although the position of DSN MUI is still not entirely clear. This study concludes that a change in the government's legal policy direction is needed to strengthen the position of DSN MUI and improve its integration with Islamic financial institutions in order to support the sustainable development of the Islamic economy in Indonesia.
Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Satoto, Sukamto; Syarif, Afif; Noviades, Dhil's; Fitria, Fitria; Mushawirya, Rustian
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.493 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v3i2.8483

Abstract

Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Sungai Penuh Kerinci memberikan Sosialisasi terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana dilihat Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci Yahya, Taufik; Satoto, Sukamto; Usman, Usman; Fauzani Raharja, Ivan; Windarto, Windarto
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.189 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v5i3.17016

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan oleh tim sosialisasi mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci”. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sehari-hari. Adapun solusi yang Tim PPM berikan adalah Menggerakkan kesadaran bersama masyarakat agar menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sekitar kawasan pemukiman pendudukdengan tegas dan bisa diterapkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD di desa masing- masing. Diharapkan dengan sosialisasi ini, semua elemen masyarakat dapat bergerak serentak untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Gunung Tujuh. Diiharapkan agar masyarakat melakukan gerakan bersama untuk merawat dan menjaga lingkungan hidup
FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI DESA TABUN KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO Santika, Yunda; Satoto, Sukamto; Netty
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.8856

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa Saja Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo? dan faktor-faktor Apa Saja yang Menghambat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo ?. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapaun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Pada prakteknya di lapangan ada dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder (wawancara dan studi dokumen). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo belum berjalan sebagimana mestinya, dapat dilihat melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang digunakan. Terbukti pada adanya kegiatan yang belum terlaksana dengan baik dan tidak terlaksan pada bidang pemerintahan dan pembangunan di Desa Tabun. Hal ini disebabkan Karena kurangnya pemahaman Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa Tabun dalam pemahaman dan pengelolaan tentang Desa. Adanya pembangunan yang tidak terlaksana tersebut tentunya akan menjadi salah satu faktor penghambat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Di Desa Tabun. Hendaknya Pemerintah Kabupaten juga memperhatikan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat Desa. Pemerintah Kabupaten hendaknya juga sering-sering mememberikan pelatihanan dan penyuluhan tentang pemahaman dan pengelolaaan Desa. Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pnelitian hukum bagi para pembaca umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi khususnya. Serta agar dapat kedepannya Kepala Desa lebih optimalkan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Desa Tabun.
FUNGSI KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN Susanti, Novi; Satoto, Sukamto
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.10987

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam jurnal ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama tugas dan kewenangan kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kedua pertanggungjawaban kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam fungsi Kepala Desa dalam pembangunan infrasturktur antara lain digunakan untuk pengerasan jalan, pembangunan kantor desa, pembangunan gedung Badan Permusyawaratan Desa, pembangunan lapangan volly, pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini dan pembangunan gedung aula pertemuan, adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu meliputi fungsi Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai, pada prakteknya di lapangan ada dua cara pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Suka Damai terlaksana beberapa pembangunan, namun terdapat juga pembangunan yang belum terlaksana yaitu pembangunan gedung aula pertemuan. Belum adanya gedung aula pertemuan tersebut pelayanan desa bisa diartikan hanya mampu melakukan perencanaan saja, namun belum mampu menyelenggarakannya. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa bertujuan menghindari penyimpangan dalam menyelenggarakan pembangunan di desa.
Menciptakan Aparatur Yang Profesional Untuk Penyelenggaraan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Anugrah, Dwinda; Satoto, Sukamto; Hartati, Hartati
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.11377

Abstract

Artikel ini dibuat untuk mengetahui permasalahan mengenai aparatur yang tidak profesional dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mengetahui bagaimana cara menciptakan aparatur yang profesional. Aparatur sipil negara adalah para pegawai yang berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur yang Profesional artinya menekankan kepada kemampuan,  keterampilan  dan  keahlian aparatur pemerintah  dalam  memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien.
Kewenangan Lembaga Ombudsman Terhadap Kategori Rumah Sakit Publik Dan Rumah Sakit Privat di Bidang Kesehatan Tumangger, Elfi Nola; Satoto, Sukamto; Hartati, Hartati
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i1.11396

Abstract

Artikel ini membahas mengenai kewenangan ombudsman sebagai pengawas pelayan publik di bidang kesehatan (Studi Undang-Undang NO. 37 TAHUN 2008 Tentang Ombudsman Terhadap Rumah Sakit  Publik dan Rumah Sakit  Privat). kategori pelayanan kesehatan tidak lepas dengan fasilitas tempat yang namanya rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Nomor Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  Rumah sakit merupakan organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik, secara khusus kesehatan. Dalam perbuatan maladamisnistrasi maka dibutuhkan keberadaan dari lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik secara khusus dibidang kesehatan. Dalam artikel ini akan di bahas mengenai kewenangan Ombudsman dalam konsep rumah sakit publik dan rumah sakit privat sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal   1   angka   1 Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2008  tentang Ombudsman Republik Indonesia.
KEWENANGAN PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Halim, Fajri; Satoto, Sukamto; Fauzani Raharja, Ivan
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.12584

Abstract

Artikel ilmiah ini diperuntukan mengkaji bagaimana kewenangan pejabat pembina kepegawaian dan KASN dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi dan untuk mengkaji apakah upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam artikel ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, bagaimana pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi. Kedua, upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Hasil penelitian ini bahwa, pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini keseluruhan aspek pada pengisian tersebut tidak dapat dikatakan sesuai dengan harapan, yang pertama adanya indikasi cacat hukum pada penunjukan tim penilai evaluasi sehingga berpotensi dapat dibatalkan atau batal demi hukum, kedua pembatalan rekomendasi yang telah dikeluarkan KASN melampaui kewenangan yang telah diatur sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang.
Pengaturan Penyelesaian Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Padol, Muhammad; Satoto, Sukamto
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i2.18547

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem penyelesaian maladministrasi di Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan adanya dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian tindakan maladministrasi yakni antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuris normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang selanjutnya disusun secara deskriptif agar menghasilkan solusi atas permasalahan yang dikaji. Adapun hasil penelitian ini bahwa penyelesaian tindakan maladministrasi di indonesia dapat ditempuh dengan 2 (dua) sistem yakni sitem litigasi dan sistem non-litigasi, yang mana sistem litigasi berada di Pengadilan Tata Usaha Negara  berdasarkan pasal 51, 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun. 2009 tentang Pelayanan Publik Jo Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan sitem penyelesaian non-litigasi diselesaikan oleh Ombudsman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang, Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dengan perbedaan penyelesaian maladministrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara lebih pasif karena hanya menerima gugatan dari penggugat, sedangkan lembaga Ombudsman dapat melakukan penyelesaian secara aktif meskipun tidak terdapat laporan dengan terjun langsung dalam mencari dan menemukan alat bukti.
Co-Authors Affila Afif Syarif Afif Syarif Anugrah, Dwinda Bahder Johan Nasution Dhil's Noviades Didi Syaputra Dwi Suryahartati Eko Nuriyatman Faisal Akbar Nasution Fauzani Raharja, Ivan Fauzi Syam Firya Oktaviarni Fitria Fitria Fitria Fitria Fitria Fitria Halim, Fajri Haq, Muhammad Izzul Hartati Hartati Hartati Hartati Helmi Helmi Indra Muchlis Adnan Ivan Fauzani Raharja Maryanne, Steffi Seline Mujib, M Misbahul Nazifah Nazifah, Nazifah Netty NINGRUM NATASYA SIRAIT Novi Susanti Noviades, Dhil's Padol, Muhammad Pofrizal Pofrizal Rustian Mushawirya Santika, Yunda Sinulingga, Tommy Aditia Subhan Suhermi Suhermi Taufik Yahya Taufik Yahya Tumangger, Elfi Nola Usman Usman Usman Usman Windarto Windarto Windarto, Windarto