Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.913
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Akta al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Hukum Positum PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum INFOKUM JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Darma Agung Jurnal Scientia Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pemuliaan Hukum Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Sosial dan Sains Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi (Ju-SoSAK) Lex Scientia Law Review
Yeni Nuraeni
Universitas Pakuan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Restitusinya Gojali, Melisa Mulia; Krisnawaty, Frieda; Arfandi , Andi Muhammad; Nuraeni, Yeni; Alfies Sihombing, Lasmin
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 6 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i6.32293

Abstract

Perlindungan terhadap anak dalam ranah hukum merupakan tanggung jawab kolektif antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, mengingat anak merupakan elemen vital bagi keberlangsungan bangsa di masa depan. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang bersifat khusus kepada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti korban perdagangan manusia, kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan narkotika, maupun anak yang tersangkut masalah hukum. Penelitian ini mengkaji bentuk serta implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang, termasuk pemenuhan hak mereka atas restitusi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, dengan fokus utama pada pengumpulan data berdasarkan kenyataan di lapangan melalui metode observasi. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang memuat ketentuan perlakuan khusus terhadap anak sebagai korban. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi korban, rasa takut anak untuk memberikan keterangan karena adanya ancaman, proses restitusi yang belum berjalan maksimal, hingga kendala pembiayaan dalam proses pemulangan dan rehabilitasi. Di samping itu, faktor ekonomi, sosial, budaya, dan ketidaksetaraan gender semakin memperbesar risiko anak terjerat dalam jaringan perdagangan manusia. Kendala hukum lainnya termasuk lemahnya efek jera dari sanksi yang diterapkan serta masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme perlindungan anak. Perlindungan hukum yang ideal seharusnya mampu menjamin penghormatan terhadap martabat, hak asasi, dan nilai kemanusiaan anak, sebagaimana termaktub dalam Pancasila serta asas negara hukum Indonesia
Optimalisiasi Kesadaran Hukum Masyarakat mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Tanpa Agunan melalui Gugatan Sederhana yang Dikemas dalam Pelatihan Berperspektif Hukum Perikatan dan Perjanjian Yuyut Prayuti; Yeni Nureaeni; L. Alfies Sihombing; Mia Rasmiaty; Elis Herlina
Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): Agustus : NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v5i3.6432

Abstract

In the evolving dynamics of Indonesia's economy, unsecured loans or Kredit Tanpa Agunan (KTA) have rapidly grown as a popular financial solution. The ease of application and fund disbursement makes these products especially attractive to micro-entrepreneurs and lower-middle-income communities. However, behind the convenience lies a serious issue: a high rate of default or breach of contract (wanprestasi). This problem is exacerbated by the low level of legal literacy among the public, leading to a lack of understanding of their rights and obligations in financing agreements. Most individuals are also unaware that there is a faster, simpler, and low-cost legal mechanism available for resolving civil disputes—namely, the Small Claims Court procedure, as regulated by the Supreme Court Regulation (Perma) No. 4 of 2019. This mechanism can be utilized by the general public, especially clients of microfinance institutions and credit cooperatives, to resolve civil conflicts involving claims of up to IDR 500 million without going through complex litigation. To address this issue, this community engagement activity aimed to improve public legal understanding of the Small Claims Procedure through participatory-based training. The training involved 50 participants from microfinance institutions and savings and loan cooperatives. The methods used included legal counseling, mock court simulations, group discussions, and case studies to provide participants with practical knowledge of the procedures and benefits of filing small claims. The results of the activity indicated that 78% of participants reported a better understanding of the Small Claims mechanism after the training, and 65% stated they were more inclined to use it compared to conventional litigation routes. This training had a positive impact on raising legal awareness, potentially reducing default rates, and contributing to the development of a more inclusive, fair, and sustainable financial system.
Ancaman Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tsabitah, Jilan Salma; Sihombing, Alfies; Nuraeni, Yeni
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.38412

Abstract

Legal enforcement of criminal acts of freedom of expression based on the ITE Law regarding violations of human rights can be said that the ITE Law should no longer regulate punishment for freedom of opinion, but should focus more on legal issues regarding electronic media as a whole, because the punishment itself is regulated in the Criminal Code. Meanwhile, to minimize the occurrence of multiple interpretations, the ITE Law must include limitations on freedom of opinion in its articles. Legal protection for the right to freedom of expression in Indonesia in the ITE Law has not received the protection it should. In the ITE Law, there is only one article provision relating to the right to freedom of expression via internet media, namely in Article 27 A. Legal provisions regarding violations of the ITE Law are regulated in Article 27 A in conjunction with Article 45 paragraph (4). This article contains provisions that still have multiple interpretations, and even tend to be subjective, so that in their implementation they will cause many problems. Keywords: Crime, Freedom of Opinion, Human Rights  AbstrakPenegakan hukum tindak pidana kebebasan berpendapat berdasarkan UU ITE terkait pelanggaran hak asasi manusia dapat dikatakan bahwa seharusnya UU ITE tidak lagi mengatur pemidanaan terhadap kebebasan berpendapat, akan tetapi lebih fokus ke masalah hukum media elektronik secara keseluruhan, karena pemidanaan sendiri sudah diatur dalam KUHP. Adapun untuk meminimalisir terjadinya multitafsir, UU ITE di dalam pasalnya harus dituangkan batasan kebebasan berpendapat. Perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia dalam UU ITE belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam UU ITE, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet, yaitu dalam Pasal 27 A. Ketentuan hukum terhadap pelanggaran UU ITE diatur dalam Pasal 27 A juncto Pasal 45 ayat (4). Dalam pasal tersebut memuat ketentuan yang masih multitafsir, bahkan cenderung subjektif, sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan. Kata Kunci: Ancaman Pidana, Kebebasan Berpendapat, HAM
Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Nuraeni, Yeni; Sihombing, L. Alfies; Triyunarti, Wiwin
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v3i1.1029

Abstract

Dokter merupakan sebuah profesi yang khusus dan mulia. Dokter dipercaya dapat menyembuhkan pasien, sehingga dalam hubungan antara dokter dan pasien disebut dengan hubungan paternalistic atau hubungan antra bapak dan anak. Ketika seorang pasien mendatangi dokter untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, semenjak itu pula terjadi hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Oleh sebab itu dalam melakukan pelayanan Kesehatan seorang dokter mengacu pada standar profesi kedokteran. Dimana kewajiban dan hak masing-masing diatur dalam perundang-undangan.
Criminal Legal Liability for Health Workers in Cases of Medical Malpractice Nuraeni, Yeni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 20 No. 1 (2021): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i1.3395

Abstract

Medical malpractice is an event that involves errors, negligence, or actions that do not comply with medical standards which can cause serious injury and even death to the patient. Liability for criminal acts of malpractice is presently in the spotlight due to the lack of clarity surrounding the applicable legal rules. Due to the lack of clarity in the legal standards regarding the criteria for malpractice, this is the case. The purpose of this study is to investigate aspects of criminal law pertaining to the responsibility of healthcare professionals in cases of medical malpractice. This study will compile data from relevant laws and regulations, court decisions, and the most recent literature on medical malpractice cases using normative legal research methods. A data analysis will be conducted in order to comprehend the criminal law mechanism applicable to health care professionals who commit medical malpractice. Article 360 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code, which contain elements of negligence (kulpa) of doctors or medical personnel, as well as the principal laws governing matters pertaining to the subject and objects in health, namely Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals and Health Law, contain the legal regulations pertaining to medical malpractice. In addition, criminal liability for medical personnel who perpetrate malpractice may take the form of written warnings, revocation of licenses to practice, and re-schooling, which is the requirement to attend medical educational institutions. However, criminal responsibility can be requested for actions that result in severe injury or death due to a doctor's negligence towards a patient..
Sexual Grooming of Children Mode through Live Streaming: Legal Gaps in the Face of Anonymity of Online Transactions Sihombing , L. Alfies; Nuraeni , Yeni; Wahyudi, Wahyudi; Judijanto , Loso; Ghafar , Abidah Abdul
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): November, 2025: Law, Policy, and Governance in Contemporary Socio-Economic Tran
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i2.28259

Abstract

The rapid development of digital technology has enabled new forms of child sexual exploitation, including sexual grooming conducted through live-streaming platforms. This phenomenon demonstrates not only the heightened vulnerability of children in cyberspace but also the limitations of national legal frameworks in addressing crime patterns characterized by anonymity and online financial transactions. This study employs a combined normative and empirical juridical approach to provide a comprehensive understanding of online grooming cases in Indonesia. The normative component analyzes statutory provisions, child protection laws, and digital platform regulations to identify the intended legal protections for children. The empirical component complements this by collecting first-hand insights through semi-structured interviews with law enforcement officers, representatives of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), digital platform operators, and victim support companions. The integration of these approaches reveals gaps between legal norms and enforcement practices, particularly regarding institutional constraints, reporting mechanisms, and socio-technical challenges faced in case handling. The findings show that grooming through live streaming involves complex psychological manipulation facilitated by platform features that allow perpetrators to maintain anonymity. Current regulations do not explicitly recognize online grooming as a distinct criminal offense, nor do they adequately address anonymous electronic transactions commonly used in this crime. Court decisions also illustrate inconsistencies in legal application due to the absence of specific norms governing technology-based grooming. These findings highlight the urgency of reformulating national legal policies by introducing explicit criminal norms on digital grooming, strengthening penalties for online media–based sexual crimes, and regulating anonymous online transactions. The study further recommends enhancing the role of digital financial institutions and technology platforms in prevention, monitoring, and reporting mechanisms. In addition, community-based education and preventive interventions are essential to complement law enforcement efforts and create a safer digital environment for children.
Co-Authors Agus Satory Andi Muhammad Asrun Arfandi , Andi Muhammad Charles Sugiarto Sitorus Elis Herlina Ghafar , Abidah Abdul Gojali, Melisa Mulia Hartawati , Judijanto , Loso Karunia Karunia Komarudin Komarudin Krisnawaty, Frieda Mia Rasmiaty Muhammad Nur Hussein Wahyudin Prayuti, Yuyut Sahat Maruli Tua Situmeang Sihombing, L. Alfies Triyunarti, Wiwin Tsabitah, Jilan Salma Uu Lukmanul Hakim Wahyudi Wahyudi Wiwin Triyunarti Wiwin Triyunarti Wiwin Triyunarti