Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.498
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pertambangan Jurnal Bina Mulia Hukum Unes Law Review SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Nasrullah Nasrullah
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Humanities Chemistry Education Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di Kabupaten Gowa Agus Agus; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.229 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa proses Penyidikan Polres Gowa Terhadap Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian hukum empiris Hasil penelitian ini menggambarkan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah. The research objective to analyze the Gowa Police Investigation Process Against Corruption Crimes of Soybean Seed Social Assistance in Gowa Regency. This research is a study that conducts empirical legal research. The results of this study describe any person who with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or means available to him because of a position or position that can harm state finances or the country's economy, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and a minimum fine of Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000, - (one billion rupiah.
Implementasi Penanganan Bomb Joke Dalam Keamanan Penerbangan Guna Menanggulangi resiko Terorisme Akbar Rahman; Ma'ruf Hafidz; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2968.835 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris atau pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelelitian menunjukkan bahwa Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, telah ditangani secara efektif berdasarkan SOP dan aturan yang berlaku oleh petugas keamanan Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin adalah faktor subtansi hukum, faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana. The research objective to analyze the implementation of handling bomb jokes in flight and the factors that influence it. The research method used is the empirical juridical method or the normative and empirical approach. The results of the study indicate that the handling of Bomb Jokes in flight at Sultan Hasanuddin Airport Makassar has been handled effectively based on SOPs and applicable rules by security officers at Sultan Hasanuddin Airport. In addition, the factors that influence the implementation of the Bomb Joke Handling in flight at Sultan Hasanuddin Airport are legal substance factors, legal structure factors, community legal awareness factors, community legal cultural factors and facilities and infrastructure factors.
Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Andi Jusriadi S; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.811 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone telah dilaksanakan tapi berjalan kurang efektif; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor penyuluhan hukum. The research objective to analyze the effectiveness of the service for the extension of the Motorized Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the Bone One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) and the influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of the service for the extension of the Motor Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the Bone One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) has been implemented but is not effective; (2) the factors that affect the effectiveness of the service for the extension of the Motorized Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) Bone are law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal counseling factors.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI: Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar Ahmad Ridha; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI. Penelitian ini menggunakan data prmer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Anggota TNI (Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar) dengan putusan perkara Daeng Zakaria Mukhtar (40) dalam persidangan telah memenuhi unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI sesuai tuntutan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. The research objective to analyze to analyze the law enforcement against narcotics abuse crimes committed by members of the TNI. (2) To find out the factors that cause narcotics abuse by members of the TNI. This study uses primary data and secondary data. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that; (1) law enforcement against narcotics abuse by members of the TNI (Case Study of the Makassar Military Court) with the decision of the case of Daeng Zakaria Mukhtar (40) in the trial has fulfilled the subjective and objective elements of criminality. (2) the factors causing narcotics abuse by members of the TNI in accordance with the criminal charges for Narcotics Abuse of Group I as regulated and subject to criminal penalties in Article 127 paragraph (1) letter a of the Republic of Indonesia Law no. 35 Year 2009.
Penegakan Hukum Delik Aduan Di Kota Parepare: Studi Kasus: No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No. 219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre Rasdiyanah Rasdiyanah; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum delik aduan di kota parepare dan faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan mengambil salinan putusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penegakan Hukum Delik Aduan di Kota Parepare masih kurang efektif dalam hal penegakan hukum, khususnya dalam kasus delik aduan Putusan No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum delik aduan di kota parepare yakni dikarenakan kualitas aparat penegak hukum yang masih kurang kompeten baik dari segi pengetahuan hukum dan juga kurangnya kesadaran hakiki aparat penegak hukum dalam berbangsa dan bernegara. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement on complaint offences in the city of Parepare and the influencing factors. The research method in this study uses normative and empirical approaches. Data collection techniques were carried out through interviews and taking a copy of the decision. The results of this study indicate that: (1) Law Enforcement Effectiveness of Complaint Offenses in Parepare City is still not effective in terms of law enforcement, especially in cases of complaint offences on Decisions No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre and No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. (2) the factors that affect the ineffectiveness of law enforcement on complaint offences in the city of Parepare are the quality of law enforcement officials who are still incompetent both in terms of legal knowledge and also the lack of awareness of the true nature of law enforcement officials in the nation and state.
Implikasi Perjanjian TRIMs terhadap Perekonomian Domestik di Abad 21: Studi Pengembangan Hukum Satrih Hasyim; La Ode Husen; Nasrullah Nasrullah
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i2.224

Abstract

This study aims to analyze the implications of the TRIMs agreement for Indonesia. It discusses the exceptions to the TRIMs agreement, the utilization of transition periods, as well as the efforts of the Government to increase the investment value. This normative legal study uses statute, sociological, and comparative approaches with a literature study technique. The study results a show that Indonesia implements the TRIMs agreement, considering the exceptions and transition period. The Government’s efforts to increase investment include clear legal protection, improvement of human resources, a conducive investment environment, digital technology, innovative approach, and simplifying the investment process. Therefore, it is recommended that the Government strengthens investment regulations and policies that consider the development of society and the business world and increases investment in education and digital technology. The community must also actively participate in helping to increase investment by creating a conducive investment environment. With reasonable efforts and cooperation, investment in Indonesia is expected to increase and positively impact Indonesia’s economic growth in the 21st century.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi Muhammad Anis; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1479

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum tindak pidana kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penegakan hukum bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H terlaksana tidak efektif, disebabkan rendahnya kualitas penegakan hukum, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum illegal loging yaitu substansi hukum, struktur hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum illegal logging, sedangkan budaya hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana tersebut memberikan berpengaruh terhadap penegakan hukum bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. The aim of the research is to analyze the law enforcement on forestry crimes in the Illegal Logging Sector of the Security and Law Enforcement Agency for the Environment and Forestry in the Sulawesi Region. This research is legal research using a juridical-sociological approach. The results of the study show the Effectiveness of Law Enforcement in the Illegal Logging Sector of the Sulawesi Region Environmental and Forestry Security and Law Enforcement Agency (BPPHLHK) according to Law Number 19 of 2004 Jo. Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and Law No. 18 of 2013 concerning P3H are implemented ineffectively, due to the low quality of law enforcement, and low public trust in law enforcement efforts. Factors that influence the effectiveness of illegal logging law enforcement are legal substance, the legal structure has little influence on illegal logging law enforcement, while legal culture, legal awareness, facilities and infrastructure have an influence on law enforcement in the field of Illegal Logging Environmental Security and Law Enforcement Agency and Forestry (BPPHLHK) Sulawesi Region.
TINJAUAN TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI POLISI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN Nasrullah Nasrullah
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.677

Abstract

The National Police Commission (Kompolnas) is one of the state institutions whose functions and authorities are quite strategic in assisting the president in formulating the vision of the national police. Apart from being an institution that is expected to become an external "monitoring organ" of the Indonesian National Police (POLRI). However, many parties consider that the Kompolnas Institution has not shown real performance, which is due to its independence both institutionally and in authority. This article attempts to analyze the independence aspect of Kompolnas based on indicators of the concept of independent state institutions. The research was carried out using a normative and contextual approach to secondary data in the form of laws and related literature. The results of the analysis show that in the concept of independent state institutions, aspects of independence can be divided into formal and de facto indicators. Based on this indicator, Kompolnas still cannot be said to be an independent state institution which is actually due to the lack of an element of independence in institutional regulations and authority.
Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang Hartono Hamzah; La Ode Husen; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1489

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis fungsi polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan kecamatan batulappa Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor yang mempegaruhi. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris (nondoctrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Fungsi polisi hutan sangatlah penting untuk menjaga keutuhan kawasan hutan serta mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Polisi hutan kabupaten pinrang belum menjalankan fungsi sebagai mana mestinya, yaitu melakukan kunjungan ke lapangan setiap harinya, pelaksanan tindakan preventif yakni sosialisasi pentingnya hutan terhadap masyarakat. Serta Pelaksanaa tugas polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih terjadi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging dan banyaknya tantangan polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan menanggulangi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan kabupaten pinrang adalah minimnya sarana prasarana, minimnya personil Polisi Kehutanan, dan tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil. The research objective is to analyze the function of forest rangers in tackling illegal logging crimes in the forest area of ​​Batulappa sub-district, Pinrang Regency and the influencing factors. This research uses the empirical law method (nondoctrinal). The results of this study indicate that: The function of forest rangers is very important to maintain the integrity of forest areas and prevent damage to living natural resources and their ecosystems. The Pinrang district forest rangers have not carried out their functions as they should, namely making field visits every day, implementing preventive measures, namely socializing the importance of forests to the community. As well as the implementation of forest police duties in tackling illegal logging crimes in Pinrang Regency has not run optimally as expected because there is still forest damage caused by illegal logging and there are many challenges for forest police in tackling illegal logging crimes. Factors that influence the implementation of the duties of the Forestry Police in tackling illegal logging in the forest area of ​​Pinrang Regency are the lack of infrastructure, the lack of Forestry Police personnel, and the absence of Civil Servant Investigators.
Pembinaan Hukum Dalam Bentuk Pendidikan dan Penyadaran Hukum tentang Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto ST. Ulfah; Satrih Hasyim; Nasrullah Arsyad
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 11 (2022): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembinaan Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Penyadaran Hukum tentang Pemberdayaan Perempuan untup⁰k Kesetaraan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto. menjadi sebuah masalah yang menarik untuk dikaji secara mendalam, karena kehidupan desa tak melulu soal ekonomi dan sosial masyarakatnya. Juga lingkungan dengan segenap interaksi di dalamnya—manusia, tanah, air, udara, flora, dan fauna—yang semuanya saling terkait. Di dalam Pengabdian ini, terdapat dua permasalahan mitra yaitu: 1. Masih kurangnya pemahaman warga di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto terkait Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.2. warga di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto, tidak mengetahui sanksi pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan permasalahan mitra tersebut kami menawarkan solusi Pembinaan dan Pendidikan dan Penyadaran Hukum tentang Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup di Desa Kapita Kabupaten Je’ne Ponto, dalam bentuk penyuluhan interaktif sehingga warga desa mengetahui bagaimanakah penegakan hukum tentang pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Co-Authors Abdul Rahman Achmad Alfian Nurrochim Achmad Ghifari Azis Aco Harsandi Agus Agus Ahmad Ridha Akbar Rahman Alam Budiman Thamsi Arman Hidayat Aswandi Syarif Bakri, Hasbi Ernawati Djabur Hambali Thalib Harja Wijaya Hartono Hamzah Harwan Harwan Ilham Rasjid J, Jusriadi Kamri Ahmad La Ode Husen M. Rofi Wicaksono M.Fatih Adityawarman Ma'ruf Hafidz Maelany Nurhaerunnisa Muh Fadli A Muh Ikhsan Muh. Wahyu Zhadiq S Muhammad Anis Muhammad Aswadi Muhammad Isrul Nur Fadhilah Mappaselleng Putri Nuzulih Rasdiyanah Rasdiyanah Said Sampara Salmawati Salmawati Satrih Satrih Setiawan Malik St Ulfah ST. Ulfah Suci Adhawati S. P. Sufirman Rahman Sufirman Rahman Syahruddin Nawi Tri Rezki Pratiwi Pratiwi