Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

EFEKTIVITAS PEMBEBASAN NARAPIDANA SAAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Studi Kasus di Lapas Kelas I Kota Makassar) Putri Nuzulih; Nasrullah Arsyad; Satrih Hasyim
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine how the effectiveness of assimilation and integration rights policies during the pandemic. Corona Virus and what factors hinder the assimilation and Integration Rights policy. So it can be concluded that the release of prisoners during the pandemic through assimilation and integration rights programs has not been effective, because there are still many prisoners who have received this policy but have returned to committing criminal acts, causing unrest in the community. In this study using the method of empirical law research type. This study also uses primary data and secondary data obtained through literature study (documents) and field studies as data collection techniques, then analyzed using qualitative analysis methods. The recommendation of this research is that the government must be able to make further actions or steps for safety and comfort for the community and prisoners so that there will be no problems and repetition of crimes during this pandemic and correctional institutions must provide motivation or encouragement to prisoners who have the ability / skills and skills. to assimilate so that what prisoners have can be useful for the prison, community, and individuals. Then the community should be more active and participate in supporting the assimilation program by accepting the presence of prisoners so that a sense of trust arises to provide opportunities to carry out assimilation and the right to integrate in the midst of society.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Harja Wijaya; Nasrullah Arsyad; Nur Fadhilah Mappaselleng
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The purpose of this research is to find out the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of possession of sharp weapons in the city of Makassar. In this study, the authors used descriptive qualitative research methods. In this study, interpreting and describing data related to the current situation, attitudes and views that occur in a society, the conflict between two or more circumstances, the relationship between variables that arise, differences between existing facts and their influence on a condition, etc. The data that the researcher collected was sourced from the Makassar District Court documents, namely records of past events. The results of this study are the ownership of sharp weapons without permission from the authorities can be very detrimental to the perpetrators involved, the following factors can trigger the occurrence of criminal possession of sharp weapons: The environment can be a factor in the occurrence of sharp weapons ownership if the environment we live in is easily triggered In the presence of fights or other violent criminal acts, to defend oneself one must have a sharp weapon, but even if it is only a self-defense with sharp weapons without permission from the authorities, it is still a criminal act. Abstrak: Tujuan dari adanya penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana matril terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam di kota makassar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini, menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Data yang peneliti kumpulkan bersumber pada dokumen Pengadilan Negeri Makassar yaitu catatan peristiwa yang telah lalu. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang dapat sangat merugikan bagi piha pelaku yang terkai, berikut faktor faktor yang dapat memicu terjadinya pidana kepemilikan senjata tajam : Lingkungan dapat menjadi faktor terjadinya kepemilikan senjata tajam apabila lingkungan yang kita tinggali mudah terpicu adanya perkelahian atau perbuatan pidana kekerasan lainnya maka untuk membela diri seseorang harus memiliki senjata tajam, tetapi walaupun hanya menjadi pembelaan diri senjata tajam tanpa adanya izin dari pihak berwenang tetaplahperbuatan pidana.
PERANAN ALAT BUKTI SIDIK JARI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA Muh Fadli A; Nasrullah Arsyad; Ernawati Djabur
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and analyze the role of fingerprint evidencecarried out by investigators in criminal acts at the Port Police in Makassar City,and to find out the obstacles faced by officers in identifying fingerprints inconnection with the occurrence of a crime at the Port Police in Makassar City.The research used in writing this thesis is an empirical method, with secondaryand primary data coverage, the research was conducted in one location, namelyat the Port Police in Makassar City. The results of this study indicate that theinvestigation of criminal acts at the Port Police in Makassar City has not beeneffective, this can be seen from the inhibiting factors, materials for developinglatent fingerprints that are limited in supply, the lack of fingerprint archivesfrom the Resort Police. Research recommendations All forms of obstaclesexperienced by law enforcement officers in this case the police with criminalcases using fingerprints in order to increase human resources and it is verynecessary to add facilities for developing latent fingerprints. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan alat bukti sidikjari yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana di Polres Pelabuhan di kotaMakassar, dan Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi petugas dalammengidentifikasi sidik jari sehubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana diPolres Pelabuhan di kota Makassar Metode penelitian yang digunakan dalampenulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder danprimer, penelitian dilakukan di satu lokasi, yaitu di Polres Pelabuhan di kotaMakassar. Hasil penelitian ini menunjukkan penyidikan tindak pidana di PolresPelabuhan di Kota Makassar belum berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari adanyafaktor penghambat, bahan untuk mengembangkan sidik jari latent yang terbataspersediannya, kurangnya arsip sidik jari dari pihak Polres. Rekomendasi penelitianSegala bentuk kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihakkepolisian dengan kasus tindak pidana yang menggunakan sidik jari agar agarmenambah SDM dan kiranya sangat perlu menambah sarana-sarana pengembangansidik jari latent.
Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri Muh Ikhsan; Nasrullah Arsyad; St Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine of occurance a criminal case of premeditated murder and prevent a criminal case of premeditated murder. This research uses empirical method. The location of the research was carried out at the Maros Police Station. The type and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely imterview techniques and library research. The data obtained will be processed and analyzed so that it is expected to obtain a clear picture, presented in a qualitative descriptive manner in order to privide a clear and focused understanding of the research result. The results of this study indicate that the factors of occurance a criminal case of premeditated murder is heartache factor, treason factor, economic factor, low level of education and social environment. Preventif, repressive, and currative is prevent a criminal case of prmeditated murder. Research recommendations are the need prevent a criminal case of prmeditated murder is Preventif, repressive, and currative. Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan upaya pencegahan pembunuhan berencana. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Maros. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunderdengan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sehingga diharapkan memperoleh gambarn yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor dendam (sakit hati), faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, faktor kekerasan, rendahnya tingkat pendiddikan dan lingkungan pergaulan merupakan faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana. Adapun upaya preventif, upaya refresif dan upaya kuratif adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Rekomendasi penelitian yaitu perlunya upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu upaya preventif, refresif dan upaya kuratif.
Economic Efficiency Versus Legal Dogmatics: A Critical Analysis of Restorative Justice for Indonesian Petty Corruption Nasrullah Arsyad; Satrih Hasyim
Khazanah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v8i1.54236

Abstract

The normalization of petty corruption in Indonesia poses a significant sociological and institutional challenge, as evidenced by high rates of public participation in gratification. Paradoxically, law enforcement officials frequently respond to this phenomenon through a pragmatic discourse advocating restorative justice to achieve budgetary efficiency. This research aims to critically evaluate this cost efficiency argument by analyzing the normative and sociological implications of resolving corruption offenses through non-penal mechanisms. Utilizing a normative legal research methodology encompassing statutory, conceptual, and case approaches, this study examines the tension between empirical case handling expenditures and foundational rule of law principles. The findings reveal that the substantial disparity between enforcement expenditures and recovered state assets does not provide a sufficient legal basis to justify the decriminalization of corruption. Law enforcement costs represent a core constitutional function that cannot be reduced to a profit oriented calculation. Sociologically, implementing peaceful resolution mechanisms within a high tolerance society creates a significant risk of institutionalizing impunity and may encourage the collective imitation of corrupt behavior. Furthermore, a dogmatic reconstruction affirms that Article 4 of Law Number 31 of 1999 and Article 82 letter c of Law Number 20 of 2025 explicitly exclude corruption offenses from extrajudicial resolutions, as the inherent mens rea element cannot be nullified by mere asset restitution. Consequently, this research concludes that addressing this challenge requires prioritizing a summary proceedings mechanism alongside the modernization of digital prevention systems. This integrated approach ensures legal certainty, maintains the deterrent effect of criminal law, and safeguards institutional integrity without compromising procedural efficiency.