Claim Missing Document
Check
Articles

PENTINGNYA HUKUM BERLALU LINTAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN SISWA SMK 1 KUOK DALAM BERKENDARA Saputra, Rian Prayudi; Syahrial, Syahrial
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.32851

Abstract

Siswa SMK 1 Kuok yang menggunakan kendaraan bermotor seperti kendaraan roda dua kebanyakan mereka tidak memperhatikan keselamatan mereka dalam berkendara. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum yang dilakukan antara lain, yaitu mekanisme perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, monitoring serta melakukan evaluasi. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kurangnya kesadaran dari siswa SMK 1 Kuok tentang pentingnya hukum berlalu lintas, Kurangnya peran orang tua siswa dalam membantu pihak sekolah mewujudkan SMK 1 Kuok menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas. banyak hambatan yang perlu diselesaikan pihak sekolah dalam mewujudkan SMK 1 Kuok menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas yaitu banyaknya siswa yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas dikarenakan mereka merasa rumah mereka dekat dengan sekolah sehingga mereka sesukanya melanggar aturan lalu lintas, dan hambatan selanjutnya yaitu banyaknya masyarakat yang menyediakan tempat parkir kendaraan kepada siswa yang notabene tidak di izinkan membawa kendaraan ke sekolah.
PERBANDINGAN PASAL KUHP LAMA DAN KUHP BARU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN HEWAN Saputra, Rian Prayudi
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.32625

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perbandingan kualifikasi tindak pidana pembunuhan terhadap hewan menurut KUHP lama dan KUHP baru. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) KUHP lama tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Buku 2 (dua) yaitu mengenai pidana kejahatan, sedangkan dalam KUHP baru tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Buku 2 (dua) tentang Tindak Pidana. Selain itu pidana penjara terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam KUHP lama lebih tinggi dibandingkan yang ada dalam KUHP baru, serta dalam KUHP lama memiliki pasal tersendiri mengenai tindak pidana tersebut, sedangkan dalam KUHP baru tidak ditemukan adanya demikian melainkan terjadi penggabungan antara pasal tindak pidana pembunuhan hewan dengan pasal tindak pidana penganiayaan hewan. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan menurut KUHP lama yaitu secara garis besar terletak pada unsur kesalahan dimana dalam hal ini haruslah unsur kesalahan yang disengaja agar dapat pelaku mempertanggungjawabkan pidananya, sedangkan dalam KUHP lama mengenai unsur kesalahan tidak diatur secara jelas.
Constructing Justice-Based Political Party Regulation in Indonesia's Presidential System: A Framework for Democratic Consolidation Hafiz Sutrisno; Rian Prayudi Saputra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.6727

Abstract

This study looks at how Indonesia's presidential system regulates political parties from a justice-based point of view, using qualitative methods like document analysis, content analysis, and comparative studies. The results show that Indonesia's political party rules, which are based on Laws No. 2 of 2008 and No. 2 of 2011, have a lot of problems that make the presidential system less effective. The current rules are not fair because they favor procedural over substantive aspects. This is because the major parties control access to political resources. There are three main types of justice: distributive justice, which is about making sure political resources are fairly shared; procedural justice, which is about making sure political processes are fair; and substantive justice, which is about making sure that society's needs are met. A perfect model for building rules needs a full and integrated framework, easy ways for people to raise money, organized coalition systems, and stronger roles for political parties as representatives. Oligarchic elites don't want rules that are fair, and Indonesia's many cultures make it harder to make them happen. But there is still hope for change if people work together and share power. This study helps us figure out how to make Indonesia's democratic presidential system stronger by making sure that the rules we set for political parties fit the country's needs.