Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.732
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Melayunesia Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pahlawan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Rian Prayudi Saputra
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERBANDINGAN PASAL KUHP LAMA DAN KUHP BARU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN HEWAN Saputra, Rian Prayudi
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.32625

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perbandingan kualifikasi tindak pidana pembunuhan terhadap hewan menurut KUHP lama dan KUHP baru. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) KUHP lama tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Buku 2 (dua) yaitu mengenai pidana kejahatan, sedangkan dalam KUHP baru tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Buku 2 (dua) tentang Tindak Pidana. Selain itu pidana penjara terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam KUHP lama lebih tinggi dibandingkan yang ada dalam KUHP baru, serta dalam KUHP lama memiliki pasal tersendiri mengenai tindak pidana tersebut, sedangkan dalam KUHP baru tidak ditemukan adanya demikian melainkan terjadi penggabungan antara pasal tindak pidana pembunuhan hewan dengan pasal tindak pidana penganiayaan hewan. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan menurut KUHP lama yaitu secara garis besar terletak pada unsur kesalahan dimana dalam hal ini haruslah unsur kesalahan yang disengaja agar dapat pelaku mempertanggungjawabkan pidananya, sedangkan dalam KUHP lama mengenai unsur kesalahan tidak diatur secara jelas.
Implikasi Pengaturan Baru Tindak Pidana Perzinahan terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Penelitian Rian Prayudi Saputra
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.187

Abstract

The changes to the criminal provisions for adultery in the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) have sparked debate regarding the relationship between public morality and human rights protection. This reformulation represents a significant shift from the Old Criminal Code, particularly in expanding the scope of the offense, reporting subjects, and strengthening norms of order and morality. This study aims to analyze the implications of the new provisions for adultery on human rights principles, particularly the rights to privacy, non-discrimination, individual autonomy, and family protection, and to assess their compliance with the principles of the rule of law, the balance between public morality and individual freedom, and the limits of legitimate human rights restrictions. The method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and analytical approach, using sources from regulations, criminal law literature, human rights instruments, court decisions, and analysis of official institutions. The results of the study indicate fundamental differences between the Old and New Criminal Codes, particularly in the expansion of the criminalization of extramarital sexual relations and the increase in the number of complainants. This expansion creates the potential for family conflict, misuse of complaints, and the criminalization of the private sphere. From a human rights perspective, this could violate the right to privacy, personal liberty, and the principle of non-discrimination, particularly for couples without registered marriages. However, the offense of complaint remains a relative barrier to prevent repressive use of criminal law. Challenges also arise in terms of evidentiary aspects, the capacity of authorities, and the diversity of societal values. The study concluded that although the new regulation is intended to strengthen morality and family order, it has the potential to conflict with human rights principles if not implemented carefully. Therefore, harmonization of morality, legal certainty, and respect for human rights is necessary to ensure that the implementation of the New Criminal Code does not violate citizens' fundamental freedoms.
Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau: Pengabdian Syahrial; Maya Intan Pratiwi; Rian Prayudi Saputra
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4878

Abstract

PPNS Kehutanan adalah lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh UU diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan hutan secara terpadu sehingga dapat meminimalkan kerusakan yang terjadi khususnya kasus penebangan liar. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Penyidik PPNS di Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana kehutanan oleh PPNS di Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Metode penelitian adalah Penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan cara survey. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci. Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau menunjukkan bahwa, secara hukum kewenangan PPNS telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, namun efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana-prasarana penyidikan, serta koordinasi antar aparat penegak hukum, sehingga berdampak pada belum optimalnya perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah Provinsi Riau. Dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh PPNS yaitu lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pelaku utama (aktor intelektual) yang sulit ditembus oleh hukum, adanya otonomi daerah, kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan dana.
Erosi Konstitusionalisme Analisis Yuridis Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Dinamika Politik Hukum Kontemporer: Penelitian Ratna Riyanti; Rian Prayudi Saputra; Hafiz Sutrisno
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5512

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi analitis terhadap posisi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia di tengah arus legalisme otokratis yang kian menguat. Sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi, MK memegang mandat sakral sebagai The Guardian of the Constitution dan The Protector of Human Rights. Namun, seiring berjalannya waktu, independensi lembaga ini menghadapi tantangan eksistensial yang berasal dari politik hukum rekrutmen hakim dan intervensi regulatif melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.​Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang mendalam, mencakup analisis terhadap teori pemisahan kekuasaan (separation of powers), prinsip independensi peradilan (judicial independence), dan doktrin kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Penelitian ini membedah bagaimana mekanisme rekrutmen yang melibatkan tiga cabang kekuasaan—Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung—menciptakan loyalitas ganda yang berpotensi mereduksi objektivitas hakim konstitusi. Lebih jauh, kajian ini mengevaluasi fenomena judicial capture yang terjadi ketika lembaga peradilan dikooptasi oleh kepentingan politik melalui penentuan masa jabatan dan pemberhentian hakim secara sepihak.​Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas dalam penerapan doktrin open legal policy oleh MK, yang seringkali digunakan sebagai instrumen untuk menghindari konfrontasi politik dengan pembentuk undang-undang, sehingga mengabaikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam perkara-perkara strategis seperti ambang batas pencalonan presiden dan regulasi pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reorientasi fundamental dalam sistem HTN Indonesia, khususnya melalui pembentukan mekanisme seleksi hakim yang independen, transparan, dan partisipatif, serta penguatan jaminan konstitusional terhadap masa jabatan hakim guna memastikan MK tetap menjadi benteng terakhir dalam menjaga negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat). Tanpa adanya reformasi sistemik, eksistensi MK dikhawatirkan hanya akan menjadi legitimator bagi kehendak mayoritas yang mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalisme.
Penegakan Hukum Ilegal Loging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Kampar Tasya Ulfa Yahya; Rian Prayudi Saputra; Hafiz Sutrisno
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris tindakan Kepolisian Resor Kampar dalam menangani pelaku tindak pidana illegal logging berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Illegal logging masih menjadi persoalan nyata di wilayah hukum Polres Kampar, khususnya di Kecamatan Kuok, meskipun telah terdapat regulasi yang tegas dan sanksi pidana yang berat. Praktik tersebut berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan, meningkatnya risiko bencana alam, serta terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat kepolisian yang menangani perkara illegal logging, pelaku tindak pidana, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pembalakan liar. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi Polres Kampar terkait penanganan perkara illegal logging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kepolisian terhadap pelaku illegal logging telah dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Tindakan represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti berupa kayu hasil pembalakan dan alat angkut, serta pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Sementara itu, tindakan preventif dilakukan melalui patroli rutin di kawasan rawan illegal logging, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, berdasarkan temuan lapangan, penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hambatan utama yang ditemukan antara lain keterbatasan jumlah personel kepolisian, minimnya sarana dan prasarana pendukung, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana illegal logging. Selain itu, faktor ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan turut mempengaruhi keberlangsungan praktik illegal logging. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tindakan kepolisian telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengawasan perusakan hutan.
Legal Protection Mechanisms for Child Sexual Abuse Victims: Comparative Analysis of Indonesian and United States Criminal Procedures Saputra, Rian Prayudi; Hafiz Sutrisno
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6677

Abstract

Sexual abuse against minors needs robust legislative safeguards within the criminal justice framework. The essential distinctions between civil law and common law systems result in divergent normative approaches that need comparative analysis to ascertain optimal procedures for safeguarding child victims. The objective of this study is to evaluate the efficacy of legal protections for child victims of rape by using a comparative normative analysis between the Indonesian civil law system and the American common law system, specifically within the framework of the criminal justice system. This study employs normative legal research techniques within a comparative legal analysis framework. Primary legal documents include legislation, federal and state laws, and 359 judicial rulings from the period 2019-2024. The analysis involved comparing laws at the same time using different methods, including looking at the law in context and interpreting it systematically and comparatively. Indonesia has a thorough legislative framework prioritizing restorative justice; yet, judicial execution reveals that just 34% of judgments adhere to the notion of the child's best interest. The United States exhibits more consistency (78%) in procedural protections via constitutional interpretation, notwithstanding the challenges of federal-state fragmentation. Both systems exhibit deficiencies in addressing cyber-facilitated abuse and developing technology. The efficacy of protection is contingent upon the uniformity of normative execution and the alignment of legislative and judicial practices. The convergence of legal systems is essential, with civil law embracing judicial flexibility and common law including systematic legislative methods to provide uniform child protection standards.
Constructing Justice-Based Political Party Regulation in Indonesia's Presidential System: A Framework for Democratic Consolidation Hafiz Sutrisno; Rian Prayudi Saputra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.6727

Abstract

This study looks at how Indonesia's presidential system regulates political parties from a justice-based point of view, using qualitative methods like document analysis, content analysis, and comparative studies. The results show that Indonesia's political party rules, which are based on Laws No. 2 of 2008 and No. 2 of 2011, have a lot of problems that make the presidential system less effective. The current rules are not fair because they favor procedural over substantive aspects. This is because the major parties control access to political resources. There are three main types of justice: distributive justice, which is about making sure political resources are fairly shared; procedural justice, which is about making sure political processes are fair; and substantive justice, which is about making sure that society's needs are met. A perfect model for building rules needs a full and integrated framework, easy ways for people to raise money, organized coalition systems, and stronger roles for political parties as representatives. Oligarchic elites don't want rules that are fair, and Indonesia's many cultures make it harder to make them happen. But there is still hope for change if people work together and share power. This study helps us figure out how to make Indonesia's democratic presidential system stronger by making sure that the rules we set for political parties fit the country's needs.
PENYULUHAN KONSEKUENSI HUKUM MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT TERHADAP PENCURI DI KAMPAR Saputra, Rian Prayudi; Riyanti, Ratna; Dewi, Bella Citra
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 6 (2025): Vol. 6 No. 6 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i6.55880

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Kampar mengenai larangan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap pelaku pencurian. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus insiden pengeroyokan pencuri motor di Kampar Kiri Hilir pada Januari 2026, penelitian ini menganalisis bahwa fenomena tersebut dipicu oleh faktor internal seperti rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum, serta faktor eksternal seperti melemahnya wibawa hukum dan provokasi massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri melanggar prinsip negara hukum serta pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 170 dan 351, yang dapat menjerat pelaku kekerasan dengan sanksi pidana. Sebagai upaya penanggulangan, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi tindakan preventif melalui patroli kepolisian, tindakan abolisionistik untuk memberantas akar masalah sosial, serta tindakan pre-emtif melalui penyuluhan hukum secara rutin guna mengubah pola pikir masyarakat agar lebih mempercayakan penyelesaian tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Affan, Kharul Afrinaldi, Delfi Ahmad Khuzri Ahmad Pardi Ahmad Riandi Alfia Roza Dewi, Bella Citra Fabrizio Fakhry Firmanto Firmanto, Fakhry Hafiz Sutrisno Heriyanti, Yuli Husnaldi, Husnaldi Khairul Hidayatullah Linda Susanti Lubis, Karlina M. Rizki MAYA INTAN PRATIWI Mexsasai Indra MISWAR MISWAR Muhammad Fajri Niken Ayu Pardi, Ahmad Ratna Riyanti Ratna Riyanti Ratna Riyanti Ratna Riyanti Resky Salam, Alfitra Shindi Zahra Silfina Agustin Syahrial SYAHRIAL SYAHRIAL Syahrial Syahrial Tasya Ulfa Yahya Widia Edorita Yulanda, Resti Yuli Heriyanti