Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

The Role of Satpol PP in Handling Buskers and Beggars in Batam City Lumbantobing, Devi Emelda Br; Maileni, Dwi Afni; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Hutasoit, Isfandir
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 3 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i3.2055

Abstract

This study aims to analyze the role of the Batam’s Satpol PP in handling buskers, vagrants and beggars from an administrative law perspective. The study focuses on operational actions, cross-agency coordination patterns, and implementation constraints that affect the sustainability of enforcement outcomes in public spaces. The study employed a qualitative approach with a case study strategy. Data were collected through semi-structured interviews, field observations, and reviews of policy and administrative documents, analyzed using thematic analysis, strengthening trustworthiness through source and technique triangulation, audit trails, and adequate context descriptions. The results indicate that enforcement practices in Batam utilize a hybrid enforcement pattern, combining persuasive approaches, administrative actions, and situational enforcement according to the field context. Satpol PP plays a crucial role as a liaison between agencies, but its long-term effectiveness is limited by inconsistent referral channels, varying social service capacity, and a weak post-enforcement follow-up mechanism. The findings emphasize that the success of enforcement is not solely measured by the immediate restoration of order, but rather by the legality of actions, procedural proportionality, quality of coordination, and the sustainability of social impacts. The research contributes to strengthening administrative law studies by showing that effective handling requires integration between norm enforcement, social protection, and the design of more institutionalized cross-agency collaboration.
Transparansi Informasi Penanganan Perkara Pidana oleh Denpom I/6 Batam: Antara Kepentingan Publik dan Rahasia Penyidikan Fahlevy, Riza; Hutasoit, Isfandir; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Kelvin, Edwar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8226

Abstract

Penelitian ini menganalisis batas transparansi informasi dalam penanganan perkara pidana oleh Denpom I/6 Batam serta implikasinya bagi perlindungan due process of law. Desain penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penguatan socio-legal melalui analisis regulasi keterbukaan informasi dan pengecualian penegakan hukum, studi dokumen layanan informasi, serta wawancara semi-terstruktur dengan 12 informan. Data empiris dilengkapi telaah komunikasi publik untuk menilai konsistensi isi, waktu, dan tingkat detail informasi. Hasil menunjukkan praktik transparansi beroperasi dalam spektrum yang bervariatif. Dari 10 permintaan informasi analisis, 4 dipenuhi penuh, 4 dipenuhi sebagian dan 2 ditolak. Informasi yang paling sering dibatasi meliputi identitas saksi/korban/pelapor, strategi penyidikan, dokumen pemeriksaan serta bukti digital; pembatasan didorong oleh risiko menghambat penyidikan, keselamatan pihak rentan, praduga tak bersalah dan keamanan institusi. Sementara itu, kebutuhan klarifikasi cepat untuk meredam disinformasi mendorong pelembagaan fakta minimum yang terverifikasi sebagai respons awal, diikuti pembaruan saat risiko menurun. Temuan menegaskan problem utama bukan rendahnya komitmen keterbukaan, melainkan belum seragamnya uji konsekuensi dan format argumentasi pembatasan yang terdokumentasi, sehingga respons mudah dipersepsikan inkonsisten. Studi ini mengusulkan model transparansi bertanggung jawab tiga lapis—minimum verifiable facts, controlled disclosure dan protected information yang dioperasionalkan melalui matriks klasifikasi informasi, template jawaban standar, dan SOP komunikasi hukum. Model ini memperkuat akuntabilitas, memperbaiki manajemen ekspektasi publik dan menjaga integritas penyidikan. Kontribusi penelitian terletak pada pemetaan parameter operasional transparansi bagi lembaga penegak hukum peradilan militer; riset lanjut menguji dampaknya terhadap kepercayaan publik.
Tinjauan Hukum terhadap Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelaporan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Batam Saddam, Saddam; Hutasoit, Isfandir; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Kelvin, Edwar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8227

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah di Kota Batam serta konsekuensi hukumnya bagi akuntabilitas penegakan dan perlindungan hak warga. Desain penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan strategi normatif-terapan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, didukung telaah literatur serta analisis dokumen kebijakan dan praktik kelembagaan. Analisis dilakukan dengan membangun rantai proses pelaporan–penindakan  dan mengevaluasinya menggunakan matriks lima dimensi: legalitas dan AUPB, tata kelola data pribadi, keamanan aplikasi, pembuktian serta jejak administratif dan mekanisme pengawasan serta keberatan. Hasil menunjukkan pelaporan digital berpotensi meningkatkan responsivitas dan transparansi proses, namun efektivitas hukumnya sangat ditentukan oleh standar verifikasi minimum, minimisasi data, kontrol akses dan retensi, audit keamanan berkala, serta dokumentasi tindakan yang konsisten. Titik rawan teridentifikasi pada fase verifikasi, penyimpanan bukti data, serta eskalasi tindakan. Penelitian merekomendasikan kerangka due process digital untuk penegakan peraturan daerah melalui SOP verifikasi dan eskalasi, privacy-by-design dan security-by-design, audit trail yang dapat diaudit, indikator kinerja yang memasukkan fairness dan inklusivitas serta kanal koreksi yang mudah diakses. Kontribusi penelitian terletak pada parameter operasional yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi penindakan berbasis laporan digital di kota maju dalam konteks negara berkembang.
EFFICIENCY AND LEGAL CERTAINTY IN THE RESOLUTION OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES IN BATAM’S INDUSTRIAL AREA Maejaya, Banar; Sakti, Indra; Riyanto, Agus; Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract (TNR11) This article examines the effectiveness of alternative dispute resolution mechanisms, particularly mediation and arbitration, in the settlement of industrial relations disputes in Batam’s industrial area, with emphasis on two principal parameters: efficiency and legal certainty. Batam occupies a distinctive place in Indonesia’s economic geography as a free trade zone, an industrial cluster, and a strategic investment hub. This position generates intensive labour relations and, inevitably, a significant volume of industrial disputes. At the same time, the Industrial Relations Court (Pengadilan Hubungan Industrial/PHI) serving the Riau Islands Province is located in Tanjungpinang rather than in Batam. For workers and employers in Batam, this institutional arrangement increases travel costs, procedural burdens, and the time required to obtain formal adjudication. Using a normative juridical method supported by statutory, conceptual, case, and document-based approaches, this study analyses legislation, court decisions, institutional reports, scholarly literature, and verifiable secondary empirical information relating to dispute settlement practice in Batam. The study finds that mediation has become the dominant and relatively effective mechanism because it reduces costs, shortens processing time, and filters a substantial number of disputes before they reach litigation. However, legal certainty remains less than optimal due to persistent weaknesses in the execution stage, the non-binding nature of mediators’ recommendations, the underutilization of arbitration, and the absence of a PHI in Batam. The article therefore argues for stronger mediation institutions, the establishment of a local PHI in Batam, enhanced labour-law literacy, and better harmonisation between central and local policy as essential steps toward a dispute resolution system that is faster, fairer, and more legally certain. Keywords: Alternative Dispute Resolution; Arbitration; Legal Certainty; Mediation; Industrial Relations Disputes