Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.055
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi Buffer Informatika Jurnal Ilmiah Bidan Jurnal Ius Constituendum Warta Penelitian Perhubungan CERIA (Cerdas Energik Responsif Inovatif Adaptif) Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI Jurnal Wahana Pendidikan Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Banua Law Review AKM: Aksi Kepada Masyarakat International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Lucerna : Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Buffer Informatika LamLaj Warta Penelitian Perhubungan
Yati Nurhayati
Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
Religion Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Barito Kuala Ihsan Ihsan; Yati Nurhayati; Nahdhah Nahdhah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa saja pengaturan hukum terhdapat stunting di Kabupaten Barito kuala (2) bagaimana keefektifitasan yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, metode penelitian empiris, yaitu mengkaji mengenai proses penegakan dan keefektifitasan suatu perturan perundang-undangan serta hambatan dalam proses penegakan peraturan tersebut, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan serta studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan peraturan tentang stunting yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, tidak hanya peraturan ini saja juga ada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 188.45/462/KUM/2021 Tentang Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 peraturan ini yang menjadi dasar dan sandaran pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menurunkan angka stunting di sana, namun nyatanya keefektifitasan peraturan yang ditegakkan dan program yang dijalankan bisa dikatakan tidak maksimal, dikarenakan penurunan angka stunting di Kabupaten Barito Kuala tidaklah signifikan.
Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Oleh Pemerintah Yudit Aditiya Putra; Yati Nurhayati; Istiana Istiana
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.104

Abstract

Tuntutan kebutuhan pegawai yang tidak dapat lagi ditunda menjadi dasar disusunnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana undang-undang ini mengenalkan satu posisi baru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang termasuk ke dalam golongan ASN. Negara harus memberikan kepastian berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditetapkan sebagai tolak ukur untuk menentukan masa kerja PPPK. Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana hak, kewajiban dan perlindungan hukum untuk PPPK berdasarkan peraturan yang berlaku jika dibandingkan dengan PNS; serta apakah PPPK dapat mengajukan gugatan administrasi ke PTUN jika dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari penelitian ini diketahui bahwa PPPK dan PNS memiliki hak yang berbeda, padahal kewajiban PPPK dan PNS sama berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh PPPK dan PNS sama. Namun PNS dan PPPK mempunyai posisi yang berbeda dimana PNS memiliki kekuatan hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta jenjang karir yang jelas sebagai pegawai negeri tetap. Sedangkan PPPK merupakan pegawai pemerintahan yang berkeahlian secara khusus yang tugasnya adalah pelaksana. PPPK dapat mengajukan gugatan ke PTUN setelah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif yakni upaya banding administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana diatur dalam PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, tepatnya dalam Pasal 18.
Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerja Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Banjarmasin Yera Alvira Natanshia; Yati Nurhayati; Hanafi Hanafi
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.105

Abstract

Program Jaminan Keshatan Nasional atau yang dikenal dengan sebutan BPJS merupakan program yang paling penting dan wajib untuk para pekerja sebagai memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja terutama tenaga kerja yang bekerja pada jasa kontruksi ataupun buruh kasar. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan kewajiban pendaftaran BPJS ketenagakerjaan di kota Banjarmasin berdasarkan Undang–undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bagaimana sanksi terhadap pelanggaran kewajiban perusahaan dalam pendaftaran BPJS ketenagakerjaan bagi para pekerja di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan petugas pemeriksa BPJS ketenagakerjaan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dimana suatu metode analisis data dengan cara mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut di hubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang di peroleh dari studi dokumen, sehingga di peroleh jawaban atas permasalahan yang di tulis dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan kesimpulan akhir maka data di reduksi secara kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerja nya masih ada yang belum maksimal karena kurangnya pengetahuan pihak perusahaan tentang pentingnya mendaftarkan seluruh karyawan mereka dalam BPJS ketenagakerjaan. penerapan sanksi yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS ketenagakerjaan juga sudah cukup baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku didalam peraturan perundang–undangan.
Pasal 38 Ayat 1 UU Keterbukaan Informasi Publik antara Kepastian Hukum dan Keadilan Yati Nurhayati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.13823

Abstract

Tujuan dan penelitian ini adalah memjawab permasalahan hukum yang lahir dari keberadaan Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah makna dalam pasal 38 ayat 1 membatasi penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normative. Hasil penelitian ditemukan bahwa bunyi pasal 38 ayat 1 yang merupakan batas waktu penyelesaian sengketa informasi public dimana sengketa tersebut harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pendaftaran permohonan informasi masih membuka peluang untuk tetap diproses jika melebihi 14 hari kerja dengan alasan keadilan dan tumpukan perkara yang berjalan dikomisi informasi.Kata kunci : Sengketa Informasi, Putusan, Informasi Publik.
Breach of Contract: A Comparison Between Indonesian and Malaysian Contract Law Nurhayati, Yati; Mohd Zahir, Mohd Zamre; Hatta, Muhammad; Yanova, Muhammad Hendri; Komarudin, Parman
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 2 No. 1 (2022): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v2i1.21

Abstract

The purpose of this research study aims to dissect the concept of Breach of contract in the civil law of two countries between Indonesia and Malaysia. As a country that has a different legal system but also recognizes Breach of contract or breaking promises in civil relations. In this research method, the type of research that the author uses is normative research. The nature of the research in this paper is the nature of comparative descriptive research. The approach used in this legal research is the statute approach, and the conceptual approach. The results of the study found that the Breach of contract in Indonesian civil law. This is a deviant act committed by one of the parties to the agreement from what was previously agreed without coercion which can result in losses for the opposing party and default in civil law in Malaysia as regulated in the 1950 Contract Law which is called Contract impossibility, a contract may be terminated. If the contracting parties fail to carry out the responsibilities contained in the contract.
KOMPETENSI PROFESIONAL GURU BIMBINGAN KONSELING DAN PERKEMBANGAN KEDISIPLINAN PESERTA DIDIK Aryani, Wiwik Dyah; Hasanah, Eneng Erna; Rohaeni, Reni; Nurhayati, Yati
Wahana Pendidikan Vol 11, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/jwp.v11i2.11022

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, salah satunya kedisplinan peserta didik. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran tentang kompetensi profesional guru bimbingan konseling dan kedisiplinan peserta didik di MTs Mathla’ul Huda Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif, dan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi, dan subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru bimbingan konseling. Sumber data penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, guru bimbingan konseling di MTs Mathla’ul Huda dapat dikatakan profesional dalam membina kedisiplinan peserta didik dengan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, memiliki pengalaman sebagai guru bimbingan konseling, dan mampu bekerjasama dengan pendidik lain dalam membina kedisiplinan peserta didik.
Investment in Indonesia After Constitutional Court’s Decision in the Review of Job Creation Law Nurhayati, Yati; Mohd Zahir, Mohd Zamre; Ifrani, Ifrani; Komarudin, Parman
Lentera Hukum Vol 9 No 3 (2022): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v9i3.32368

Abstract

In 2021, the Indonesian Constitutional Court decided conditionally unconstitutional in the review of the Job Creation Law. It was among a few decisions made by the Constitutional Court to accept a formal review, even if some dissenting opinions followed it. While the decision has largely influenced a wide array of regulatory laws because the Job Creation Law adopts the omnibus law model, the pivotal issue in this paper rests on the legal basis for investment in Indonesia after this decision. Firstly, it enquired whether the Constitutional Court exceeded its power for a procedural judicial review against the Job Creation Law. Second, it discussed the legal basis for investment in Indonesia after the Constitutional Court's Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. Using normative research, the results showed that with the conditional unconstitutional decision, the Indonesian investment world would experience legal uncertainty for the next two years, especially new businesses, licensing, and investments with the enactment of the Job Creation Law. In particular, if the legislative branch failed to improve this law over two years, businesses, licensing, and investments in Indonesia might have no legal basis, resulting in the uncertain situation of the government’s desire to realize the friendly investment.Keywords: Constituional Court, Job Creation Law, Judicial Review.
SOSIALISASI STOP BULLYING (PERUNDUNGAN) DI MAN 2 BANJARMASIN Munajah, Munajah; Nurhayati, Yati; Nahdhah, Nahdhah; Septarina, Muthia
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 3 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i3.17116

Abstract

Bullying sering terjadi sekolah dan lingkungan sehari-hari. Aksi bullying memang bukan suatu perkara yang baru akan tetapi fenomena ini masih terjadi di lingkungan sekitar kita terutama sekolah bahkan memakan korban, yang mana berdampak pada fisik maupun psikis. Perilaku bullying bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat 2 berbunyi “Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Kekerasan dan diskrimansi yang terjadi di sekolah tentunya bukan saja  menghambat proses belajar mengajar akan tetapi juga akan menghambat perkembangan siswa. Pengaruh bullying yang kian masif tersebut mengisyaratkan bahwa bullying merupakan tindakan yang harus  segera dicegah dengan cepat karena jika tidak segera dicegah dapat menyebabkan banyak sekali efek negatif lainnya. Cara untuk mencegah bullying adalah: pertama, optimalisasi peran orang tua atau wali. Orang tua/wali harus mempelajari karakter anak agar dapat mengantisipasi berbagai potensi intimidasi dan tindakan bullying menimpa anaknya. Selain intervensi orang tua dan guru, keyakinan diri anak pun perlu ditumbuhkan secara maksimal. Artinya, anak memiliki keyakinan yang positif akan dirinya serta sesamanya. Keyakinan diri ini akan memberinya pandangan baik terhadap sesama. Akan tetapi hal yang terkadang tidak disadari adalah perilaku bullying yang tidak terdeteksi baik guru maupun orang tua karena misdefinisi terhadap Bullying tersebut sehingga perilaku-perilaku yang dianggap lumrah namun sebenarnya bertentangan dengan peraturanperundangan terkait  bullying oleh karena itu dengan adanya sosialisasi ini diharapkan akan meluruskan dan meminimalisir terjadinya bullying di sekolah. Selain itu pencegahan terhadap bullying bukan kegiatan temporary namun harus dilakukan secara terus-menerus. 
A REVIEW ON RAWLS THEORY OF JUSTICE Said, M.Yasir; Nurhayati, Yati
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 1 No. 1 (2021): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.293 KB) | DOI: 10.51749/injurlens.v1i1.7

Abstract

Justice is an abstract idea and understanding the core concept of various types of justice will help scholars, lawyers and law enforcement to develop and use the theory for legislative drafting, judicial review, case review, in court defense, and legal research and writing. In this paper we discussed the essence of Rawls Justice, the implication and compared it to other theories of justice. Therefore this paper will focused on examining and reviewing John Rawls idea of Justice and how to implement it in society. The method used in this study is doctrinal legal research. The result of this study while we discussed that the three Rawls principles cannot be realized together because one principle collides with another. Rawls prioritizes that the principle of the equal liberty which is lexically maximized precedes the second and third principles. However we believe Justice as Fairness in action should not mean that there is equality but rather emphasizes the concept of balance for the law in providing justice.
Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara Nurhayati, Yati
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.5700

Abstract

This study aims to dissect the concept of annulment of arbitral awards in several countries. Arbitration disputes are one of the options in resolving business disputes that are used in various countries in the world, one of which is Indonesia. Arbitration, both national and international, has a very important role in the business world which continues to develop, especially in the digital era. However, the arbitration award which has a final and binding nature still has a denial effort through the annulment of the award. In Indonesia, the provisions for the cancellation of arbitration are regulated in Article 70 of the Arbitration Law which has changed from the provisions before the birth of the Arbitration Law. This study uses a normative research method (comparative descriptive) which focuses on comparing the concept of annulment of arbitral awards in several countries in accordance with the laws and regulations in force in each country, not only discussing the rejection of the implementation of arbitral awards in comparison of two countries, the conditions for the cancellation of arbitral awards. national or international arbitral award. The results of the study showed that although arbitration applies in almost many countries, the provisions for the cancellation of arbitration awards in several countries are different.  Penelitian ini bertujuan membedah konsep pembatalan putusan arbitrase dibeberapa negara. Sengketa arbitrase menjadi salah satu pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis yang digunakan diberbagai negara di dunia salah satunya di Indonesia. Arbitrase baik nasional maupun internasional memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis yang terus mengalami perkembangan terutama di era digital. Namun putusan arbitrase yang memiliki sifat final dan binding pun tetap memiliki upaya penyangkalan melalui pembatalan putusan. Di Indonesia ketentuan pembatalan arbitrase diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang mengalami perubahan dari ketentuan sebelum lahirnya UU arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (deskriptif perbandingan) yang berfokus pada perbandingan konsep pembatalan putusan arbitrase di beberapa negara sesuai dengan peraturan perundang-undanagn yang berlaku di tiap negara, tidaka hanya membahas tentang penolakan pelaksanaan putusan arbitrase perbandingan dua negara saja, syarat pembatalan putusan arbitrase nasional atau pembatalan putusan arbitrase internasional. Hasil penelitian didapatkan bahwa meskipun arbitrase berlaku di hampir banyak negara namun ketentuan pembatalan putusan arbitrase dibeberapa negara berbeda-beda.                
Co-Authors Abdul Halim Barkatullah Abdul Wahab Agus Hermawan Akhmad Hulaify Amalia Asikin, Nida Anggraeni, Sinta Ayu Apriliani, Purwandyarti Ari Susetyadi, Ari Aryani, Wiwik Dyah Ayu Rissa Atika Christine Vina Siangli Putri Dewina, Meran Endang Komara Ernawati, Yuny Gina Supratman, Sherly Hanafi Hanafi Hasanah, Eneng Erna hilmi, risma fuziatul Ifrani, Ifrani Ihsan Ihsan Istiana Istiana M Yasir Said M. Febry Saputra M. Yasir Said Mohd Zahir, Mohd Zamre Muhammad Aini Muhammad Hatta Muhammad Minan Chusni Mukti Fajar Munajah, Munajah MUTHIA SEPTARINA NAFIQOH, HENI Nahdhah Nahdhah Nahdhah Nahdhah, Nahdhah Parman Komarudin Qadarsih, Siti Muldiah Rachmat Ismaya, Rachmat Rahayu Kariadinata Rahmatul Huda, Rahmatul Ramadhan, Muhamad Alfri Rida Mega Firdaus Rina Marlina Rohaeni, Reni Said, M Yasir Said, M.Yasir Salamiah Salamiah Septarina, Muthia Supratman, Sherly Ghina supratman, sherly gina Wahfiudin, Yuda Yanova, Muhammad Hendri Yera Alvira Natanshia Yudit Aditiya Putra Zulvia, Evi