Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.397
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi Buffer Informatika Jurnal Ilmiah Bidan Jurnal Ius Constituendum Warta Penelitian Perhubungan Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah CERIA (Cerdas Energik Responsif Inovatif Adaptif) Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI Jurnal Wahana Pendidikan Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Banua Law Review AKM: Aksi Kepada Masyarakat Lucerna : Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Buffer Informatika LamLaj Warta Penelitian Perhubungan INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Yati Nurhayati
Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
Religion Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Oleh Pemerintah Yudit Aditiya Putra; Yati Nurhayati; Istiana Istiana
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.104

Abstract

Tuntutan kebutuhan pegawai yang tidak dapat lagi ditunda menjadi dasar disusunnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana undang-undang ini mengenalkan satu posisi baru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang termasuk ke dalam golongan ASN. Negara harus memberikan kepastian berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditetapkan sebagai tolak ukur untuk menentukan masa kerja PPPK. Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana hak, kewajiban dan perlindungan hukum untuk PPPK berdasarkan peraturan yang berlaku jika dibandingkan dengan PNS; serta apakah PPPK dapat mengajukan gugatan administrasi ke PTUN jika dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari penelitian ini diketahui bahwa PPPK dan PNS memiliki hak yang berbeda, padahal kewajiban PPPK dan PNS sama berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh PPPK dan PNS sama. Namun PNS dan PPPK mempunyai posisi yang berbeda dimana PNS memiliki kekuatan hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta jenjang karir yang jelas sebagai pegawai negeri tetap. Sedangkan PPPK merupakan pegawai pemerintahan yang berkeahlian secara khusus yang tugasnya adalah pelaksana. PPPK dapat mengajukan gugatan ke PTUN setelah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif yakni upaya banding administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana diatur dalam PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, tepatnya dalam Pasal 18.
Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerja Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Banjarmasin Yera Alvira Natanshia; Yati Nurhayati; Hanafi Hanafi
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.105

Abstract

Program Jaminan Keshatan Nasional atau yang dikenal dengan sebutan BPJS merupakan program yang paling penting dan wajib untuk para pekerja sebagai memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja terutama tenaga kerja yang bekerja pada jasa kontruksi ataupun buruh kasar. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan kewajiban pendaftaran BPJS ketenagakerjaan di kota Banjarmasin berdasarkan Undang–undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bagaimana sanksi terhadap pelanggaran kewajiban perusahaan dalam pendaftaran BPJS ketenagakerjaan bagi para pekerja di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan petugas pemeriksa BPJS ketenagakerjaan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dimana suatu metode analisis data dengan cara mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut di hubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang di peroleh dari studi dokumen, sehingga di peroleh jawaban atas permasalahan yang di tulis dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan kesimpulan akhir maka data di reduksi secara kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerja nya masih ada yang belum maksimal karena kurangnya pengetahuan pihak perusahaan tentang pentingnya mendaftarkan seluruh karyawan mereka dalam BPJS ketenagakerjaan. penerapan sanksi yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS ketenagakerjaan juga sudah cukup baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku didalam peraturan perundang–undangan.
Pasal 38 Ayat 1 UU Keterbukaan Informasi Publik antara Kepastian Hukum dan Keadilan Yati Nurhayati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.13823

Abstract

Tujuan dan penelitian ini adalah memjawab permasalahan hukum yang lahir dari keberadaan Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah makna dalam pasal 38 ayat 1 membatasi penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normative. Hasil penelitian ditemukan bahwa bunyi pasal 38 ayat 1 yang merupakan batas waktu penyelesaian sengketa informasi public dimana sengketa tersebut harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pendaftaran permohonan informasi masih membuka peluang untuk tetap diproses jika melebihi 14 hari kerja dengan alasan keadilan dan tumpukan perkara yang berjalan dikomisi informasi.Kata kunci : Sengketa Informasi, Putusan, Informasi Publik.
KOMPETENSI PROFESIONAL GURU BIMBINGAN KONSELING DAN PERKEMBANGAN KEDISIPLINAN PESERTA DIDIK Aryani, Wiwik Dyah; Hasanah, Eneng Erna; Rohaeni, Reni; Nurhayati, Yati
Wahana Pendidikan Vol 11, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/jwp.v11i2.11022

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, salah satunya kedisplinan peserta didik. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran tentang kompetensi profesional guru bimbingan konseling dan kedisiplinan peserta didik di MTs Mathla’ul Huda Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif, dan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi, dan subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru bimbingan konseling. Sumber data penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, guru bimbingan konseling di MTs Mathla’ul Huda dapat dikatakan profesional dalam membina kedisiplinan peserta didik dengan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, memiliki pengalaman sebagai guru bimbingan konseling, dan mampu bekerjasama dengan pendidik lain dalam membina kedisiplinan peserta didik.
Investment in Indonesia After Constitutional Court’s Decision in the Review of Job Creation Law Nurhayati, Yati; Mohd Zahir, Mohd Zamre; Ifrani, Ifrani; Komarudin, Parman
Lentera Hukum Vol 9 No 3 (2022): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v9i3.32368

Abstract

In 2021, the Indonesian Constitutional Court decided conditionally unconstitutional in the review of the Job Creation Law. It was among a few decisions made by the Constitutional Court to accept a formal review, even if some dissenting opinions followed it. While the decision has largely influenced a wide array of regulatory laws because the Job Creation Law adopts the omnibus law model, the pivotal issue in this paper rests on the legal basis for investment in Indonesia after this decision. Firstly, it enquired whether the Constitutional Court exceeded its power for a procedural judicial review against the Job Creation Law. Second, it discussed the legal basis for investment in Indonesia after the Constitutional Court's Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. Using normative research, the results showed that with the conditional unconstitutional decision, the Indonesian investment world would experience legal uncertainty for the next two years, especially new businesses, licensing, and investments with the enactment of the Job Creation Law. In particular, if the legislative branch failed to improve this law over two years, businesses, licensing, and investments in Indonesia might have no legal basis, resulting in the uncertain situation of the government’s desire to realize the friendly investment.Keywords: Constituional Court, Job Creation Law, Judicial Review.
SOSIALISASI STOP BULLYING (PERUNDUNGAN) DI MAN 2 BANJARMASIN Munajah, Munajah; Nurhayati, Yati; Nahdhah, Nahdhah; Septarina, Muthia
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 3 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i3.17116

Abstract

Bullying sering terjadi sekolah dan lingkungan sehari-hari. Aksi bullying memang bukan suatu perkara yang baru akan tetapi fenomena ini masih terjadi di lingkungan sekitar kita terutama sekolah bahkan memakan korban, yang mana berdampak pada fisik maupun psikis. Perilaku bullying bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat 2 berbunyi “Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Kekerasan dan diskrimansi yang terjadi di sekolah tentunya bukan saja  menghambat proses belajar mengajar akan tetapi juga akan menghambat perkembangan siswa. Pengaruh bullying yang kian masif tersebut mengisyaratkan bahwa bullying merupakan tindakan yang harus  segera dicegah dengan cepat karena jika tidak segera dicegah dapat menyebabkan banyak sekali efek negatif lainnya. Cara untuk mencegah bullying adalah: pertama, optimalisasi peran orang tua atau wali. Orang tua/wali harus mempelajari karakter anak agar dapat mengantisipasi berbagai potensi intimidasi dan tindakan bullying menimpa anaknya. Selain intervensi orang tua dan guru, keyakinan diri anak pun perlu ditumbuhkan secara maksimal. Artinya, anak memiliki keyakinan yang positif akan dirinya serta sesamanya. Keyakinan diri ini akan memberinya pandangan baik terhadap sesama. Akan tetapi hal yang terkadang tidak disadari adalah perilaku bullying yang tidak terdeteksi baik guru maupun orang tua karena misdefinisi terhadap Bullying tersebut sehingga perilaku-perilaku yang dianggap lumrah namun sebenarnya bertentangan dengan peraturanperundangan terkait  bullying oleh karena itu dengan adanya sosialisasi ini diharapkan akan meluruskan dan meminimalisir terjadinya bullying di sekolah. Selain itu pencegahan terhadap bullying bukan kegiatan temporary namun harus dilakukan secara terus-menerus. 
Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara Nurhayati, Yati
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.5700

Abstract

This study aims to dissect the concept of annulment of arbitral awards in several countries. Arbitration disputes are one of the options in resolving business disputes that are used in various countries in the world, one of which is Indonesia. Arbitration, both national and international, has a very important role in the business world which continues to develop, especially in the digital era. However, the arbitration award which has a final and binding nature still has a denial effort through the annulment of the award. In Indonesia, the provisions for the cancellation of arbitration are regulated in Article 70 of the Arbitration Law which has changed from the provisions before the birth of the Arbitration Law. This study uses a normative research method (comparative descriptive) which focuses on comparing the concept of annulment of arbitral awards in several countries in accordance with the laws and regulations in force in each country, not only discussing the rejection of the implementation of arbitral awards in comparison of two countries, the conditions for the cancellation of arbitral awards. national or international arbitral award. The results of the study showed that although arbitration applies in almost many countries, the provisions for the cancellation of arbitration awards in several countries are different.  Penelitian ini bertujuan membedah konsep pembatalan putusan arbitrase dibeberapa negara. Sengketa arbitrase menjadi salah satu pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis yang digunakan diberbagai negara di dunia salah satunya di Indonesia. Arbitrase baik nasional maupun internasional memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis yang terus mengalami perkembangan terutama di era digital. Namun putusan arbitrase yang memiliki sifat final dan binding pun tetap memiliki upaya penyangkalan melalui pembatalan putusan. Di Indonesia ketentuan pembatalan arbitrase diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang mengalami perubahan dari ketentuan sebelum lahirnya UU arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (deskriptif perbandingan) yang berfokus pada perbandingan konsep pembatalan putusan arbitrase di beberapa negara sesuai dengan peraturan perundang-undanagn yang berlaku di tiap negara, tidaka hanya membahas tentang penolakan pelaksanaan putusan arbitrase perbandingan dua negara saja, syarat pembatalan putusan arbitrase nasional atau pembatalan putusan arbitrase internasional. Hasil penelitian didapatkan bahwa meskipun arbitrase berlaku di hampir banyak negara namun ketentuan pembatalan putusan arbitrase dibeberapa negara berbeda-beda.                
Aplikasi Pendataan Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Program Studi Berbasis Web Nurhayati, Yati; Gina Supratman, sherly; Ismaya, Rachmat
Buffer Informatika Vol. 10 No. 2 (2024): Buffer Informatika Volume 2 Oktober 2024
Publisher : Department of Informatics Engineering, Faculty of Computer Science, University of Kuningan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahasiswa dituntut tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi dibidangnya tetapi juga harus dapat meningkatkan softskill yang dimiliki agar mampu bersaing di dunia kerja, hardskill dan softskill tersebut diperoleh tidak hanya dari pembelajaran di dalam kampus tetapi juga di luar kampus agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi pada dunia nyata saat ini (Dunia Usaha/Dunia Industri). Salah satu pembelajaran di luar kampus dapat dilakukan mahasiswa melalui program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan melalui lomba-lomba baik skala nasional maupun internasional. Tingginya antusiasme mahasiswa dalam mengikuti kegiatan ini dapat dilihat dari banyaknya mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan yang mengikuti kegiatan tersebut dengan hasil kegiatan yang sangat baik (project maupun nilai yang diperoleh mahasiswa mencapai target Learning Outcome dari masing-masing program yang diikuti mahasiswa tersebut), akan tetapi program studi mengalami kendala dalam melakukan pendataan mahasiswa yang mengikuti program-program tersebut dikarenakan pendataan masih menggunakan kertas sehingga rentan hilang/rusak, sulit dalam melakukan pencarian data maupun pembuatan laporan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi terintegrasi dimana didalamnya dapat membantu pihak lembaga internal (program studi dan fakultas) dalam mendata dan memonitoring hasil kegiatan MBKM maupun lomba mahasiswa, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas program studi khususnya. Tujuan penelitian ini membuat sebuah aplikasi yang dapat memudahkan program studi Teknik Informatika dalam mengelola dan memonitoring data mahasiswa yang mengikuti program MBKM, memudahkan Dekan, Wakil Dekan 1, PIC dan Dosen Pembimbing Internal program MBKM dalam memonitoring hasil kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.
The synergy of religious education and character education at Madrasah Ibtidaiyah Darul Kirom Bandung Komara, Endang; Zulvia, Evi; Nurhayati, Yati; Hermawan, Agus
Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI Vol. 11 No. 1 (2025): Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI
Publisher : Program Studi PGMI STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46963/mpgmi.v11i1.2102

Abstract

The purpose of this study was to obtain an overview of the planning, implementation, and supervision of the synergy of religious education and character education at Madrasah Ibtidaiyah Darul Kirom Bandung. This research uses a descriptive method of qualitative approach, and data collection through interview techniques, observation, and documentation studies. The research results showed: (1) Planning the synergy of religious education and character education through the vision and mission of the madrasah in forming students who have noble character, memorize the Qur'an and have global insight. Implementation of the synergy of religious education and character education by habituating students in school time discipline, getting used to praying, saying greetings and kissing the teacher's hand, weekly memorization deposits, congregational prayers and ta'lim activities, and competition activities. Supervision of the synergy of religious education and character education directly by teachers, and indirectly by their respective parents, giving examples, reprimands, weekly assessment notes, and additional study hours.
Perjanjian Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Mandurian Kabupaten Tapin Yanova, Muhammad Hendri; Komarudin, Parman; Nurhayati, Yati; Huda, Rahmatul; Hulaify, Akhmad; Wahab, Abdul
AKM Vol 6 No 1 (2025): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v6i1.1506

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum para peternak di Desa Mandurian, Kabupaten Tapin, terkait perjanjian bagi hasil dalam usaha ternak sapi. Selama ini, banyak peternak yang menjalankan kerja sama bagi hasil secara lisan tanpa kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan hukum secara langsung kepada para peternak, dengan pendekatan partisipatif dan dialogis. Materi yang disampaikan mencakup dasar hukum perjanjian, prinsip-prinsip dalam perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kegiatan ini menunjukkan para peternak menyambut baik penyuluhan ini dan menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap pentingnya kejelasan perjanjian bagi hasil.
Co-Authors Abdul Halim Barkatullah Abdul Wahab Agus Hermawan Akhmad Hulaify Amalia Asikin, Nida Anggraeni, Sinta Ayu Apriliani, Purwandyarti Ari Susetyadi, Ari Aryani, Wiwik Dyah Ayu Rissa Atika Christine Vina Siangli Putri Dewina, Meran Endang Komara Ernawati, Yuny Gina Supratman, Sherly Hanafi Hanafi Hasanah, Eneng Erna hilmi, risma fuziatul Ifrani, Ifrani Ihsan Ihsan Istiana Istiana M Yasir Said M. Febry Saputra M. Yasir Said M.Yasir Said Mohd Zahir, Mohd Zamre Mohd Zamre Mohd Zahir Muhammad Aini Muhammad Aini, Muhammad Muhammad Hatta Muhammad Hendri Yanova Muhammad Minan Chusni Mukti Fajar Munajah, Munajah MUTHIA SEPTARINA NAFIQOH, HENI Nahdhah Nahdhah Nahdhah Nahdhah, Nahdhah Parman Komarudin Pradana, Athalaric Ghalib Qadarsih, Siti Muldiah Rachmat Ismaya, Rachmat Rahayu Kariadinata Rahmatul Huda, Rahmatul Ramadhan, Muhamad Alfri Rida Mega Firdaus Rina Marlina Rohaeni, Reni Said, M Yasir Said, M.Yasir Salamiah Salamiah Septarina, Muthia Siangli Putri, Christine Vina Supratman, Sherly Ghina supratman, sherly gina Wahfiudin, Yuda Yanova, Muhammad Hendri Yera Alvira Natanshia Yudit Aditiya Putra Zulvia, Evi