Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.709
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Ilmu dan Budaya Jurnal Indo-Islamika Lentera Hukum Nuansa Informatika Jurnal Media Hukum El-Mashlahah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Cloud Information Badamai Law Journal Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal Konstitusi Buffer Informatika Jurnal Ilmiah Bidan Jurnal Ius Constituendum JURNAL AGRONIDA Jurnal Yudisial Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung CERIA (Cerdas Energik Responsif Inovatif Adaptif) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI Jurnal Wahana Pendidikan Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Banua Law Review AKM: Aksi Kepada Masyarakat International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia JSEP (Journal of Science Education and Practice) Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Buffer Informatika LamLaj Warta Penelitian Perhubungan Scientific Exploration: Journal Of Indonesian Academic Research INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Yati Nurhayati
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENGEMBANGAN ASESMEN AUTENTIK PADA MATERI SISTEM PERNAPASAN Yati Nurhayati; Bibin Rubini; Indarini Dwi Pursitasari
JSEP (Journal of Science Education and Practice) Vol 3, No 2 (2019): December 2019
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.822 KB) | DOI: 10.33751/jsep.v3i2.1721

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan asesmen autentik yang berupa instrumen penilaian kognitif, afektif dan psikomotor yang valid juga reliabel. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan atau Research and Development (RD) dengan desain ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluationn). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lembar validitas ahli yang digunakan untuk memvalidasi asesmen autentik oleh ahli sebanyak 6 dosen dan guru IPA sebanyak 20 orang, lembar angket untuk mengetahui respon siswa terhadap asesmen autentik. Untuk mengetahui kualitas instrumen yang dikembangkan uji butir soal meliputi tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) hasil validasi pada komponen isi, kontruksi, kebahasaan dan praktikalitas ahli oleh dosen dan guru IPA valid atau layak digunakan. 2) hasil uji butir soal kognitif terdapat 15 soal pilihan ganda  dan 8 soal uraian valid dengan relibilitas tinggi sehingga layak digunakan. Untuk instrumen penilaian sikap  terdapat 28 pernyataan valid dengan reliabilitas tinggi yang dapat dipergunakan. Sedangkan pada instrumen penilaian kinerja 7 aspek penilaian yang valid dengan relibilitas cukup tinggi dapat digunakan dan pada instrumen penilaian produk 5 aspek penilaian valid dengan tingkat relibilitas rendah, dapat digunakan 3) penerapan instrumen penilaian kognitif, afektif dan psikomotor yang valid dan reliabel dapat mengukur tingkat pencapaian ketuntasan belajar 4) tanggapan siswa terhadap asesmen autentik sebesar 91,02 % (sangat baik). Kata Kunci: Asesmen Autentik, Aspek Kognitif, Afektif, dan Psikomotor
IMPLEMENTASI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PADA PENJUALAN DI KOPERASI MAWAR GARAWANGI Indra Kurniawan; Agus Wahyuddin; Yati Nurhayati
NUANSA INFORMATIKA Vol 10, No 2 (2016)
Publisher : FKOM UNIKU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.996 KB) | DOI: 10.25134/nuansa.v10i2.996

Abstract

PERLINDUNGAN PEKERJA BURUH PEREMPUAN DAN ANAK PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA PASCA LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA yati nurhayati; Sudiyono Sudiyono; rina Auliana; Rinny Rinny
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.15872

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan pekerja/buruh perempuan dan anak pada perkebunan kelapa sawit pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis, yaitu dalam menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan perlindungan oleh pekerja/buruh kelapa sawit berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di Indonesia berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan Peneliti dalam melakukan analisis pun menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permasalahan yang dihadapi oleh pekerja buruh perempuan dan anak pada perkebunan kelapa sawit berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di Indonesia adalah kondisi rentan pekerja buruh perempuan dan anak pada perkebunan kelapa sawit terhadap eksplotasi dan pelanggaran hak-hak pekerja dikarenakan adanya perbedaan kondisi pekerja sektor manufaktur. Karakteristik ini membuat Perlindungan Pekerja Buruh Perempuan dan Anak pada Perkebunan Kelapa Sawit atas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang ada saat ini, tidak dapat mengakomodir secara spesifik. Oleh karena itu, perlu suatu ketentuan yang dapat mengakomodir perlindungan pekerja/buruh perempuan dan anak pada perkebunan kelapa sawit.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PLAYER E-SPORT YANG DIRUGIKAN OLEH MANAGEMEN YANG MENAUNGINYA yati nurhayati; Rina Auliana; Rinny Rinny; Noorsyaidah Noorsyaidah; Hafizatuzahra Hafizatuzahra
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.15870

Abstract

Tujuan dari penulisan ini untuk dapat mengetahui pengaturan olahraga elektronik ( E-Sport ) di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap player E-Sport yang dirugikan oleh manajemen yang menaunginya. Penulis menggunakan metode penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif analitis, dan melakukan perbandingan hukum dengan beberapa negara melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah pengaturan untuk mengawasi kegiatan E-Sport di Indonesia tertuang dalam Peraturan Dewan Pengurus Olahraga Elektronik Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Elektronik di Indonesia. perlindungan hukum terhadap player E-Sport yang dirugikan oleh manajemen yang menaunginya terdapat adanya suatu hubungan kerja yakni keterikatan kontrak kerja yang mengikat satu sama lain antara pemain E-Sport s dengan manajemen yang menaunginya. Hal ini dapat diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan yakni Badan arbitrase khusus bidang olahraga. Namun, upaya perlindungan terhadap player E-Sport dirasakan belum dapat mengakomodir secara komprehensif sehingga perlu perlindungan yang berkepastian hukum.
JUAL BELI ASET PERSEROAN TERBATAS Yati Nurhayati
Jurnal Yudisial Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i3.509

Abstract

ABSTRAK Permasalahan yang terjadi dalam artikel ini berkaitan dengan ketidaksesuaian pertimbangan hukum Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 atas terjadinya jual beli aset perusahaan PT TH berupa sebidang tanah dengan luas lahan 3.023 m2 di Desa Kalirungkut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sudah tepat atau tidaknya pertimbangan hakim pada tingkat kasasi pada Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, di mana permasalah dikaji menggunakan bahan kepustakaan dan kajian perundang-undangan disertai dengan studi Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pertimbangan hakim pada putusan majelis hakim dalam perkara jual beli aset perseroan dalam Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 yang menguatkan putusan banding dan putusan pengadilan negeri dirasa kurang tepat karena hanya mendasarkan pertimbangan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata di mana jual beli aset PT TH yang seharusnya melihat juga pada ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan yang diatur dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hakim juga dalam putusannya mengabaikan fakta bawah jual beli aset perusahaan dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar sebagai direktur utama yang artinya dia tidak berhak mewakili PT TH. Pertimbangan Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 menyebutkan bahwa perjanjian ini sah karena telah memenuhi unsur kesepakatan karena tidak adanya unsur paksaan (dwang); penipuan (bedrog); dan kesilapan (dwaling) saja atau karena telah terjadinya sebagian pembayaran. Akan tetapi, argumentasi hakim tanpa meneliti dan memperhatikan dengan cermat syarat sahnya perjanjian lainnya yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang tertuang dalam akta perjanjian pengikatan jual beli dan dokumen pendukung lainnya. Kata kunci: perseroan terbatas; perusahaan; jual beli. ABSTRACT The problem that occurs in this article relates to the discrepancy in the legal considerations of the Decision Number 778 K/Pdt/2021 on the sale and purchase of the company PT TH assets in the form of a plot of land with a land area 3.023 m2 in Kalirungkut Village. This research aims to determine whether or not the judge’s consideration at the cassation level in Decision Number 778 K/Pdt/2021. The method used in this research is the normative method, where the problem is analyzed using literature and statutory study accompanied by a study of the Decision Number 778 K/Pdt/2021. The results of this research found that the judge’s consideration in the panel of judges’ decision in the case of the sale and purchase of company assets in Decision Number 778 K/Pdt/2021, which strengthened the appeal decision and the district court’s decision was deemed inappropriate because it only based its consideration on the provisions of Article 1320 of the Civil Code where the sale and purchase of PT TH asset should also look at the provisions of the Company Law stipulated in Law 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The judge also ignored that the sale and purchase of the company’s assets were carried out by a person who was not registered as the managing director, meaning that he had no right to represent PT TH. Consideration of Decision Number 778 K/Pdt/2021 states that this agreement is valid because it fulfills the elements of an agreement due to the absence of coercion (dwang), fraud (bedrog), and mistake (dwaling) or because a partial payment has occurred. However, the judge’s argument is without scrutinizing and paying attention to the other legal requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code, which is contained in the sale and purchase agreement for land and building deed and other supporting documents. Keywords: limited liability company; company; sale and purchase.
Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Cafe Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Christine Vina Siangli Putri Siangli Putri; Yati Nurhayati; Muhammad Aini
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i1.50

Abstract

Hak cipta yakni bagian dari hak kekayaan intelektual sebagai hasil pikir otak seseorang. Lagu yakni bagian dari jenis dari hak cipta yang telah mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan yang merugikan pencipta lagu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Setiap orang maupun kegiatan usaha seperti restoran/café boleh memanfaatkan lagu dari seorang pencipta secara komersial dalam pelayanan publik asalkan memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditentukan serta membayar royalti. Namun secara yuridis normatif, baik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tidak menjelaskan pengertian pemanfaatan lagu secara komersial tersebut serta mengenai prosedur pembayaran royalti, masalah ini tentunya memerlukan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan, maka Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah menentukan mengenai pemanfaatan lagu secara komersial dalam pelayanan publik. Namun tidak menentukan dan menjelaskan maksud dari pemanfaatan lagu secara komersial dalam pelayanan publik, hal ini perlu pengaturan secara jelas demi kepastian hukum. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menentukan maka setiap orang yang memanfaatkan lagu secara komersial dalam pelayanan publik wajib membayar royalti. Namun tidak ditentukan mengenai prosedur pembayaran royalti tersebut, hal ini perlu diatur secara jelas demi kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan lagu secara komersial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kemudian bagaimana prosedur pembayaran royalti atas pemanfaatan ciptaan lagu secara komersial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier  yang dikumpulkan melalui studi Pustaka.
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Barito Kuala Ihsan Ihsan; Yati Nurhayati; Nahdhah Nahdhah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa saja pengaturan hukum terhdapat stunting di Kabupaten Barito kuala (2) bagaimana keefektifitasan yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, metode penelitian empiris, yaitu mengkaji mengenai proses penegakan dan keefektifitasan suatu perturan perundang-undangan serta hambatan dalam proses penegakan peraturan tersebut, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan serta studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan peraturan tentang stunting yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, tidak hanya peraturan ini saja juga ada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 188.45/462/KUM/2021 Tentang Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 peraturan ini yang menjadi dasar dan sandaran pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menurunkan angka stunting di sana, namun nyatanya keefektifitasan peraturan yang ditegakkan dan program yang dijalankan bisa dikatakan tidak maksimal, dikarenakan penurunan angka stunting di Kabupaten Barito Kuala tidaklah signifikan.
Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Oleh Pemerintah Yudit Aditiya Putra; Yati Nurhayati; Istiana Istiana
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.104

Abstract

Tuntutan kebutuhan pegawai yang tidak dapat lagi ditunda menjadi dasar disusunnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana undang-undang ini mengenalkan satu posisi baru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang termasuk ke dalam golongan ASN. Negara harus memberikan kepastian berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditetapkan sebagai tolak ukur untuk menentukan masa kerja PPPK. Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana hak, kewajiban dan perlindungan hukum untuk PPPK berdasarkan peraturan yang berlaku jika dibandingkan dengan PNS; serta apakah PPPK dapat mengajukan gugatan administrasi ke PTUN jika dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari penelitian ini diketahui bahwa PPPK dan PNS memiliki hak yang berbeda, padahal kewajiban PPPK dan PNS sama berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh PPPK dan PNS sama. Namun PNS dan PPPK mempunyai posisi yang berbeda dimana PNS memiliki kekuatan hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta jenjang karir yang jelas sebagai pegawai negeri tetap. Sedangkan PPPK merupakan pegawai pemerintahan yang berkeahlian secara khusus yang tugasnya adalah pelaksana. PPPK dapat mengajukan gugatan ke PTUN setelah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif yakni upaya banding administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana diatur dalam PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, tepatnya dalam Pasal 18.
Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerja Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Banjarmasin Yera Alvira Natanshia; Yati Nurhayati; Hanafi Hanafi
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.105

Abstract

Program Jaminan Keshatan Nasional atau yang dikenal dengan sebutan BPJS merupakan program yang paling penting dan wajib untuk para pekerja sebagai memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja terutama tenaga kerja yang bekerja pada jasa kontruksi ataupun buruh kasar. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan kewajiban pendaftaran BPJS ketenagakerjaan di kota Banjarmasin berdasarkan Undang–undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bagaimana sanksi terhadap pelanggaran kewajiban perusahaan dalam pendaftaran BPJS ketenagakerjaan bagi para pekerja di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan petugas pemeriksa BPJS ketenagakerjaan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dimana suatu metode analisis data dengan cara mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut di hubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang di peroleh dari studi dokumen, sehingga di peroleh jawaban atas permasalahan yang di tulis dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan kesimpulan akhir maka data di reduksi secara kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerja nya masih ada yang belum maksimal karena kurangnya pengetahuan pihak perusahaan tentang pentingnya mendaftarkan seluruh karyawan mereka dalam BPJS ketenagakerjaan. penerapan sanksi yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS ketenagakerjaan juga sudah cukup baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku didalam peraturan perundang–undangan.
Pasal 38 Ayat 1 UU Keterbukaan Informasi Publik antara Kepastian Hukum dan Keadilan Yati Nurhayati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.13823

Abstract

Tujuan dan penelitian ini adalah memjawab permasalahan hukum yang lahir dari keberadaan Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah makna dalam pasal 38 ayat 1 membatasi penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normative. Hasil penelitian ditemukan bahwa bunyi pasal 38 ayat 1 yang merupakan batas waktu penyelesaian sengketa informasi public dimana sengketa tersebut harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pendaftaran permohonan informasi masih membuka peluang untuk tetap diproses jika melebihi 14 hari kerja dengan alasan keadilan dan tumpukan perkara yang berjalan dikomisi informasi.Kata kunci : Sengketa Informasi, Putusan, Informasi Publik.
Co-Authors Abdul Halim Barkatullah Abdul Wahab Adam Jehan Afrida Zahira Agus Hermawan Agus Wahyuddin Akhmad Hulaify Ali Mujahidin Amalia Asikin, Nida Anggraeni, Sinta Ayu Apriliani, Purwandyarti Ari Susetyadi Ari Susetyadi, Ari Arifah Rahayu Aryani, Wiwik Dyah Ateng Supriyatna Athalaric Ghalib Pradana Ayu Rissa Atika Bibin Rubini Chiquita Andina Putri Christine Vina Siangli Putri Christine Vina Siangli Putri Siangli Putri Cut Khairunnisa David Fuad Habibie Dewina, Meran Diana Setiawati Endang Komara Gina Supratman, Sherly Hafizatuzahra Hafizatuzahra Hanafi Hanafi Hanafi Ramsi Hasanah, Eneng Erna Hasrina Rahma hilmi, risma fuziatul Ifrani Ifrani Ifrani Ifrani, Ifrani Ihsan Ihsan Indarini Dwi Pursitasari Indra Kurniawan Inggrid Dirgahayu Istiana Istiana Iwan Lesmana Iwan Riswandie Khairul Anam M Yasir Said M. Febry Saputra M. Yasir Said M. Yasir Said M.Yasir Said M.Yasir Said Maghdalina Maghdalina Martine Flipse Miftah Ulumuddin Tsani Mohammed Sayah S. Eljohani Mohd Zahir, Mohd Zamre Mohd Zamre Mohd Zahir Mohd Zamre Mohd Zahir Muhammad Aini Muhammad Akbar Ridho Muhammad Hatta Muhammad Hendri Yanova Muhammad Ziyan Maulani Mukti Fajar Mukti Fajar ND Munajah MUTHIA SEPTARINA Muthia Septarina Muthia Septarina Nadia Nadia NAFIQOH, HENI Nahdhah Nahdhah Nida Amalia Asikin Noorsyaidah Noorsyaidah Nur Intan Hayati Husnul Khotimah Parman Komarudin Pradana, Athalaric Ghalib Qadarsih, Siti Muldiah Rachmat Ismaya, Rachmat Rahmatul Huda, Rahmatul Ramadhan, Muhamad Alfri Ramalinggam Rajamanickam Ramdani, Hisworo Restu Aji Alamsyah Rida Mega Firdaus rina Auliana Rina Auliana Rinny Rinny Riyan Febriyana Rohaeni, Reni Said, M Yasir Said, M.Yasir Salamiah Salamiah Septarina, Muthia Sherly Ghina Supratman Sherly Gina Supratman Siangli Putri, Christine Vina Sudiyono Sudiyono supratman, sherly gina Tengku Noor Azira Tengku Zainudin Wahfiudin, Yuda Windayani, Neneng Yera Alvira Natanshia Yoga Saputra Yudit Aditiya Putra Yuke Sri Rizki Yuny Ernawati Zulvia, Evi