Claim Missing Document
Check
Articles

EVALUASI DAMPAK PROGRAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS: (Studi Kasus UPTD Liponsos Keputih di Kota Surabaya) Octavia Fransiska; Bambang Kusbandrijo; Supri Hartono
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 9 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i9.3268

Abstract

Masalah sosial merupakan tantangan kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, namun definisi yang diterima umum masih belum jelas. Salah satu contoh masalah sosial di Indonesia adalah masalah gelandangan dan pengemis. Penyebab dari permasalahan tersebut adalah kemiskinan yang belum teratasi sampai tuntas, seperti ketimpangan pembangunan, kualitas layanan kesehatan, Sumber Daya Manusia yang rendah, keterampilan tenaga kerja yang rendah, angka putus sekolah tinggi dan rendahnya etos kerja. Penelitian ini fokus pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi bagian dari populasi gelandangan dan pengemis (gepeng) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dan Lingkungan (UPTD) Keputih. Fasilitas ini digunakan untuk menampung para PMKS, termasuk para gelandangan dan pengemis yang di razia oleh Satpol PP, Operasi Gabungan, maupun dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap program pembinaan UPTD Liponsos Keputih untuk menilai keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas organisasinya untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kemampuannya dalam penanganan PMKS gepeng. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan di UPTD Liponsos Kota Surabaya adalah bahwa dampak dari program pembinaan gelandangan dan pengemis tersebut tidak memiliki dampak yang maksimal terhadap gelandangan dan pengemis ditandai dengan banyaknya gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalanan. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di UPTD Liponsos Keputih adalah program pembinaan tersebut telah berjalan dengan prosedur yang berlaku, akan tetapi dampak yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis belum dikatakan berhasil.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA: (Studi pada UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo) Mohammad Iqbal Syahriar; Bambang Kusbandrijo; Supri Hartono
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i12.4023

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan di kota surabaya, dengan fokus pada studi kasus UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo. Peneleitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan melalui program-program pembinaan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh UPTD Kampung Anak Negeri. Penelitian ini menyarankan peningkatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan.
EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAMPAK LIMBAH PABRIK GULA OLEH DLH JOMBANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 Tamahdur Jahro Fajariyyah; Bambang Kusbandrijo; Supri Hartono
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i12.4040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi terkait pelaksanaan pengendalian lingkungan dampak limbah pabrik gula oleh DLH Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif ini dipilih untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan. Model penelitian ini dengan menggunakan pendekat pada pelaksana pengendalian lingkungan di Kabupaten Jombang merupakan orientasi untuk pengendalian pencemaran lingkungan sungai di aliran sungai yang dilewati limbah pabrik gula Djombang Baru. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan aturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021) yang dimana pelaksanaan pengendalian yakni berupa program pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jombang, diyakini belum efisien yang dimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di lokasi pembuangan limbah di aliran sungai sekitar PG. Djombang Baru masih banyak menemui hambatan dari internal maupun eksternal. Dan Dari penelitian tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa faktor pendukung dari kebijakan pengendalian yang dilakukan oleh DLH Jombang atas proses produksi PG Djombang baru.
Sinergitas Perencanaan Kebijakan Program Antar Sektor Di Kabupaten Gresik Kusbandrijo, Bambang
CAKRAWALA Vol 9, No 1: Desember 2014
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (12049.49 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v9i1.187

Abstract

Untuk meningkatkan kualitas kepemerintahan lokal dengan semangat membangun,melayani dan memberdayakan masyarakat, diperlukan sinergitas antar sektor. Penelitian ini bermaksud; mendeskripsikan dan menganalisis perumusan program antar sektor, dan membangun model sinergitas perumusan dan pelaksanaan program antar sektor dikabupaten Gresik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut; meskipun kebijakan,sarana dan prasarana pendukung telah ada ternyata sinergitas antar SKPD kurang optimal. Perlu pembenahan birokrasi dan budaya birokrasi.paradigma good governance harus dipahami dan dijalankan sehingga pelaksanaan musrenbang bukan ssekedar memenuhi peraturan tetapi suatu kewajiban menampung aspirasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai harapan warga masyarakat. Perlu peraturan tentang prosedur pelayanan birokrasi,meliputi pembagian tugas,koordinasi dan SOP.
Evaluasi Dampak Kebijakan Program Pembangunan Gedung Sekolah Oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nuksmengtyas, Ratih; Kusbandrijo, Bambang
CAKRAWALA Vol 17, No 1: Juni 2023
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v17i1.550

Abstract

Evaluasi kebijakan meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kemudian mengidentifikasi dampak apa saja yang timbul serta merumuskan strategi kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan paradigma kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan pembangunan gedung sekolah oleh Dinas Pendidikan yang meliputi permasalahan struktur kelembagaan, sumber daya (manusia, material, mesin, anggaran/money, metode), kesesuaian peraturan, inovasi serta keberlanjutan. Sedangkan dampak yang terjadi dapat bersifat individual, organisasional maupun sekolah. Upaya dalam mengatasi permasalahan dan dampak tersebut adalah dengan melakukan strategi kebijakan berupa perbaikan struktur kelembagaan, pemenuhan sumber daya, penganggaran pembangunan gedung sekolah secara tepat, analisis beban kerja yang lebih cermat serta penyusunan perencanaan serta rencana aksi program pembangunan gedung sekolah, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang dikomunikasikan secara intens antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan pihak swasta.
Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan Supriyanto, Agus; Kusbandrijo, Bambang; Widodo, Joko
CAKRAWALA Vol 18, No 1: Juni 2024
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v18i1.680

Abstract

Merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian menganalisis peran aktor kolaboratif, menganalisis proses kolaborasi tata kelola pengembangan pariwisata Kabupaten Pacitan dan juga menganalisis kontribusi sektor pariwisata ke PAD Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran aktor kolaborasi telah dijalankan dengan baik sesuai perannya masing-masing. Berikut proses kolaborasi yang telah berlangsung; (1)Dinamika kolaborasi, antar aktor telah melakukan pengungkapan atas apa yang menjadi tujuan kolaborasinya, hal tersebut dituangkan dalam proses diskusi hingga tercipta motivasi bersama, (2)Tindakan kolaborasi, Disparpora sebagai aktor sentral memfasilitasi tindakan kolaborasi seperti pelatihan dan bimbingan teknis untuk pengelola dan komunitas (pokdarwis), memfasilitasi kegiatan akademisi untuk riset di Pacitan dan memfasilitasi diskusi dengan pegiat media sosial, (3)Kolaborasi telah menghadirkan dampak yang cukup signifikan, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengembangan wisata dan objek wisata berkembang signifikan sesuai konsep Sapta Pesona. Proses kolaborasi berhasil meningkatkan kunjungan wisata ke Pacitan dan kontribusi sektor pariwisata ke PAD sebesar 7% pada tahun 2022.
ANALISIS KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Rachmanto, Tito; Kusbandrijo, Bambang
CAKRAWALA Vol 17, No 1: Juni 2023
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v17i1.549

Abstract

Keberhasilan dari suatu organisasi sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisa terhadap kompetensi SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK) dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) . Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui desain pengembangan kompetensi SDM TIK Pemerintah Kota Surabaya di era SPBE. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terdapat 6 bidang kompetensi yang wajib untuk dimiliki SDM di era SPBE, yaitu (1) Proses Bisnis Pemerintahan, (2) Arsitektur SPBE, (3) Data dan Informasi, (4) Keamanan SPBE, (5) Aplikasi SPBE dan (6) Infrastruktur SPBE. Narasumber penelitian ini adalah pimpinan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan pendekatan analisis kompetensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SDM yang memiliki kompetensi TIK merupakan salah satu pondasi yang harus terbangun di era SPBE. Selain itu pengembangan SDM TIK perlu dijadwalakan secara rutin dalam kerangka acuan kerja dan dianggarkan dalam suatu dokumen perencanaan anggaran pada dinkominfo dan BKPSDM. Pengembangan SDM TIK juga perlu dimonitoring dan dievaluasi dampak dari kegiatan pengembangan SDM TIK tersebut. Saat ini salah satu langkah yang sedang dilakukan adalah melakukan review atau sosialisasi ulang terhadap aplikasi yang digunakan dalam keseharian bekerja oleh ASN yaitu eSurat, dari model review atau sosialisasi ini akan membantu para pengguna baru yang hanya mendapatkan transfer pengetahuan secara parsial dari pendahulunya
IMPEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 BAB IV TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI: (Studi Kasus di UPT PPA Jawa Timur Kota Surabaya) Devi Christina, Dhea; Ibnu Rochim, Achluddin; Kusbandrijo, Bambang
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Provinsi Jawa Timur mempunyai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Penduduk yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Dibentuklah UPT PPA Provinsi Jawa Timur yang bertugas melakukan kegiatan teknis dan melakukan sebagian tugas dari DP3AK. Terdapat Peraturan Gubernur Jatim Nomor 1 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang pembentukan UPT PPA Jawa Timur. Penelitian ini menganalisis implementasi serta faktor penghambat dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi di UPT PPA Jawa Timur. Melalui metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan dengan 3 teknik analisis data yaitu Reduksi, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 khususnya pada BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi pada UPT PPA Provinsi Jawa Timur sudah dimengerti dan diberlakukan kebijakan tersebut di kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Permasalahan yang menjadi kendala sampai saat ini yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan pelaksanaan SOP yang belum menyeluruh.
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH DESA WONOKERTO KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR Setyawan, Arief; Ibnu Rochim, Achluddin; Kusbandrijo, Bambang
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejalan dengan maksud dan tujuan kebijakan Bupati No. 48 tahun 2019 tantang Sistem Informasi Desa sebagai perangkat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat Desa Wonokerto dan pengelolaan sumber daya. Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang menjadi objek kajian penelitian karena berdasarkan permasalahan yang ditemukan tidak mengoptimalkan teknologi informasi dalam keterbukaan informasi yang membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam pencarian data (kependudukan, potensi desa, laporan, perencanaan dan penganggaran) yang membuat pengguna sistem informasi desa dalam pelayanan menjadi kurangnya transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan SID (Sistem Informasi Desa) guna menciptakan keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Wonokerto. Peneliti menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori e-government yang dikemukakan Stiftung (2001) dalam Indrajit (2005:46) apa yang disebut sebagai balanced e-government scorecard  sebagai alat ukur performa pemerintahan yang menerapkan e-government. Menjelaskan kelima dimensi untuk melihat pelaksanaan e-Government yaitu: 1) Manfaat 2) Efisiensi 3) Partisipasi 4) Transparansi 5) Manajemen Perubahan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan yang terdapat dua faktor. Pertama faktor pendukung : kebijakan yang telah terlaksana, anggaran yang ada di pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Tekung ini telah mencukupi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang aktif.  Kedua faktor penghambat : keterbatasan Sumber Daya Manusia, minimnya pendampingan dari Diskominfo Lumajang pada saat pelatihan Sistem Informasi Desa, dan koordinasi dengan pihak Diskominfo Lumajang yang kurang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ONLIINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO Puspitasari, Cindy; Kusbandrijo, Bambang; Puspaningtyas, Anggraeny
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan sistem Online Single Submission (OSS) menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C.Edward III. Didasarkan pada latarbelakang upaya mempermudah proses perizinan usaha yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo sesuai peraturan pemrintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritasi Secara Elektornik maka terbitlah OSS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mana peneliti akan menghasilan data deskriptif berupa kata kata tertulis ataupun lisan dari perilaku yang diamati oleh peneliti. Hasil dari Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi (OSS) Online Single Submisson pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo sudah berperan baik tetapi belum cukup optimal. beberapa faktor yang menghambat proses implementasi OSS yang  pertama terletak pada indicator komunikasi yang menyatakan bahwa nyatanya banyak para pelaku usaha yang sudah berumur mengalami kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi mereka tidak mampu mengoperasikan teknologi serta sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka atau secara langsung masih belum bisa merata diakibatkan keterbatasan alokasi anggaran, faktor penghambat lainnya ada pada indikator sumber daya yang menyatakan kurangnya anggaran yang masih belum ideal, sehingga menyebabkan kebijakan sistem OSS masih belum bisa merata serta kurangnya pelatihan untuk customer service.