Muhammad Ishar Helmi, Muhammad Ishar
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Contribution of Law and Religious Principles to Eliminating Corruption Culture Hidayat, Asep Syarifuddin; Yunus, Nur Rohim; Helmi, Muhammad Ishar
Mimbar Agama Budaya Vol. 39 No. 1 (2022)
Publisher : Center for Research and Publication (PUSLITPEN), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/mimbar.v39i1.31805

Abstract

Damage will hit the people of a country when corruption has become a culture. However, religion as a way of life for the people is able to contribute to dampening this culture of corruption, so that it can save people from the destruction of their culture of life. The method used in this study is a qualitative method with a literate approach. The results of the study stated that religion greatly contributed to reducing the culture of corruption. However, there are still challenges for religion to be able to contribute to reducing the culture of corruption, including the limited involvement of religious leaders in political issues, religious differences, lack of coordination between religious institutions and the government, cultural and social environmental factors, lack of supervision and strict law enforcement. In addition, there are limitations of religious leaders in their mastery of general science and technology.Keywords: Corruption Culture; Religion; Contribution
TA’DIB DALAM KACAMATA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) Helmi, Muhammad Ishar
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v2i2.20178

Abstract

Syariah Islam memberikan tuntunan yang sangat gamblang dalam melakukan ta’dib. Secara umum banyak nash yang memerintahkan para suami dan orangtua berlaku lemah lembut dalam melakukan ta’dib. Namun, Islam juga memberi tuntunan berupa kebolehan untuk memukul jika memang diperlukan. Termasuk dalam hal ini ketika seorang Istri melakukan nusyuz, maka sang suami dapat melakukan pemukulan dalam ranah ta’dib yang diperintahkan oleh Allah Swt dan Rasul Saw. Akan tetapi pemukulan ini, walaupun diniatkan untuk ta’dib tetapi termasuk katagori perbuatan yang makruh, dan diharapkan untuk dihindari.
HADHANAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARABAHAN NOMOR: 0018/PDT.G/2017/PA.MRB DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR NOMOR: 1476/PDT.G/2017/PA.JT) Kamarusdiana, Kamarusdiana; Aini, Najla Nurul; Helmi, Muhammad Ishar
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20306

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar putusan Majelis Hakim Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb yang hadhanah kepada ibunya dan Putusan Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PAJT yang mana anak kedua yang belum mumayyiz di bawah asuhan bapaknya Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan menganalisis dua putusan yang berkenaan dengan penetapan putusan hak hadanah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara hadhanah semata-mata mendahulukan kepentingan sang anak, Majelis Hakim Pengadilan Marabahan memberikan hak hadhanah kepada ibu sesuaikehendak peraturan Undang-Undang dan kemaslahatan anak tersebut, begitu pula majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan anak yang belum mumayyiz kepada bapak karena dinilai mampu untuk memelihara anak berdasarkan kemaslahatan anak tersebut.
MASA TUNGGU EKSEKUSI TERPIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PENDEKATAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN MAQASID AL SYARIAH SUATU KAJIAN PERBANDINGAN Helmi, Muhammad Ishar; Refriani, Dian Ayu
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20345

Abstract

Banyaknya kasus terpidana mati di Indonesia yang sedang menunggu untuk dieksekusi menimbulkan keresahan. Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidan amati tersebut bertentangan dengan HAM dan salah satu konsep maqasid al-syariah yaitu hifz nafs. Selain itu, lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati juga digaung-gaungkan dapat mengakibatkan terjadinya hukuman ganda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati secara tidak langsung membuat terpidana mati mendapatkan dua hukuman yaitu pidana penjara selama masa tunggu eksekusi mati dan pidana matisetelah waktu eksekusi ditentukan dalam waktu yang belum diketahui sebelumnya.