Articles
<![CDATA[INDEPENDENSI HAKIM AD-HOC PADA LINGKUNGAN PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ]]>
<![CDATA[Muhammad Ishar Helmi]]>;
<![CDATA[Riko Hendra Pilo]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/jhp.6.2.2017.233-258
<![CDATA[PPHI (Industrial Relations Disputes Settlement) Act regulates the principle of settlement of industrial relations disputes by consensus, if there is a dispute between employee/workers and employers, the first stage of dispute settlement shall be submitted to disputing party (bipartite settlement). The provisions of Article 63 paragraph (2) and Article 67 paragraph (1) sub-paragraph f of the Act shall result in the ad-hoc judges of the Industrial Relations Court, in carrying out their duties and responsibilities to examine and decide a case shall be independent and kept away from any intervention of any institution. The ad-hoc judges of the Industrial Relations Court is a judge proposed by a trade union, employers organization, also dismissed respectfully by the trade union and the employers organization. This will undermine the free, impartial and clean judicial system that dreams of because the judges will be ruled by the litigants, as the judge is appointed and dismissed by the party to be tried in the industrial relations court.Keywords: judicial independence, ad-hoc judges, PHI]]>
<![CDATA[Pengaruh Teori Hukum dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Ishar Helmi]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.28735
<![CDATA[The theory has a considerable influence in the field of law because the theory is an important idea that can provide solutions to problems. This is because theory can provide explanations and problem-solving. Within each of the subfields that unite to form the field of legal science, theory can serve as a practical guide that explains how one should approach the topic being studied. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that one must have a deep theoretical understanding of legal theory, in order to be successful in the field of law. This is an important requirement, and what must be done to ensure that there are no errors in producing scientific work, namely carrying out a process of academic activities engaged in research or scientific activities.Keywords: Legal Theory; Implementation; Legal System Abstrak:Teori memiliki pengaruh yang cukup besar di bidang hukum, karena teori merupakan gagasan penting yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan. Hal ini disebabkan karena teori dapat memberikan penjelasan dan pemecahan masalah. Dalam masing-masing subbidang yang menyatu membentuk bidang ilmu hukum, teori dapat berfungsi sebagai pedoman praktis yang menjelaskan bagaimana seharusnya seseorang mendekati topik yang sedang dipelajari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa seseorang harus memiliki pemahaman teori yang mendalam terhadap teori hukum, agar berhasil di bidang hukum. Ini adalah persyaratan penting, dan yang harus dilakukan untuk menjamin tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan karya ilmiah, yaitu melakukan suatu proses kegiatan akademik yang bergerak dalam penelitian atau kegiatan ilmiah.Kata Kunci: Teori Hukum; Implementasi; Sistem Hukum ]]>
<![CDATA[Pancasila as the basis and paradigm of the national legal system ]]>
<![CDATA[Muhammad Ishar Helmi]]>
<![CDATA[ STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 6, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN JAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/siclj.v6i1.28474
<![CDATA[Produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dari suatu negara dapat menjadi tolak ukur daripada keberhasilan negara itu sendiri. Sayangnya, produk kebijakan pemerintahan masa ini masih belum bisa dikatakan sebagai kebijakan yang dapat dengan baik mensejahterakan masyarakat yang disinyalir akibat dari gagalnya pihak-pihak yang berkuasa dalam memahami esensi makna dari Pancasila. Apabila mundur ke belakang, sejarah pemerintahan di Indonesia sendiri tidak terlepas dari peran konfigurasi politik yang memiliki corak berbeda hingga berbeda juga dalam menafsirkan bahkan menggunakan Pancasila. Indonesia sudah merasakan berbagai rezim yang dimulai dari rezim pemerintahan demokrasi terpimpin yang nyatanya otoriter dan secara jelas menyimpang dari falsafah Pancasila, lalu rezim pemerintahan yang lebih otoriter namun mengatasnamakan Pancasila, hingga secara perlahan mulai kembali pada falsafah Pancasila yang demokratis. Dinamika politik yang telah terjadi menjadikannya pelajaran berharga agar rezim pemerintahan kedepannya dapat dengan baik menafsirkan Pancasila dan menggunakannya sebagai paradigma sistem hukum nasional untuk mewujudkan warga negara yang baik (good citizenship) yang memiliki pemerintahan yang baik (good goverment) pula. Bukan hanya melihat pada sejarah dinamika politik, namun juga melihat asal kemunculan Pancasila dan relevansinya dengan sistem hukum nasional.]]>
<![CDATA[Pancasila as the basis and paradigm of the national legal system ]]>
<![CDATA[Muhammad Ishar Helmi]]>
<![CDATA[ STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 6, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN JAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/siclj.v6i1.28474
<![CDATA[Produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dari suatu negara dapat menjadi tolak ukur daripada keberhasilan negara itu sendiri. Sayangnya, produk kebijakan pemerintahan masa ini masih belum bisa dikatakan sebagai kebijakan yang dapat dengan baik mensejahterakan masyarakat yang disinyalir akibat dari gagalnya pihak-pihak yang berkuasa dalam memahami esensi makna dari Pancasila. Apabila mundur ke belakang, sejarah pemerintahan di Indonesia sendiri tidak terlepas dari peran konfigurasi politik yang memiliki corak berbeda hingga berbeda juga dalam menafsirkan bahkan menggunakan Pancasila. Indonesia sudah merasakan berbagai rezim yang dimulai dari rezim pemerintahan demokrasi terpimpin yang nyatanya otoriter dan secara jelas menyimpang dari falsafah Pancasila, lalu rezim pemerintahan yang lebih otoriter namun mengatasnamakan Pancasila, hingga secara perlahan mulai kembali pada falsafah Pancasila yang demokratis. Dinamika politik yang telah terjadi menjadikannya pelajaran berharga agar rezim pemerintahan kedepannya dapat dengan baik menafsirkan Pancasila dan menggunakannya sebagai paradigma sistem hukum nasional untuk mewujudkan warga negara yang baik (good citizenship) yang memiliki pemerintahan yang baik (good goverment) pula. Bukan hanya melihat pada sejarah dinamika politik, namun juga melihat asal kemunculan Pancasila dan relevansinya dengan sistem hukum nasional.]]>
<![CDATA[Existence of customary law in Indonesian criminal law ]]>
<![CDATA[Muhammad Ishar Helmi]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>;
<![CDATA[Khamami Zada]]>
<![CDATA[ Jurnal Cita Hukum Vol 10, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jch.v10i3.29829
<![CDATA[Pasal tersebut berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”]]>
<![CDATA[Contribution of Law and Religious Principles to Eliminating Corruption Culture ]]>
<![CDATA[Asep Syarifuddin Hidayat]]>;
<![CDATA[Nur Rohim Yunus]]>;
<![CDATA[Muhammad Ishar Helmi]]>
<![CDATA[ Mimbar Agama Budaya Vol 39, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/mimbar.v39i1.31805
<![CDATA[Damage will hit the people of a country when corruption has become a culture. However, religion as a way of life for the people is able to contribute to dampening this culture of corruption, so that it can save people from the destruction of their culture of life. The method used in this study is a qualitative method with a literate approach. The results of the study stated that religion greatly contributed to reducing the culture of corruption. However, there are still challenges for religion to be able to contribute to reducing the culture of corruption, including the limited involvement of religious leaders in political issues, religious differences, lack of coordination between religious institutions and the government, cultural and social environmental factors, lack of supervision and strict law enforcement. In addition, there are limitations of religious leaders in their mastery of general science and technology.Keywords: Corruption Culture; Religion; Contribution]]>
<![CDATA[The Contribution of Legal Substance in the Indonesian Criminal Law System to Eliminating the Corruption Culture ]]>
<![CDATA[Asep Syarifuddin Hidayat]]>;
<![CDATA[Nur Rohim Yunus]]>;
<![CDATA[Muhammad Ishar Helmi]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.31977
<![CDATA[Eradicating the culture of Corruption in people's lives cannot only be done by enforcing the Law, but also by having strong laws and also the courage and willingness of the authorities to apply these laws fairly and firmly. This study also aims to evaluate the effectiveness of criminal Law in dealing with criminal acts of Corruption and provide recommendations to improve weaknesses in the Indonesian criminal law system related to handling criminal acts of Corruption. The method used is a qualitative research method with a literature approach and a statutory approach. The results of the study state that there are weaknesses and challenges in enforcing the Law on Corruption in Indonesia. Therefore there must be government efforts to handle and prevent this criminal act of Corruption. Apart from building anti-corruption awareness so that Corruption does not become a culture in society.Keywords: Corruption Culture; Legal Substance; Legislation Abstrak:Pemberantasan budaya korupsi di dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dapat dilakukan dengan penegakan hukum saja, namun juga harus memiliki undang-undang yang kuat dan juga keberanian serta kemauan dari pihak-pihak yang berwenang untuk menerapkan hukum tersebut secara adil dan tegas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait penanganan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kelemahan dan tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu harus ada upaya dari pemerintah dalam melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Selain harus membangun kesadaran anti-korupsi agar korupsi tidak menjadi budaya di masyarakat.Kata Kunci: Budaya Korupsi; Substansi Hukum; Peraturan Perundang-undangan]]>
<![CDATA[The Contribution of the MUI Fatwa in Reducing the Culture of Corruption ]]>
<![CDATA[Asep Syarifuddin Hidayat]]>;
<![CDATA[Nur Rohim Yunus]]>;
<![CDATA[Muhammad Ishar Helmi]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31976
<![CDATA[The MUI fatwa has moral weight and can pressure the government to eradicate Corruption and uphold human rights because it comes from a religious institution. The MUI fatwa against bribery and Corruption can serve as a moral compass for Indonesian people, encouraging them to avoid acts of Corruption in their daily lives. In addition to understanding how MUI fatwas can contribute to efforts to eradicate the culture of Corruption in Indonesia, it aims to research the role that MUI fatwas can play. The research method used is qualitative, with a literature approach and a statutory approach. The study results stated that the MUI Fatwa was essential in eradicating Corruption in Indonesia. The MUI fatwa on prohibiting Corruption and prohibiting bribery advises people not to engage in Corruption and encourages them to live an honest and moral life. Applying the MUI fatwa in public and political life is essential to creating a clean and open culture.Keywords: Contribution; MUI fatwas; Corruption Culture Abstrak:Fatwa MUI memiliki bobot moral dan dapat menekan pemerintah untuk memberantas korupsi dan menegakkan HAM karena berasal dari lembaga agama. Fatwa MUI melawan suap dan korupsi dapat menjadi kompas moral bagi masyarakat Indonesia, mendorong mereka untuk menghindari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk memahami bagaimana fatwa MUI dapat berkontribusi dalam upaya pemberantasan budaya korupsi di Indonesia menjadi tujuan penelitian tentang peran yang dapat dimainkan oleh fatwa MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Fatwa MUI berperan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Fatwa MUI tentang pelarangan korupsi dan pelarangan praktek suap menasihati orang-orang untuk tidak melakukan korupsi dan mendorong mereka untuk menjalani kehidupan yang jujur dan bermoral. Penerapan fatwa MUI dalam kehidupan publik dan politik juga penting untuk menciptakan budaya bersih dan terbuka.Kata Kunci: Kontribusi; Fatwa MUI; Budaya Korupsi]]>
<![CDATA[The Contribution of Pancasila Education in Reducing the Culture of Corruption ]]>
<![CDATA[Asep Syarifuddin Hidayat]]>;
<![CDATA[Nur Rohim Yunus]]>;
<![CDATA[Muhammad Ishar Helmi]]>
<![CDATA[ STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 6, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN JAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/siclj.v6i1.32164
<![CDATA[Pancasila education can have a significant impact on reducing corruption in Indonesia, especially among university students. This is because Pancasila, Indonesia's state ideology, promotes the development of an honest and transparent government. The purpose of the study of how much Pancasila education can help reduce the culture of corruption in Indonesia is to find out how much Pancasila education can help reduce the culture of corruption in Indonesia. The research method used is a qualitative research method with a literature approach and a statutory approach. Research data shows that Pancasila Education is a big reason why the culture of corruption in Indonesia is getting better. Students can get to know and understand the values of Pancasila which encourage anti-corruption attitudes and actions, by studying Pancasila educational resources. In order to continue to fight for the importance of Pancasila education and eliminate the culture of corruption in Indonesia, strong support from the government, educational institutions, society and society is needed.]]>
<![CDATA[The Contribution of Pancasila Education in Reducing the Culture of Corruption ]]>
<![CDATA[Asep Syarifuddin Hidayat]]>;
<![CDATA[Nur Rohim Yunus]]>;
<![CDATA[Muhammad Ishar Helmi]]>
<![CDATA[ STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 6, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN JAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/siclj.v6i1.32164
<![CDATA[Pancasila education can have a significant impact on reducing corruption in Indonesia, especially among university students. This is because Pancasila, Indonesia's state ideology, promotes the development of an honest and transparent government. The purpose of the study of how much Pancasila education can help reduce the culture of corruption in Indonesia is to find out how much Pancasila education can help reduce the culture of corruption in Indonesia. The research method used is a qualitative research method with a literature approach and a statutory approach. Research data shows that Pancasila Education is a big reason why the culture of corruption in Indonesia is getting better. Students can get to know and understand the values of Pancasila which encourage anti-corruption attitudes and actions, by studying Pancasila educational resources. In order to continue to fight for the importance of Pancasila education and eliminate the culture of corruption in Indonesia, strong support from the government, educational institutions, society and society is needed.]]>
