Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.329
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan JURNAL MAHKAMAH Cepalo Progressive Law Review Pattimura Law Journal Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Legalita JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Jurnal Mitrawarga Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pengabdian Masyarakat Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian UMKM Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Jurnal Sumbangsih
Malicia Evendia
Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM REVITALISASI BUMDES YANG INOVATIF BERBASIS ECONOMIC ANALYSIS OF LAW EVENDIA, MALICIA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol. 6 No. 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v6i2.334

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan dan menghidupkan kembali kelembagaan BUMDes melalui pendekatan hukum yang berbasis Economic Analysis of Law. BUMDes sebagai lembaga usaha yang dikelola desa memiliki peran strategis dalam usaha peningkatan perekonomian desa. Namun sayang, masih minim desa yang mampu mengoptimalkan peran BUMDes ini, sehingga banyak BUMDes yang “mati suri” dan tak berkembang. Penguatan BUMDes juga tidak terlepas dari aturan hukum, karena sejak dari pendirian, pengelolaan, sampai pembubaran harus dilakukan melalui hukum. Terlebih, saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Hadirnya aturan tersebut membawa dampak hukum yang mampu memudahkan BUMDes untuk berkembang. Basis economics analysis of law ini tepat untuk mengintegrasikan ekonomi dan hukum, karena menjadikan penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi dalam upaya revitalisasi BUMDes melalui peraturan desa dengan merespon berbagai dinamika hukum yang telah berkembang, dengan berbasis Economic Analysis of Law. Hal ini penting karena proses revitalisasi BUMDes ini pada akhirnya berupaya menciptakan Desa Merak Belantung menjadi desa yang berdaya saing. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengelola BUMDes, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Merak Belantung, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, diskusi, focus group discussion, pendampingan serta pelatihan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa pemahaman dalam proses pembentukan peraturan desa telah meningkat. Sisi lain, telah adanya inisiatif dan proses pembentukan peraturan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik di Desa Merak Belantung.
Diseminasi Hak Asasi Perempuan dalam Mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah Martha Riananda; Malicia Evendia; Budiyono; Ahmad Saleh
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Sumbangsih (In Process)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i2.95

Abstract

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian secara global. Hal ini karena perempuan seringkali memperoleh perlakuan yang diskriminatif dan dianggap lemah sehingga terbatas dalam pengembangan diri. Dalam konstitusi negara Indonesia telah menjamin mengenai persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama siswa/i di lingkungan sekolah mengenai hak asasi perempuan. Hal ini karena perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya melalui pengarusutamaan gender. Hal ini penting untuk dipahami oleh siswa/i karena pemberian pemahaman yang baik sejak dini dapat secara efektif menumbuhkan budaya hukum yang baik. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi agar indikasi-indikasi ketidakadilan gender di lingkungan sekolah dapat dihindari. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Siswa/i dan perwakilan guru. Lokasi kegiatan dilaksanakan di MAN 1 Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: pemahaman tentang Hak Asasi Perempuan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah telah meningkat hingga 85% dari sebelumnya 45%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi; hak asasi perempuan; jenis hak asasi perempuan; dan hak asasi perempuan dalam pengarusutamaan gender. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan kepala sekolah serta guru.
PROTECTION OF FOOD GROWING LAND IN LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST Firmansyah, Ade Arif; Evendia, Malicia; Budiyono, Budiyono
PRANATA HUKUM Vol. 21 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v21i1.436

Abstract

Infrastructure development has resulted in a decline in rice paddy area, rice production, and rice yields. The harvested rice area in 2024 decreased by 167.57 thousand hectares compared to 2023. This resulted in a decline in rice production in 2024, which amounted to 838.27 thousand tons compared to 2023. This shrinking agricultural land requires model protection of sustainable food agricultural land within the legal framework of land acquisition for public interest. This paper aims to offer a model protection of sustainable food agricultural land in land acquisition law for public interestso it is hoped that it will be able to guarantee protection sustainable food agricultural land and supports the achievement of food security and sovereignty. Using the doctrinal writing method with a conceptual approach and statutory regulations, it was found that: model Protection of sustainable food agricultural land in land acquisition law for public interest is composed of two important aspects, namely planning and institutional coordination. Where these two aspects are things that must be accommodated in change of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest.
Co-Authors Ahmad Saleh Ahmad Saleh Ahmad Saleh Ahmad Saleh Arif Firmansyah, Ade Armen Yasir Arsyah Ferdinand Tampati Budiyono BUDIYONO Budiyono Budiyono Candra Perbawati Dewi Nurhalimah Diah Gustiniati Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Firmansyah, Ade Arif Haery Fajri M. Fakih Marcellino Hariadi Nugroho Martha Riananda Mohammad Reza Khatami Muhtadi Muhtadi Randy Agus Setiawan Saifullah, Ulinnuha Steven Edoward Salasiwa Yhannu Setyawan Yhannu Setyawan Yulia Neta Yulia Neta Yulia Neta . Yusdiyanto Zulkarnain Ridlwan