Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.483
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan JURNAL MAHKAMAH Cepalo Progressive Law Review Pattimura Law Journal Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Legalita JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Jurnal Mitrawarga Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pengabdian Masyarakat Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian UMKM Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Jurnal Sumbangsih
Malicia Evendia
Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Diseminasi Hak Asasi Perempuan dalam Mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah Martha Riananda; Malicia Evendia; Budiyono; Ahmad Saleh
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Sumbangsih (In Process)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i2.95

Abstract

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian secara global. Hal ini karena perempuan seringkali memperoleh perlakuan yang diskriminatif dan dianggap lemah sehingga terbatas dalam pengembangan diri. Dalam konstitusi negara Indonesia telah menjamin mengenai persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama siswa/i di lingkungan sekolah mengenai hak asasi perempuan. Hal ini karena perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya melalui pengarusutamaan gender. Hal ini penting untuk dipahami oleh siswa/i karena pemberian pemahaman yang baik sejak dini dapat secara efektif menumbuhkan budaya hukum yang baik. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi agar indikasi-indikasi ketidakadilan gender di lingkungan sekolah dapat dihindari. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Siswa/i dan perwakilan guru. Lokasi kegiatan dilaksanakan di MAN 1 Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: pemahaman tentang Hak Asasi Perempuan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah telah meningkat hingga 85% dari sebelumnya 45%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi; hak asasi perempuan; jenis hak asasi perempuan; dan hak asasi perempuan dalam pengarusutamaan gender. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan kepala sekolah serta guru.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA Ahmad Saleh; Martha Riananda; Malicia Evendia
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2025): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jm-pkm.v4i2.2987

Abstract

Partisipasi masyarakat menjadi aspek krusial dalam proses pembangunan. Adanya otonomi yang dimiliki oleh desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut desa untuk turut berkontribusi dalam upaya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan desa perlu mengakomodir dan mengaktualisasikan hak partisipasi masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat di desa. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah Desa Way Huwi sebagai mitra pengabdian berperan dalam memfasilitasi peserta dan lokasi kegiatan sehingga proses kegiatan pengabdian dapat berjalan lancar dan berhasil. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu terbentuknya Peningkatan Pemahaman Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
DEGENERATIVE SYSTEM OF POPULAR SOVEREIGNTY BY POLITICAL PARTIES THROUGH THE INSTRUMENT OF THE RECALL RIGHTS Malicia Evendia; Ade Arif Firmansyah
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i1.388

Abstract

The existence of the term "party officials" which is increasingly blatant, seems to normalize the power of political parties by party leaders who are subjectively able to subordinate their members who are in government. Several cases indicate a shift in popular sovereignty towards political party sovereignty through the instrument of recall rights. This becomes a problem regarding the position and portion of people's votes in general elections which can be negated by political parties. This research uses doctrinal research methods as well as legal and conceptual approaches. The results of the study show that: first, the existence of the instrument of political party recall rights can be degenerative to the essence of popular sovereignty that has been running through the general election mechanism, this is because the existence of political party recall rights causes a shift in popular sovereignty to political party sovereignty. Second, the constitutionalization of the dismissal of legislative members is an effort of preventive legal protection in maintaining popular sovereignty based on the constitution (constitutional democracy). Therefore, it is necessary to increase a high level of commitment in providing certainty of provisions for the dismissal of legislative members in the constitution.
PROTECTION OF FOOD GROWING LAND IN LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST Ade Arif Firmansyah; Malicia Evendia; Budiyono Budiyono
PRANATA HUKUM Vol. 21 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v21i1.436

Abstract

Infrastructure development has resulted in a decline in rice paddy area, rice production, and rice yields. The harvested rice area in 2024 decreased by 167.57 thousand hectares compared to 2023. This resulted in a decline in rice production in 2024, which amounted to 838.27 thousand tons compared to 2023. This shrinking agricultural land requires model protection of sustainable food agricultural land within the legal framework of land acquisition for public interest. This paper aims to offer a model protection of sustainable food agricultural land in land acquisition law for public interestso it is hoped that it will be able to guarantee protection sustainable food agricultural land and supports the achievement of food security and sovereignty. Using the doctrinal writing method with a conceptual approach and statutory regulations, it was found that: model Protection of sustainable food agricultural land in land acquisition law for public interest is composed of two important aspects, namely planning and institutional coordination. Where these two aspects are things that must be accommodated in change of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest.
Co-Authors Ahmad Saleh Ahmad Saleh Ahmad Saleh Ahmad Saleh Armen Yasir Arsyah Ferdinand Tampati Budiyono BUDIYONO Budiyono Budiyono Budiyono Budiyono Candra Perbawati Dewi Nurhalimah Diah Gustiniati Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Firmansyah, Ade Arif Haery Fajri Marcellino Hariadi Nugroho Martha Riananda Mohammad Reza Khatami Muhammad Fakih Muhtadi Muhtadi Randy Agus Setiawan Saifullah, Ulinnuha Steven Edoward Salasiwa Yhannu Setyawan Yhannu Setyawan Yulia Neta Yulia Neta Yulia Neta . Yusdiyanto Zulkarnain Ridlwan