Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Notary Law Journal

Pesawat Udara sebagai Jaminan Kredit dalam Hukum Jaminan di Indonesia Wahyunie, Septy Milda; Gozali, Djoni S; Usman, Rachmadi
Notary Law Journal Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.718 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i4.33

Abstract

Undang-Undang Penerbangan saat ini tidak mengatur tentang pengikatan jaminan hipotek terhadap pesawat udara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pesawat udara sebagai sebuah jaminan, dimana timbul beberapa perbedaan pendapat mengenai lembaga penjaminan mana yang tepat untuk membebankan jaminan atas pesawat terbang berdasarkan hukum penjaminan Indonesia. Sampai saat ini agunan Hipotek merupakan jaminan yang paling relevan untuk pengikatan pesawat, karena pesawat udara mempunyai sifat khusus (sui generis). Hal ini dikarenakan pesawat udara memiliki tanda registrasi dan tanda negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Penerbangan, namun dengan konsep fidusia, secara yuridis pesawat terbang atau helikopter merupakan benda yang dapat dijadikan jaminan pelunasan utang (agunan). ) selama pesawat udara atau helikopter tersebut telah memiliki tanda pendaftaran dan berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengikatan pesawat terbang dan helikopter dilakukan dengan cara pembebanan hipotek . Sebagai implementasinya, undang-undang tersebut menetapkan peraturan pemerintah. Namun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembebanan hak tanggungan atas pesawat terbang belum terealisasi, sehingga pelaksanaan pembebanan hak tanggungan atas pesawat terbang masih belum jelas. Notaris secara tegas berwenang untuk membuat akta hipotek pesawat udara. Kewenangan notaris dalam membuat akta hipotek pesawat terbang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, lembaga penjaminan pesawat yang paling relevan adalah jaminan hipotek. Notaris juga memiliki kewenangan untuk membuat SKMH, artinya SKMH juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Adanya SKMH dalam proses penjaminan Hak Tanggungan pesawat merupakan pilihan para pihak, boleh dibuat, boleh tidak, boleh dihadapan Notaris, boleh tidak, karena pada hakekatnya SKMH merupakan surat kuasa dan berbentuk perjanjian, dengan Artinya, berlaku asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 BW dalam Pasal 1171 BW yang menjelaskan bahwa pembebanan hipotek harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris.
Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan Ajwah, Ajwah; Usman, Rachmadi; Qamariyanti, Yulia
Notary Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.777 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v2i1.40

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik hak kebendaan pada objek jaminan fidusia berupa benda persediaan dan perlindungan terhadap kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia benda persediaan yang merupakan benda dalam persediaan) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, serta menggunakan sumber bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden Repupblik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Bahan hukum sekunder seperti buku-buku ilmiah, jurnal/hasil penelitian terdahulu dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Benda persediaan merupakan salah satu bentuk jaminan fidusia yang sebenarnya menyimpang dari sejumlah aturan jaminan fidusia, sebab berpeluang bisa berpindah tangan kepada invidpidu atau puhak lain sebab di jual, dan tidak terikat asas droit de suite, yang kemudian menyebabkan posisi kreditur menjadi berisiko tinggi. Dari segi perlindungan Peraturan UUJF secara tegas menyebutkan bahwa jika benda persedian di jual, maka harus diganti dengan benda yang memiliki nilai setara, apabila belum diganti, maka uang hasil penjualan benda bersangkutan yang dijadikan sebagai pengganti benda yang sudah dijual tersebut.nilai jeminan Fidusia menjadi patokan besarnya uang yang wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, terlepas dari benda persediaan yang dijual sudah diganti atau belum, tentunya semua tahapan ini memerlukan pengawasan oleh pihak kreditor kepada debitor.