Claim Missing Document
Check
Articles

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah Melalui Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer) Antara Pemerintah Daerah Provinsi NTB Dengan Pihak Swasta Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Nusa Tenggara Barat Sahruddin; Wagian, Diangsa; Fathoni, M. Yazid
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.251

Abstract

The purpose of this research is to determine the implementation of the Build Operate and Transfer cooperation agreement between the NTB Regional Government and PT. Lombok Plaza in the construction and management of the West Nusa Tenggara Convention Center. To find out the obstacles in implementing the Build Operate and Transfer cooperation agreement between the NTB Regional Government and PT. Lombok Plaza in the construction and management of the West Nusa Tenggara Convention Center. Academically, this research is expected to be useful in enriching the development of thoughts and concepts related to the law on procurement of goods and services, especially those related to self-managed procurement of goods/services in villages. Practically, it is hoped that the results of this research will be able to contribute ideas to the government and the community, especially village budget managers and users. Cooperation Agreement Between Regional Government and PT. Lombok Plaza in the construction of the West Nusa Tenggara Convention Center occurred in 2016 where the parties agreed to build a representative facility and infrastructure as a place for meetings, exhibitions/promotions as well as a place to hold national, regional and international events using the Build system. Use of Handover (BGS). Where the MOU (Momerendum of Understanding) regarding the construction of the West Nusa Tenggara Convention Center contains an agreement regarding the stages, procedures, construction period, contribution and exclusive rights that must be paid by PT. Lombok Plaza both during the preparation period and during the management period, and there is also rights and obligations of each party, and regulates the termination of the agreement, sanctions and methods for resolving problems. The Regional Government immediately takes a firm stance to terminate the cooperation agreement with PT Lombok Plaza To continue the development of the West Nusa Tenggara Convention Center and its supporting facilities, the Regional Government will immediately look for other investors by entering into a new cooperation agreement.
Exclusion of the principle of non-refoulement in article 33 paragraph 2 of the 1951 refuge convention Yatani, Vincent Godana; Safrin, Mohammad; Wagian, Diangsa
Ex Aequo Et Bono Journal Of Law Vol. 1 No. 1: (July) 2023
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/eaebjol.v1i1.2023.108

Abstract

This study aims to examine whether non-refoulement in the refugee context has attained the status of a jus cogens norm or not and how the exceptions in Article 33(2) should be understood if non-refoulement is indeed considered as a jus cogens. This research adopts a normative juridical analysis approach to critically examine the status of the principle of non-refoulement. The study concludes that the principle of non-refoulement qualifies as a norm of jus cogens based on several key criteria. Firstly, it satisfies the requirements of a jus cogens norm by addressing matters of common concern to the international community, serving humanitarian purposes, and aligning with principles outlined in the UN Charter relating to treaties and the use of force in international relations. Secondly, the exception outlined in Article 33 Paragraph 2 of the Refugee Convention does not alter the non-derogable nature of the principle of non-refoulement. The fulfillment of Article 33 Paragraph 2 is contingent upon strict conditions and necessitates objective evidence to be provided by a country. The research is intended to contribute to the understanding of the normative status of the principle of non-refoulement within the framework of international refugee law.
TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN DISTINASI WISATA TAMAN HIBURAN RAKYAT LOANG BALOQ Nizar Denny Cahyadi; Hirsanuddin Hirsanuddin; Diangsa Wagian
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 1 (2024): Vol 12 No 1 Januari 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan, tanggungjawab serta penyelesaian perselisihan jika salah satu pihak wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan pengelolaan distinasi wisata taman hiburan rakyat Loang Baloq Pok Darwis Tanjung Samudra Kecamatan Sekarbela dan penyelesaian perselisihan jika salah satu pihak wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan pengelolaan distinasi wisata taman hiburan rakyat Loang Baloq. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif empiris. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach), Pendekatan Analitis (Analitical Approach), Pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian, pertama; kedudukan hukum pemerintah Kota Mataram Cq. Dinas Pariwisata Mataram dalam perjanjian kerjasama pengelolaan destinasi taman hiburan Loang Baloq adalah dalam bertindak pemerintah daerah mempunyai dua ranah hukum yang tentu mempunyai akibat hukum yang berbeda. Dalam hukum administrasi negara dikenal dengan dua kepala (twe patten), pertama aparatur pemerintah mewakili dari jabatannya sehingga harus tunduk pada hukum publik, sementara disaat yang bersamaan pemerintah juga berkedudukan sebagai wakil dari badan hukum sehingga harus tunduk pada hukum privat. Kedua; tanggungjawab para pihak dalam perjanjian kerjasama pengelolaan destinasti taman hiburan rakyat Loang Baloq tidak mengatur secara tegas masalah wanprestasi dan hak dan kewajiban para pihak. Ketiga; penyelesaian perselisihan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan jika tidak mencapai kesepakatan perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.
Pelaksanaan Pengadaan Sumur Bor Oleh Cipta Karya Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Studi Di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Jorgi, Tomas; Wagian, Diangsa
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the procedures for procuring goods/services by the government through service providers and to discover the obstacles/obstacles to its implementation. This research focuses on procuring drilled wells in Wakan Village, Kec. Jerowaru, Kab. East Lombok, with empirical research, takes data from the field and analyzes it qualitatively. This research shows that procurement facts in the field still need to be improved because implementing this procurement is not under existing regulations. This procurement is also not under Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning implementing Government Procurement of Goods/Services. This procurement is also not under the agreement’s procurement principles, ethics, and general principles. In procuring government goods/services in the form of drilling wells, researchers found obstacles/obstacles in implementation, namely, lack of water resources, lack of technological sophistication, and geographical location.
Peran BPN Lombok Barat Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Masyarakat Dengan Investor Di Atas Tanah Yang Terindikasi Terlantar Fathoni, M. Yazid; Wagian, Diangsa
JATISWARA Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i2.163

Abstract

Penelitian ini bertujuan menemukan keberadaan konflik penyerobotan tanah terlantar oleh masyarakat, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik penyerobotan tanah terlantar dan akhirnya mengetahui peran BPN dalam menyelesaikan konflik penyerobotan tanah terlantar oleh masyarakat di wilayah kerja BPN Lombok Barat. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan dan menganalisis peran BPN dan model penyelesaian konflik penyerobotan tanah terlantar oleh masyarakat di wilayah kerja di BPN Lombok Barat. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari tanah yang ditinggalkan oleh pemegang hak (investor) sebagai tanah terlantar. Tanah-tanah hak tersebut baru hhanya berstatus sebagai tanah yang terindikasi terlantar. Kasus penyerobotan tanah oleh masyarakat terjadi di berbagai lokasi. Akan tetapi, kasus penyerobotan tanah dan berujung pada konflik dengan investor namun belum dilaporkan kepada BPN Lobar baru satu, yaitu dalam kasus PT. Mekaki Indah. Adapun kasus penyerobotan tanah oleh masyarakat yang berujung pada konflik dan telahh dilaporkan ke BPN Lobar juga satu kasus yaitu dalam kasus PT WAH di Gili Terawangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Pertama: karena adanya konflik kepentingan dalam mengeksploitasi dan menguasai tanah. Masyarakat butuh tanah untuk keperluan bisnis. Kedua, masyarakat mengangggap bahwa tanah yang dikuasai oleh investor merupakann hak milik nenek moyang mereka. Disamping itu, peluang ekonomis juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyerobotan tanah oleh masyarakat.
BEDROG SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 9/PDT.G/2021/PN.MTR) Hatimah, Husunul; Wagian, Diangsa
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5051

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan unsur-unsur penipuan (bedrog) dalam perjanjian dan dasar pertimbangan hakim membatalkan perjanjian yang mengandung unsur penipuan (bedrog) (Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mtr). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Konsep penipuan ranah hukum perdata terdapat dalam ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata dan Pasal 1328 KUH Perdata ditambah dengan konsep Pidana pasal 378 KUHP atau pasal 492 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika dalam perjanjian itu adanya penipuan/perbuatan curang/bedrog, maka seyogyanya menuntut pembatalan perjanjian dengan berdasarkan Pasal 1328 BW dan pasal tambahan pasal 378 KUHP. Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam membatalkan perjanjian adalah karena mengandung unsur dwalling Menurut peneliti kasus tersebut mengandung unsur penipuan bedrog dengan memakai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yaitu serangkaian kebohongan yang terbukti, dan kemudian membuktikan terpenuhi atau tidak perbuatan penipuannya Karena unsur-unsur dalam Pasal 1328 KUHPerdata tidak menguraikan secara jelas tentang penipuan, dan itu terlalu umum.
The Position Of The Deed Of Will On Community Property Which Is Made By a Notary Kurniawati, Baiq Anisha; Djumardin; Wagian, Diangsa
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7278

Abstract

This study aims to analyze the validity of a deed of gift that will be executed by a notary without the consent of the married couple, based on Supreme Court Decision Number 2979 K/Pdt/2019. Additionally, it seeks to assess the inadequacy of the responses provided by the Notary Public regarding the deed of gift of will absent the consent of the married couple. The research methodology employed is normative legal research. The findings indicate that the validity of the deed of gift of will contravenes Chapter 36, Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, rendering the deed invalid. Furthermore, due to administrative responsibility, the Notary Public may incur liability for deeds executed negligently.
Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Tampa Izin Arba; Putro, Widodo Dwi; Wagian, Diangsa
JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1251

Abstract

Akhir-akhir ini pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian pangan dilakukan oleh pemerintah, badan-badan hukum dan masyarakat, secara bersama-sama maupun secara perorangan semakin meningkat. Pemerintah telah membuat aturan hukum untuk menekan mengatasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk itu pemelitian ini bertujuan melakukan kajian dan menganalisis upaya perlindungan hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (LP2B) dan menganalisis implikasi hukum dan kebijakan perlindungan LP2B terhadap alih fungsi lahan tanpa izin di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini, penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiolegal. Sumber bahan hukum kepustakaan dan data lapangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi lapangan. Bahan hukum dan data yang terkumpul dianalisis secara kwalitatif dengan mengunakan penalaran deduktif-induktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan berbagai peraturan pelaksanaannya, namun implementasinya di Kabupaten Lombok Barat belum berjalan dengan baik, karena pemerintah memiliki 2(dua) tanggungjawab konstitusional yaitu mempertahankan LP2B, dan menyediakan fasilitas perumahan dan pemukiman yang sehat, sederhana, dan murah untuk rakyat; dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat belum diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Implikasi hukum bagi alih fungsi LP2B tanpa izin pejabat yang berwenang adalah bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum.
Resolving Land Sale Disputes through Legal Advocacy: A Normative Study of Judicial Reasoning in Plural Legal Systems Fathoni, M. Yazid; Wagian, Diangsa; Adha, Lalu Hadi
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 2 (2025): Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i2.33876

Abstract

The transfer of land rights is a classic problem, but the legal basis that validates its validity remains ambiguous to date.  Although Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration emphasizes that the transfer of land rights is executed using a PPAT deed, judges sometimes have varying legal considerations when deciding the issue of the validity of the transfer of land rights. The validation of these considerations is sometimes also based on the Burgerlijk Wetboek, or sometimes based on Customary/Adat Law. Based on the Morality-Positivism theory, this article will explore how judges should decide a case that falls into the category of "hard cases" regarding the issue of the transfer of land rights in Indonesia, including the legal sources that are used as references. The research method in this article is the normative legal research method. Based on the Dworkin’s theory (law as integrity) and seeing positive law still with moral judgment in it (moral-positivism), judges in deciding cases can use discretion in deciding hard cases. However, in a theoretical context, judges do not have absolute discretion or absolute freedom (independence) in deciding cases. The freedom of judges is within the limits of a circle, which Ronald Dworkin called the metaphor of the hole in the doughnut. Therefore, the judge's decision must not be separated from the spirit and principles of the Basic Agrarian Law. With the Morality of Law, judges cannot decide cases with policy (inclusive positivist), but can only base their decisions on the principles to maintain coherence
The Ambiguity of Adat Law and National Land Law Implementation in Land Sale and Purchase Agreement Fathoni, M. Yazid; Wagian, Diangsa; Adha, Hadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p10

Abstract

The purpose of this study is to determine the concept of the validity of land sale and purchase agreements in Indonesia, related to the judge's legal considerations in Court Decision Number 596/K/Pdt 2012. The research method in this study uses the normative research method by case study. The results of this study showed that the concept of the Indonesian Land Sale and Purchase Agreement under Law Number 5 of 1960 and Government Regulation Number 24 of 1997, the transfer of land rights is considered to occur when a PPAT sale and purchase deed is made. However, because the UUPA was formed based on Adat Law, there are principles in practice and court decisions, the transfer of land rights through sale and purchase can be carried out according to customary law/Adat Law by fulfilling the elements of real, clear, and cash. However, the uniqueness of this decision, even though the parties did it in the customary way, the judge's legal consideration in decision Number 596 / K / Pdt 2012 is based on the Civil Code/ Burgerlijk Wetboek.