Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.726
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara Jurnal Abdi Insani Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Ex Aequo Et Bono Journal of Law Journal of Authentic Research
Diangsa Wagian, Diangsa
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Permodalan Antara Bumdes Dengan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Sahruddin, Sahruddin; Wagian, Diangsa; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3986

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di KawasanMandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan untuk mengetahui serta menganalisis factor-faktor yang menghambatpelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, KabupatenLombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pelaksanaan perjanjianpeminjaman uang antara BUMDes dengan masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dibagi menjadi 2 tahapan yaitu tahapan permohonankredit dan tahapan penandatanganan perjanjian pinjaman kredit. Hambatanhambatan Penyebab terjadi pinjaman macet pada BUMDes Kuta, Kecamatan Pujut,Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari sebab internal dan sebab eksternal. Sebab internal meliputi iktikad tidak baik dan kurangnya kesadaran masyarakat DesaPutri Nyale. Sedangkan sebab eksternal meliputi faktor ekonomi, gagal usaha/ panen, penyalahgunaan pinjaman modal, dan pendapatan yang berkurang.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Jual Beli Pada Retail Online Isnaini, Hilmianti; Wagian, Diangsa
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4854

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli, dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam jual beli pada retail Online. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jual beli pada retail Online konsepnya sama dengan jual beli secara konvensional tetapi memiliki perbedaan, Dimana jual beli pada retail Online menggunakan aplikasi atau website sebagai tempat melakukan jual beli dengan memanfaatkan media elektronik. Penyelesaian sengketa jual beli pada retail Online dilakukan dengan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), diluar pengadilan (non litigasi) ataupun melalui pengadilan (litigasi), sesuai dengan yang diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
BEDROG SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 9/PDT.G/2021/PN.MTR) Hatimah, Husunul; Wagian, Diangsa
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5051

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan unsur-unsur penipuan (bedrog) dalam perjanjian dan dasar pertimbangan hakim membatalkan perjanjian yang mengandung unsur penipuan (bedrog) (Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mtr). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Konsep penipuan ranah hukum perdata terdapat dalam ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata dan Pasal 1328 KUH Perdata ditambah dengan konsep Pidana pasal 378 KUHP atau pasal 492 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika dalam perjanjian itu adanya penipuan/perbuatan curang/bedrog, maka seyogyanya menuntut pembatalan perjanjian dengan berdasarkan Pasal 1328 BW dan pasal tambahan pasal 378 KUHP. Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam membatalkan perjanjian adalah karena mengandung unsur dwalling Menurut peneliti kasus tersebut mengandung unsur penipuan bedrog dengan memakai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yaitu serangkaian kebohongan yang terbukti, dan kemudian membuktikan terpenuhi atau tidak perbuatan penipuannya Karena unsur-unsur dalam Pasal 1328 KUHPerdata tidak menguraikan secara jelas tentang penipuan, dan itu terlalu umum.
Pelaksanaan Pengadaan Sumur Bor Oleh Cipta Karya Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Studi Di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Jorgi, Tomas; Wagian, Diangsa
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/v1z0pk38

Abstract

This research aims to determine the procedures for procuring goods/services by the government through service providers and to discover the obstacles/obstacles to its implementation. This research focuses on procuring drilled wells in Wakan Village, Kec. Jerowaru, Kab. East Lombok, with empirical research, takes data from the field and analyzes it qualitatively. This research shows that procurement facts in the field still need to be improved because implementing this procurement is not under existing regulations. This procurement is also not under Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning implementing Government Procurement of Goods/Services. This procurement is also not under the agreement’s procurement principles, ethics, and general principles. In procuring government goods/services in the form of drilling wells, researchers found obstacles/obstacles in implementation, namely, lack of water resources, lack of technological sophistication, and geographical location.
The Position Of The Deed Of Will On Community Property Which Is Made By a Notary Kurniawati, Baiq Anisha; Djumardin; Wagian, Diangsa
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7278

Abstract

This study aims to analyze the validity of a deed of gift that will be executed by a notary without the consent of the married couple, based on Supreme Court Decision Number 2979 K/Pdt/2019. Additionally, it seeks to assess the inadequacy of the responses provided by the Notary Public regarding the deed of gift of will absent the consent of the married couple. The research methodology employed is normative legal research. The findings indicate that the validity of the deed of gift of will contravenes Chapter 36, Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, rendering the deed invalid. Furthermore, due to administrative responsibility, the Notary Public may incur liability for deeds executed negligently.
Analisis Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Tentang Pelunasan Hutang Pada Perbankan Pasca Perceraian ALINDA AYU MARIANI; Mariani, Alinda Ayu; Wagian, Diangsa
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/x06rxs57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hutang-hutang suami-Isteri dan pertanggungjawaban atas pelunasan hutang setelah perceraian serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap hutang suami-istri setelah perceraian dalam Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, konsep-konsep hukum. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian atau analisis, kedudukan hukum hutang suami-istri setelah perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengenai pertanggungjawaban terhadap utang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bawaan masing-masing pihak berdasarkan hasil kesepakatan dan putusan hakim. Dasar pertimbangan hakim terhadap hutang suami-istri setelah perceraian dalam Putusan Pengadilan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr bahwa hakim menerima gugatan penggugat ditetapkan sebagai hutang bersama karena, hutang yang di buat tersebut merupakan kesepakatan antar kedua belah pihak.
Legal Protection for Consumers in E-commerce Expeditions: Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Ekspedisi E-commerce Sugito, Gea Ossita; HS, Salim; Wagian, Diangsa
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 19 No. 1 (2024): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v19i1.989

Abstract

This study investigates the legal protection afforded to consumers in the context of e-commerce, focusing on the liabilities of expedition services in cases of delayed or damaged goods. The primary objective is to explore the forms of legal protection provided to consumers for losses due to delays or damages in goods transported by expedition services, and to understand the legal responsibilities of these services in such scenarios. Utilizing a normative research method, the study examines relevant consumer protection laws and regulations governing shipment agreements. The findings reveal that consumers are entitled to various forms of legal protection, including the right to compensation in the form of refunds, replacement of goods, or payments based on the value of loss; entitlement to indemnities for healthcare costs or beneficiary allowances in cases of life-threatening harm; and the right to compensation from expedition services for material and immaterial losses beyond mere refunds. Additionally, the study underscores the government and consumer protection agencies' duty to educate and guide businesses, including expedition services. The legal responsibility of expedition services extends to compensating consumers for delayed shipments or lost goods, through either refunds or replacements. Moreover, the services are obligated to provide compensation or replacements for undelivered or damaged goods. Consumer claims for compensation can be resolved through direct negotiation with the expedition service, legal action, or alternative dispute resolution mechanisms like BPSK. The study concludes that while consumers are legally protected to obtain compensation from expedition services, the enforcement of these services' responsibilities needs to be strengthened for more optimal fulfillment of consumer rights.Highlights: Legal Protections: Consumers have the right to compensation, including refunds, replacements, or payment for losses, and indemnities for life-threatening damages. Expedition Services' Obligations: These services must compensate for delays, lost, or damaged goods, with options for direct negotiation, legal action, or alternative dispute resolution. Enforcement Needs: Despite existing protections, there is a necessity to strengthen the enforcement of expedition services' responsibilities to better fulfill consumer rights. Keywords: Consumer Protection, E-commerce, Legal Responsibilities, Expedition Services, Compensation Claims
Analisis Yuridis Pengaturan tentang Pengadaan Barang/Jasa DalamKeadaan Tertentu dan Dalam Keadaan Darurat Wagian, Diangsa; Dilaga, Zaenal Arifin; Asy’ari, Hasyim
Journal of Authentic Research Vol. 4 No. 2 (2025): December
Publisher : LITPAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/2tj2mb83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa secara swakelola di Kawasan Mandalika Desa Kuta Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dan apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut telah sesuai atau tidak dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian hukum empiris mengkaji dan menganalisa keberlakuan asas-asas/prinsip-prinsip hukum, norma-norma dan konsep-konsep hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan prilaku masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengadaan barang/jasa dalam keadaan tertentu dan dalam keadaan darurat secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019. Pengaturan tersebut memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk melakukan pengadaan secara cepat dan efektif guna menjamin terpenuhinya kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat, stabilitas pelayanan publik, dan penanganan keadaan darurat. Dalam konteks pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa secara swakelola di Kawasan Mandalika Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, ditemukan bahwa mekanisme pengadaan telah mengacu pada ketentuan swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait dengan dokumentasi administrasi, transparansi pelaksanaan, serta konsistensi penerapan prinsip-prinsip pengadaan, seperti akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan pengadaan dalam keadaan tertentu dan darurat telah memadai, implementasinya masih memerlukan penguatan pengawasan dan pemahaman aparatur agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan hukum. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa secara swakelola di Kawasan Mandalika pada prinsipnya telah dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku dan sejalan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019. Pengaturan pengadaan barang/jasa dalam keadaan tertentu dan darurat secara yuridis telah memberikan dasar hukum yang jelas dan fleksibel bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendesak.
Termination Of Employment Due To the Global Manufacturing Crisis: A Comparative Study of Worker Protection in Indonesia, Germany, and Vietnam Lalu Hadi Adha; Yazid Fathoni; Diangsa Wagian
KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 6 No. 3 (2026): August
Publisher : Lembaga Bale Literasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kasta.v6i3.4012

Abstract

This study aims to analyze the driving factors of the global manufacturing crisis and evaluate the legal protection frameworks for workers facing mass layoffs in Indonesia, Germany, and Vietnam. It explores how each nation adapts its national regulations to mitigate the socio-economic impacts of geopolitical instability and the global economic slowdown. Using a juridical-normative method with a comparative approach, the analysis is conducted through a legal-dogmatic lens, processing materials through technical, teleological, and external systematization levels.The study finds that although the manufacturing crisis is a shared global phenomenon, protective responses vary significantly. Indonesia relies on the Job Creation Law and the Job Loss Guarantee (JKP) social safety net. Germany emphasizes "socially justified" dismissals and the Kurzarbeit (short-time work) scheme to prioritize job retention. Meanwhile, Vietnam is modernizing its legal framework through the 2025 Employment Law, focusing on vocational retraining and a multi-pillar social insurance system. Legal protection must evolve from mere financial compensation toward a tripartite synergy between the government, employers, and labor unions. Effective protection requires a balance between labor market flexibility and robust social safety nets to ensure that termination is a last resort and that affected workers remain competitive in a shifting global economy.
Status Hukum Penguasaan dan Pemilikan Tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Perumahan Dan Pemukiman Wahyu Safar Mauliandi; Arba; Diangsa Wagian
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/0wwqhk56

Abstract

Penelitian ini mengkaji status hukum penguasaan dan pemilikan tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Lombok Timur yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik empiris. Secara normatif, pengembang wajib menyediakan dan menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah, namun dalam praktik masih ditemukan penguasaan oleh pengembang, keterlambatan penyerahan, serta penyalahgunaan fungsi yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penguasaan dan pemilikan tanah PSU, mengidentifikasi hambatan yang terjadi, serta merumuskan model pengaturan dan tata kelola yang ideal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio-legal) dengan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, dan empiris melalui data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PSU belum efektif akibat kelemahan regulasi daerah, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum, serta belum terintegrasinya sistem administrasi pertanahan. Ketidakjelasan status hukum tanah PSU juga menghambat pengelolaan aset oleh Pemerintah Daerah dan mengurangi kepastian hak masyarakat atas fasilitas umum. Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini menawarkan model pengaturan dan tata kelola PSU melalui penguatan regulasi, integrasi kelembagaan, optimalisasi administrasi pertanahan dan sertipikasi, serta transparansi dan pengawasan berbasis digital dengan pendekatan compliance driven governance. Model ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pengembang, memperkuat tata kelola aset publik, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif.
Co-Authors Adha, Hadi ALINDA AYU MARIANI Arba Arba - Aris Munandar Asy’ari, Hasan Asy’ari, Hasyim Aurelia Lulu Heny Salsabila Baiq Liza Wati Caska - Detto Kharisma Rovanno Dilaga, Zaenal Arifin Djumardin Dony Ramdhani Subagdja Fajar Virnanda Fathoni, M. Yazid Fatria Hikmatiar Al Qindy Hatimah, Husunul Hirsanuddin Hirsanuddin HS, Salim Indah Permata Sari Isnaini, Hilmianti Jorgi, Tomas Krisna Ananda Putra Kurniawati, Baiq Anisha L. Syapruddin Lalu Hadi Adha Made Utari Purwaningrum Mariani, Alinda Ayu Mohammad Irfan Ni Wayan Girisawitri Nizar Denny Cahyadi Rizqi Maulana Ibrata Safrin, Mohammad Sahnan - Sahruddin Sahruddin Sahruddin Sahruddin, Sahruddin Sekar Dita Utari Sembiring, Rinawati Suci Fatiha, Sulam Sugito, Gea Ossita Syamsul Hidayat Wahyu Safar Mauliandi Widodo Dwi Putro Yandi Kardiatman Yatani, Vincent Godana Yazid Fathoni Yeni Trisnawati Zaiyinul Qiram Zunnuraeni