Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.396
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta JUSTITIA JURNAL HUKUM Varia Justicia Borobudur Law Review Jurnal Dedikasi Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium Law and Justice
Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Refund Tiket Pesawat Dalam Bentuk Voucher Akibat Covid-19 Mubarok, Arif; Iswanto, Bambang Tjatur; Sulistyaningsih, Puji; Sintha Dewi, Dyah Adriantini
Borobudur Law and Society Journal Vol. 1 No. 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/7528

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak nyata terhadap keadaan kehidupan manusia salah satunya transportasi udara sehingga menyebabkan penerbangan dibatalkan. Pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 menyebutkan bahwa refund tiket pesawat dikembalikan dalam bentuk voucher berbeda dengan moda transportasi lain yang dikembalikan secara tunai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar dipilihnya refund voucher dan pertanggungjawaban maskapai penerbangan kepada penumpang dan travel agent. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan lapangan. Jenis penelitian yuridis normatif bersumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dipilihnya refund voucher ialah demi terciptanya tertib administrasi, artinya maskapai dapat melakukan pengecekan data akurat dan mengelompokkan penumpang yang akan melakukan refund juga penumpang yang akan melakukan reschedule.
Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam Saerofi, Deni; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji; Tjatur Iswanto, Bambang
Borobudur Law and Society Journal Vol. 1 No. 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8776

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan karena pemohon merasa ditipu, dan status anak akibat dari batalnya perkawinan perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan data primer. Teknik pengolahan data menggunakan analisis deskriptif, penarikan kesimpulannya dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan berdasar pada Pasal 27 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam (HKI). Status anak karena batalnya perkawinan merupakan anak sah dan akibat hukum terhadap anak tersebut bahwa suami bertanggung jawab dalam hal nafkah, wali dan kewarisan, kecuali jika dalam petitum pemohon meminta agar menetapkan status anak dan jika dilihat dari perspektif Hukum Islam akibat hukumnya bahwa ayahnya tidak berkewajiban atas nafkah, wali dan kewarisan terhadap anak tersebut.
Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pengawasan Peredaran Produk Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Bagi Anak Aisya, Sarah Zahwalisa; Tjatur Iswanto, Bambang; Sulistyaningsih, Puji; Dakum, Dakum; Heniyatun, Heniyatun
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9853

Abstract

Penelitian ini membahas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan produk obat sirup yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia. Kasus ini terjadi akibat adanya cemaran zat berbahaya seperti Ethylene Glycol (EG), Diethylene glycol (DEG), dan Ethylene Glycol Butyl Ether (EGBE) dalam obat sirup, termasuk produk dari PT Afirma. Meskipun produk obat harus terdaftar dan mendapatkan izin edar dari BPOM, kasus gagal ginjal akut pada anak-anak tetap terjadi karena beberapa produk obat ditemukan mengandung cemaran di atas ambang batas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif, dengan sumber data primer dari wawancara dengan staff BPOM dan data sekunder berupa undang-undang, buku hukum, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM, didukung oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah, bertanggung jawab atas pengawasan obat pre-market dan post-market. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal karena uji sampel obat post-market tidak dilakukan secara menyeluruh, memungkinkan pemasok tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah untuk memasarkan produk dengan cemaran di atas ambang batas. Untuk mengatasi kendala ini, BPOM perlu meningkatkan pengawasan post-market dan menemukan solusi yang relevan agar tidak terulangnya kejadian yang merugikan.
Kajian Yuridis Undue Influence Sebagai Alasan Batalnya Perjanjian dalam Hukum Kontrak di Indonesia Hidayatulah, Muhammad Rizqi; Heniyatun, Heniyatun; Iswanto, Bambang Tjatur
Borobudur Law and Society Journal Vol. 2 No. 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10035

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hakim dalam mengidentifikasi suatu perbuatan seseorang sehingga dikatakan menyalahgunakan keadaan dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara No.1979 K/PDT/2010 sebagai undue influence. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus (Case Approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka juga wawancara dengan Hakim dan Advokat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim memiliki standar rasionalitas dalam mengidentifikasi perbuatan seseorang dapat diklasifikasikan menyalahgunakan keadaan dengan memperhatikan unsur kesepakatan yang tidak tercapai akibat kedudukan para pihak yang tidak seimbang, adanya niat sebagai indikasi awal dan cara atau perbuatan untuk menyalahgunakan keadaan saat perjanjian itu dibuat. Guna mendapatkan paramter penyalahgunaan keadaan, Hakim melakukan peneterasi terhadap undang-undang (codified justice) dan melakukan pengamatan di dalam masyarakat (equity justice) untuk dapat menemukan suatu konklusi demi menjawab suatu peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, perkara No.1979 K/PDT/2010 yang diputus sebagai undue influence karena Tergugat mempunyai kekuasaan posisi tawar yang lebih tinggi dengan memanfaatkan situasi dan kondisi Penggugat. Sehingga pertimbangan Hakim yang telah memutus perkara tersebut sebagai undue influence telah sesuai.
Kajian Yuridis Jual Beli Tanah Waris yang Tidak Dilakukan oleh Semua Ahli Waris Prastyaningrum, Harlinda; Tjatur iswanto, Bambang; Heniyatun, Heniyatun
Borobudur Law and Society Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10095

Abstract

Perjanjian jual beli dengan objek perjanjian tanah waris harus dilakukan oleh semua ahli waris. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana keabsahan perjanjian jual beli tanah waris yang tidak dilakukan oleh semua ahli waris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian jual beli tanah waris yang tidak dilakukan oleh seluruh ahli waris yang ada tidak memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian jual beli tanah waris tersebut tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan perjanjian jual beli dengan cara ahli waris yang merasa dirugikan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Menurut pendapat para responden bahwa perjanjian jual beli tanah waris yang tidak dilakukan oleh semua ahli waris merupakan perjanjian yang tidak sah sehingga harus dibatalkan. Meskipun, Putusan Mahkamah Agung No. 3435 K/Pdt/2017 menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah waris yang tidak dilakukan oleh semua ahli waris ialah sah dengan pertimbangan bahwa pembeli merupakan pembeli beritikad baik. Sehingga hakim memutuskan tetap mempertahankan keabsahan jual beli tanah waris tersebut tidak tepat.
Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid Galih Saputra, Wahyu; Tjatur Iswanto, Bambang; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11753

Abstract

Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin yang diberikan untuk melepaskan atau melonggarkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam undang-undang yang mungkin menghambat perkawinan, seperti batasan usia calon suami/istri, permohonan dispensasi perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu dikabulkan oleh hakim. Tujuan dari peneliti adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa yang membedakan putusan tidak dapat diterima dan putusan ditolak dalam permohonan dispensasi kawin, metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode normatif empiris dalam menganalisa kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai putusan dispensasi tidak dapat diterima di pengadilan agama juga melakukan wawancara sebagai kebutuhan data primer kepada praktisi. Secara keseluruhan, kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai putusan dispensasi "tidak dapat diterima" di Pengadilan Agama Mungkid meliputi aspek formil, materiil, kepentingan mendesak, maka penelitian ini memberikan prosedur proses pengambilan keputusan, dalam hal ini hakim wajib menggunakan kriteria dan pertimbangan hukum yang telah ditetapkan, dimulai dari menilai aspek formil permohonan.
Gojek's Responsibility for Loss of Items on Gojek Indonesia's Go-Send Feature Annisa Mahadewi, Salsabila; Heniyatun, Heniyatun; Bagus Edhita Praja, Chrisna; Tjatur Iswanto, Bambang
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11946

Abstract

The development of new science and technology makes it easy for people to buy and sell online through the Tokopedia marketplace and delivery one day or same day. One of the one-day or sameday deliveries that the Gojek application has is the Gosend feature. Apart from making this feature easier for users, there is also a problem, namely that goods are lost during delivery by service providers from Gojek Indonesia. This research aims to analyze the legal relationship between the parties involved to determine the appropriate legal responsibility of Gojek Indonesia for loss of goods (iPad) as regulated in the Consumer Protection Law. This research uses a normative juridical method with a statutory approach. The research results show that PT. Gojek Indonesia has transferred responsibility for the problem of lost items in the form of iPads purchased through Tokopedia by not fully reimbursing the nominal value of the items lost. So the law should be able to break and provide justice for consumers because of the existence of standard agreements.
Legal Protection of Consumers in Renting Video Streaming Accounts Obtained Through The Marketplace Chellin Dwi Azizah, Rizka; Bagus Edhita Praja, Chrisna; Heniyatun, Heniyatun; Tjatur Iswanto, Bambang
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11953

Abstract

This study aims to determine the validity of the video streaming account rental agreement through the marketplace and the protection of consumers in renting video streaming accounts through the marketplace. This research uses normative research methods with a legislative approach and literature study and is presented descriptively the results of this study explain that the agreement that occurs between the video streaming application service provider in the marketplace and the application tenant does not fulfil the validity of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code, namely regarding the requirements of a halal cause. The tenant has violated the terms and conditions set by the official video streaming application service provider. Legal protection cannot be given to users of video streaming application services obtained through the marketplace because the objective conditions of the agreement are not fulfilled, which makes the agreement null and void and is considered never to have occurred.
Co-Authors Adhisyah, Siti Vickie Dina Maulaya Aisya, Sarah Zahwalisa Andrian, Ulfa Faradilla Annisa Mahadewi, Salsabila Artanti, Ulima Dheani Asiyah, Yeni Astutik, Zulfiani Ayu Basri Basri Chellin Dwi Azizah, Rizka Chrisna Bagus Edhita Praja Cristovao A.P, Augusto Dakum Dakum, Dakum Dewi Utami, Ayu Dewi Utami, Ayu Dewi, Elisa Maharani Dyah Adriantini Sintha Dewi Endaryo, Dimas Bagas Fadil Mas’ud Faris Fauzi, Muchamad Fauzy Alviansah, Achmad Ferraldinand S, Rafly Fitri, Emilia Nur Galih Saputra, Wahyu Habib Muhsin Syafingi Hakim, Hary Abdul Hasbi, Ghassan Niko Hasbi, Ghassan Niko Heniyatun Herman Saputra, Rifki Herman Saputra, Rifki Hidayatulah, Muhammad Rizqi Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’ Johny Krisnan, Johny Kurniawan, Febri Rizki Larasati, Ika Arum Leo Ervandy, Anggita Masithoh, Mutia Qori Dewi MUBAROK, ARIF Muhammad, Fadil Muhsin Syafingi, Habib Mulyadi Mulyadi Ningrum, Anggi Sukma Noviasari, Dilli Trisna Nugraheni, Widi Nurul Maghfiroh, Nurul Nurwati Nurwati Prasetiyo, Adi Candra Prastyaningrum, Harlinda Puji Sulistyaningsih Resananda, Arif Saerofi, Deni Saputri, Rischa Indah Sofian, Muhamad Suharso Suharso Sukma, Danika Rahma Sulistysningsih, Puji Tarihoran, Muthiarahmi Trisna Noviasari, Dilli Uswatun Khasanah, Siti Uswatun Khasanah, Siti Yogi Satria Nugraha, Yogi Satria Yulia Kurniaty Yusuf Arifin