Articles
<![CDATA[ANALISIS TINDAK PIDANA PELAKSANAAN PRAKTIK PERAWAT TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2019/PN.KBU) ]]>
<![CDATA[Feriyadi Feriyadi]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Melati]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v4i1.1508
<![CDATA[Banyak perawat tanpa izin yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan keresahan terhadap pelayanan kesehatan, Salah satu nya adalah pada perkara Nomor 109/PID.SUS/2019/PN.Kbu Tahun 2019, permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap praktik perawat tanpa izin. dan Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu. Metode penelitian mengunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, jenis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 2 jenis data yaitu : data skunder dan data Primer. Prosedur pengumpulan Data skunder da data Primer,pengumpulan data dilakakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang di gunakan adalah analisi kualitatif. Perawat yang melanggar hukum melakukan praktik perawat tanpa izin, dapat di mintai pertanggungjawaban pidana pada terdakwa yang melakukan tindak pidana praktik perawat tanpa izin berdasarkan perkara Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu melanggar pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2014, dengan tindak pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Faktor ini disebabkan karena minimnya tenaga kesehatan di daerah terpencil. Saran, diharapkan pada Hakim dalam melakukan pertimbangan, mengedepankan rasa keadilan bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat. Selain itu, sebaiknya Hakim dapat meringankan atau memberatkan terdakwa guna menengakan hukum dan keadilan hakim tidak harus bergantung pada tuntutan jaksa penuntut umum.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF ALTERNATIF PEMBERIAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang) ]]>
<![CDATA[Billy Agustio]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>;
<![CDATA[Tian Terina]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v4i2.1728
<![CDATA[Pengadobsian pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan bagi anak di Indonesia merupakan suatu hal yang mendesak. Hal ini tidak terlepas dari tekad untuk menjadikan hukum pidana anak yang tidak saja berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak cukup berpotensi untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah jenis pemidanaan yang kemudian dirumuskan dalam RKHUP dan Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, faktor penghambat dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak di antaranya belum adanya aturan atau regulasi tentang pidana kerja sosial sebagai alternatif dalam penanggulangan pidana anak. Saran dalam penelitian ini yaitu perlu melakukan kajian yang lebih medalam bersama dengan para pakar untuk menemukan formulasi serta bentuk pidana kerja sosial yang proporsional dan tepat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada untuk diterapkan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Penerapan Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penipuan ]]>
<![CDATA[Dwi Yulian Widodo]]>;
<![CDATA[Fathur Rachman]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v1i2.699
<![CDATA[Many people take advantage of the situation by misusing the means of cellular technology communication, one of which is a crime that is a fraud that often occurs today is fraud by using sophisticated technology tools such as cellular phones by utilizing Short Message Service services. The problem that will be discussed is how is the application of evidence in the system of proof of fraud and whether the supporting factors and inhibiting factors in the application of evidence in the system of evidence of criminal acts of fraud.This legal research method uses a type of normative descriptive legal research, approach to the problem and this study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The type of data is primary data and secondary data. Data sources are secondary data, tertiary primary data. Data collection with literature studies, field studies. Data processing is carried out including data selection and data classification. Data analysis used is qualitative analysis.From the results of this study the authors found that the application of evidence in the system of proof of criminal acts of fraud is that the truth must be tested by means of evidence thus, the means and strength of evidence basically inherent in each evidence found. Supporting factors in the application of this evidence must be cooperation between legal institutions and providers of cellular telephone networks and the active role of victims in resolving fraudulent crimes. The inhibiting factors in the application of this evidence are the lack of facilities and infrastructure at the Lampung Police's special cyber unit, the next obstacle if the perpetrators did not leave their last GPS cellphone, so the Lampung cyber police could not find out where the perpetrators of the fraud were. The conclusion is that an act can be said to be criminal fraud if the elements are fulfilled according to the Law. In carrying out the verification of fraud through SMS, besides supporting factors in the form of a cyber police team, the task is specifically to deal with cyber crime.]]>
<![CDATA[FUNGSI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Dinar Citra Nawangsari]]>;
<![CDATA[Lina Maulidiana]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v2i1.767
<![CDATA[AbstrakPengecekan kendaraan yang dilakukan oleh lalu lintas diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas pada hari yang semakin meningkat, hal ini dikarenakan tidak hanya pelanggaran lalu lintas yang dapat ditekan melalui operasi rutin pemeriksaan kendaraan bermotor tetapi juga dapat mengurangi angka kecelakaan. lalu lintas. Permasalahan dalam penelitian ini berfungsi seperti pemeriksaan kendaraan bermotor dalam upaya mencegah kecelakaabn lalu lintas di kota bandar lampung dan kendala dalam pemeriksaan kendaraan bermotor dalam upaya mencegah kecelakaabn lalu lintas di kota lampung.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan normatif dan empiris, jenis dan sumber data yang digunakan jenis data skunder dan jenis data pada primer, teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan cara editing, klasifikasi data dan analisis data.Penelitian di dapatkan bahwa fungsi pemeriksaan kendaraan bermotor dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di kota bandar lampung merupakan fungsi lalu lintas berupa kepolisian sebagai tindakan pencegahan. kejahatan Salah satunya dengan mengadakan operasi rutin. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Ketentuan operasi ini diatur oleh Kapolri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi. Polresta bandar lampung menghadapi kendala dalam mencegah terjadinya tindak pidana berupa kendala internal maupun kendala eksternal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS RUMAH SAKIT TERHADAP PENGANIAYAAN OLEH KELUARGA PASIEN ]]>
<![CDATA[Juli Riswandar]]>;
<![CDATA[Lina Maulidiana]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v3i1.781
<![CDATA[AbstrakPenertiban dokter keberadaan ruang IGD lebih sering menyasar nuansa dan tindakan pasien yang tidak diterima oleh aturan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Berbagai tindakan keluarga pasien dilakukan oleh petugas ruamah hingga ke rumah sakit, mulai dari pemukulan baik dilanjutkan hingga pemukulan ringan yang mengakibatkan berat bahkan luka. Sepiperawat petugas rumah sakit atau bahkan seorang dokter di dalamnya hanyalah menjaankan perintah yang telah kita buat, sehingga tidak ada gunanya bila keluarga pasien marah pada petugas rumah sakit tersebut. Permasaahan bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi petugas yang sakit akibat penganiayaan oleh keluarga pasien, apa saja kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap petugas rumah sakit karena penganiayaan oleh pasien.Metodologi penelitian, merupakan pendekatan suatu masalah dengan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis datanya terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data antara lain data sekunder, data primer tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan data dan klasifikasi data yang menggunakan analisis data adalah analisis kualitatif.Penelitian hukum perlindungan terhadap rumah sakit umum derah kabupaten pesawaran yang telah dianiaya oleh keluarga pasien dengan ketentuan undang-undang nomor 13 tahun dan tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan yang di dalam pasal 95 undang-undang peristiwa pidana, dalam penelitian ini tidak berlaku memberikan ganti rugi yang sah karena atas permintaan keluarga korban dan keluarga pasien adalah keluarga yang kurang mampu. Saran bagi petugas rumah sakit untuk meningkatkan kewaspadaan karena pasien ini tidak terduga dan terjadi secara tiba-tiba. Kepada masyarakat luas perlu diwaspadai bahwa sebuah rumah sakit meniiki oprasioanal saja dan prosedurnya sudah harus dijalnkan bersama oleh pihak rumah sakit dan pasien.Kata Kunci: Rumah Sakit, Pasien, Dokter, Korban.]]>
<![CDATA[TINJAUN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) PENCULIKAN ANAK ]]>
<![CDATA[Ambun Firliana]]>;
<![CDATA[Marsanuddin Marsanuddin]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v2i2.772
<![CDATA[AbstrakMeningkatnya jumlah pengguna internet, menjadi sejumlah tantangan dan permasalahan. Peraturan mulai dari kepastian, pemerataan, infrastruktur hingga masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan siber internet dan kejahatan. Salah satu bentuk penganiayaan yang terjadi di sekampung media internet badut, kabupaten lampung timur, (khususnya desa pegunungan pasir jaya gpj). Penyalahgunaan media internet di desa dalam penyebaran kepalsuan atau hoaks tentang penculikan anak. tentang penyebaran hoax (kebohongan) penculikan anak dan penerapan penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam mengurangi penyebaran kejahatan kepalsuan atau hoaks di sekampung timur badut lampung.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini dengan menitikberatkan pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat-saat terakhir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh melalui akan diolah kemudian dianalisis secara analitik semacam himpunan deskriptif. Yang mana analisis data yang digunakan adalah kualitatif. pendekatan.Kesimpulan dari penelitian ini adalah minimnya pengetahuan dibidang ite mengakibatkan berbagai berita tersebar dengan cepat, tanpa mengetahui sebelumnya kebenarannya.Dalam pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana laporan tersebut masih minim tingkat kepolisian, tingkat kepentingan tertentu. Tidak dilakukannya penyidikan kasus tersebut oleh polisi yang dipicu oleh minimnya jumlah penyidik dan terbatasnya pengetahuan di bidang ITE. Sehingga jika ada laporan tindak pidana yang terjadi dilingkungan hukum Polri, Polri memiliki kasus pada Kepolisian, dan tetap kurang efektif dan efisien dalam penegakan hukum dalam melaporkan tindak pidana yang terjadi dilingkungan hukum Polri.Kata Kunci: Polisi, Hukum Cyber, Hoax.]]>
<![CDATA[PROSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN KORBAN WANITA PENYANDANG DISABILITAS ]]>
<![CDATA[Ino Susanti]]>;
<![CDATA[Andi Metra Wijaya]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.508 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i1.1712
<![CDATA[Kaum difabel sering menjadi korban tindak pidana perkosaan bahkan pelaku kejahatan datang dari lingkungan sekitar korban. Deskripsi yang terjadi di Lampung Tengah terdapat seorang perempuan penyandang disabilitas yang telah diperkosa. Korban tersebut adalah perempuan yang selama ini mengalami gangguan dalam komunikasi dan majelis hakim telah menyimpulkan bahwa saksi korban adalah penyandang disabilitas. Dalam kasus ini, Jaksa menuntut enam tahun penjara. Sementara Hakim hanya menghukum lima tahun penjara. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap wanita penyandang disabilitas adalah: 1) penyandang disabilitas mudah menjadi target kejahatan; 2) penyandang disabilitas lebih kecil kemungkinan untuk melaporkan perkara yang dialaminya; 3) penyandang disabilitas mudah dipengaruhi dan berpikir bahwa mereka hanya diperlakukan secara wajar serta tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kejahatan. Penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap korban wanita penyandang disabilitas di Lampung Tengah dengan acara pemeriksaan biasa merefleksikan bahwa selama ini penegakan hukum yang ada di Indonesia jauh dari nilai-nilai keadilan, dalam putusannya Hakim mengadili menyatakan terdakwa Junaidi bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara. Sehingga tidak ada perbadaan yang mendasar apa yang menjadi putusan hakim ketika dalam hal ini korbannya adalah penyandang disabilitas, hal ini tentunya telah menciderai niilai keadilan. Selanjutnya prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas adalah dengan melahirkan Aparat Penagak Hukum yang progresif, seperti memiliki pemahaman dan perspektif tentang disabililitas serta mempertimbangkan hasil assessment terhadap profil dan kebutuhan penyandang disabilitas secara rinci dengan bantuan psikolog, psikiater, pendamping, atau organisasi penyandang disabilitas, selain itu Hakim dapat menggali kebutuhan penyandang disabilitas seperti akses juru bahasa isyarat, alat tulis, atau melaksanakan pemeriksaan sesuai kondisi penyandang disabilitas.]]>
<![CDATA[PERAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN INTEGRITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[Ino Susanti]]>;
<![CDATA[Yudi Yusnandi]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2077
<![CDATA[Kontemplasi akan tidak kokohnya perjuangan melawan penjajah jika hanya bergerak sendiri-sendiri Menghantarkan pada pemikiran perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia yang melahirkan kesadaran kebersamaan sebagaimana tertuang dalam semangat Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Diskursus Wawasan Kebangsaan muncul bersamaan dengan gagasan para pejuang untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa agar bangsa Indonesia memiliki harkat dan martabatnya sendiri sebagai bangsa yang merdeka.Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila pada akhirnya mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan integritas segenap warga negara pada umumnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam menyelenggarakan sendi kehidupan bernegara, dan khususnya bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu kemutlakan yang harus dimiliki sebagai bukti kecakapan profesinya.Ideologi Pancasila sebagaimana terlahir dari nilai-nilai yang terkandung dalam ke lima sila pada akhirnya menjadi payung dari pelaksaan pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan tersebut. Pancasila yang merupakan staatsfundamentalnorm bangsa Indonesia harus dimanifestasikan dalam sikap dan perilaku Penyelenggara Negara yang dalam hal ini oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menegakkan kewajibannya sebagai warga negara yang diberi kepercayaan oleh masyarakat yang memilihnya.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN MASYARAKAT DESA WIYONO MENGENAI PERJANJIAN PRA NIKAH DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Mirwansyah Mirwansyah]]>;
<![CDATA[Gustina Aryani]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Melati]]>;
<![CDATA[Tedi Gunawan]]>
<![CDATA[ JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 4, No 01 (2023): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jams.v4i01.2155
<![CDATA[Di era modern seperti ini, pembuatan perjanjian pernikahan (pra nikah) merupakan solusi terbaik bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan untuk melindungi harta benda kekayaan calon pasangan suami istri tersebut. Oleh karena itu, Tujuan Pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan mengenai perjanjian pra-nikah yang dibenarkan secara hukum dan agama, baik tentang kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian. Kegiatan Pengabdian ini dilakukan di Kantor Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 5 februari 2023. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 36 orang warga desa Wiyono. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah dengan beberapa tahapan, yaitu berupa persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan, terdapat peningkatan pemahaman warga mengenai topik perjanjian pra nikah dan harta bersama dalam perkawinan yang sudah disampaikan. Hal ini didukung oleh nilai-rata-rata hasil posttest yang naik sebanyak 27 point dari nilai sebelum diberikannya penyuluhan. Kegiatan ini juga diharapkan mampu meminimalisir akibat hukum bila terjadi sebuah perceraian, dimana perjanjian pra-nikah akan memudahkan dan mempercepat pembagian harta tanpa proses yang berbelit-belit.]]>
<![CDATA[Analisis Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan: Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Kasrozi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Melati, Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Susanti, Ino]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khk.v5i2.7962
<![CDATA[Hukum pidana merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Berbicara tentang hukum pidana tidak lepas dari masalah pemidanaan. Arti kata pidana secaraumum adalah hukum sedangkan pemdanaan diartikan sebagai hukuman. Hukum pidana saat ini merupakan alat atau sarana untuk memecahkan masalah dan dapat diharapkan pemecahan yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari kepolisian Resor kota Bandar Lampung dan penasihat hukum Ahmad Handoko, Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bagaimanakah proses pelaksanaan penyidikan terhadap Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung adalah Proses penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, penangkapan dan pemeriksaan tersangka, penahanan tersangka, penyitaan barang bukti. Ini merupakan tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian dan merupakan tugas utama bagi penyidik, hasil dari proses penyidikan dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 75KUHAP. Hambatan-hambatan terutama dalam proses penyidikan yaitu hambatan internal yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penyidikan, hambatan eksternal yaitu kurangnya kordinasi masyarakat setempat dan penegak hukum, keterangan tersangka yang membingungkan dan hambatan dalampenyitaan barang bukti.]]>
