Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.304
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Research Horizon Jurnal Pro Justitia (JPJ) Jurnal Pengabdian UMKM
Ino Susanti
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Integral Penegak Hukum Susanti, Ino; Yusnandi, Yudi; Hendryan, Dery
VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.3297

Abstract

Bertolak pada perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik namun apabila di pandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dari keuntungan perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut, maka dengan demikian tentunya sangat efektif untuk menjerat pelaku korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji tentang mengapa pemberantasan korupsi sulit diimplementasikan oleh penegak hukum dan bagaimanakah pemberantasan korupsi melalui pendekatan intergritas penegak hukum.Penelitian ini menggunakan data primer dalam penelitian penulis melakukan wawancara langsung dan observasi lapangan untuk mendapatkan data di lapangan.Hasil penelitian menguraikan bahwa pemberantasan Korupsi kian menjadi tuntutan masyarakat Indonesia karena tindak pidana tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang tidak sedikit dan menyebabkan terhambatnya laju pembangunan serta instabilitas perekonomian negara. Akan tetapi tuntutan tersebut nampaknya masih sulit diwujudkan mengingat upaya untuk melaksanakannya tidak mudah. Hal itu disebabkan ketidakjelasan maksud dari undang-undang yang walaupun telah dibentuk dengan kata bahkan kalimat yang tegas, tidak jarang bunyi undang-undang masih menimbulkan keraguan yang memungkinkan terdapatnya pemaknaan yang sempit yang berujung pada tidak berhasilnya undang-undang tersebut menjerat pelaku korupsi ke persidangan guna di tuntut pertanggungjawabannya
Penerapan Mediasi Penal Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Korban Anak Ghazi, Muhammad Daffa; Melati, Dwi Putri; Susanti, Ino
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1561

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan masyarakat di Indonesia. Keluarga adalah tempat berkumpulnya kelompok terkecil dalam masyarakat pada umumya. Keluarga dibentuk melalui ikatan pernikahan yang sah.Dalam sebuah keluarga, diyakini bahwa pasangan, istri, dan anak-anak akan menemukan rasa rekonsiliasi dan kebahagiaan. Pedoman tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari dua orang anggota kepolisian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan mediasi penal pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak di tingkat penyidikanyaitu Satreskrim telah melakukanupaya penyelesaian dengan melaksanakan mediasi penalberdasarkan diskresi kepolisian yang diatur oleh Undang-Undang Kepolisian dan Surat Kapolri Nopol.B/3022/XII/2022/Sdeopssebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Kasus dengan mengedepankan prinsip Resoratif Justice yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara. Terdapat beberapa faktor penghambat yaitu Korban tidakmelapor, Tidak ada bukti yang menguatkanSelang waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama, sehingga tidak ada bukti Visum. Saran yang dapat diajukan penulis adalah sebaiknya konsep keadilan restoratif/mediasi penal perlu diformulasikan dalam payung hukum yang kuat, yakni dengan menerbitkan suatu peraturan kepolisian, terutamaberupaPeraturanKapolriatau undang-undang sebagai landasan legalitas dalam penanganan  perkara  tindak pidana ringan sebagaiacuanataupedomanbagipenyidik. Kata Kunci :Penerapan, Mediasi Penal, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanggga 
Pelatihan Pemrograman Dasar bagi Siswa SMK Miftahul Ulum dalam Rangka Mempersiapkan Kompetensi di Era Industri 4.0 dirayati, fadhilah; Purnomo , Rosyana Fitria; Sari , Resy Anggun; Susanti, Ino
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi Januari - Maret
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i1.5003

Abstract

Era Industri 4.0 memengaruhi berbagai sektor, termasuk dunia kerja, sehingga lulusan SMK dituntut memiliki kompetensi teknologi informasi, seperti keterampilan pemrograman. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kemampuan pemrograman dasar siswa SMK Miftahul Ulum sebagai persiapan menghadapi era digital. Pelatihan dilakukan dengan metode hands-on learning, yang melibatkan siswa secara langsung dalam membuat program sederhana. Kegiatan ini diikuti oleh 30 siswa dengan materi meliputi logika algoritma, dasar-dasar Python, dan implementasi program sederhana. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa hingga 80% berdasarkan pre-test dan post-test, serta kemampuan siswa membuat aplikasi sederhana. Program ini menjadi langkah awal membangun kompetensi digital siswa untuk menghadapi dunia kerja di era transformasi digital. Keberlanjutan pelatihan dengan materi lanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesiapan mereka menghadapi tantangan global.
BERWIRAUSAHA DALAM BIDANG HUKUM DENGAN MENGOPTIMALKAN PLATFORM DIGITAL ERA 5.0 Sukardi, Dina Haryati; Malagano, Tahura; Susanti, Ino; Marzuki, Agus; Dirayati, Fadhilah; Muhadi, Muhadi; Yuliana, Tora
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 4 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v4i2.93

Abstract

Era Society 5.0 membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses informasi dan layanan, termasuk di bidang hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha hukum, dalam memanfaatkan platform digital sebagai sarana kewirausahaan di bidang hukum. Kegiatan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi terkait penggunaan teknologi digital untuk layanan hukum seperti konsultasi daring, penyusunan dokumen hukum otomatis, serta pemasaran jasa hukum melalui media sosial dan platform digital lainnya. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang peluang bisnis hukum berbasis digital serta mampu mengembangkan ide usaha yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Optimalisasi platform digital terbukti mendukung efisiensi, aksesibilitas, dan daya jangkau layanan hukum, sekaligus membuka peluang usaha baru yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong terciptanya wirausaha hukum yang inovatif, berdaya saing, dan  beretika di tengah transformasi digital era 5.0. 
Dualism of Sanctions in Unlawful Acts: Between Civil Damages and Criminal Punishment Yuliana, Tora; Marzuki, Agus; Malagano, Tahura; Susanti, Ino; Nurahman, Dwi; Sukardi, Dina Haryati; Muhadi
Research Horizon Vol. 5 No. 4 (2025): Research Horizon - August 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.4.2025.709

Abstract

Sanction dualism often arises in offenses such as fraud, embezzlement, or persecution, where a single act violates public legal norms and simultaneously causes personal harm to individuals. This study explores the concept of sanction dualism the simultaneous imposition or potential overlap of criminal and civil sanctions in cases of unlawful acts within the Indonesian legal system. Using a normative juridical method, the study relies on legislative and conceptual approaches grounded in the theory of legal integration, which supports a cross-branch legal framework. The research identifies two key issues: how the legal system conceptualizes sanction dualism and how it manages the harmonization between criminal and civil law. The findings highlight that although Indonesia permits the application of dual sanctions, there are significant procedural and institutional challenges. These include limited integration of civil claims within criminal proceedings, a lack of clear technical guidelines, and inadequate protection of victims’ rights. Consequently, legal processes often become fragmented and fail to deliver substantive justice. The study recommends regulatory reform, improved coordination among legal institutions, and stronger adoption of integrative legal approaches. These efforts are crucial for achieving a legal process that is fair, efficient, and capable of restoring both legal certainty for perpetrators and justice for victims. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus yang relevan. Teori yang menjadi dasar analisis adalah teori integrasi hukum yang menjelaskan perlunya pendekatan lintas-cabang hukum dalam menangani satu perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif memungkinkan pemberlakuan dualisme sanksi, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam hal prosedur, kelembagaan, dan perlindungan hak-hak korban. Meskipun KUHAP mengatur kemungkinan penggabungan gugatan perdata dalam proses pidana, penerapannya masih terbatas dan jarang digunakan. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang jelas menyebabkan proses hukum sering berjalan secara terpisah dan tidak sinkron, sehingga berisiko mengabaikan keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi yang lebih sistematis antara hukum pidana dan perdata, baik melalui pembaruan regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, maupun penguatan pemahaman aparat terhadap pendekatan integratif. Tujuannya adalah agar proses hukum dapat berjalan secara efisien, adil, dan komprehensif, sekaligus menjamin pemulihan hak korban dan kepastian hukum bagi pelaku.
Co-Authors Agus Marzuki Ambun Firliana Andi Metra Wijaya Billy Agustio Debby Wulandari Almega Dina Haryati Sukardi Dinar Citra Nawangsari Dirayati, Fadhilah Dwi Nurahman, Dwi Dwi Putri Melati Dwi Putri Melati Dwi Yulian Widodo Edi Haryanto Edi Haryanto F.S, Franyco Hendry Fathur Rachman Fathur Rachman Feriyadi Feriyadi Firliana, Ambun Fona Azhara Sandi Fransiska, Yesi Franyco Hendry F.S Ghazi, Muhammad Daffa Gustina Aryani Hendryan, Dery Juli Riswandar Kasrozi, Muhammad Kuncoro, Oki Dwi Lina Maulidiana Malagano, Tahura Marsanuddin Marsanuddin Marsanuddin, Marsanuddin Mirwansyah Mirwansyah Muhadi Muhadi Muhadi, Muhadi MUHAMMAD ALI Muhammad Ali Muhammad Hidayat Muhammad Hidayat Nawangsari, Dinar Citra Oki Dwi Kuncoro Rachman, Fathur Resy Anggun Sari Ria Delta Riswandar, Juli Rosyana Fitria Purnomo Sandi, Fona Azhara Sri Zanariyah Tedi Gunawan Tian Terina Widodo, Dwi Yulian Yesi Fransiska Yudi Yusnandi