Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur’an Surat Al Furqon Ayat 67 Venny Fraya Hartin Nst; Azhari Akmal Tarigan; Yenni Samri Juliati Nasution
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 4 No. 6 (2023): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v4i6.3999

Abstract

Larangan konsumsi berlebihan Tergantung pada tingkat kebutuhan dan keadaan tertentu, seseorang terkadang tidak memperhatikan tingkat kebutuhan menurut Islam. Konsumen seringkali menempatkan kebutuhan Al-Hajjah Al-Hjjiyah sebagai Al-Hajjah Al-Dharuriyah, Al- Hajjah Al-Tahsiniyah sebagai Al-Hajjah Al-Hjjiyah, bahkan Al- Hajjah Al-Tahsiniyah sebagai Al-Hajjah Al-Dharuriyah. Hal inilah yang dilakukan Masyarakat di Kecamatan Medan Area. Untuk memenuhi kebutuhan, banyak dari mereka yang memperhatikan kebutuhan dasar dan terkadang mengutamakan kebutuhan sekunder. Serta  orang menggunakan uang yang mereka miliki untuk memuaskan keinginan yang tidak terbatas. Membelanjakan barang dan jasa yang mereka inginkan, membeli barang yang sudah mereka miliki, namun karena maraknya fashion, maka masyarakat mengkonsumsi barang secara berlebihan, seperti yang terjadi di Kecamatan Medan Area. Metode Penelitian ini melalui tinjauan literatur berdasarkan artikel penelitian sebelumnya terkait topik Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur’an Surat Al Furqon Ayat 67. konsumerisme dilarang karena termasuk ke dalam perilaku berlebih-lebihan, hanya berorientasi pada kepuasan duniawi dan menumbuhkan sifat sombong. Islam mengajarkan perilaku konsumsi yang menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek, sesuai kebutuhan dan memiliki nilai manfaat sesuai dengan rasionalitas, yang berarti bahwa jika memahami betul konsep pola konsumsi yang diajarkan oleh Islam maka manusia dapat membatasi keinginanya sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang berujung pada terkikisnya perilaku boros, kikir dan sombong. Karya dari Rafiq Yunus Al-Masri tentang tafsir Ekonomi bahwa menekankan sebuah Batasan Batasan yang tepat atau optimal antara pemborosan dan berhemat, dan Konsep pengelolaan harta dalam islam sangat diperhatikan baik dalam perolehannya maupun dalam pendistribusiannya, mengingat harta merupakan sarana dalam pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan, bahkan dalam konteks tertentu islam melarang berperilaku boros terhadap harta. boros dalam konteks islam berarti mengeluarkan harta secara berlebihan diluar keperluan yang semestinya, apalagi menghamburkan harta untuk keperluan yang dilarang oleh agama.
PENGUATAN MANAJEMEN DIGITALISASI BAGI PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA TRANSFORMASI PROSES PEMBELAJARAN DALAM MEWUJUDKAN MERDEKA BELAJAR lukman nasution; Venny Fraya Hartin Nst; Reza Nurul Ichsan; Budi Alamsyah Siregar; Lamminar Hutabarat
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 3 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v3i1.488

Abstract

Pengabdian ini dilaksanakan bersama Komisi X DPR RI bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang sosialisasi penguatan digitalisasi Pendidikan sebagai upaya transformasi pebelajaran dalam mewujudkan merdeka belajar. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan sosialisasi penguatan digitalisasi Pendidikan sebagai upaya transformasi pebelajaran dalam mewujudkan merdeka belajar antara lain: (1) peserta sosialisasi memiliki pemahaman yang sama tentang penguatan digitalisasi pendidikan. (2) Kegiatan pengabdian terkait penguatan digitalisasi Pendidikan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. (3) Akan dilakukan tahapan lanjutan setelah selesainya kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka konsistensi berkontribusi memajukan Digitalisasi pendidikan di Sumatera Utara.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT MEMBANGUN DI ATAS TANAH WAKAF (UNLAWFUL ACTIONS CAUSED BY BUILDING ON THE WAQF LAND) Siregar, Gomgom; Lubis, Mhd Ansori; Lubis, Muhammad Ridwan; Hartin Nst, Venny Fraya; Nasution, Lukman
PKM Maju UDA Vol 4 No 1 (2023): Edisi Bulan APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v4i1.4011

Abstract

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak dan juga secara melawan hukum. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak ketiga atau ke tangan ahli waris dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian, hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Akibat hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah wakaf, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
PROSEDUR JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN WARISAN YANG DILAKUKAN DIHADAPAN PPAT(PROCEDURE FOR SALE AND PURCHASE OF HERITAGE LAND AND BUILDINGS CARRIED OUT BEFORE THE PPAT) Lubis, Muhammad Ansori; Siregar, Gomgom TP; Lubis, Muhammad Ridwan; Hartin Nst, Venny Fraya; Ichsan, Reza Nurul
PKM Maju UDA Vol 4 No 3 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v5i3.4012

Abstract

Pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan warisan harus dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah akan tetapi dalam pembuatan akta jual beli tersebut terjadi masalah karena adanya bantahan dari ahli waris. Prosedur jual beli tanah dan bangunan warisan yang dilakukan dihadapan PPAT adalah pihak penjual membawa sertipikat asli hak atas tanah yang akan dijual, KTP (Kartu Tanda Penduduk), bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan), surat persetujuan suami/isteri, bagi yang sudah berkeluarga, KK (Kartu Keluarga) sedangkan pihak pihak pembeli membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), uang pembayaran atau surat perintah mengeluarkan uang kepada bank yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli. Akibat hukum akta jual beli tanah dan bangunan warisan yang dibuat oleh PPAT menjadi sebuah akta yang otentik. Kekuatan hukum dari akta perjanjian tersebut sangat kuat, karena akta pengikatan jual beli tersebut telah menjadi akta notaril sehinga merupakan akta otentik.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Ridwan Lubis, Muhammad; Siregar, Gomgom TP; Nurita, Cut; Fraya Hartin Nst, Venny; Lubis, Diana
Bulletin of Community Engagement Vol. 3 No. 2 (2023): Bulletin of Community Engagement
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/bce.v3i2.900

Abstract

Embezzlement is the act of dishonestly hiding someone else's property without the owner's knowledge with the intention of transferring ownership, control or use for other purposes. This is considered a type of financial fraud and a violation of criminal law. The crime of fraud is broader than inclusion. Although embezzlement is limited to goods or money, fraud also includes granting debts or writing off receivables. Fraud and embezzlement are considered relative offenses and can be revoked. However, the case will continue to be examined at the investigation, prosecution and trial stages, even though compensation has been paid. Relative offenses are considered ordinary offenses related to the family. If the victim does not file a complaint, then the violation becomes a complaint offense and can only be prosecuted by complaint. Distinguishing between criminal acts of fraud and embezzlement can be determined by the elements of each. An act can be considered fraudulent if it meets the criteria as intended in Article 378 which contains elements of fraud. Conversely, fraud may involve debt or write-offs of receivables. This element is often carried out through repeated seduction or promises to deceive the victim. Fraud has a wider scope than participation which is limited to goods or money in accordance with Article 372 KUPIdana. Any individual or community making purchases must follow the correct payment methods and comply with legal guidelines. Keywords: Public Legal Awareness, Crimes of Fraud, Crime Embezzlement
Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia Ichsan, Reza Nurul; Syahbudi, Muhammad; Nst, Venny Fraya Hartin
IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 12 No. 2 (2023): October
Publisher : LPPM, Universitas Islam Syarifuddin Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54471/iqtishoduna.v12i2.2336

Abstract

Islamic human resource development through training and human resource management not only in terms of increasing intellectual abilities, but also emphasizing moral depth that comes from spiritual or religious origins. Therefore, the material in training or development must contain the values of Etqan, Ihsan, and al-Falah and also is aimed at to determine the role and also the impact of coaching, training and mentoring from Indonesian Ministry of Cooperatives and SMEsin improving the business performance of their assisted MSMEs through the Fast Track of Digitalization of 1000 Dignified MSMEs. The Implementation Method is chosen at this training. By taking 1000  assisted MSME actors who participated in the coaching, training and mentoring program provided by Indonesian Ministry of Cooperatives and SMEsfor 3 months. This training is carried out directly through the process of training and mentoring MSMEs and other supporting things obtained online and offline.
The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city Ichsan, Reza Nurul; Hartin Nst, Venny Fraya; Nasution, Lukman; Hutabarat, Lamminar
Jurnal Mantik Vol. 8 No. 1 (2024): May: Manajemen, Teknologi Informatika dan Komunikasi (Mantik)
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/mantik.v8i1.5108

Abstract

Indonesia has the largest Muslim market share in the world, with a large percentage of the Muslim population, the availability of foodstuffs is certainly an important factor in meeting the food consumption needs of the Indonesian population, not only good and healthy food but also halal. This study aims to determine the effect of halal labeling on the performance of Small and Medium Enterprise (SME) in Medan City. The population in this study is 406 business actors. This study used a quantitative approach. Data collection techniques used using questionnaires/questionnaires. Questionnaires were given to business actors in Medan City. Based on the results of the study that halal labeling statistically has a significant effect on the performance of Small and Medium Enterprise (SME). Based on the results of the study that halal labeling statistically has a significant effect on the performance of Small and Medium Enterprise (SME). Based on the results of the coefficient of determination test that halal labeling has a strong relationship (correlation) of 86.4%. The amount of adjusted R2 produced 0.743 means that 74.3% of the independent variable contributes an effective influence on the dependent variable while the remaining 25.7% is influenced by other factors
The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives Hartin Nst, Venny Fraya; Abd. Majid, M. Shabri; Harahap, Isnaini
Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 12 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Ibn Khladun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/moneter.v12i1.746

Abstract

Indonesia as a developing country is expected to always make developments by carrying out development in all fields to achieve a prosperous country. However, because the source of financing for national development is not small, apart from foreign exchange reserves, the source of financing and funding for a country's national development is foreign debt that the country borrows from other countries. Aspects of international trade, especially in the field of export-import, which will be the topic of discussion in this scientific research, this research methodology as a whole is a type of descriptive-analytical research with qualitative research. Research results as follows 1) The role of imports in Islamic macroeconomic development is very important because Indonesia's imports which include oil and gas imports and non-oil and gas imports all come from the world's earth, especially oil and gas imports must be limited to domestic needs that are needed by the community, especially fuel; 2) The role of imports in conventional macroeconomic development is also quite important in the life needs of Indonesian society; 3) The government as the policy maker of Indonesian Imports, must see and supervise Indonesian imports by issuing new policies on Indonesian Imports so that government and private companies do not monopolize in importing goods into Indonesia.
Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The SDGs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board Nst, Venny Fraya Hartin; Nasution, Yenni Samri Juliati; Siregar, Saparuddin
Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 12 No. 3 (2024): OKTOBER
Publisher : Universitas Ibn Khladun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research found several gaps related to the implementation of waqf as a social financing tool to achieve SDGs in Indonesia (a case study on the Indonesian Waqf Board), among others: Lack of Research on the Linkage of Waqf and SDGs. Most research on waqf in Indonesia focuses on the legal, management, and implementation aspects in general. However, very few explore the relationship between waqf as a social financing instrument and its purpose to support the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). Problem formulations are 1) An exploration of the Indonesian Waqf Board, and the importance of waqf as a social financing tool, as well as its potential future development and expansion; 2) Challenges and opportunities in utilizing waqf for social financing as well as issues related to governance, transparency, and sustainability. Qualitative research method with descriptive analysis method in the form of explanation. Research Results BWI has successfully demonstrated how waqf can be utilized to fund various social programs that support the achievement of SDGs, such as education, health, and economic empowerment. Although it still faces a number of challenges, the opportunity to develop waqf as a social financing tool is enormous, especially with the utilization of technology and increased collaboration with the private sector and government. With efforts to improve regulation, management capacity, and community participation, waqf can become a more effective instrument in achieving sustainable development in Indonesia.
Relationship ushul Fiqh, Qowa’id Fiqih dan Maqashid Al- Syariah With Islamic Economy Nst, Venny Fraya Hartin; Nasution, M. Yasir; Sugianto, Sugianto
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 10, No 1 (2024): JIEI : Vol.10, No.1, 2024
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v10i1.12787

Abstract

Current Islamic Economy One of the main challenges is the low level of sharia financial literacy among the public. This causes the public to still have low interest in using sharia financial products and services. Another challenge is the lack of research and development in the field of Islamic economics and the lack of application of Islamic economics in business practices in Muslim countries. Therefore, efforts are needed to increase sharia financial literacy among the public, increase research and development in the field of Islamic economics, and apply Islamic economics in business practices in Muslim countries. Researchers decided to use qualitative research methods. Researchers use qualitative research methods because the opinions of each expert and practitioner are definitely different, a science can be very solution and relevant if applied at one time, but it could be useless if applied at a different time. Ushul fiqh in Islamic economics can be applied not to economics but to an economic system. Because the system is a regulation that requires a basic set of foundations that are qath'i based on revelation. The role of Ushul Fiqh as a methodology for developing economic systems in order to answer all contemporary economic problems. Meanwhile, in its application, Jazuli classifies qawa'id into six different areas, namely mahdhah (special) worship, ahwal as-Syahshiyyah (personal and family matters), mu'amalah maaliyah (economic transactions), jinayah (criminality), siyasah ( politics), and fiqh qadhaya (procedural and judicial law). Among the most basic qawa'id in this matter is "All forms of muamalah are basically permissible (allowed) unless there is an argument that forbids it." In the economic context, maqashid shari'ah has a dual role, namely: as a control tool as well as a social engineering tool to realize human benefit. It provides a rational philosophical basis for economic activity. Without maqashid shari'ah, understanding and practice of Islamic economics will be narrow, rigid, static and slow. Islamic economics will lose the spirit and substance of its sharia. But on the contrary, with maqashid syari'ah, Islamic economics develops elastically, dynamically, in accordance with the character of Islamic syari'ah which is universal and relevant for all time and space).