Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.533
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Moral Kemasyarakatan Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
I Gusti Bagus Hengki
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : JUMAHA

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) 54.801.01 YANG TERKENA PHK AKIBAT PANDEMI COVID-19 Ni Kadek Lita Nuari Efendi I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.145 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2584

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 54.801.01 yang terkena phk akibat pandemi covid-19. Tipe penelitian yang dipakai pada penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut: Teknik wawancara, Teknik Studi dokumen, dan Teknik Observasi/Pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemutusan hubungan kerja pada pekerja kontrak SPBU 54.801.01 akibat pandemi Covid-19 secara optimal pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuanPasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebelum melakukan PHK perusahaan terlebih dahulu melakukan efisiensi dengan memotong gaji karyawan. Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Pekerja Kontrak di SPBU 54.801.01Denpasar, yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaiakibat Pandemi Covid-19 belum diperoleh pekerja secaraoptimal, diantaranya hak-hak pekerja berupa uang pesangon tidak diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan uang hak penggantian dan uang penghargaan tidak diberikan saat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perindungan Hukum, Pekerja Kontrak, PHK akibat COVID-19
EFEKTIVITAS SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) BNNP BALI DALAM MEDIA MASA DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU Rai Suyadnya; I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.48 KB)

Abstract

The National Narcotics Agency of Bali Province is the leading sector in the program for preventing abuse and eradicating the Illicit Trafficking of Narcotics P4GN, through the P2M field of prevention and community empowerment. BNNP Bali has maximally carried out Narcotics prevention through distributing information related to the dangers of Narcotics such as providing technical guidance to stakeholders who were carried out conventionally or face-to-face as well as socializing Narcotics Hazard Prevention through social media facilities, especially in the Covid-19 Pandemic era. P4GN in the era of habitual adaptation through mass media carried out by BNNP needs to be studied for its effectiveness and socialization effect. The results of the study indicate the effectiveness of P4GN socialization in the era of adapting new habits through online mass media carried out by the Bali Province BNN in preventing or suppressing abuse by Narcotics addicts, which is linked to the facts of online socialization data in mass media in 2020. Meanwhile, drug cases before and after the covid19 pandemic the trend of development decreased. P4GN socialization through online media had an influence in suppressing the number of narcotics addicts in the era of adaptation to new habits carried out by the Bali BNNP supported by data in Table 1 and data in Table 2 shows the number of drug addicts has decreased.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH KARENA WANPRESTASI DIKABUPATEN GIANYAR Ni Galuh Ayu Gresia Pratiwi; I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.191 KB)

Abstract

Perjanjian perikatan jual beli tanah, sering ditemukan dalam oraktek sehari-hari dimasyarakat ataupun dikantor Notaris. Perjanjian perikatan jual beli tanah mengandung hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta perjanjian perikatan jual beli dilanggar atau tidak terpenuhinya oleh para pihak yang membuatnya maka hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan akta perjanjian perikatan jual beli tanah di Kabupaten Gianyar dan akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian perikatan jual beli tanah karena wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil dari penelitian, perjanjian perikatan jual beli tanah dapat dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak ataupun secara sepihak, proses pembatalan akta perjanjian perikatan jual beli tanah dapat dilakukan di kantor Notaris dimana akta perjanjian dibuat. Akibat hukum yang tidimbulkan dari pembatalan akta perjanjian perikatan jual beli tanah karena wanprestasi dapat menyebabkan batalnya akta perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris.
Efektivitas Kewenangan Polri Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Hukum Polda Bali Eudoksiana Jelinang1; I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas dan wewenang Polri secara umum diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No. VII/IV/MPR/2000 tentang Peran TNI Dan Polri yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tugas dan wewenang Polri di masa Covid-19 tetap berpedoman dengan tugas dan wewenang Polri secara umum, ditambah dengan beberapa rambu-rambu hukum baik berupa Undang-Undang, Instruksi Presiden RI, Peraturan presiden dan beberapa kebijakan Kapolri kepada seluruh jajarannya dalam surat telegram dalam rangka mempertegas dan mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.
PERAN TIM ANTI ANARKIS SATUAN BRIMOB POLDA BALI DALAM MENGANTISIPASI KEJAHATAN JAMBRET DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI Putu Teguh Mahendra; I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the presence of developments and economic crises in society, it has implications for an increase in crime, one of which is the act of mugging. In an effort to anticipate street crimes, especially acts of mugging that occur within the jurisdiction of the Bali Police, the Police, especially the Brimob Corps, formed a special unit known as the anti-anarchist team, the Bali Police Mobile Brigade Unit, which has the task of anticipating and dealing with mugging crimes that occur in the jurisdiction of the Bali Police. This study aims to understand the role and function of the anti-anarchist team of the Bali Police Mobile Brigade Unit in anticipating mugging crimes that occur in the jurisdiction of the Bali Police. The type of research used is empirical research using a factual approach and statutory approach plus conducting interviews with informants from the Bali Mobile Brigade Police.The results of the study show the role of the anti-anarchist team of the Bali Police Mobile Brigade Unit in anticipating the crime of mugging, namely carrying out pre-emptive, preventive and repressive police duties. However, it has not been able to run smoothly because there are obstacles including the lack of facilities and infrastructure, human resource factors, cultural factors of people who do not care enough, and acts of omission
PENERTIBAN JUDI TAJEN BERKEDOK TABUH RAH DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KARANGASEM Krisna Wiguna, Pasek Agung; Hengki, I Gusti Bagus
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai upaya-upaya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, serta kepolisian dan masyarakat sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penanggulangan judi tajen sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 di Kabupaten Karangasem. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan factual. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung di lapangan (data primer) dan penelitian perpustakaan (sekunder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban judi tajen berkedok Tabuh Rah di wilayah hukum Polres Karangasem dibagi menjadi 3 (tiga) jenis pendekatan, yakni pendekatan preemtif, dimana pihak kepolisian mengkaji berbagai pendekatan terkait penyebab terjadinya perjudian terutama judi tajen yang berkedok tradisi Tabuh Rah serta mencari alternatif penanganan. Selanjutnya pendekatan preventif dengan mengedepankan unsur bimas dalam upaya mengatasi permasalahan ini dan yang terakhir pendekatan represif yakni penangkapan terhadap para pelaku perjudian untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Adapun hambatan yang di hadapi dalam menertibkan judi tajen berkedok Tabuh Rah di wilayah hukum Polres Karangasem sesuai dengan teori sistem hukum yaitu hambatan secara substansi (yuridis), hambatan sistem struktur hukum dan hambatan dari segi budaya hukum (culture) masyarakat setempat.
EFEKTIFITAS TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) BAGI PELANGGAR BERKENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI Juliana, I Made Krisna; Hengki, I Gusti Bagus
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of E-Tilang is an effective option in implementing tickets for traffic violators so that it can be a solution when enforcement takes place. This research aims to determine the effectiveness of the implementation of e-ticketing as well as the supporting factors and obstacles in implementing e-ticketing in the jurisdiction of the Bali Regional Police. The type of research used is empirical legal research and uses data analysis methods, namely qualitative analysis. Based on the research results, the effectiveness of e-ticket implementation in society can be studied through the theory of law enforcement effectiveness. The supporting factors in implementing E-Tilang include the connectivity of the E-Tilang system which is able to connect with other systems or internet providers so that many traffic violations are detected. Meanwhile, the obstacle factors are the lack of facilities and equipment as well as law enforcement factors.
PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DIKEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR Murni, Selfiani Rosdiana; Hengki, I Gusti Bagus
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Murder is the act of taking another person's life by breaking the law or not breaking the law. Murder is also a heinous act that takes the life of another person intentionally or unintentionally. The purpose of this research was to determine the role of intelligence in disclosing criminal acts of murder and the factors that influence the function of implementing intelligence in the Denpasar City Police Department. The research method used by the author is empirical legal research. The type of approach used is a sociological approach with data collection techniques using observation, interviews and documentation where after the data has been collected it will be analyzed using qualitative methods. The results of this research show that the role of police intelligence in disclosing criminal acts of murder in the Denpasar City Resort Police is really needed by the people of Denpasar City.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI ANGKUTAN DARAT JNE EXPRESS DI KOTA DENPASAR Ni Made Niki Titania; I Gusti Bagus Hengki; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas hubungan hukum antara pengirim dan perusahaan jasa ekspedisi dalam perjanjian pengiriman barang, serta tanggung jawab ekspedisi atas keterlambatan pengiriman dengan studi kasus pada JNE Express Kota Denpasar. Hubungan hukum tersebut bersifat kontraktual, meskipun tidak selalu tertulis, dan resi pengiriman dianggap sebagai bukti sah perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan fakta hukum dan sosiologi hukum, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengiriman disebabkan oleh faktor internal seperti kekurangan sumber daya manusia, kesalahan data, keterbatasan alat, dan kendala distribusi, serta faktor eksternal seperti cuaca buruk, kemacetan, gudang penuh, dan ketidakhadiran penerima. JNE Express tetap berkewajiban memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk permintaan maaf, investigasi, dan ganti rugi sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi hak konsumen dalam perjanjian pengangkutan barang.
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Anak Agung Adi Lestari Eudoksiana Jelinang1 I Gusti Ayu Suarniati I Gusti Ngurah Anom I Gusti Ngurah Anom I Kadek Agus Aditya Putra I Made Kariyasa I Wayan Agus Vijayantera I Wayan Agus Vijayantera I Wayan Gde Wiryawan Juliana, I Made Krisna Krisna Wiguna, Pasek Agung Made Emy Andayani Citra Murni, Selfiani Rosdiana Ni Galuh Ayu Gresia Pratiwi Ni Luh Gede Yogi Arthani Ni Made Niki Titania Ni Made Suartini Ni Nyoman Manik Gita Asrita Ni Wayan Yunika Duarta Nidya Kameswari Perbawa Putra, I Kadek Aditya Anggara Putu Lantika Oka Permadhi Putu Teguh Mahendra Rai Suyadnya Syamsiar, Syamsiar Vijayantera, I Wayan Agus