Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.212
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Moral Kemasyarakatan Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
I Gusti Bagus Hengki
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PERAN TIM ANTI ANARKIS SATUAN BRIMOB POLDA BALI DALAM MENGANTISIPASI KEJAHATAN JAMBRET DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI Putu Teguh Mahendra; I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the presence of developments and economic crises in society, it has implications for an increase in crime, one of which is the act of mugging. In an effort to anticipate street crimes, especially acts of mugging that occur within the jurisdiction of the Bali Police, the Police, especially the Brimob Corps, formed a special unit known as the anti-anarchist team, the Bali Police Mobile Brigade Unit, which has the task of anticipating and dealing with mugging crimes that occur in the jurisdiction of the Bali Police. This study aims to understand the role and function of the anti-anarchist team of the Bali Police Mobile Brigade Unit in anticipating mugging crimes that occur in the jurisdiction of the Bali Police. The type of research used is empirical research using a factual approach and statutory approach plus conducting interviews with informants from the Bali Mobile Brigade Police.The results of the study show the role of the anti-anarchist team of the Bali Police Mobile Brigade Unit in anticipating the crime of mugging, namely carrying out pre-emptive, preventive and repressive police duties. However, it has not been able to run smoothly because there are obstacles including the lack of facilities and infrastructure, human resource factors, cultural factors of people who do not care enough, and acts of omission
PENERTIBAN JUDI TAJEN BERKEDOK TABUH RAH DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KARANGASEM Krisna Wiguna, Pasek Agung; Hengki, I Gusti Bagus
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai upaya-upaya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, serta kepolisian dan masyarakat sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penanggulangan judi tajen sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 di Kabupaten Karangasem. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan factual. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung di lapangan (data primer) dan penelitian perpustakaan (sekunder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban judi tajen berkedok Tabuh Rah di wilayah hukum Polres Karangasem dibagi menjadi 3 (tiga) jenis pendekatan, yakni pendekatan preemtif, dimana pihak kepolisian mengkaji berbagai pendekatan terkait penyebab terjadinya perjudian terutama judi tajen yang berkedok tradisi Tabuh Rah serta mencari alternatif penanganan. Selanjutnya pendekatan preventif dengan mengedepankan unsur bimas dalam upaya mengatasi permasalahan ini dan yang terakhir pendekatan represif yakni penangkapan terhadap para pelaku perjudian untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Adapun hambatan yang di hadapi dalam menertibkan judi tajen berkedok Tabuh Rah di wilayah hukum Polres Karangasem sesuai dengan teori sistem hukum yaitu hambatan secara substansi (yuridis), hambatan sistem struktur hukum dan hambatan dari segi budaya hukum (culture) masyarakat setempat.
EFEKTIFITAS TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) BAGI PELANGGAR BERKENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI Juliana, I Made Krisna; Hengki, I Gusti Bagus
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of E-Tilang is an effective option in implementing tickets for traffic violators so that it can be a solution when enforcement takes place. This research aims to determine the effectiveness of the implementation of e-ticketing as well as the supporting factors and obstacles in implementing e-ticketing in the jurisdiction of the Bali Regional Police. The type of research used is empirical legal research and uses data analysis methods, namely qualitative analysis. Based on the research results, the effectiveness of e-ticket implementation in society can be studied through the theory of law enforcement effectiveness. The supporting factors in implementing E-Tilang include the connectivity of the E-Tilang system which is able to connect with other systems or internet providers so that many traffic violations are detected. Meanwhile, the obstacle factors are the lack of facilities and equipment as well as law enforcement factors.
KESEIMBANGAN PELAKSANAAN DHARMA AGAMA DAN DHARMA NEGARA MENUJU KEHARMONISAN SOSIAL Hengki, I Gusti Bagus; Citra, Made Emy Andayani; Lestari, Anak Agung Adi
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Scientific writing this expected could know how " Balance " Implementation of the Dharma of Religion and the Dharma of the State Towards Harmony social in the Unitary State Republic of Indonesia, with methodology study normative with use type approach normative applied about tree discussion with data collection is done by studies library. In The Constitution of the Republic of Indonesia as provision in Article 29 concerning Religion and Belief is implementation of the Dharma Religion for whole Indonesian nation , while in provision Article 30 regarding Defense and Security is implementation of the National Dharma for whole Indonesian nation . The discussion that will analyzed preceded with introduction / background back , then solved through base theoretical , state ideology Pancasila and implementation tree discussion , so obtained conclusions and suggestions. Penulisan ilmiah ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana “Keseimbangan” Implementasi Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Kerukunan Sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan metodologi kajian normatif dengan menggunakan jenis pendekatan normatif yang diterapkan tentang pohon pembahasan dengan pengumpulan data adalah dilakukan oleh studi pustaka. Dalam UUD 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 29 tentang Agama dan Keyakinan merupakan pelaksanaan Dharma Agama bagi seluruh bangsa Indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan merupakan pelaksanaan Dharma Nasional bagi seluruh bangsa Indonesia. Pembahasan yang akan dianalisis didahului dengan pendahuluan/latar belakang, kemudian dipecahkan melalui landasan teoritis, ideologi negara Pancasila dan pokok bahasan implementasi, sehingga diperoleh kesimpulan dan saran.
IMPLEMENTASI REGULASI PEMBATASAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP ANALISIS KARAKTER REMAJA DI KOTA DENPASAR Anom, I Gusti Ngurah; Vijayantera, I Wayan Agus; Hengki, I Gusti Bagus; Putra, I Kadek Aditya Anggara; Suartini, Ni Made
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8039

Abstract

Perkawinan di bawah umur terjadi di Denpasar sebagaimana terlihat dalam statistik kasus permohonan dispensasi kawin hingga saat ini di Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Agama Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas umur minimal melangsungkan perkawinan sebagai langkah preventif terhadap perkawinan di bawah umur tidak maksimal. Menganalisis permasalahan ini, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk menganalisis pola karakter remaja di Kota Denpasar yang melakukan perkawinan di bawah umur. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil informasi dari para informan ditemukan fakta bahwa dominan remaja melakukan perkawinan di bawah umur karena alasan sudah terjadi kehamilan. Hal ini tentu disebabkan pola perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja yang cenderung memandang hamil sebelum melangsungkan perkawinan adalah wajar, dengan didukung. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terdiri dari faktor sosial, keluarga, dan pendidikan. Dampak remaja melakukan perkawinan di bawah umur adalah hilangnya hak sebagai anak karena remaja yang telah melakukan perkawinan dipandang sebagai orang yang cakap untuk melakukan segala tindakan hukum. dampak lainnya melihat pada ketidaksiapan remaja untuk hidup berumah tangga dengan mempertimbangkan belum matangnya fisik dan psikis, cenderung rentang rumah tangga yang dibangun berakhir pada perceraian.
ANALISIS SANKSI HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP INSIDEN BOCORNYA DATA PRIBADI MASYARAKAT DARI PUSAT DATA NASIONAL (PDN) INDONESIA Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; I Wayan Gde Wiryawan; I Gusti Bagus Hengki; Ni Nyoman Manik Gita Asrita; I Kadek Agus Aditya Putra
Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 2 (2024): JHS SEPTEMBER 2024
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The concept of legal responsibility is related to legal obligations, which means that a person is legally responsible for their actions and can be subject to sanctions if their actions conflict with their obligations. The term governmental liability is a form of accountability resulting from government actions that violate the law. One of the things that the government must be held accountable for is the failure to protect the personal data of Indonesian citizens in the incident where the National Data Center was breached due to a weak national defense system. This research discusses legal sanctions that can be applied to the government and the implications of these sanctions in the world of law in Indonesia. The methodology that researchers use is a normative legal research methodology with a statutory and regulatory approach, where the results are presented using analytical descriptive techniques. The aim of this research is to find new legal facts in the field of data protection. It can be concluded that the sanctions imposed within the scope of government office responsibilities for failure to protect personal data are in the form of administrative sanctions or civil sanctions, while from the perspective of personal responsibility they can be in the form of administrative sanctions or civil or criminal sanctions. The existence of legal sanctions for protecting personal data (UU PDP, UU ITE) has created a definite legal atmosphere, but these regulations have not been effective in preventing the onslaught of various types of multi-diverse risks in the cyber world
PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DIKEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR Murni, Selfiani Rosdiana; Hengki, I Gusti Bagus
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Murder is the act of taking another person's life by breaking the law or not breaking the law. Murder is also a heinous act that takes the life of another person intentionally or unintentionally. The purpose of this research was to determine the role of intelligence in disclosing criminal acts of murder and the factors that influence the function of implementing intelligence in the Denpasar City Police Department. The research method used by the author is empirical legal research. The type of approach used is a sociological approach with data collection techniques using observation, interviews and documentation where after the data has been collected it will be analyzed using qualitative methods. The results of this research show that the role of police intelligence in disclosing criminal acts of murder in the Denpasar City Resort Police is really needed by the people of Denpasar City.
Transformation of the sanctity marriage amidst high divorce cases in Denpasar district court Vijayantera, I Wayan Agus; Hengki, I Gusti Bagus; Permadhi, I Putu Lantika Oka
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243805

Abstract

The Marriage Law, which fundamentally aims to make divorce difficult, when confronted with the reality of a high divorce rate in the Denpasar District Court, indicates concerns about the erosion of the sanctity of marriage. This transformation of the sanctity of marriage towards an undesirable direction is undoubtedly worrisome. Stemming from this issue, the research aims to analyze the sanctity of marriage and the role of the judicial system in preserving the sanctity of marriage by preventing and complicating divorce. This research employs empirical legal research methods. The procedures involve collecting data consisting of factual or social phenomena and legal norms. Primary data collection includes observation to gather data on divorce cases, followed by interviews with informants who are judges at the Denpasar District Court and lawyers who have litigated at the same court. Additionally, a questionnaire was administered to 29 respondents through a focus group discussion. In addition to primary data, the study also collects secondary data derived from legal regulations and related literature. The collected data is then analyzed using qualitative techniques to provide sound arguments in analyzing the research issues. The research findings indicate that the sanctity of marriage originates from its validation based on religious and cultural customs. The bitter reality of the high number of divorce cases in the Denpasar District Court suggests a decline in the understanding of marriage sanctity. To optimize marital sanctity, three solutions are proposed in this study: maximizing the role of judges at the Denpasar District Court in earnestly preventing divorce in every session, reforming mediation regulations to make them mandatory without exceptions, and fostering societal efforts to understand the importance of preserving marital sanctity.
Moralitas Persidangan Perkawinan di Bawah Umur Dalam Penguatan Kualitas Perkawinan Di Kota Denpasar Anom, I Gusti Ngurah; Hengki, I Gusti Bagus; Vijayantera, I Wayan Agus; Putra, I Kadek Aditya Anggara; Suartini, Ni Made
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 1 (2025): Volume 10, Nomor 1 - Juni 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i1.11202

Abstract

Bermula dari fenomena sing beling sing nganten di Bali yang berdampak pada terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Denpasar mengakibatkan munculnya permohonan perkawinan di bawah umur pada lembaga peradilan di Kota Denpasar. Kehamilan di luar perkawinan berpotensi dikabulkannya permohonan perkawinan dibawah umur di Pengadilan. Tujuan penelitian dispesifikkan untuk menjelaskan moralitas persidangan perkawinan di bawah umur dalam upaya menguatkan kualitas perkawinan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara, observasi, maupun kuesioner. Hasil dalam penelitian menemukan bahwa kehamilan di luar perkawinan menjadi latar belakang mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur pada Lembaga Peradilan di Kota Denpasar. Moralitas persidangan permohonan perkawinan di bawah umur terlihat pada peran dan tanggung jawab hakim dalam memberi nasehat perkawinan serta memberikan edukasi dampak perkawinan di bawah umur. Tujuannya adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sejati dalam menguatkan kualitas perkawinan yang tergolong prematur. Hal ini juga mencerminkan sistem penegakan hukum yang dilakukan sebagai penegakan hukum yang progresif, dimana Hakim selain berintegritas dalam menjalankan tugasnya tentu juga harus bermoral baik dalam menjunjung tinggi nilai keadilan. 
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Anak Agung Adi Lestari Eudoksiana Jelinang1 I Gusti Ayu Suarniati I Gusti Ngurah Anom I Gusti Ngurah Anom I Kadek Agus Aditya Putra I Made Kariyasa I Wayan Agus Vijayantera I Wayan Agus Vijayantera I Wayan Gde Wiryawan Juliana, I Made Krisna Krisna Wiguna, Pasek Agung Made Emy Andayani Citra Murni, Selfiani Rosdiana Ni Galuh Ayu Gresia Pratiwi Ni Made Suartini Ni Nyoman Manik Gita Asrita Ni Wayan Yunika Duarta Nidya Kameswari Perbawa Putra, I Kadek Aditya Anggara Putu Lantika Oka Permadhi Putu Teguh Mahendra Rai Suyadnya Vijayantera, I Wayan Agus