Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.044
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madani Legal Review Jurnal Kewarganegaraan Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Hukum Sehasen Journal of Lex Philosophy (JLP) Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Legal Advice Jurnal Hukum Joong-Ki Animha Law Journal
Hartono Hamzah
Universitas Muhammadiyah Parepare
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
SOSIALISASI DAN PENINGKATAN AKSES KEADILAN MELALUI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE Fattah, Ibrahim; Khaerul Imam Ismail; Nabilah M. Kasim; Mita; Hamriana; Nur Asizah; Nia Nofianti; Kiki Wahyuni; Hartono Hamzah
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 05 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. di mana Posbakum terbukti menjadi sarana penting bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap keadilan, khususnya dalam perkara perdata keluarga. Metode yang digunakan adalah pendampingan dan edukasi hukum melalui pemberian informasi, konsultasi, serta asistensi penyusunan dokumen hukum. Selain itu, dilakukan pula pengamatan lapangan serta diskusi dengan para pihak yang berperkara. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Posbakum berperan efektif dalam membantu pencari keadilan memahami prosedur berperkara, menyusun gugatan atau permohonan secara lebih tepat, serta memperoleh rujukan hukum yang sesuai. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, tingginya volume perkara, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa Posbakum merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas petugas Posbakum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai agar layanan hukum dapat lebih optimal.
Penyuluhan Hukum Tentang Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Muthmainnah MS; Hamzah, Hartono; Ichsanullah, Ichsanullah; Hidayat, Asrul
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1: November 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i1.12080

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum terkait reforma agraria mengenai Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Bacukiki . Adapun Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada pada wilayah kecamatan bacukiki yang meliputi empat kelurahan mengenai bagaimana mengenali status kepemilikan hak atas tanah, jenis hak atas tanah, siapa saja yang boleh memiliki hak atas tanah dan hapusnya kepemilikan hak, problematika serta solusinya.Metode yang digunakan yakni pemaparan materi ,diskusi dan tanya jawab interaktif, serta studi kasus sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami materi. Evaluasi melalui tanya jawab interaktif menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat sekitar 90 % serta partisipasi aktif dalam diskusi . Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berperan penting dalam mewujudkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah,mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah melalui informasi yang tepat serta mendukung pemanfaatan tanah yang optimal dan berkeadilan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.
PENYULUHAN HUKUM PENGENDALIAN ANTI GRATIFIKASI DI PENGADILAN NEGERI BARRU Multasyam Melinda; Muthmainnah MS; Usran; Nuraeni; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 05 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan  sosialisasi  pengendalian  anti  gratifikasi  dilaksanakan  dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi yang tepat sehingga  dapat  meminimalisasi  tindakan  gratifikasi  baik  internal  maupun eksternal di lingkungan Pengadilan Negeri Barru . Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang  dilakukan  oleh  penulis  bertujuan  untuk  menjadikan  masukan  dalam meningkatkan pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi di Kawasan Pengadilan Negeri Barru. Metode sosialisasi ini dilakukan dengan dua metode penyuluhan yaitu secara internal dan secara eksternal. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari rabu 18 Juni 2025 berada di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Barru. Hasil pelaksanaan PKM ini yaitu menghasilkan output berupa poster dan kotak pengaduan tindakan gratifikasi yang berada di depan ruang sidang cakra pengadilan negeri barru serta short video  yang  ditayangkan  secara  langsung  kepada  pegawai  Pengadilan Negeri Barru dan penegak hukum pada saat pemaparan materi, dan materi mengenai pengendalian anti gratifikasi yang berupa PowerPoint pada saat pemaparan mengenai anti gratifikasi. Dengan  adanya  kegiatan  PkM  ini pegawai ataupun penegak hukum  lebih  memahami  tentang gratifikasi sehingga para pegawai maupun penegak  hukum yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Barru lebih aware mengenai tanda-tanda adanya tindak  gratifikasi pada  sekitar  dan  dapat  menghindari  gratifikasi  pada  saat proses pelayanan pada masyarakat.
TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KOTA PAREPARE Hartono Hamzah; Muhammad Fitra Ramadhan; Azman; Selviana; Muhammad Rizky Pratama Sultan; Jusril Irwansyah; Naldi Anugrah Saputra; Rani Aulia Putri; Rezki Burhanuddin
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 3 No. 05 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative Justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang penerapan Restorative Justice di Kota Parepare melalui forum diskusi aktif dengan pihak Kejaksaan Negeri Parepare. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dari kegiatan diskusi bersama jaksa dan pemangku kepentingan lainnya. Hasuil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dukungan normatif melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa hambatan tersebut antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Desa Ledan Anugrah, Wisnu; Hartono Hamzah
Madani Legal Review Vol. 9 No. 2 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i2.4026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana illegal logging di Desa Ledan, serta mengevaluasi penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan tiga bentuk penanganan utama, yaitu upaya preventif melalui sosialisasi dan pembinaan masyarakat, upaya represif melalui patroli dan penegakan hukum, serta upaya monitoring yang melibatkan kerja sama antarinstansi. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal logging dinilai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan, sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Kesimpulannya, kombinasi langkah preventif, represif, dan monitoring menjadi instrumen penting dalam pengendalian illegal logging di Desa Ledan.
Penyelesaian Hukum Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Asniar Asniar; Asrul Hidayat; Wahyu Rasyid; Hartono Hamzah
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.927

Abstract

Artikel ini menganalisis penyelesaian hukum terhadap kredit macet tanpa jaminan pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Pengayoman Lapas Kelas II A Parepare serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi koperasi dalam menghadapi debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet lebih diutamakan melalui upaya non-litigasi, seperti pendekatan persuasif, musyawarah, pemberian keringanan pembayaran, dan restrukturisasi angsuran, sedangkan langkah formal berupa somasi ditempuh apabila debitur tetap ingkar. Kendala utama terletak pada ketiadaan jaminan kebendaan yang melemahkan posisi hukum koperasi. Perlindungan hukum bersumber dari perjanjian kredit dan ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdata, namun belum optimal karena bergantung pada itikad baik debitur, sehingga diperlukan penguatan klausul dan pengawasan kredit.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DESA BULUE KABUPATEN SOPPENG Hartono Hamzah; Nia Nofianti
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 7 No 1 (2026): Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v7i1.10287

Abstract

Hutan merupakan sumber daya alam strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup serta menunjang kehidupan manusia. Namun, praktik illegal logging masih menjadi kejahatan lingkungan yang menimbulkan kerusakan ekologis dan kerugian ekonomi negara. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum lingkungan yang efektif, khususnya di kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung Desa Bulue, Kabupaten Soppeng serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di kawasan hutan lindung Desa Bulue dapat dikategorikan cukup efektif, yang ditandai dengan adanya penurunan aktivitas illegal logging serta dilaksanakannya upaya preventif dan represif. Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan, patroli rutin, tindakan hukum, serta pembinaan kepada masyarakat.Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, sulitnya akses menuju kawasan hutan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor ekonomi yang mendorong terjadinya illegal logging. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan.
Praktek Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa (Studi di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang) Ibrahim Fattah; Asram A.T Jadda; Wahyu Rasyid; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4044

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan akuntabilitas APBDesa di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Otonomi Desa berdasarklan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bungi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris normatif. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Bungi, secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bungi adalah adanya publikasi APBDesa melalui baliho besar dan APBDesa diumumkan di masjid, dan adanya hibah lahan Kepala Desa Bungi untuk pembangunan Sport Center Desa.Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan APBDesa, Otonomi Desa. AbstractThis study aims to determine 1) the implementation of APBDesa accountability in Bungi Village, Duampanua District, Pinrang Regency in the Perspective of Village Autonomy based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages, and 2) Factors affecting the implementation of Village Fund Accountability in Bungi Village. The research method used is normative empirical legal research. The data used in this research are primary data and secondary data. The results showed that the data on the implementation of accountability for the management of APBDesa in Bungi Village, in general, were in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014. The factors that influenced the implementation of accountability for the management of village funds in Bungi Village were the publication of APBDesa through large billboards and the announcement of the APBDesa. at the mosque, and a land grant from the Bungi Village Head for the construction of the Village Sport Center.Keywords: Accountability, Village Budget Management, Village Autonomy
Tinjauan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Hartono Hamzah; Abd. Said; Asrul Hidayat; Ibrahim Fattah; Nurhaedah Hasan
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i2.160

Abstract

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum hak-hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi perlindungan hukum hak-hak petani dalam pemanfaatan air irigasi dan mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak petani dan mengamati praktik pemanfaatan air di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, tinjauan pustaka, dan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana undang-undang mengatur akses dan distribusi air bagi petani, serta bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan hak-hak petani atas air irigasi, implementasinya belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Distribusi air masih belum merata antara hulu dan hilir, dan kasus-kasus penyalahgunaan menyebabkan akses air yang tidak merata bagi petani. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan kebijakan yang menjamin distribusi air yang lebih merata diperlukan. Penyelenggaraan sistem irigasi yang adil dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga hak-hak petani dan menjaga keberlanjutan sumber daya air untuk pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Perspektif Hukum Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Sarana Penyelesaian Kredit Macet Bank Bri Cabang Sidenreng Rappang Unit Bila Nur Azlina; Asram A. T. Jadda; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.166

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sidenreng Rappang Unit Bila. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan gugatan sederhana dalam menangani kredit bermasalah serta mengukur efektivitasnya dalam memberikan solusi hukum yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan litigasi biasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang mengombinasikan analisis hukum tertulis dengan pengamatan langsung terhadap implementasi hukum di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak bank, studi kepustakaan, serta analisis dokumen terkait kasus kredit macet.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gugatan sederhana memungkinkan bank untuk menyelesaikan kredit macet secara lebih efektif karena prosedurnya yang lebih ringkas dan cepat. Gugatan ini memberikan kepastian hukum bagi bank dalam proses eksekusi jaminan, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Dengan demikian, mekanisme gugatan sederhana menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan dengan mekanisme litigasi konvensional.
Co-Authors Abd. Said Abdi, Arham Andini, Andini Anugrah, Wisnu Ardiansyah, Muhammad Arief Asniar Asniar Asram A. T. Jadda Asram A.T. Jadda Asrul Hidayat Azman Burhan Burhan, Burhan Darlis Darlis, Darlis Dudi, Nurjulisah Fajrin, Mus Fattah, Ibrahim Guliling, Satrio Hamriana Hamriana Hamriana HANDAYANI Haryanto, Wawan Ibrahim Fattah Ichsanullah, Ichsanullah Ikram, Muhammad Juhaera Juhaera Jumriani, Jumriani Jusril Irwansyah Khaerul Imam Ismail Kiki Wahyuni La Ode Husen Mita Muhammad Fitra Ramadhan Muhammad Rizky Pratama Sultan Multasyam Melinda Muthmainnah MS Nabilah M. Kasim Naldi Anugrah Saputra Nasimawarni, Besse Lolo Nasrullah Nasrullah Nia Nofianti Nia Nofianti Nur Asizah Nur Azlina Nuraeni Nurhaedah Hasan Ramadhani, Rezky Deswita Rani Aulia Putri Rasyid, Wahyu Retni Retni Rezki Burhanuddin Selviana Shabuur, Muhammad Udin Palamma Usran Wahyu Rasyid Wahyu Wahyu