Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM TENTANG KENAKALAN REMAJA DI SMPN 2 DUAMPANUA KAB. PINRANG Hartono Hamzah; Dudi, Nurjulisah; Fajrin, Mus; Ardiansyah, Muhammad Arief; Andini, Andini; Wahyu, Wahyu; Nasimawarni, Besse Lolo; Ramadhani, Rezky Deswita; Ikram, Muhammad; Suhartono, Suhartono; Burhan, Burhan
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 05 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja di SMPN 2 Duampanua Kabupaten Pinrang. Tujuan utama kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab, dampak sosial, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila perilaku menyimpang memenuhi unsur tindak pidana. Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan studi kasus sederhana sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi. Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman siswa sekitar 70% serta partisipasi aktif dalam diskusi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berperan strategis dalam meningkatkan literasi hukum, membangun kesadaran kritis, serta mendorong terbentuknya komitmen kolektif di kalangan siswa untuk menjauhi perilaku negatif. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata dalam menciptakan iklim belajar yang aman, tertib, dan kondusif, serta mendukung pembinaan karakter berbasis literasi hukum di sekolah.
SOSIALISASI DAN PENINGKATAN AKSES KEADILAN MELALUI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE Fattah, Ibrahim; Khaerul Imam Ismail; Nabilah M. Kasim; Mita; Hamriana; Nur Asizah; Nia Nofianti; Kiki Wahyuni; Hartono Hamzah
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 05 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. di mana Posbakum terbukti menjadi sarana penting bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap keadilan, khususnya dalam perkara perdata keluarga. Metode yang digunakan adalah pendampingan dan edukasi hukum melalui pemberian informasi, konsultasi, serta asistensi penyusunan dokumen hukum. Selain itu, dilakukan pula pengamatan lapangan serta diskusi dengan para pihak yang berperkara. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Posbakum berperan efektif dalam membantu pencari keadilan memahami prosedur berperkara, menyusun gugatan atau permohonan secara lebih tepat, serta memperoleh rujukan hukum yang sesuai. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, tingginya volume perkara, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa Posbakum merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas petugas Posbakum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai agar layanan hukum dapat lebih optimal.
Penyuluhan Hukum Tentang Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Muthmainnah MS; Hamzah, Hartono; Ichsanullah, Ichsanullah; Hidayat, Asrul
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1: November 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i1.12080

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum terkait reforma agraria mengenai Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Bacukiki . Adapun Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada pada wilayah kecamatan bacukiki yang meliputi empat kelurahan mengenai bagaimana mengenali status kepemilikan hak atas tanah, jenis hak atas tanah, siapa saja yang boleh memiliki hak atas tanah dan hapusnya kepemilikan hak, problematika serta solusinya.Metode yang digunakan yakni pemaparan materi ,diskusi dan tanya jawab interaktif, serta studi kasus sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami materi. Evaluasi melalui tanya jawab interaktif menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat sekitar 90 % serta partisipasi aktif dalam diskusi . Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berperan penting dalam mewujudkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah,mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah melalui informasi yang tepat serta mendukung pemanfaatan tanah yang optimal dan berkeadilan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.
PENYULUHAN HUKUM PENGENDALIAN ANTI GRATIFIKASI DI PENGADILAN NEGERI BARRU Multasyam Melinda; Muthmainnah MS; Usran; Nuraeni; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 05 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan  sosialisasi  pengendalian  anti  gratifikasi  dilaksanakan  dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi yang tepat sehingga  dapat  meminimalisasi  tindakan  gratifikasi  baik  internal  maupun eksternal di lingkungan Pengadilan Negeri Barru . Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang  dilakukan  oleh  penulis  bertujuan  untuk  menjadikan  masukan  dalam meningkatkan pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi di Kawasan Pengadilan Negeri Barru. Metode sosialisasi ini dilakukan dengan dua metode penyuluhan yaitu secara internal dan secara eksternal. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari rabu 18 Juni 2025 berada di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Barru. Hasil pelaksanaan PKM ini yaitu menghasilkan output berupa poster dan kotak pengaduan tindakan gratifikasi yang berada di depan ruang sidang cakra pengadilan negeri barru serta short video  yang  ditayangkan  secara  langsung  kepada  pegawai  Pengadilan Negeri Barru dan penegak hukum pada saat pemaparan materi, dan materi mengenai pengendalian anti gratifikasi yang berupa PowerPoint pada saat pemaparan mengenai anti gratifikasi. Dengan  adanya  kegiatan  PkM  ini pegawai ataupun penegak hukum  lebih  memahami  tentang gratifikasi sehingga para pegawai maupun penegak  hukum yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Barru lebih aware mengenai tanda-tanda adanya tindak  gratifikasi pada  sekitar  dan  dapat  menghindari  gratifikasi  pada  saat proses pelayanan pada masyarakat.
TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KOTA PAREPARE Hartono Hamzah; Muhammad Fitra Ramadhan; Azman; Selviana; Muhammad Rizky Pratama Sultan; Jusril Irwansyah; Naldi Anugrah Saputra; Rani Aulia Putri; Rezki Burhanuddin
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 3 No. 05 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative Justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang penerapan Restorative Justice di Kota Parepare melalui forum diskusi aktif dengan pihak Kejaksaan Negeri Parepare. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dari kegiatan diskusi bersama jaksa dan pemangku kepentingan lainnya. Hasuil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dukungan normatif melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa hambatan tersebut antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Desa Ledan Anugrah, Wisnu; Hartono Hamzah
Madani Legal Review Vol. 9 No. 2 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i2.4026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana illegal logging di Desa Ledan, serta mengevaluasi penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan tiga bentuk penanganan utama, yaitu upaya preventif melalui sosialisasi dan pembinaan masyarakat, upaya represif melalui patroli dan penegakan hukum, serta upaya monitoring yang melibatkan kerja sama antarinstansi. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal logging dinilai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan, sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Kesimpulannya, kombinasi langkah preventif, represif, dan monitoring menjadi instrumen penting dalam pengendalian illegal logging di Desa Ledan.
PROBLEMATIKA HUKUM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA LOKAL Rabiatul Adawia, Besse; A.T Jadda, Asram; Rasyid, Wahyu; Hamzah, Hartono; Hidayat, Asrul
At-Tanwir Law Review Vol 6, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v6i1.5530

Abstract

Presidential Regulation Number 20 of 2018 on the Employment of Foreign Workers was enacted to promote investment and national economic growth. However, its implementation has raised various legal issues, particularly concerning the protection of local workers. This study aims to analyze the conformity of Presidential Regulation Number 20 of 2018 with Law Number 13 of 2003 on Manpower and to examine its impact on employment opportunities and career development of local workers in Indonesia. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that several provisions of Presidential Regulation Number 20 of 2018 potentially conflict with the Manpower Law and the principle of the hierarchy of laws and regulations, thereby creating unequal competition between foreign workers and local workers. Furthermore, the implementation of technology and skill transfer has not been carried out optimally. This study concludes that strengthening supervision and policies for the protection of local workers is necessary to ensure justice and legal certainty within the national manpower system.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DESA BULUE KABUPATEN SOPPENG Hamzah, Hartono; Nofianti, Nia
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 7 No 1 (2026): Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v7i1.10287

Abstract

Hutan merupakan sumber daya alam strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup serta menunjang kehidupan manusia. Namun, praktik illegal logging masih menjadi kejahatan lingkungan yang menimbulkan kerusakan ekologis dan kerugian ekonomi negara. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum lingkungan yang efektif, khususnya di kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung Desa Bulue, Kabupaten Soppeng serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di kawasan hutan lindung Desa Bulue dapat dikategorikan cukup efektif, yang ditandai dengan adanya penurunan aktivitas illegal logging serta dilaksanakannya upaya preventif dan represif. Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan, patroli rutin, tindakan hukum, serta pembinaan kepada masyarakat.Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, sulitnya akses menuju kawasan hutan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor ekonomi yang mendorong terjadinya illegal logging. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan.
Reciprocal Teaching: Upaya Peningkatan Budaya Literasi Generasi Z Diera Digital SD Utama Muhammadiyah 5 Kota Parepare Nurwahida; Hartono Hamzah; Icha Nur Ismi; Nirwana Pane
KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 5 No 2 (2026): Mei
Publisher : PELITA NUSA TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60004/komunita.v5i2.573

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa melalui pojok baca dengan penerapan metode Reciprocal Teaching dan bimbingan belajar. Sasaran program ini adalah siswa kelas 3 sampai kelas 5, adapun bimbingan secara khusus dilakukan untuk siswa kelas 3 yang belum lancar dalam membaca serta menulis. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perizinan, sosialisasi, observasi, pembuatan pojok baca, kegiatan membaca bersama dengan penerapan metode Reciprocal Teaching, serta evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test yang diberikan kepada 20 siswa. Hasilnya anlisis menggunakan metode uji Wilcoxon mendapatkan nilai singnifikan yaitu (p-value = 0,001) < α = 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara nilai pre-test dan post-test siswa. Sebanyak 20 siswa mengalami peningkatan nilai post-test dengan rata-rata kenaikan 10,50 poin. Dengan demikian, program pojok baca dengan penerapan metode Reciprocal Teaching dan bimbingan belajar terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan literasi siswa kelas 3 sampai kelas 5 di Utama Muhammadiyah 5 Kota Parepare.