Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM TENTANG KENAKALAN REMAJA DI SMPN 2 DUAMPANUA KAB. PINRANG Hartono Hamzah; Dudi, Nurjulisah; Fajrin, Mus; Ardiansyah, Muhammad Arief; Andini, Andini; Wahyu, Wahyu; Nasimawarni, Besse Lolo; Ramadhani, Rezky Deswita; Ikram, Muhammad; Suhartono, Suhartono; Burhan, Burhan
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 05 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja di SMPN 2 Duampanua Kabupaten Pinrang. Tujuan utama kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab, dampak sosial, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila perilaku menyimpang memenuhi unsur tindak pidana. Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan studi kasus sederhana sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi. Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman siswa sekitar 70% serta partisipasi aktif dalam diskusi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berperan strategis dalam meningkatkan literasi hukum, membangun kesadaran kritis, serta mendorong terbentuknya komitmen kolektif di kalangan siswa untuk menjauhi perilaku negatif. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata dalam menciptakan iklim belajar yang aman, tertib, dan kondusif, serta mendukung pembinaan karakter berbasis literasi hukum di sekolah.
SOSIALISASI DAN PENINGKATAN AKSES KEADILAN MELALUI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE Fattah, Ibrahim; Khaerul Imam Ismail; Nabilah M. Kasim; Mita; Hamriana; Nur Asizah; Nia Nofianti; Kiki Wahyuni; Hartono Hamzah
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 05 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. di mana Posbakum terbukti menjadi sarana penting bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap keadilan, khususnya dalam perkara perdata keluarga. Metode yang digunakan adalah pendampingan dan edukasi hukum melalui pemberian informasi, konsultasi, serta asistensi penyusunan dokumen hukum. Selain itu, dilakukan pula pengamatan lapangan serta diskusi dengan para pihak yang berperkara. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Posbakum berperan efektif dalam membantu pencari keadilan memahami prosedur berperkara, menyusun gugatan atau permohonan secara lebih tepat, serta memperoleh rujukan hukum yang sesuai. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, tingginya volume perkara, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa Posbakum merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas petugas Posbakum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai agar layanan hukum dapat lebih optimal.
Penyuluhan Hukum Tentang Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Muthmainnah MS; Hamzah, Hartono; Ichsanullah, Ichsanullah; Hidayat, Asrul
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1: November 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i1.12080

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum terkait reforma agraria mengenai Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Bacukiki . Adapun Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada pada wilayah kecamatan bacukiki yang meliputi empat kelurahan mengenai bagaimana mengenali status kepemilikan hak atas tanah, jenis hak atas tanah, siapa saja yang boleh memiliki hak atas tanah dan hapusnya kepemilikan hak, problematika serta solusinya.Metode yang digunakan yakni pemaparan materi ,diskusi dan tanya jawab interaktif, serta studi kasus sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami materi. Evaluasi melalui tanya jawab interaktif menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat sekitar 90 % serta partisipasi aktif dalam diskusi . Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berperan penting dalam mewujudkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah,mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah melalui informasi yang tepat serta mendukung pemanfaatan tanah yang optimal dan berkeadilan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.
PENYULUHAN HUKUM PENGENDALIAN ANTI GRATIFIKASI DI PENGADILAN NEGERI BARRU Multasyam Melinda; Muthmainnah MS; Usran; Nuraeni; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 05 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan  sosialisasi  pengendalian  anti  gratifikasi  dilaksanakan  dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi yang tepat sehingga  dapat  meminimalisasi  tindakan  gratifikasi  baik  internal  maupun eksternal di lingkungan Pengadilan Negeri Barru . Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang  dilakukan  oleh  penulis  bertujuan  untuk  menjadikan  masukan  dalam meningkatkan pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi di Kawasan Pengadilan Negeri Barru. Metode sosialisasi ini dilakukan dengan dua metode penyuluhan yaitu secara internal dan secara eksternal. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari rabu 18 Juni 2025 berada di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Barru. Hasil pelaksanaan PKM ini yaitu menghasilkan output berupa poster dan kotak pengaduan tindakan gratifikasi yang berada di depan ruang sidang cakra pengadilan negeri barru serta short video  yang  ditayangkan  secara  langsung  kepada  pegawai  Pengadilan Negeri Barru dan penegak hukum pada saat pemaparan materi, dan materi mengenai pengendalian anti gratifikasi yang berupa PowerPoint pada saat pemaparan mengenai anti gratifikasi. Dengan  adanya  kegiatan  PkM  ini pegawai ataupun penegak hukum  lebih  memahami  tentang gratifikasi sehingga para pegawai maupun penegak  hukum yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Barru lebih aware mengenai tanda-tanda adanya tindak  gratifikasi pada  sekitar  dan  dapat  menghindari  gratifikasi  pada  saat proses pelayanan pada masyarakat.
TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KOTA PAREPARE Hartono Hamzah; Muhammad Fitra Ramadhan; Azman; Selviana; Muhammad Rizky Pratama Sultan; Jusril Irwansyah; Naldi Anugrah Saputra; Rani Aulia Putri; Rezki Burhanuddin
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 3 No. 05 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative Justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang penerapan Restorative Justice di Kota Parepare melalui forum diskusi aktif dengan pihak Kejaksaan Negeri Parepare. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dari kegiatan diskusi bersama jaksa dan pemangku kepentingan lainnya. Hasuil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dukungan normatif melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa hambatan tersebut antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang.