Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.313
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madani Legal Review Jurnal Kewarganegaraan Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Hukum Sehasen Journal of Lex Philosophy (JLP) Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Dunia Ilmu Hukum GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Legal Advice Jurnal Hukum Joong-Ki Animha Law Journal
Hartono Hamzah
Universitas Muhammadiyah Parepare
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Pelaksanaan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov.Sulsel Terhadap Pelanggaran Ketenagakerjaan Udin Palamma; Hartono Hamzah; Wahyu Rasyid; Asrul Hidayat
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.11023

Abstract

This study aims to study and analyze (1) How is the implementation of investigation by investigating civil servant employment for violation of labor laws, (2) whether the constraints experienced by the civil servant investigator in the field of employment against labor violations. The method used is descriptive and includes views of objective empirical research. Research sites in manpower and transmigration sulsel.htm province, police Sulselbar, Reported (Entrepreneur), Rapporteur (Workers). Data used include primary data and secondary data. Techniques of data collection through interviews, questionnaires and distribute both the research literature books, legislation, papers, results of previous studies, documents, and so on. Analysis of the data using qualitative analysis.Based on this study, the investigation result that implementation of labor law violations committed by employment investigators conducted under the provisions of the Criminal Procedure Code which governed most of the violators of labor laws that are subject to sanctions of administrative actions. Perpetrators of violations of labor laws are examined and sentenced by the court, the amount is very little. Constraints are related to the budget allocation is still inadequate, human resources are not sufficient, in terms of both quality and quantity, investigators are still attached to the work areas / activities. have good coordination between police and prosecutors. And the need for centralized with the central government investigators. The solution should be given priority in the budget to support the provision of law enforcement duties by labor investigators. In order to improve the quality, ability and integrity of the investigators, investigators need all called to follow the development of quality education and comprehensive standards. To increase the motivation of labor investigators, need to be given as well as the functional benefits to them. Coordination that is horizontal with the prosecutor agencies should be improved, in order to avoid return of the case file until a few times. Investigators should be centralized so that employment is not easy to be intervened by the leader/ head area.
Penggunaan Jasa Endorser pada Penjualan Produk Kecantikan di Kota Parepare dalam Perspektif Penerapan Hukum Hamriana Hamriana; Asram A.T Jadda; Hartono Hamzah
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.967

Abstract

Artikel ini menganalisis bagaimana hukum diterapkan pada praktik penggunaan jasa endorser untuk produk kecantikan di Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif-empiris, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka sebelum dilakukan analisis kualitatif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang dalam praktik endorsement produk kecantikan di Kota Parepare belum berjalan optimal karena tidak didukung regulasi teknis di tingkat daerah, keterbatasan kewenangan aparat, kesenjangan sosialisasi hukum, rendahnya kesadaran hukum endorser, serta minimnya literasi hukum konsumen dan pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi teknis daerah yang mengatur pengawasan endorsement, perluasan kewenangan aparat, serta sosialisasi hukum yang menjangkau seluruh pihak dalam rantai promosi digital.
Analisis Hukum Terhadap Penipuan Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Media Sosial Whatsapp Sitti Nur Halija; Wahyu Rasyid; Muthmainnah MS; Hartono Hamzah
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v4i1.891

Abstract

Keanekaragaman Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan penggunaan media sosial, melainkan menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk melalui WhatsApp. Penelitian ini tujuannya menganalisis penipuan melalui penyalahgunaan data pribadi pada WhatsApp dalam sistem hukum indonesian serta pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangaan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi melalui WhatsApp umumnya dilakukan melalui phishing, pencurian identitas, pengambilalihan kaun, dan pemanfaatan informasi pribadi secara melaawan hukum. Perlindungan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undaqng-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undaqng-Undang Hukum Pidana. Berdqasarkan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana, mempunyai kebisaan bertanggung jawab, terdapat kesalahan, serta tidak terdapat alasan ppembenar ataupun pemaaf. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, perkembangan modus kejahatan siber, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan efektivitas penegakan hukum guna memperkuat pelindungan data pribadi. Advancements in information and communication technology have increased social media usage but also created risks regarding the misuse of personal data, including via WhatsApp. This study aims to analyze fraud involving the misuse of personal data on WhatsApp within the Indonesian legal system and the criminal liability of perpetrators under prevailing legislation. The research employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the misuse of personal data via WhatsApp typically occurs through phishing, identity theft, account takeovers, and the unlawful use of personal information. Legal protections are established under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and the Criminal Code. Based on Roeslan Salehs theory of criminal liability, a perpetrator can be held liable if the elements of the criminal offense are met, the individual possesses the capacity for liability, fault is established, and there are no grounds for justification or excuse. However, implementation faces challenges such as low digital literacy, evolving cybercrime methods, and suboptimal law enforcement. Therefore, enhancing digital literacy and the effectiveness of law enforcement is essential to strengthen personal data protection.
Perlindungan Hukum atas Hak Konstitusional Masyarakat terhadap Pencemaran Udara Industri Semen di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Rani Aulia Putri; Wahyu Rasyid; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2026): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v6i2.514

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum atas hak konstitusional masyarakat terhadap pencemaran udara akibataktivitas industri semen PT Semen Tonasa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, data lapangan, dan upaya pengendalian pencemaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 4 Tahun 2015. Namun, keluhan masyarakat mengenai paparan debu menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum optimal. PT Semen Tonasa telah menggunakan dust collector, melakukan pemantauan kualitas udara, dan menerapkan baku mutu emisi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasanpemerintah yang lebih tegas, keterbukaan informasi lingkungan, partisipasi masyarakat, serta penguatan tanggung jawab perusahaanuntuk menjamin kesehatan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara berkelanjutan di wilayah terdampak industri semen.
Co-Authors Abd. Said Abdi, Arham Andini, Andini Anugrah, Wisnu Ardiansyah, Muhammad Arief Asniar Asniar Asram A. T. Jadda Asram A.T. Jadda Asrul Hidayat Azman Burhan Burhan, Burhan Darlis Darlis, Darlis Dudi, Nurjulisah Fajrin, Mus Fattah, Ibrahim Guliling, Satrio Hamriana Hamriana Hamriana HANDAYANI Haryanto, Wawan Ibrahim Fattah Ichsanullah, Ichsanullah Ikram, Muhammad Juhaera Juhaera Jumriani, Jumriani Jusril Irwansyah Khaerul Imam Ismail Kiki Wahyuni La Ode Husen Mita Muhammad Fitra Ramadhan Muhammad Rizky Pratama Sultan Multasyam Melinda Muthmainnah MS Muthmainnah MS Nabilah M. Kasim Naldi Anugrah Saputra Nasimawarni, Besse Lolo Nasrullah Nasrullah Nia Nofianti Nia Nofianti Nur Asizah Nur Azlina Nuraeni Nurhaedah Hasan Ramadhani, Rezky Deswita Rani Aulia Putri Rani Aulia Putri Rasyid, Wahyu Retni Retni Rezki Burhanuddin Selviana Shabuur, Muhammad Sitti Nur Halija Udin Palamma Usran Wahyu Rasyid Wahyu Wahyu