Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.788
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Medan Agama Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Ilmiah Al-Hadi Jurnal Kewarganegaraan Al-Fikru: Jurnal Ilmiah Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Law and Nation JUDGE: Jurnal Hukum MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal Juris Sinergi International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice
Indra Utama Tanjung
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Peran Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara Tanjung, Indra Utama; Arminsyah
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 2 (2024): JSJ-September
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Mahkamah Internasional (ICJ) dalam penyelesaian sengketa antar negara di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus pada dua masalah utama: yurisdiksi ICJ dan kepatuhan terhadap keputusan ICJ. Penelitian menggunakan metode penelitian pustaka dengan mengkaji dokumen hukum, literatur ilmiah, dan kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yurisdiksi sering menjadi hambatan utama karena negara-negara di kawasan ini enggan mengakui yurisdiksi ICJ secara sukarela. Selain itu, kepatuhan terhadap keputusan ICJ sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan tekanan domestik. Studi kasus seperti sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan memperlihatkan bahwa kesediaan politik dan hubungan bilateral yang baik dapat mendukung kepatuhan terhadap keputusan ICJ. Sebaliknya, ketidakpatuhan dalam sengketa Laut Cina Selatan menunjukkan kompleksitas dalam implementasi keputusan internasional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum, deklarasi opsional yang lebih luas, dan pengembangan mekanisme regional untuk meningkatkan efektivitas ICJ di Asia Tenggara. Kata kunci: Mahkamah Internasional, yurisdiksi, kepatuhan
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Tiara Yasin; Indra utama tanjung; Chantika Salsabillah; Cintya Maharani; Tiara Edlis; Zidan Alfalah
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.8

Abstract

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur semua kegiatan pada skala internasional. Hukum internasional juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dibuat oleh masyarakat internasional umumnya dimaksudkan untuk tujuan utama, yaitu menyediakan cara bagaimana sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan cara menyelesaikan sengketa di ranah internasional yang dihadapi oleh negara-negara. Ada banyak solusi di sebuah negara untuk menyelesaikan sengketa internasional dan semua itu tergantung pada masing-masing negara dalam penulisan ini ada penyelesaian sengketa secara damai dan dalam penyelesaian sengketa ini juga dapat melalui Mahkamah Internasional. Penelitian ini menggunakan hukum normatif karena mengkaji prinsip-prinsip, konsep hukum, dan menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan tertulis, undang-undang, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian normatif yang mengkaji apa yang ada dalam tulisan, dilihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku.
Kritik Terhadap Implementasi Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis dari Perspektif Hukum Tata Negara Tanjung, Indra Utama; Arminsyah
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.11

Abstract

Penelitian ini menganalisis kritik terhadap implementasi Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia dari perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada dua masalah utama: prosedur legislasi dan partisipasi publik serta dampak Omnibus Law terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Prosedur legislasi yang tidak transparan dan minim partisipasi publik menimbulkan masalah legitimasi hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses legislasi. Selain itu, beberapa ketentuan dalam Omnibus Law memberikan wewenang besar kepada pemerintah untuk mengubah peraturan tanpa proses legislasi yang ketat, serta mengorbankan hak-hak pekerja dan lingkungan, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam proses legislasi, perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan, serta peningkatan partisipasi publik untuk memastikan undang-undang yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara.
HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL Muhammad Hirzi Aldivie; Asmadi Prima Sembiring; Sembiring, Nicolas; Sihotang, Jonatan Natanael; Tanjung, Indra Utama
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.22

Abstract

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Persoalan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan persoalan yang menarikuntuk dibahas Menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas yaitu mengenai bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Penelitian hukum dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliptuti semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua unsur-unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Terdapat dua paham tentang hubungan hukum nasional dengan hukum internasional. Pertama, paham dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Kedua, Paham monisme berpendapat hukum internasional dan hukum nasionalsaling berkaitan satu sama lainnya.
HUKUM ISLAM DAN POLITIK: PENGARUHNYA TERHADAP STRUKTUR SOSIAL DI INDONESIA Tanjung, Indra Utama; yamamah, Ansari
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v8i2.4620

Abstract

Tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana hukum Islam dan politik saling mempengaruhi dalam konteks Indonesia dan tantangan serta konflik yang muncul dalam proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner, yang mencakup metode kualitatif dan kuantitatif. Studi ini menemukan bahwa hubungan antara hukum Islam dan politik di Indonesia adalah kompleks dan saling mempengaruhi. Hukum Islam memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum dan politik di Indonesia, namun politik juga mempengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan dan ditafsirkan. Proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan konflik, termasuk mencari keseimbangan antara hukum Islam dan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, serta bagaimana mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum yang sudah ada tanpa mengganggu stabilitas dan keadilan hukum. Penelitian ini menyarankan pendekatan yang kreatif, inklusif, dan berbasis dialog untuk mengatasi tantangan dan konflik ini.
JABARAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM (Kajian Teoritis Demokrasi Indonesia) Tanjung, Indra Utama; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v8i1.4461

Abstract

Penelitian ini bertujuan Penelitian ini berisi tentang penjabaran Asas-asas hukum islam dalam konteks keindonesiaan yang mudah difahami, pada penelitian ini penulis ingin jabarkan tentang Macam-macam asas hukum islam yang setidaknya tiga asas secara umum beserta contohnya. Dengan pendekatan penelitian Analisis Normatif. Hasil pada penelitian ini adalah bahwa dari berbagaimacam literatur yang penulis kumpulkan dan baca, penulis menemukan asas-asas hukum islam secara garis besar ada tiga. Yakni: Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan kebermanfaatan hukum.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN POTENSI WISATA HUTAN MANGROVE SEBAGAI OBJEK WISATA DI DESA PASAR RAWA KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT Tanjung, Indra Utama; Nurhayati, Siti; Rafianti, Fitri; Sitepu, Andrian Harmon
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.23911

Abstract

Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan yang penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Hutan mangrove di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Namun, untuk mengelola potensi ini secara berkelanjutan dan berkeadilan, perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum perizinan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai regulasi, prosedur, dan pentingnya perizinan dalam pengelolaan wisata hutan mangrove. Melalui metode penyuluhan yang interaktif, diharapkan peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam pengelolaan wisata sehari-hari, mengembangkan sikap yang bertanggung jawab, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan wisata hutan mangrove yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum islam dan Hukum Positif Indra Utama Tanjung; Dhiauddin Tanjung
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4255

Abstract

Abstrak lndonesia adalah Negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sejatinya, Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks. Sehingga selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih, baik melalui upaya legal maupun ilegal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perspektif Pernikahan Beda Agama menurut Undang-undang Hukum Positif dan Hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan normatif, untuk data yang diperoleh berasal dari studi literatur dan data analisanya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, Hukum Islam secara tegas mengatakan bahwa Nikah beda Agama adalah Haram. Namun, kacamata peraturan perundang-undangan terdapat inkonsistensi yuridis antara Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dengan Undang-undang No 23 tahun 2006 Tentang pencatatan Sipil. Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Undang-undang, Hukum islam.
Political and Legal Reconstruction of the Urgency that Forces the Issuance of PERPPU in Indonesia Based on Fair Benefit Values Indra Utama Tanjung; Mhd Syahnan; Akmaluddin Syahputra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5495

Abstract

Legal sovereignty in Indonesia places the 1945 Constitution as the highest norm, which is the basis for other legislation. In the legal hierarchy, PERPPU is an executive product issued based on presidential prerogative in times of urgent and compelling circumstances. This research aims to examine the position of PERPPU, especially PERPPU No. 2 of 2022, in the context of a compelling emergency in accordance with Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution. This study uses quantitative and juridical-normative methods to explore the application of PERPPU in legal practice, taking into account the complexity of social phenomena and normative values, including doururiah in Islamic law. A multidisciplinary approach is applied, involving theories from figures such as Amartya Sen, John Locke, and Montesquieu, as well as the principles of the Rule of Law. Primary and secondary data were analyzed through document studies, semi-structured interviews and field observations. The research results show that PERPPU No. 2 of 2022 concerning Job Creation, which was issued as a response to urgent global economic conditions, fulfills the requirements of compelling urgency as mandated by the 1945 Constitution. However, the publication process raises concerns about subjectivity and potential abuse of power. The DPR's approval of the PERPPU represents a constitutional step in the right direction, but broader involvement of stakeholders and transparency of the process are essential to ensure fairness and compliance with the principles of the rule of law. PERPPU, as an instrument issued in urgent circumstances, must be managed strictly and only used as a last resort. The involvement of the DPR in the approval process is an important democratic control, but it must be carried out efficiently to avoid a legal vacuum. Transparency in the process of determining and evaluating compelling emergencies is critical to maintaining the integrity of the legal system and public trust. This research suggests the need for reform in PERPPU issuance procedures to ensure that each publication is based on objective and urgent needs, by avoiding broad interpretations that could lead to abuse of power.
Co-Authors Adri Sadewa Sirait Adriani, Erin Novi Akmaluddin Syahputra Arminsyah Asmadi Prima Sembiring Aulia Rahman Hakim Hasibuan Ayu Ruth Kristiani Waruwu Br Sitepu, Srywinda astika Chantika Salsabillah Cintya Maharani Dhiauddin Tanjung Dhiauddin Tanjung Elvira Khairunisa Faisar Ananda Arfa Faisar Ananda Arfa, Faisar Ananda Gita Maria Rehulina Sembiring Ira Silistiawati JE Melky Purba Kharisma Preety Queen Cindai Br Panjaitan M Iqbal Irham M Juang Rambe Mhd Syahnan Mhd Wahyu Azis Ermanto Muhammad Hirzi Aldivie Opi Pibi Surbakti Poppy Oktaviona Purba, J.E. Melky Rafianti, Fitri Sembiring, Nicolas Sihotang, Jonatan Natanael Sitepu, Andrian Harmon Siti Annisa Siti Nurhayati Sugeng Wanto T. Riza Zarzani N Tharra Dwi Firanda Tia Miranda Tarigan Tiara Edlis Tiara Yasin Winda Windari Tarigan Wingcun Yamamah, Ansari Zahra Syariani Siregar Zidan Alfalah Zikri Rizky Maulidin