Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.445
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Medan Agama Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Ilmiah Al-Hadi Jurnal Kewarganegaraan Al-Fikru: Jurnal Ilmiah Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) JUDGE: Jurnal Hukum MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal Juris Sinergi International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Jurnal CENDIKIA ISNU ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ) Jurnal Cendikia ISNU SU Journal of Law and Nation
Indra Utama Tanjung
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Tiara Yasin; Indra utama tanjung; Chantika Salsabillah; Cintya Maharani; Tiara Edlis; Zidan Alfalah
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.8

Abstract

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur semua kegiatan pada skala internasional. Hukum internasional juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dibuat oleh masyarakat internasional umumnya dimaksudkan untuk tujuan utama, yaitu menyediakan cara bagaimana sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan cara menyelesaikan sengketa di ranah internasional yang dihadapi oleh negara-negara. Ada banyak solusi di sebuah negara untuk menyelesaikan sengketa internasional dan semua itu tergantung pada masing-masing negara dalam penulisan ini ada penyelesaian sengketa secara damai dan dalam penyelesaian sengketa ini juga dapat melalui Mahkamah Internasional. Penelitian ini menggunakan hukum normatif karena mengkaji prinsip-prinsip, konsep hukum, dan menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan tertulis, undang-undang, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian normatif yang mengkaji apa yang ada dalam tulisan, dilihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku.
Kritik Terhadap Implementasi Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis dari Perspektif Hukum Tata Negara Tanjung, Indra Utama; Arminsyah
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.11

Abstract

Penelitian ini menganalisis kritik terhadap implementasi Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia dari perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada dua masalah utama: prosedur legislasi dan partisipasi publik serta dampak Omnibus Law terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Prosedur legislasi yang tidak transparan dan minim partisipasi publik menimbulkan masalah legitimasi hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses legislasi. Selain itu, beberapa ketentuan dalam Omnibus Law memberikan wewenang besar kepada pemerintah untuk mengubah peraturan tanpa proses legislasi yang ketat, serta mengorbankan hak-hak pekerja dan lingkungan, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam proses legislasi, perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan, serta peningkatan partisipasi publik untuk memastikan undang-undang yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara.
HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL Muhammad Hirzi Aldivie; Asmadi Prima Sembiring; Sembiring, Nicolas; Sihotang, Jonatan Natanael; Tanjung, Indra Utama
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.22

Abstract

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Persoalan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan persoalan yang menarikuntuk dibahas Menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas yaitu mengenai bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Penelitian hukum dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliptuti semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua unsur-unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Terdapat dua paham tentang hubungan hukum nasional dengan hukum internasional. Pertama, paham dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Kedua, Paham monisme berpendapat hukum internasional dan hukum nasionalsaling berkaitan satu sama lainnya.
HUKUM ISLAM DAN POLITIK: PENGARUHNYA TERHADAP STRUKTUR SOSIAL DI INDONESIA Tanjung, Indra Utama; yamamah, Ansari
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v8i2.4620

Abstract

Tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana hukum Islam dan politik saling mempengaruhi dalam konteks Indonesia dan tantangan serta konflik yang muncul dalam proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner, yang mencakup metode kualitatif dan kuantitatif. Studi ini menemukan bahwa hubungan antara hukum Islam dan politik di Indonesia adalah kompleks dan saling mempengaruhi. Hukum Islam memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum dan politik di Indonesia, namun politik juga mempengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan dan ditafsirkan. Proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum dan politik nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan konflik, termasuk mencari keseimbangan antara hukum Islam dan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, serta bagaimana mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum yang sudah ada tanpa mengganggu stabilitas dan keadilan hukum. Penelitian ini menyarankan pendekatan yang kreatif, inklusif, dan berbasis dialog untuk mengatasi tantangan dan konflik ini.
JABARAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM (Kajian Teoritis Demokrasi Indonesia) Tanjung, Indra Utama; Arfa, Faisar Ananda
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v8i1.4461

Abstract

Penelitian ini bertujuan Penelitian ini berisi tentang penjabaran Asas-asas hukum islam dalam konteks keindonesiaan yang mudah difahami, pada penelitian ini penulis ingin jabarkan tentang Macam-macam asas hukum islam yang setidaknya tiga asas secara umum beserta contohnya. Dengan pendekatan penelitian Analisis Normatif. Hasil pada penelitian ini adalah bahwa dari berbagaimacam literatur yang penulis kumpulkan dan baca, penulis menemukan asas-asas hukum islam secara garis besar ada tiga. Yakni: Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan kebermanfaatan hukum.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN POTENSI WISATA HUTAN MANGROVE SEBAGAI OBJEK WISATA DI DESA PASAR RAWA KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT Tanjung, Indra Utama; Nurhayati, Siti; Rafianti, Fitri; Sitepu, Andrian Harmon
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.23911

Abstract

Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan yang penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Hutan mangrove di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Namun, untuk mengelola potensi ini secara berkelanjutan dan berkeadilan, perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum perizinan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai regulasi, prosedur, dan pentingnya perizinan dalam pengelolaan wisata hutan mangrove. Melalui metode penyuluhan yang interaktif, diharapkan peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam pengelolaan wisata sehari-hari, mengembangkan sikap yang bertanggung jawab, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan wisata hutan mangrove yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Political and Legal Reconstruction of the Urgency that Forces the Issuance of PERPPU in Indonesia Based on Fair Benefit Values Indra Utama Tanjung; Mhd Syahnan; Akmaluddin Syahputra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5495

Abstract

Legal sovereignty in Indonesia places the 1945 Constitution as the highest norm, which is the basis for other legislation. In the legal hierarchy, PERPPU is an executive product issued based on presidential prerogative in times of urgent and compelling circumstances. This research aims to examine the position of PERPPU, especially PERPPU No. 2 of 2022, in the context of a compelling emergency in accordance with Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution. This study uses quantitative and juridical-normative methods to explore the application of PERPPU in legal practice, taking into account the complexity of social phenomena and normative values, including doururiah in Islamic law. A multidisciplinary approach is applied, involving theories from figures such as Amartya Sen, John Locke, and Montesquieu, as well as the principles of the Rule of Law. Primary and secondary data were analyzed through document studies, semi-structured interviews and field observations. The research results show that PERPPU No. 2 of 2022 concerning Job Creation, which was issued as a response to urgent global economic conditions, fulfills the requirements of compelling urgency as mandated by the 1945 Constitution. However, the publication process raises concerns about subjectivity and potential abuse of power. The DPR's approval of the PERPPU represents a constitutional step in the right direction, but broader involvement of stakeholders and transparency of the process are essential to ensure fairness and compliance with the principles of the rule of law. PERPPU, as an instrument issued in urgent circumstances, must be managed strictly and only used as a last resort. The involvement of the DPR in the approval process is an important democratic control, but it must be carried out efficiently to avoid a legal vacuum. Transparency in the process of determining and evaluating compelling emergencies is critical to maintaining the integrity of the legal system and public trust. This research suggests the need for reform in PERPPU issuance procedures to ensure that each publication is based on objective and urgent needs, by avoiding broad interpretations that could lead to abuse of power.
DSN-MUI Fatwas and Islamic Retirement Planning: A Maqāṣid al-Sharīʿah Review of Financial Security among Non-Civil Servant Lecturers in Indonesia Ahyani, Hisam; Harahap, Arifuddin Muda; Mustofa; Rahim, Abdul; Tanjung, Indra Utama; Mutmainah, Naeli; Gumel, Salisu
Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Vol. 5 No. 1 (2026): Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review
Publisher : MUI Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64016/parewasaraq.v5i1.78

Abstract

Retirement preparedness among non-civil servant lecturers in Indonesia has emerged as a critical issue due to the absence of comprehensive institutional pension schemes. This study critically examines the role of fatwas issued by the Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) in shaping Islamic retirement financial planning, employing a Maqāṣid al-Sharīʿah framework. It focuses particularly on fatwas related to sharia investment, partnership contracts (muḍārabah and mushārakah), and Islamic capital market practices. Using a qualitative socio-legal approach, this research integrates normative analysis of DSN-MUI fatwas with empirical data from interviews with non-civil servant lecturers across several regions in Indonesia. The findings reveal a normative–practical gap: while DSN-MUI fatwas provide comprehensive ethical and legal guidance for halal financial planning, their application in retirement strategies remains partial and adaptive. Lecturers tend to adopt halal investment, productive assets, and entrepreneurial activities; however, these practices are not always directly grounded in specific fatwa reasoning but are mediated by general Islamic economic ethics. From a maqāṣid perspective, this reflects the realization of ḥifẓ al-māl, yet also indicates limitations in the operationalization of fatwa authority in everyday financial decision-making. This study argues that DSN-MUI fatwas function not only as doctrinal legal products but also as instruments of financial governance whose effectiveness depends on institutional dissemination and socio-economic context. By highlighting the gap between normative fatwa frameworks and lived financial practices, this research contributes to contemporary fatwa discourse, particularly in strengthening the role of fatwa governance in Islamic retirement planning and financial policy development.
ETIKA POLITIK DALAM FIQH SIYASAH: STUDI TENTANG PRINSIP AKHLAK DALAM POLITIK MENURUT PERSPEKTIF FIQH Indra Utama Tanjung; Dhiauddin Tanjung
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 1 No. 4 (2023): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ethics plays an important role in the world of politics, especially in the contemporary political context which is often filled with practices that violate norms and ethics. Fiqh, as a discipline that studies Islamic laws, offers ethical guidance in politics. This research focuses on the application of political ethics in Fiqh in a contemporary political context. The Problem Although Fiqh offers guidance on political ethics, its application in contemporary political contexts often encounters challenges, such as highly competitive political systems and differing interpretations of what is considered ethical. This study uses literature research methods, through critical and systematic analysis of various relevant sources of literature on political ethics in Fiqh. The conclusion of this study is that ethical principles in Fiqh, such as fairness, honesty, consultation (shura), and accountability, can help shape politics that is more just, responsible, and oriented to the public interest. However, applying these principles requires a deep understanding of Fiqh and the contemporary political context, as well as a strong commitment to ethics and justice.
The Role and Legal Responsibilities of Directors and Commissioners in Facing Administrative, Criminal and Civil Risks Indra Utama Tanjung; Vivian Alyssa Chandra; Khania Amanda Salsabila; Ryan Fahri Rangkuti; Aufiya Muhammad Syukri Al Ghiffary
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Cendikia September
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i2.844

Abstract

This article examines the roles and legal responsibilities of directors and commissioners in corporate law, particularly regarding administrative, criminal, and civil risks. Directors, as the managing body, and commissioners, as supervisors, have legal obligations inherent in their strategic functions. In the Indonesian legal system, violations of the principles of prudence and good faith can give rise to personal liability. This study uses a normative juridical approach by analyzing relevant laws and regulations and jurisprudence. The results of the study indicate that there is still a lack of clarity in the application of accountability standards, particularly in distinguishing between corporate and individual management responsibilities. This lack of clarity can create legal uncertainty and risks for company managers. Therefore, this article recommends updating legal norms and strengthening the principles of good corporate governance as preventive measures to clarify the boundaries of responsibility and minimize legal risks for directors and commissioners.
Co-Authors Abdul Rahim Adri Sadewa Sirait Adriani, Erin Novi Akmaluddin Syahputra Arminsyah Arminsyah Asmadi Prima Sembiring Aufiya Muhammad Syukri Al Ghiffary Aulia Rahman Hakim Hasibuan Ayu Ruth Kristiani Waruwu Br Sitepu, Srywinda astika Chantika Salsabillah Chintya Jiliani Cintya Maharani Dhiauddin Tanjung Dhiauddin Tanjung Dhiauddin Tanjung Dinda Suciana Rambe Elvira Khairunisa Faisar Ananda Arfa Faisar Ananda Arfa, Faisar Ananda Gilang Septian Firjatullah Gita Maria Rehulina Sembiring Gumel, Salisu Harahap, Arifuddin Muda Hisam Ahyani Ira Silistiawati JE Melky Purba Khania Amanda Salsabila Kharisma Preety Queen Cindai Br Panjaitan M Iqbal Irham M Juang Rambe Mhd Syahnan Mhd Wahyu Azis Ermanto Muhammad Hirzi Aldivie Mustofa Mustofa Mutmainah, Naeli Opi Pibi Surbakti Poppy Oktaviona Purba, J.E. Melky Rafianti, Fitri Ryan Fahri Rangkuti Sembiring, Nicolas Sihotang, Jonatan Natanael Sitepu, Andrian Harmon Siti Annisa Siti Nurhayati Sugeng Wanto T. Riza Zarzani N Tharra Dwi Firanda Tia Miranda Tarigan Tiara Edlis Tiara Yasin Vivian Alyssa Chandra Winda Windari Tarigan Wingcun Yamamah, Ansari Zahra Syariani Siregar Zidan Alfalah Zikri Rizky Maulidin