Articles
<![CDATA[JURIDICAL ANALYSIS OF NULL AND VOID DECISIONS ACCORDING TO THE PROVISIONS ARTICLE 1335 CIVIL CODE: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM (NULL AND VOID) MENURUT KETENTUAN PASAL 1335 KUHPERDATA ]]>
<![CDATA[Eliadi Hia, Pius]]>;
<![CDATA[Ndruru, Alisama]]>;
<![CDATA[Hidayati, Taufika]]>
<![CDATA[ UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UPMI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55751/ups.v1i01.148
<![CDATA[Konsep batal demi hukum dapat ditinjau dari aspek teoritis maupun dalam praktek penerapan di lapangan diantaranya dalam peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara. Dalam pemahaman umum konsep batal demi hukum sering disalah pahami penerapannya. Secara tinjauan teoritis, kebatalan suatu produk hukum dapat terjadi karena kondisi batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kondisi “dapat dibatalkan” terjadi terjadi dengan syarat kebatalannya dilakukan dengan perbuatan hukum tertentu dan diajukan kepada institusi tertentu yang oleh hukum memang diberikan kewenangan melakukan pembatalan suatu produk hukum. Sedangkan kondisi “batal demi hukum” dipahami seolah-olah tidak memerlukan perbuatan hukum tertentu oleh institusi tertentu karena kebatalannya terjadi secara sendiri karena hukum. Padahal sesungguhnya dalam konteks keadaan batal demi hukum suatu putusan badan peradilan, maka keadaan batal demi hukum adalah suatu keadaan yang sesungguhnya masih membutuhkan suatu perbuatan hukum berupa pengajuan pembatalan kepada suatu badan peradilan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Pembebanan Hak Tanggungan Atas Pembagian Hak Bersama ]]>
<![CDATA[Hidayati, Taufika]]>;
<![CDATA[Erma, Zetria]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16670
<![CDATA[This research examines the legal mechanism of encumbering Mortgage Rights on joint marital property, focusing on procedural and juridical implications. Employing a normative juridical research method, the study comprehensively analyzes legal dynamics related to property rights transfer within inheritance and credit guarantee contexts. The research aims to identify legal and procedural prerequisites for encumbering Mortgage Rights involving joint assets, considering the requirement of consent from all legal heirs. The study concentrates on registration mechanisms at the Land Office and their legal implications for creditor and debtor rights certainty. Research findings reveal the complexity of Mortgage Rights encumbrance, requiring multi-party coordination and consent. The findings emphasize the importance of formal documentation and systematic procedures to prevent potential future legal disputes, especially in asset execution scenarios where debtors fail to meet their obligations. This research provides significant contributions to understanding the legal framework governing asset transfer and rights encumbrance, offering a comprehensive perspective on the juridical complexities within inheritance and credit guarantee systems in Indonesia.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Peran Dan Risiko Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Hidayati, Taufika]]>;
<![CDATA[Ismayani, Ismayani]]>;
<![CDATA[Tanjung, Yulia Tiara]]>;
<![CDATA[Faqrurrowzi, Lendra]]>
<![CDATA[ Journal Liaison Academia and Society Vol 2, No 4 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (781.911 KB)
|
DOI: 10.58939/j-las.v2i4.435
<![CDATA[Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Berbagai kemudahan didapatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia salah satunya kebutuhan akan dana tunai. Pilihan menggunakan pinjaman online (pinjol) melalui platform dengan mengunggah di smartphone merupakan jalan yang dipilih . hanya cukup dengan tanda pengenal dan rekening bank , nasabah langsung mendapatkan dana tunai yang ditranfer ke rekening tujuan. Namun sayangnya masyarakat banyak yang tidak memahami sehingga terjerat dengan pinjaman online yang illegal sehingga nantinya akan menjerat nasabah tersebut menjadi korban atas intimidasi pinjaman online (pinjol) illegal tersebut.Kata kunci : sosialisasi ; peran, resiko ; pinjaman online]]>
<![CDATA[Ceramah Tentang Tinjauan Yuridis Pengunduran Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Akibat Penyebaran Covid-19 Terhadap Masa Jabatan Yang Di Emban Di kantor Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Medan Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Ismayani, Ismayani]]>;
<![CDATA[Hidayati, Taufika]]>
<![CDATA[ Journal Liaison Academia and Society Vol 1, No 1 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (629.888 KB)
|
DOI: 10.58939/j-las.v1i1.191
<![CDATA[Dalam sebuah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, Pemilihan Kepala Daerah serentak merupakan wujud yang paling nyata dari sebuah kesatuan, salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses kesatuan adalah pemilihan Kepala Daerah secara serentak ini. Pemilihan Kepala Daerah secara serentak merupakan bagian mekanisme penyerahan kedaulatan Rakyat. Akan tetapi masih banyak problema yang menjadi dilema di setiap pelaksaan pemilihan, dengamunculnya pemilihan Kepala Daerah serentak yang telah di jadwalkan akan di undur di karenakan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).Adapun permasalahan yang akan dijelaskan pada pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya disaat pengunduran pilkada? 2) Bagaimana kedudukan kepala daerah yang berstatus pelaksanan tugas (PLT) ketika pilkada di undur? Adapun tujuan kegiatan ini adalah: 1) Untuk memberitahukan bagaiamana status masa jabatan kepala daerah dimasa Covid-19. 2) Untuk memberitahukan bagaimana peran KPU menyelenggarakan pilkada serentak pada masa pandemic. 3) Untuk memberitahukan kedudukan kepala daerah yang berstatus pelaksanan tugas (PLT) ketika pilkada di undur; 4) Untuk memberitahukan bagaimana proses perpanjangan masa jabatan kepala daerah.Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara penyampaian ceramah kepada lokasi yang menjadi tempat kegiatan yang dalam hal ini adalah kantor Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Medan Sumatera Utara. Sebagai kesimpulannya Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan demikian diharapkan kepada daerah yang benar-benar representativ. Apresiasi rakyat lebih terakomodasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung itu. Tetapi sistem yang demikian memang masih menimbulkan masalah yakni ketika calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui partai politik. UU No 32 tahun 2004 “ menyebutkan peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.Keyword: Ceramah; Yuridis; Pengunduran Jadwal Pemilihan; Covid-19; Masa Jabatan]]>
<![CDATA[Sosialisasi Tentang Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Desa Pekan Bandar Khalifah ]]>
<![CDATA[Erma, Zetria]]>;
<![CDATA[Pasaribu, Yusuf Hanafi]]>;
<![CDATA[Siregar, Yulkarnaini]]>;
<![CDATA[Hidayati, Taufika]]>;
<![CDATA[Rambe, Saima]]>;
<![CDATA[Dalimunte, Nurul]]>
<![CDATA[ Journal Liaison Academia and Society Vol 3, No 2 (2023): Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58939/j-las.v3i2.569
<![CDATA[Kepala desa adalah pemegang kekuasaan di wilayah tingkat desa yang mempunyai tangung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa termasuk dalam penanggulangan pencemaran lingkungan. Desa Pekan Bandar Khalifah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah salah satu desa di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai yang tingkat pencemaran lingkungannya cukup tinggi. Masyarakat di desa ini belum memahami tentang kewenangan dan tugas kepala desa dalam penanggulangan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan menyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh aparatur desa dan masyarakat berupa modul. Penyuluhan diberikan kepada 15 (lima belas) orang yang terdiri dari kepala desa dan aparatur desa. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan peran kepala desa dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di desa Pekan Bandar Khalifah. Kata Kunci : Sosialisasi, peran, kepala desa, pencemaran, lingkungan]]>
<![CDATA[Pelatihan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Inovatif Bagi Dosen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ]]>
<![CDATA[Tanjung, Yulia Tiara]]>;
<![CDATA[Hidayati, Taufika]]>;
<![CDATA[Rini, Rini]]>;
<![CDATA[Sibuea, Nurhalimah]]>
<![CDATA[ Journal Liaison Academia and Society Vol 2, No 2 (2022): Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (604.077 KB)
|
DOI: 10.58939/j-las.v2i2.273
<![CDATA[Kemampuan guru dalam membuat perangkat pembelajaran masih rendah. Kenyataan ini tidak sejalan dengan harapan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu kualitas pelaksanaan pendidikan di tanah air. Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada Dosen di Universitas Pembinaan Masyarakat terkait desain pembelajaran inovatif. Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Ruang Pertemuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada tanggal 23 Januari – 27 Januari 2022. Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berupa pelatihan pengembangan perangkat embelajaran inovatif bagi guru . Dalam kegiatan ini dibagi dalam bebera tahap, yaitu : 1) tahap persiapan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap evaluasi. Peserta pada pelatihan ini adalah perwakilan guru di setiap Fakultas dengan jumlah 40 orang, Pengabdian masyarakat tentang pelatihan pengembangan perangkat pembeljaran inovatif bagi guru. Pelatihan diawali dengan pengenalan beberapa model pembelajaran sesuai dengan kurikukulum yang berlaku di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan pengembangan perangkatKata Kunci: Pelatihan; Perangkat Pembelajaran; Inovatif; Dosen]]>
<![CDATA[Pewarisan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Antar Negara ]]>
<![CDATA[Hidayati, Taufika]]>;
<![CDATA[Pasaribu, Yusuf Hanafi]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/adliya.v15i2.13494
<![CDATA[The phenomenon of inter-state marriage in Indonesia has an influence on legal actions in it, especially the issue of children born and having dual citizenship after Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship was passed by the Government. This study aims to measure the extent to which children born from these marriages get inheritance rights with underage positions. In addition, what is the legal status based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 5 of 1960 concerning Land regarding the position of land inheritance rights. This study uses an empirical normative method, which combines legal research methods that not only view law as a prescriptive (determining) and applied scientific discipline, but also descriptive (explaining) based on the reality of legal developments in society. The results of this study indicate that children born from inter-state marriages who have dual citizenship and are still minors are entitled to land inheritance rights in the form of property rights provided that the child must choose Indonesian citizenship at the age of 18 (eighteen) years based on the laws and regulations. valid invitation.Fenomena perkawinan antar negara di Indonesia memberi pengaruh dalam perbuatan hukum di dalamnya, terutama persoalan anak yang lahir dan memiliki kewarganegaraan ganda setelah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disahkan oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapatÂkan hak waris dengan kedudukan masih di bawah umur. Selain itu bagaimana status hukumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan terhadap kedudukan hak waris tanah. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu melakukan penggabungan metode penelitian hukum yang tidak hanya memandang hukum sebagai disiplin ilmu yang bersifat preskriftif (menentukan) dan terapan, namun sekaligus bersifat deskriptif (memaparkan) yang didasarkan pada kenyataan perkembangan hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan petunjuk bahwa anak yang dilahirÂkan dari perkawinan antar negara yang berkewarganegaraan ganda dan masih di bawah umur berhak atas hak waris tanah berupa hak milik dengan ketentuan anak tersebut harus memilih kewarganegaraan Indonesia pada saat usianya 18 (delapan belas) tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ]]>
<![CDATA[Land Grant To Adopted Children, A Court Case Study ]]>
<![CDATA[Erma, Zetria]]>;
<![CDATA[Hidayati, Taufika]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 4 (2023): October: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/legal.v12i4.866
<![CDATA[A gift is a free and irrevocable gift from one person to another person regarding movable goods through a Notarial deed or immovable goods under a deed from the Land Deed Official (PPAT) while the grantor is still alive. Gifts can only be made on existing objects, in contrast to inheritance which makes it possible to inherit existing assets, for example insurance coverage money. Even though the rules regarding gifts are clear, problems still often arise where heirs do not agree if the heir's assets are gifted to other people who are not related to the heir, including adopted children. Through descriptive analytical research, the article aims to find out the conditions regarding grants and the maximum share that grant recipients are entitled to get even if they are not heirs such as adopted children]]>
<![CDATA[Identity Fraud In Polygamy, A Review Of Court Decisions ]]>
<![CDATA[Hidayati, Taufika]]>;
<![CDATA[Erma, Zetria]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/legal.v13i1.944
<![CDATA[Marriage is a form of worship because it has a noble purpose to maintain human survival as stated in the Qur'an. It is hoped that a marriage will be carried out forever and without anything being hidden. In Islam, a husband is allowed to have more than one wife (polygamy) as long as he can act fairly and comply with applicable regulations. When you want to remarry, one of the conditions is the wife's consent and permission from the Religious Court. The husband committed the falsification of his identity when he was about to remarry. Through analytical descriptive research, this article aims to understand the terms and conditions of polygamous marriages and for husbands to understand the impact of the law on falsifying identities in marriage. The presence of identity falsification is one of the judge's considerations in handing down a decision to annul a marriage]]>
<![CDATA[Socialization of Application Digital Media for Hybrid Learning ]]>
<![CDATA[Tarigan, Fatin Nadifa]]>;
<![CDATA[Nasution, Alwi Fahruzy]]>;
<![CDATA[Hidayati, Taufika]]>;
<![CDATA[Priono, Joko]]>;
<![CDATA[Siregar, Epi Supriyani]]>
<![CDATA[ Journal of Community Research and Service Vol. 6 No. 1: January 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24114/jcrs.v6i1.32984
<![CDATA[The unstable condition of Covid-19 pandemic caused teachers be innovative in combining both online learning and face to face learning. Nevertheless, the application of digital media during hybrid learning is still a big issue for teachers in SD Adhyaksa, Medan City, North Sumatra Province. In consequence, it is necessary to hold community service by means of socialization of application digital media for hybrid learning. This service aims to socialize and offer training related to the use of online study through Google Classroom and Google Form to teachers and employees at Elementary School. The methods used to carry out this service activity were lecturing method and direct practice. It started from providing material introduction and direct practice of using Google Classroom and Google Form for teachers. With a variety of features it has, Google Classroom can be used to demonstrate or visualize concept of lessons with no face to face needed. From this service activity the teachers who tried Google Classroom and Google Form got good results. They understood how to apply digital media either in online learning or in offline learning. After getting materials and practices for applying digital media, Google Classroom and Google Form, teachers are accustomed to use these online media for hybrid learning.]]>
