Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.023
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PREMISE LAW JURNAL JCRS (Journal of Community Research and Service) ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan JURNAL ILMIAH ADVOKASI LEGAL BRIEF International Journal of Community Service Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Science and Environment All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Journal Liaison Academia and Society Innovative: Journal Of Social Science Research UPMI Proceeding Series Journal
Taufika Hidayati
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
JURIDICAL ANALYSIS OF NULL AND VOID DECISIONS ACCORDING TO THE PROVISIONS ARTICLE 1335 CIVIL CODE: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM (NULL AND VOID) MENURUT KETENTUAN PASAL 1335 KUHPERDATA Eliadi Hia, Pius; Ndruru, Alisama; Hidayati, Taufika
UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55751/ups.v1i01.148

Abstract

Konsep batal demi hukum dapat ditinjau dari aspek teoritis maupun dalam praktek penerapan di lapangan diantaranya dalam peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara. Dalam pemahaman umum konsep batal demi hukum sering disalah pahami penerapannya. Secara tinjauan teoritis, kebatalan suatu produk hukum dapat terjadi karena kondisi batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kondisi “dapat dibatalkan” terjadi terjadi dengan syarat kebatalannya dilakukan dengan perbuatan hukum tertentu dan diajukan kepada institusi tertentu yang oleh hukum memang diberikan kewenangan melakukan pembatalan suatu produk hukum. Sedangkan kondisi “batal demi hukum” dipahami seolah-olah tidak memerlukan perbuatan hukum tertentu oleh institusi tertentu karena kebatalannya terjadi secara sendiri karena hukum. Padahal sesungguhnya dalam konteks keadaan batal demi hukum suatu putusan badan peradilan, maka keadaan batal demi hukum adalah suatu keadaan yang sesungguhnya masih membutuhkan suatu perbuatan hukum berupa pengajuan pembatalan kepada suatu badan peradilan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Kedudukan Hukum Pembebanan Hak Tanggungan Atas Pembagian Hak Bersama Hidayati, Taufika; Erma, Zetria
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16670

Abstract

This research examines the legal mechanism of encumbering Mortgage Rights on joint marital property, focusing on procedural and juridical implications. Employing a normative juridical research method, the study comprehensively analyzes legal dynamics related to property rights transfer within inheritance and credit guarantee contexts. The research aims to identify legal and procedural prerequisites for encumbering Mortgage Rights involving joint assets, considering the requirement of consent from all legal heirs. The study concentrates on registration mechanisms at the Land Office and their legal implications for creditor and debtor rights certainty. Research findings reveal the complexity of Mortgage Rights encumbrance, requiring multi-party coordination and consent. The findings emphasize the importance of formal documentation and systematic procedures to prevent potential future legal disputes, especially in asset execution scenarios where debtors fail to meet their obligations. This research provides significant contributions to understanding the legal framework governing asset transfer and rights encumbrance, offering a comprehensive perspective on the juridical complexities within inheritance and credit guarantee systems in Indonesia.
Sosialisasi Peran Dan Risiko Pinjaman Online Hidayati, Taufika; Ismayani, Ismayani; Tanjung, Yulia Tiara; Faqrurrowzi, Lendra
Journal Liaison Academia and Society Vol 2, No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.911 KB) | DOI: 10.58939/j-las.v2i4.435

Abstract

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Berbagai kemudahan didapatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia salah satunya kebutuhan akan dana tunai. Pilihan menggunakan pinjaman online (pinjol) melalui platform dengan mengunggah di smartphone merupakan jalan yang dipilih . hanya cukup dengan tanda pengenal dan rekening bank , nasabah langsung mendapatkan dana tunai yang ditranfer ke rekening tujuan. Namun sayangnya masyarakat banyak yang tidak memahami sehingga terjerat dengan pinjaman online yang illegal sehingga nantinya akan menjerat nasabah tersebut menjadi korban atas intimidasi pinjaman online (pinjol) illegal tersebut.Kata kunci : sosialisasi ; peran, resiko ; pinjaman online
Ceramah Tentang Tinjauan Yuridis Pengunduran Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Akibat Penyebaran Covid-19 Terhadap Masa Jabatan Yang Di Emban Di kantor Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Medan Sumatera Utara Ismayani, Ismayani; Hidayati, Taufika
Journal Liaison Academia and Society Vol 1, No 1 (2021): Juni
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.888 KB) | DOI: 10.58939/j-las.v1i1.191

Abstract

Dalam sebuah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, Pemilihan Kepala Daerah serentak merupakan wujud yang paling nyata dari sebuah kesatuan, salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses kesatuan adalah pemilihan Kepala Daerah secara serentak ini. Pemilihan Kepala Daerah secara serentak merupakan bagian mekanisme penyerahan kedaulatan Rakyat. Akan tetapi masih banyak problema yang menjadi dilema di setiap pelaksaan pemilihan, dengamunculnya pemilihan Kepala Daerah serentak yang telah di jadwalkan akan di undur di karenakan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).Adapun permasalahan yang akan dijelaskan pada pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya disaat pengunduran pilkada? 2) Bagaimana kedudukan kepala daerah yang berstatus pelaksanan tugas (PLT) ketika pilkada di undur? Adapun tujuan kegiatan ini adalah: 1) Untuk memberitahukan bagaiamana status masa jabatan kepala daerah dimasa Covid-19. 2) Untuk memberitahukan bagaimana peran KPU menyelenggarakan pilkada serentak pada masa pandemic. 3) Untuk memberitahukan kedudukan kepala daerah yang berstatus pelaksanan tugas (PLT) ketika pilkada di undur; 4) Untuk memberitahukan bagaimana proses perpanjangan masa jabatan kepala daerah.Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara penyampaian ceramah kepada lokasi yang menjadi tempat kegiatan yang dalam hal ini adalah kantor Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Medan Sumatera Utara. Sebagai kesimpulannya Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan demikian diharapkan kepada daerah yang benar-benar representativ. Apresiasi rakyat lebih terakomodasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung itu. Tetapi sistem yang demikian memang masih menimbulkan masalah yakni ketika calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui partai politik. UU No 32 tahun 2004 “ menyebutkan peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.Keyword: Ceramah; Yuridis; Pengunduran Jadwal Pemilihan; Covid-19; Masa Jabatan
Sosialisasi Tentang Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Desa Pekan Bandar Khalifah Erma, Zetria; Pasaribu, Yusuf Hanafi; Siregar, Yulkarnaini; Hidayati, Taufika; Rambe, Saima; Dalimunte, Nurul
Journal Liaison Academia and Society Vol 3, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i2.569

Abstract

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan di wilayah tingkat desa yang  mempunyai tangung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa termasuk dalam penanggulangan pencemaran lingkungan. Desa Pekan Bandar Khalifah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah  salah satu desa di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai yang tingkat pencemaran lingkungannya cukup tinggi. Masyarakat di desa ini belum memahami tentang kewenangan dan tugas kepala desa dalam penanggulangan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan menyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh aparatur desa dan masyarakat berupa modul. Penyuluhan diberikan kepada 15 (lima belas) orang yang terdiri dari kepala desa dan aparatur  desa. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan peran kepala desa dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di desa Pekan Bandar Khalifah. Kata Kunci :  Sosialisasi, peran, kepala desa, pencemaran, lingkungan
Pelatihan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Inovatif Bagi Dosen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Tanjung, Yulia Tiara; Hidayati, Taufika; Rini, Rini; Sibuea, Nurhalimah
Journal Liaison Academia and Society Vol 2, No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.077 KB) | DOI: 10.58939/j-las.v2i2.273

Abstract

Kemampuan guru dalam membuat perangkat pembelajaran masih rendah. Kenyataan ini tidak sejalan dengan harapan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu kualitas pelaksanaan pendidikan di tanah air. Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada Dosen di Universitas Pembinaan Masyarakat terkait desain pembelajaran inovatif. Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Ruang Pertemuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada tanggal 23 Januari – 27 Januari 2022. Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berupa pelatihan pengembangan perangkat embelajaran inovatif bagi guru . Dalam kegiatan ini dibagi dalam bebera tahap, yaitu : 1) tahap persiapan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap evaluasi. Peserta pada pelatihan ini adalah perwakilan guru di setiap Fakultas dengan jumlah 40 orang, Pengabdian masyarakat tentang pelatihan pengembangan perangkat pembeljaran inovatif bagi guru. Pelatihan diawali dengan pengenalan beberapa model pembelajaran sesuai dengan kurikukulum yang berlaku di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan pengembangan perangkatKata Kunci: Pelatihan; Perangkat Pembelajaran; Inovatif; Dosen
Legal Analysis of Default in House Building Contract Agreement Hidayati, Taufika; Hayati, Winta
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 5 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v5i2.152

Abstract

Building contracting is an act in which one party gives work to another party as a contractor to complete a building. Obstacles in practice in the field often occur so that there is a discrepancy in the agreement that has been agreed between the parties. To protect the parties, a building contracting agreement is needed so that there is a binding between the two parties. If one party cannot fulfill the performance (default) according to the agreed agreement, then the party who does not receive the performance from the other party can file an objection or even a lawsuit in court if no peace is reached between the parties. A contracting agreement is a reciprocal agreement between rights and obligations, in which there is an agreement between one party, namely the contractor, who binds himself to carry out the work, while the other party who contracts, binds himself to pay a predetermined price. With research that uses a normative legal approach, this study aims to determine the legal consequences of default for contractors in a house building contracting agreement.
Legal Aspects of Seller's Liability in a Sales and Purchase Agreement with an Installment Payment System Hayati, Winta; Hidayati, Taufika
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 5 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v5i2.154

Abstract

System Installment payment system in a sale and purchase agreement has become a common practice in modern trade transactions that require a clear legal basis for the payment of installments. modern trade transactions that require a clear legal basis to protect the rights of the parties. protect the rights of the parties. This research aims to examine the legal aspects of legal aspects of seller liability in a sale and purchase agreement with an installment payment system. installment payment system. This study elaborates on the details of civil law in installment payments, investigates the legal implications for consumers. installment payments, investigates the legal implications for consumers and sellers, and analyzes how the seller's liability can be enforced in the framework of the applicable civil law in Indonesia, particularly when there are default or dispute between the parties. The research uses the method of normative juridical method with a statutory approach and conceptual approach, analyzing various primary and secondary legal sources related to installment payment system. The results of the research show that the seller's liability in the installment payment system has a complex legal basis based on the Civil Code, especially Article 1. complex legal basis based on the Civil Code, especially Articles 1320 and 1338 which emphasize the validity of the agreement. 1338 which emphasize the validity of the agreement and the principle of good faith. LAW Consumer Protection Law strengthens this aspect of seller liability by emphasizing consumers' rights to transparent information and product quality assurance. product quality. In the event of default, the seller may be subject to sanctions in the form of compensation which includes costs, losses, and interest.
Socialization Of Land Dispute Resolution Based On Agreements Between Parties In Serdang Bedagai Regency Siregar, Yulkarnaini; Hanafi Pasaribu, Yusuf; Erma, Zetria; Ismayani, Ismayani; Hidayati, Taufika; Ingan Mahuli, Jenda; Annisa, Widya
International Journal Of Community Service Vol. 5 No. 3 (2025): August 2025 (Indonesia - Rusia - Malaysia)
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v5i3.850

Abstract

Land disputes are a complex problem that frequently occurs in Indonesia, including in Serdang Bedagai Regency. Land, as a strategic resource, is often the object of disputes due to unclear ownership, inheritance that is not properly resolved, land purchases that do not comply with legal procedures, and conflicts between communities and the government or companies in land acquisition. The problem faced by the people of Serdang Bedagai Regency is the lack of understanding of the mechanism for resolving land disputes through inter-party agreements as a more effective and efficient alternative to out-of-court settlement. Many land dispute cases drag on and end in social conflict due to the community's lack of understanding of the procedures and benefits of dispute resolution through agreements. To address this problem, socialization activities were conducted through counseling for the people of Pematang Kuala Village using presentations, group discussions, and interactive question and answer methods. The material presented included types of land disputes, settlement mechanisms through inter-party agreements, and their implementation and challenges. This activity was attended by residents experiencing land disputes, traditional leaders, village officials, and related stakeholders. This program is expected to increase public understanding about peaceful land dispute resolution, reduce the level of land conflict, and increase social harmony in Serdang Bedagai Regency.
Pewarisan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Antar Negara Hidayati, Taufika; Pasaribu, Yusuf Hanafi
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 2 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i2.13494

Abstract

The phenomenon of inter-state marriage in Indonesia has an influence on legal actions in it, especially the issue of children born and having dual citizenship after Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship was passed by the Government. This study aims to measure the extent to which children born from these marriages get inheritance rights with underage positions. In addition, what is the legal status based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 5 of 1960 concerning Land regarding the position of land inheritance rights. This study uses an empirical normative method, which combines legal research methods that not only view law as a prescriptive (determining) and applied scientific discipline, but also descriptive (explaining) based on the reality of legal developments in society. The results of this study indicate that children born from inter-state marriages who have dual citizenship and are still minors are entitled to land inheritance rights in the form of property rights provided that the child must choose Indonesian citizenship at the age of 18 (eighteen) years based on the laws and regulations. valid invitation.Fenomena perkawinan antar negara di Indonesia memberi pengaruh dalam perbuatan hukum di dalamnya, terutama persoalan anak yang lahir dan memiliki kewarganegaraan ganda setelah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disahkan oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat­kan hak waris dengan kedudukan masih di bawah umur. Selain itu bagaimana status hukumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan terhadap kedudukan hak waris tanah. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu melakukan penggabungan metode penelitian hukum yang tidak hanya memandang hukum sebagai disiplin ilmu yang bersifat preskriftif (menentukan) dan terapan, namun sekaligus bersifat deskriptif (memaparkan) yang didasarkan pada kenyataan perkembangan hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan petunjuk bahwa anak yang dilahir­kan dari perkawinan antar negara yang berkewarganegaraan ganda dan masih di bawah umur berhak atas hak waris tanah berupa hak milik dengan ketentuan anak tersebut harus memilih kewarganegaraan Indonesia pada saat usianya 18 (delapan belas) tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Co-Authors Alwi Fahruzy Nasution Annisa, Widya Eliadi Hia, Pius Epi Supriyani Siregar Erma, Zetria Faqrurrowzi, Lendra Fatin Nadifa Tarigan Hayati, Winta Ingan Mahuli, Jenda Ismayani Ismayani Khomaini, Khomaini Lendra Faqrurrowzi Ndruru, Alisama Nurul Dalimunte Pasaribu, Yusuf Hanafi Priono, Joko Puad Tarigan, Syaipul Rambe, Saima RINI RINI Sari Dewi, Ratna Setyo Nugroho, Oktavianto Sibuea, Nurhalimah Tanjung, Yulia Tiara Yulia Tanjung Tiara Yulkarnaini Siregar Yusuf Hanafi Pasaribu Zetria Erma Zetria Erma