Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.814
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Journal Of Management Science (JMAS) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Social Research Jurnal Hukum Sehasen QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Law, Education and Business Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Journal of Education Transportation and Business Jurnal Sostekmas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Public Goods and Public Sector Policy Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Gunardi Lie
Universitas Tarumanagara
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Tanggung Jawab Debitur dalam Pelaksanaan Perdamaian Pascahomologasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025) Michael Kurniawan; Gunardi Lie
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab debitur dalam pelaksanaan perdamaian pascahomologasi berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 712 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. Melalui pendekatan normatif, analisis difokuskan pada pelanggaran kewajiban debitur terhadap kreditur dan syarat pembatalan perdamaian menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Hasil menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian memerlukan bukti pelanggaran substansial terhadap seluruh kreditur, bukan hanya satu pihak. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan debitur dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam sistem kepailitan.
Urgensi Indonesia untuk Meratifikasi Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Axel Randu Sutiono; Gunardi Lie
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3078

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Kontrak-kontrak Jual Beli Barang Internasional dan apa peluang dan tantangan jika meratifikasi peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan mengapa Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi konvensi CISG dan keuntungan serta kekurangan dari meratifikasi. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia sampai sekarang masih memiliki urgensi untuk meratifikasi konvensi CISG untuk menyejahterakan perdagangan internasional.
Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Gunardi Lie; Meiliani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4026

Abstract

Secara substantif, sistem hukum ketenagakerjaan memiliki peran yang krusial dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur relasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, hukum ketenagakerjaan memastikan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja. Perlindungan tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat. Selain itu, aspek penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga menjadi bagian penting dalam kerangka pengaturan tersebut. Dengan adanya pengaturan yang menyeluruh tersebut, diharapkan dapat terwujud hubungan kerja yang lebih adil, proporsional, dan seimbang. Selain itu, keberadaan ketentuan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan sekaligus menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan “metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan serta didukung oleh studi kepustakaan”. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi pekerja dalam berbagai aspek hubungan kerja. Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan diharapkan dapat mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Utilization of Abandoned Land Based on Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 07 of 2021 for Food Estate Rubby Aditya Panglima; Gunardi Lie
Journal of Social Research Vol. 3 No. 1 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v3i1.1642

Abstract

Basic Agrarian Law no. 5 of 1960 stipulates that all land rights must have a social function, by Article 6 which states that land cannot be used solely for personal interests, especially if this is detrimental to society. Land use must be adapted to conditions and rights, providing benefits both for the owner & for the community and state. Abandoned land, including land rights, Management Rights, and land based on a Land Tenure Basis that is not used or cultivated, is the focus of this research. This research aims to explain the relationship between the 1960 Basic Agrarian Law regarding abandoned land and its derivative regulations, especially in the context of the National Food Estate Strategic Program. The research method uses secondary data with a normative juridical approach to synchronize legal provisions with field practice. Social Function is identified as an integral element in Land Rights, and the author believes that abandoned land, such as Cultivation Rights, can be used for the prosperity of the people. However, Minister of Environment and Forestry Regulation no. 07 of 2021 indicates that these social functions have not been fully utilized along with other land uses, creating inconsistencies in the implementation of the policy.  
Analisis Penerapan Sistem Self Assessment Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia Rainer Christian; Gunardi Lie
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v3i1.8359

Abstract

Penerimaan pajak merupakan urat nadi pembiayaan pembangunan nasional Indonesia, yang sejak tahun 1983 dipungut melalui self assessment system untuk memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak. Namun, terdapat kesenjangan tajam antara aturan yang mengidealkan kepatuhan sukarela dengan fakta lapangan yang diwarnai manipulasi pelaporan dan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dinamika, hambatan, serta harmonisasi hukum guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sistem ini belum efektif ditinjau dari asas kepastian hukum dan keadilan. Hiper-regulasi dan rendahnya pemahaman Wajib Pajak memicu distorsi asas fiksi hukum, sehingga mekanisme pelaporan mandiri kerap bergeser kembali menjadi praktik official assessment akibat tingginya tingkat koreksi oleh fiskus. Lebih lanjut, ketiadaan integrasi data pengawasan mencederai asas keadilan horizontal dan vertikal, membiarkan entitas dalam ekonomi bayangan lolos dari kewajiban. Sebagai kesimpulan, self assessment system belum ditopang oleh kesadaran hukum kolektif secara mandiri. Oleh karena itu, disarankan adanya simplifikasi regulasi, percepatan penerapan Core Tax Administration System yang terintegrasi antarlambaga, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam menindak kelalaian administratif
Efektivitas Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional di Era Globalisasi Septyan Sins Danendra; Gunardi Lie
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v3i1.8454

Abstract

Globalisasi telah mendorong peningkatan transaksi bisnis internasional yang melibatkan berbagai negara dengan perbedaan sistem hukum, budaya, dan kepentingan ekonomi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa bisnis antar negara yang memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat dan memberikan kepastian hukum. Arbitrase internasional menjadi salah satu mekanisme paling efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis internasional karena sifatnya yang fleksibel, rahasia, netral, serta menghasilkan putusan yang final dan mengikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arbitrase internasional memiliki posisi kuat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berkat dukungan prinsip party autonomy dan instrument hukum internasional. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh biaya tinggi dan hambatan eksekusi putusan akibat perbedaan penafsiran ketertiban umum di berbagai negara. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguataan regulasi nasional, pembatasan intervensi pengadilan, serta optimalisasi penerapan Konvensi New York 1958 untuk meningkatkan efektivitas arbitrase internasional dalam menghadapi dinamika transaksi bisnis global.
Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat terhadap Kinerja Ekspor Indonesia: Analisis Hukum Kepabeanan dan Perdagangan Internasional Muhammad Haykel; Gunardi Lie
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 4 (2026): July
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i4.1198

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap kinerja ekspor Indonesia serta implikasi yuridisnya terhadap sistem hukum kepabeanan dan perdagangan internasional. Latar belakang penelitian ini berangkat dari menguatnya kecenderungan proteksionisme global yang menjadikan tarif tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat negosiasi dan tekanan dagang. Amerika Serikat sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia memiliki peran penting dalam pembentukan surplus perdagangan nasional, sehingga perubahan kebijakan tarif yang diberlakukannya berpotensi mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia secara signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat berdampak negatif terhadap volume ekspor Indonesia, terutama pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan minyak sawit mentah. Dari perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan terhadap prinsip non-diskriminasi dalam kerangka WTO, khususnya prinsip Most Favoured Nation. Selain itu, kebijakan tersebut juga memunculkan implikasi terhadap regulasi kepabeanan domestik Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan larangan dan pembatasan impor. Oleh karena itu, Indonesia perlu menempuh langkah perlindungan kepentingan nasional melalui penguatan diplomasi perdagangan, optimalisasi perjanjian perdagangan internasional, diversifikasi pasar ekspor, dan penguatan dukungan kebijakan bagi pelaku ekspor
Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Hak Merek dalam Status Lisensi Aktif Ayu Azalia Wardhani; Gunardi Lie
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2025)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v2i2.29

Abstract

In Indonesia, economic development driven by the creative sector has given rise to the need to integrate Intellectual Property Rights (IPR) into the financing system, where trademarks, as one type of IPR, can be used as an object of fiduciary guarantee. However, the existence of an active license contract on a pledged trademark creates a conflict between the property rights of the creditor and the contractual rights of the licensee, which is not expressly regulated in the legislation. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and qualitative analysis of relevant legal provisions. The results of the study indicate that although legally trademark rights can be used as an object of fiduciary guarantee, the execution process becomes complicated when the trademark is bound by an active license contract. The ambiguity in regulating the license status during execution slows down dispute resolution and increases risks for the parties involved. Therefore, clearer regulations regarding licensing arrangements in the context of fiduciary guarantees are urgently needed to improve the effectiveness and fairness of the execution.
Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Dengan Bantuan Artificial Intelligence di Indonesia Elizabeth Tania; Gunardi Lie
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2025)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v2i2.31

Abstract

Limitations on copyright protection can be granted to humans as creators when Artificial Intelligence also plays a role. The research method of this article uses descriptive qualitative research with a document study approach, consisting of legislation, scientific articles, expert legal opinions. The approach used to examine the issue is normative-conceptual in nature, making it more appropriate to analyze through existing documents and written legal sources. The doubts that arise stem from the mismatch regarding who qualifies as a creator under copyright law with the reality that exists. A creator is an individual or a group of individuals who use human intellectual ability and creativity to produce an original work. Ari Juliano Gema developed a 4-Step Test from the provisions of Article 34 of the Copyright Law. Works entirely produced by Artificial Intelligence cannot meet the requirements for copyright protection, as they lack human personal characteristics. Discussions and considerations by the government need to be carried out to formulate new regulations.
Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia Leezza Salsa Salindeho; Gunardi Lie
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2025)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v2i2.34

Abstract

Insider trading is a crime that disrupts the stability of the capital market in Indonesia. This research focuses on evaluating legal protection for investors from insider trading practices under the Capital Market Law (UUPM) and exploring gaps in existing regulations. This research uses a normative-juridical analysis approach by reviewing literature on national legal norms and is also supported by case studies related to insider trading cases. The research findings indicate that although regulations regarding criminal, civil, and administrative sanctions exist, their implementation remains low. This is due to the lack of early detection mechanisms and compensation for victims, resulting in investors facing significant financial losses without adequate civil protection.
Co-Authors Achmad Ricky Dwiandi Adam Adifa Jauza Ulataqiy Aimmatul Khoiroh Akhirudin Alessandro Christian Max Ariawan Gunadi Armando Benyamin Hasibuan Arya Salwa Wardana Axel Randu Sutiono Ayu Azalia Wardhani Belicia Widhyana Yulia Putri Bok Rok Su Brian Jeremy Modami Cindra Shafa Kamiliya Daniel Wibisono Bintoro Delvina Koniardy Deviana Axfelia Devira Andriani Elizabeth Tania Enroy Sution Evelyn Hartono Ezravania Rahmat Febriana Irma Gabriella Agatha Zivameir Setya George Daniel Pangaribuan Graciella Azzura Putri Ananda Gregorius Febrian Wijaya Hagai Gabriel Kristiantan Hasya Ramania Indah Siti Aprilia Juan Benedict Chandra Kevin Halomoan Khaluna Hudzalfah Rahmadani Leezza Salsa Salindeho Lenny Sriwijaya Leonard Tasuno Laiya Matthew Mikha Sebastian Matondang Maurend Benaya Immanuel Susanto Meiliani Metta Valoka Michael Kurniawan Michaela Michaela Michellie Chandra Wijaya Mishael Joshua Moody Rizqy Syailendra Putra Muhammad Faidhil Iman Muhammad Haykel Muhammad Wildan Ichsandi Naisyirah Ramadhani Tuasikal Nathania Apriza Odi Alfazen Harahap Priska Khairunnisa Rachel Christie Rainer Christian Raphaellee Peters Putra Usman Rian Rimba Morenties Richella Andrea Rubby Aditya Panglima Septyan Sins Danendra Sheren Agapena Hosaya Liunda Silvia Cahyadi Suwinto Johan Szyva Silviana Putri Willion Lim Zayyan Syafiqah Aggistri