Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Kebijakan dan Pokok-pokok Kegiatan Pengendalian Penyakit Kanker di Indonesia Hardiman, Dr. Achmad; Wahidin, Mugi; Noviani, Drg Rini
Indonesian Journal of Cancer Vol 1, No 2 (2007): Apr - Jun 2007
Publisher : "Dharmais" Cancer Center Hospital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengendalian penyakit kanker di Indonesia telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah, namun belum berjalan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, dibentuklan Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) yang termasuk di dalamnya Sub Direktorat Penyakit Kanker yang bertugas mengkoodinasikan upaya pengendalian penyakit kanker di Indonesia.Upaya pengendalian penyakit kanker bertujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kanker, memperpanjang umur harapan hidup serta meningkatkan kualitas hidup penderita. Kebijakan yang diambil adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kemitraan & jejaring kerja, pelaksanaan secara terpadu (pencegahan primer, sekunder dan tersier), pengelolaan secara profesional, berkualitas, merata dan terjangkau oleh masyarakat, penguatan penyelenggaraan surveilans faktor risiko dan rigistri penyakit kanker, pelaksanaan secara efektif dan efisien melalu pengawasan yang terus ditingkatkan.Strategi yang dijalankan adalah menggerakkan dan memberdayakan masyarakat, mendorong pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan, pengembangan potensi dan peran serta masyarakat untuk penyebarluasan informasi, mengembangkan kegiatan deteksi dini penyakit kanker yang efektif dan efisien, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, mendorong sistem pembiayaan kesehatan yang terjangkau, meningkatkan penyelenggaraan surveilans faktor risiko dan surveilans penyakit dengan registrasi kanker, dan mendorong dan memfasilitasi pengembangan vaksin pencegahan kanker.Kegiatan pengendalian penyakit kanker dilakukan secara komprehensif dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pokok-pokok kegiatan pengendalian penyakit kanker adalah pencegahan dan penanggulangan faktor risiko kanker, peningkatan imunisasi, penemuan dan tatalaksana penderita, surveilans epidemiologi, dan peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIK).Pengorganisasian dalam upaya pengendalian penyakit kanker dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai unit pelayanan kesehatan. Di tingkat pusat di bentuk Kelompok Penanggulangan Kanker Nasional Terpadu dan yang diikuti dengan pembentukan kelompok kerja (POKJA) pengendalian penyakit kanker di provinsi dan kabupaten/kota. Penanggung jawab di tingkat pusat adalah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkuangan (PPdanPL), di tingkat provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.Kata kunci: Kebijakan, Pengendalian Penyakit Kanker.
Kebijakan dan Pokok-pokok Kegiatan Pengendalian Penyakit Kanker di Indonesia Hardiman, Dr. Achmad; Wahidin, Mugi; Noviani, Drg Rini
Indonesian Journal of Cancer Vol 1, No 2 (2007): Apr - Jun 2007
Publisher : National Cancer Center - Dharmais Cancer Hospital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33371/ijoc.v1i2.9

Abstract

Pengendalian penyakit kanker di Indonesia telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah, namun belum berjalan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, dibentuklan Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) yang termasuk di dalamnya Sub Direktorat Penyakit Kanker yang bertugas mengkoodinasikan upaya pengendalian penyakit kanker di Indonesia.Upaya pengendalian penyakit kanker bertujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kanker, memperpanjang umur harapan hidup serta meningkatkan kualitas hidup penderita. Kebijakan yang diambil adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kemitraan & jejaring kerja, pelaksanaan secara terpadu (pencegahan primer, sekunder dan tersier), pengelolaan secara profesional, berkualitas, merata dan terjangkau oleh masyarakat, penguatan penyelenggaraan surveilans faktor risiko dan rigistri penyakit kanker, pelaksanaan secara efektif dan efisien melalu pengawasan yang terus ditingkatkan.Strategi yang dijalankan adalah menggerakkan dan memberdayakan masyarakat, mendorong pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan, pengembangan potensi dan peran serta masyarakat untuk penyebarluasan informasi, mengembangkan kegiatan deteksi dini penyakit kanker yang efektif dan efisien, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, mendorong sistem pembiayaan kesehatan yang terjangkau, meningkatkan penyelenggaraan surveilans faktor risiko dan surveilans penyakit dengan registrasi kanker, dan mendorong dan memfasilitasi pengembangan vaksin pencegahan kanker.Kegiatan pengendalian penyakit kanker dilakukan secara komprehensif dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pokok-pokok kegiatan pengendalian penyakit kanker adalah pencegahan dan penanggulangan faktor risiko kanker, peningkatan imunisasi, penemuan dan tatalaksana penderita, surveilans epidemiologi, dan peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIK).Pengorganisasian dalam upaya pengendalian penyakit kanker dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai unit pelayanan kesehatan. Di tingkat pusat di bentuk Kelompok Penanggulangan Kanker Nasional Terpadu dan yang diikuti dengan pembentukan kelompok kerja (POKJA) pengendalian penyakit kanker di provinsi dan kabupaten/kota. Penanggung jawab di tingkat pusat adalah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkuangan (PPdanPL), di tingkat provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.Kata kunci: Kebijakan, Pengendalian Penyakit Kanker.
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELELAHAN KERJA PADA TENAGA KESEHATAN LAPANGAN LAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA DOMPET DHUAFA JABODETABEK PADA MASA PANDEMI COVID 19 TAHUN 2021 Bunga, Sari; Anwar, Hendri Amirudin; Situngkir, Decy; Wahidin, Mugi
Health Publica Vol 2, No 01 (2021): Health Publica Jurnal kesehatan Masyarakat
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/hp.v2i01.4097

Abstract

Berdasarkan peningkatan  beban  kerja tenaga kesehatan lapangan Dompet dhuafa yang dianggap dapat meningkatkan potensi kelelahan saat bekerja, terdapat  peningkatan jumlah absensi 6 bulan terakhir yaitu 45% Karyawan tidak masuk kerja karena sakit, dan 18% karyawan tidak masuk kerja karena ijin serta 3% karyawan tidak masuk kerja tanpa kabar dan berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan menggunakan kuesioner FSS kepada 5 orang didapatkan 4 orang diantaranya menderita kelelahan. Dengan demikian peneliti perlu mengetahui apa saja fakor-faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja Pada Tenaga Kesehatan Lapangan Dompet Dhuafa LKC Jabodetabek  Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2021.
FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN TIDAK AMAN PADA PEKERJA MEKANIK PT. X Husna, Isfirohmah Nadiyatul; Wahidin, Mugi; Wekadigunawan, Cri Sajjana Prajna
Health Publica Vol 2, No 02 (2021): Health Publica Jurnal Kesehatan Masyarakat
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/hp.v2i02.4177

Abstract

Kecelakaan kerja di Indonesia berada pada peringkat dua terendah di dunia dalam penerapan K3. Unsafe action merupakan salah satu akar masalah terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh manusia. Tindakan tidak aman dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor personal maupun faktor pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (unsafe action) pada pekerja mekanik PT. X DKI Jakarta Tahun 2020. Desain yang digunakan adalah Cross Sectional dengan besar sampel 36 pekerja (total samping). Data yang dikumpulkan yaitu data primer menggunakan kuesioner. Penelitian ini dilakukan bulan Oktober – Desember 2020. Variabel independen yang diteliti yaitu umur, masa kerja, tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pelatihan K3. Hasil penelitian dari uji statistik Chi-square menunjukkan faktor-faktor yang terdapat hubungan yaitu pengetahuan (p = 0,042) dengan tindakan tidak aman (unsafe action) pada pekerja mekanik di PT. X DKI Jakarta Tahun 2020. Sedangkan faktor-faktor yang tidak terdapat hubungan umur (p = 0,284), masa kerja (p = 0,067), tingkat pendidikan (p = 0,970), dan pelatihan K3 (p = 0,080) dengan tindakan tidak aman (unsafe action) pada pekerja mekanik di PT. X DKI Jakarta Tahun 2020. Disarankan bagi pihak perusahaan untuk memberikan edukasi terkait K3 dan tindakan tidak aman.
Penanggulangan Krisis Kesehatan di Indonesia Tahun 2016 Masdalina Pane; Ina Agustina Isturini; Mugi Wahidin
Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Vol 28 No 3 (2018)
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/mpk.v28i3.115

Abstract

AbstractHealth crisis is an event/series of events that threaten the health of individuals or communities caused by disasters and / or potentially disasters. Researchs on health crisis as scientific source in disaster policy making in Indonesia is still very limited. The description of health crises events of including victims, displacement and damage to health facilities and support for health crisis response in the form of emergency response along with the initial recovery by the Ministry of Health in 2016 were the aims of this study. This study is a qualitative study, using literature review method, reference / electronic information tracking such as through Health Crisis Management Information System, National Disaster Management Agency (BNPB) website, Regional Disaster Management Agency (BPBD), Social Service, Regional Government Police and other related agencies. Secondary data from related units/agencies and the main Ministry of Health units are obtained through focus group discussions (FGDs). The frequency of health crisis events due to the disaster in 2016 was 661 incidents dominated by natural disasters as many as 400 events (60%), while the frequency of non-natural disasters was 237 events (36%) and social disasters 24 events (4%). Most of the health crisis incidents due to the 2016 disaster (97%) were the remaining hydrometeorological disasters, 3% of the most non-natural disasters were outbreaks of food poisoning, transportation accidents, fire, technology failure, industrial accidents and outbreaks of disease. The ratio of refugees due to natural disaster is 693 per event, while social disasters are 225 per incident The ratio of deaths from non-natural disasters is 1.5 times higher than natural disaster. Poisoning has the highest victim ratio of 20 per incident of poisoning. Health facility damage caused by disaster 174 units. The greatest health impacts arising from the health crisis in 2016 was. dominated by natural disasters in the forms of floods, landslides and earthquake disasters. Effective emergency response efforts must involve as many sub-clusters as possible that have special expertise to overcome the impact on disasters. AbstrakKrisis kesehatan merupakan peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana. Penelitian tentang krisis kesehatan sebagai sumber ilmiah dalam pengambilan kebijakan kebencanaan di Indonesia masih sangat terbatas. Deskripsi kejadian krisis kesehatan meliputi korban, pengungsian dan kerusakan fasilitas kesehatan serta penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk tanggap darurat beserta pemulihan awal yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 menjadi tujuan dari kajian ini. Kajian ini merupakan kajian kualitatif, menggunakan metode literature review, penelusuran referensi/informasi elektronik seperti melalui Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan, website Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggungalan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Kepolisian Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya. Data primer dari unit/instansi terkait dan unit utama kementerian kesehatan didapatkan melalui focus group discussion (FGD). Frekuensi kejadian krisis kesehatan akibat bencana pada tahun 2016 sejumlah 661 kejadian, juga didominasi oleh bencana alam sebanyak 400 kejadian (60%), sementara frekuensi bencana non alam 237 kejadian (36%) dan bencana sosial 24 kejadian (4%). Sebagian besar kejadian krisis kesehatan akibat bencana tahun 2016 (97%) merupakan kejadian bencana hidrometeorologi sisanya 3% bencana non alam terbanyak adalah KLB Keracunan makanan, kecelakaan transportasi, kebakaran, gagal teknologi, kecelakaan industri dan KLB Penyakit. Rasio pengungsi akibat bencana alam sebesar 693 per kejadian, sedangkan bencana sosial 225 per kejadian. Rasio kematian akibat bencana non alam 1.5 kali lebih tinggi daripada bencana alam. Keracunan mempunya rasio korban tertinggi sebesar 20 per kejadian keracunan. Kerusakan fasilitas kesehatan akibat bencana 174 unit. Dampak kesehatan terbesar yang timbul akibat kejadian krisis kesehatan di tahun 2016, didominasi oleh bencana alam berupa bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor serta bencana gempa bumi.
Faktor Determinan Hipertensi pada Pedagang Pasar Cibinong, Jawa Barat Mugi Wahidin; Annisa Rizky Aprilia; Dwi Susilo; Sofa Farida
Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Vol 29 No 2 (2019)
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/mpk.v29i2.970

Abstract

Abstract In Indonesia, the prevalence of hypertension has increased quite rapidly and has become a public health problem. Traditional market traders are prone to hypertension because of the high work pressure that often causes physical and mental fatigue. Athough research on hypertension risk factors has been carried out a lot, but research on market traders is still limited. This study was conducted with the aim to determine the proportion of hypertension in Cibinong market traders and the factors that influence it. The study was conducted with a cross sectional design using a quantitative analysis. Bivariate analysis was carried out by Chi Square test and multivariate analysis was performed with Multiple Logistic Regression tests. The study was conducted in November 2017 at Cibinong market, Bogor Regency, West Java. The sample size of 75 people with inclusion criteria had traded for at least 1 month and the exclusion criteria of traders had a history of hypertension and taking antihypertensive drugs. The dependent variable is hypertension while the independent variables are gender, age, type of trade, duration of trading, duration of work, sleep duration, family history of hypertension, smoking history, physical activity, fruit and vegetables consumption, obestity, and central obesity. The results showed that the proportion of hypertension was 30.7%. The factors indicated to be associated with hypertension were central obesity (OR 22.05; 95% CI 1.03-239.9) and gender (OR 9.1; 95% CI 1.06-78.3) after being tested together as other variables (multivariate). Suggestion are given to control hypertension in market traders especially for male traders with central obesity through regular checks and regular treatment. Abstrak Di Indonesia, prevalensi hipertensi meningkat cukup pesat dan menjadi masalah kesehatan masyarakat. Para pedagang pasar tradisional rentan mengalami hipertensi karena tingginya tekanan pekerjaan yang seringkali menyebabkan kelelahan fisik dan juga pikiran. Meskipun penelitian tentang faktor risiko hipertensi sudah banyak dilakukan, tetapi penelitian pada pedagang pasar masih terbatas. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proporsi hipertensi pada pedagang Pasar Cibinong dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan dengan desain cross sectional (potong lintang) menggunakan pendekatan analisis secara kuantitatif. Analisis bivariat dilakukan dengan uji Chi Square dan analisis multivariat dilakukan dengan uji Logistic Regression ganda. Penelitian dilakukan pada November 2017 di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Besar sampel 75 orang dengan kriteria inklusi sudah berdagang minimal satu bulan dan kriteria eksklusi mempunyai riwayat hipertensi dan mengonsumsi obat anti hipertensi. Variabel dependen adalah hipertensi sedangkan variabel independen adalah jenis kelamin, umur, jenis dagangan, lama berdagang, durasi kerja, durasi tidur, riwayat keluarga hipertensi, riwayat merokok, aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, obesitas dan obesitas sentral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian hipertensi sebesar 30,7%. Faktor yang terindikasi berhubungan dengan hipertensi adalah obesitas sentral (OR 22,05; 95% CI 1,03-239,9) dan jenis kelamin (OR 9,1; 95% CI 1,06-78,3) setelah diuji bersama-sama dengan variabel lainnya (multivariat). Saran yang diberikan adalah pengendalian hipertensi pada pedagang pasar khususnya pedagang laki-laki dengan obesitas sentral melalui pemeriksaan berkala dan pengobatan secara teratur.
Evaluasi Surveilans Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) Berbasis Data Kegiatan “Posbindu PTM” Ekowati Rahajeng; Mugi Wahidin
Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Vol 30 No 3 (2020)
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/mpk.v30i3.3569

Abstract

Abstract Since 2013, Directorate of NCD Prevention and Control has conducted web-based NCD risk factors surveillance with the data source from the ‘Posbindu PTM’ activity. Evaluation of the surveillance should be conducted periodically to assess achievement of objectives and target benefits. However, since the surveillance conducted nationally, there has not been a specific evaluation. This article aimed to obtain information about the utilization and problems in implementing NCD risk factors surveillance based on “Posbindu PTM” data. The research method was carried out through a systematic review of articles related to the implementation of NCD risk factor surveillance based on Posbindu PTM data in 2014 to 2020. The articles were searched using a search engine with keywords NCD surveillance, Posbindu PTM, Posbindu surveillance, in June 2020. There were 12 articles that match the keywords and five articles that meet the criteria. The results of the review showed that the data collection instruments of and technical guideline for surveillance of web-based NCD risk factors can be utilized by surveillance officers. The web information system is considered simple, acceptable, has high sensitivity and stability, and is timely. Automatic data collection, processing and analysis greatly facilitate surveillance. The results of the information system analysis are in accordance with the planning requirement. The results of surveillance are useful for outreach / counseling and for student research. The problems in implementing surveillance are the limited number of trained officers, no operational budget, limited population coverage, lack of infrastructure, interference with internet signals and limited peladens. Officers generally have not interpreted the results and disseminate less because of their limited abilities. The web-based PTM risk factor surveillance based on “Posbindu PTM” activity data can be implemented, but not systematically. Increasing the number and capacity of officers, especially in data interpretation improvement of surveillance facility is necessary to increase the benefits and achievement of the goal of prevention and control of PTM/NCD in the community. Abstrak Sejak tahun 2013, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) menyelenggarakan surveilans faktor risiko PTM berbasis web dengan sumber data kegiatan “Posbindu PTM”. Evaluasi surveilans seharusnya dilakukan secara periodik untuk menilai pencapaian tujuan dan manfaat yang ditargetkan. Namun, semenjak surveilans diselenggarakan secara nasional belum dilakukan evaluasi secara khusus. Artikel ini bertujuan memperoleh informasi tentang pemanfaatan dan permasalahan dalam pelaksanaan surveilans faktor risiko PTM bersumber data Posbindu PTM. Metode penelitian dilakukan melalui tinjauan secara sistematik terhadap artikel terkait pelaksanaan surveilans faktor risiko PTM bersumber data Posbindu PTM pada tahun 2014-2020. Pencarian artikel menggunakan mesin pencari dengan kata kunci surveilans PTM, Posbindu PTM, dan surveilans Posbindu pada Juni 2020. Terdapat 12 artikel yang sesuai kata kunci dan lima artikel yang memenuhi kriteria. Hasil tinjauan menunjukkan instrumen pengumpulan data dan petunjuk teknis surveilans faktor risiko PTM berbasis web dapat dimanfaatkan petugas surveilans dengan baik. Sistem informasi web dinilai sederhana, akseptabel, memiliki sensitivitas serta stabilitas tinggi, dan tepat waktu. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara otomatis sangat mempermudah pelaksanaan surveilans. Hasil analisis sistem informasi sudah sesuai kebutuhan perencanaan. Hasil surveilans bermanfaat untuk penyuluhan/ konseling dan untuk penelitian mahasiswa. Permasalahan pelaksanaan surveilans adalah keterbatasan jumlah petugas terlatih, tidak adanya anggaran operasional, keterbatasan cakupan penduduk, kurangnya sarana prasarana, gangguan sinyal internet, dan keterbatasan peladen (server). Petugas umumnya belum menginterpretasikan hasil dan kurang melakukan diseminasi karena keterbatasan kemampuan. Surveilans Faktor Risiko PTM berbasis web bersumber data kegiatan ‘Posbindu PTM’ dapat dilaksanakan, namun belum sistematik. Peningkatan jumlah dan kemampuan petugas, khususnya dalam interpretasi data, peningkatan sarana prasarana surveilans perlu dilakukan untuk meningkatkan manfaat serta pencapaian tujuan pencegahan dan pengendalian PTM di masyarakat.
Determinan Penggunaan Rokok Elektronik pada Remaja di Jakarta Pusat Tahun 2020 Mugi Wahidin; Rini Handayani; Ira Marti Ayu
Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Vol 31 No 4 (2021)
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/mpk.v31i4.4872

Abstract

The use of electronic cigarette becomes a health problem among teenagers. The prevalence of this cigarette smokers in Jakarta is higher than national prevalence. The aim of this study was to identify determinants of usage of electronic cigarette among teenagers in the City of Central Jakarta. This was an observational study using cross sectional study design. The research was conducted in April – October 2020 in Central Jakarta, Jakarta province. The sample of schools was taken by purposive sampling using criteria of representativeness to public and private schools for general and vocational school, with total of 240 respondents from 4 selected schools. Primary data was collected through online questionnaire (google form). Bivariate analysis was performed to identify relationship between independent variables with dependent variable using Chi Square test and multivariate analyses was conducted using Multiple Logistic Regression. Result of the study showed that proportion of electronic cigarette usage was 8.3%, majority temporary users (95%), The users start to use electronic cigarette in age of 14 years (33.3%) with youngest at 8 years. The reasons of using electronic cigarette were influence of friends (44.8%), lifestyle/satisfactory (20.7%), and no nicotine (17.2%). There was significant association of knowledge, attitude, affordability of electronic cigarette prize, influence of friends, and influence of artist/public figure with using electronic cigarette. The most influent determinants of electronic cigarette usage among adolescents were knowledge and affordability of electronic cigarette prize. Abstrak Penggunaan rokok elektronik saat ini menjadi permasalahan kesehatan pada remaja. Prevalensi pengguna rokok elektronik di DKI Jakarta lebih tinggi dari prevalensi nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan penggunaan rokok elektronik pada remaja (siswa SMA/sederajat) di Jakarta Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada April – Oktober 2020 di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan sampel sekolah SMA/sederajat dilakukan secara purposive sampling, berdasarkan kriteria mewakili sekolah negeri dan swasta, SMA Umum, dan SMK, dengan besar sampel 240 responden dari 4 sekolah terpilih. Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner secara online (google form). Analisis bivariat untuk mengetahui hubungan variabel independen dengan penggunaan rokok elektronik menggunakan uji Chi Square dan analisis multivariat menggunakan Uji Logistik Regresi Ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi penggunaan rokok elektronik pada remaja SMA sebesar 8,3%, dengan mayoritas (95%) kadang-kadang dalam menggunakan rokok elektronik. Pengguna sebagian besar mulai menggunakan rokok elektronik pada usia 14 tahun (33,3%), dan paling muda pada usia 8 tahun. Alasan menggunakan rokok elektronik sebagian besar adalah pengaruh teman (44,8%), gaya hidup/kepuasan (20,7%), dan tidak mengandung nikotin (17,2%). Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap, keterjangkauan harga rokok elektronik, pengaruh teman, dan pengaruh artis/public figure dengan penggunaan rokok elektronik. Determinan yang paling berhubungan terhadappenggunaan rokok elektronik pada remaja adalah pengetahuan dan kerterjangkauan harga rokok elektronik.
Kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia Dalam Perdagangan Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN Mugi Wahidin; Syarifah Nuraini; Ady Iswadhy Thomas
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 22 No 2 (2019): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.86 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v22i2.965

Abstract

The ASEAN Economic Community (MEA) is a form of ASEAN economic integration, including the free trade of goods and services in health sector, which one of them is health services facilities. The study aimed to determine the readiness of health service facilities in Indonesia in dealing with free trade in health goods and services within the framework of the ASEAN Economic Community (MEA). This was qualitative study with descriptive analysis. The data used was secondary data from the Ministry of Health, health professionals, health-related associations, research reports and other data sources. The steps of the study were data searches, in-depth interviews and Focus Group Discussion with related parties. The facilities were specialist hospitals, specialistic clinics (medical specialist, dentistry specialist, medical and ambulatory evacuation clinics, specialist nursing clinics), acupuncture service facilities and primary clinics. Readiness was justifi ed by the availability of the health services facilities and supported regulation. The results of the study indicated that health service facilities in Indonesia are quite ready to face the free trade in health-related goods and services, except residential health facility. This study recommended the preparation of related regulation, fulfi llment of health service equipments, providing data of spscialistic clinic, collaboration with Capital investment coordination board (BKPM), promortion and advocacy of foreign investment, acreditation for all health services fasilites, and monitoring and evaluation for health services. Abstrak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan sebuah bentuk integrasi ekonomi ASEAN, termasuk dalam halperdagangan bebas barang jasa di bidang kesehatan, dan salah satunya adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Kajian bertujuan untuk mengetahui kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas barang dan jasa kesehatan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kajian ini adalah kajian kualitatif dengan analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang bersumber dari Kementerian Kesehatan, profesi, asosiasi yang berkaitan, hasil penelitian maupun sumber data lainnya. Langkah kegiatan adalah melakukan penelusuran data, wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) dengan pihak yang berkaitan. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit spesialistik, klinik utama (kedokteran spesialis, kedokteran gigi spesialis, klinik evakuasi medik dan ambulatory, klinik keperawatan spesialis), fasilitas pelayanan akupunktur dan klinik pratama. Kesiapan dilihat dari ketersediaan fasyankes dan peraturan yang mendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia cukup siap dalam menghadapi perdagangan bebas barang dan jasa kesehatan, kecuali fasilitas kesehatan jasa pemukiman. Saran yang diberikan adalah penyiapan regulasi terkait, pemenuhan sarana danprasarana, pendataan klinik utama, kerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, sosialisasi dan advokasi tentang investasi asing, akreditasi seluruh fasyankes, dan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan
Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Difabel di Sukoharjo, Jawa Tengah Aan Kurniawan; Ajeng Kusuma Wardani; Tri Juni Angkasawati; Mugi Wahidin
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 23 No 3 (2020): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/hsr.v23i3.2735

Abstract

Exclusive operations in health services remains a common practice on primary health services in Indonesia, particularly in the First Level Health Facility. This form of services was incapable of covering the need for people with disability (PwD) towards adequate health services. Prerequisite facilities were not available nor accessible for the disabled in need of health treatment. This research was aimed at depicting friendly health services for people with disability at the Puskesmas level. This research looked at several factors, including the need for PwD, assessment of facility provision, evaluating policy support, also support from family and Disabled People Organisation (DPO) to ensure adequate services for PwD. This study is qualitative research with in-depth interviews, observations, and literature reviews, data collection methods. Research sites were three Puskesmas in Sukoharjo, Central Java. The result shows that PwD’s needs on primary health services in Puskesmas include physical accessibility, health worker’s ability to understand them and proper health insurance. DPO in Sukoharjo had actively supported disability rights. DPO and local government had also been working together in the improvement of health services for PwD. However, the three Puskesmas were in the process of improving their supporting facilities. The refurbishment followed building accessibility guidelines from the Ministry of Public Works. This study was a pilot project on inclusive primary health services in Sukoharjo. Abstrak Pola-pola non inklusif masih sering ditemui pada pelayanan kesehatan dasar di Indonesia, khususnya pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Bentuk layanan itu tidak dapat mengakomodir kebutuhan difabel terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Kebutuhan seperti aksesibilitas fisik masih belum tersedia dan dapat diakses oleh difabel yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari gambaran pelayanan kesehatan yang ramah bagi difabel pada tingkat Puskesmas. Penelitian ini melihat pada faktor kebutuhan difabel akan pelayanan kesehatan, mengevaluasi ketersediaan pelayanan kesehatan dan faktor dukungan kebijakan, serta melihat faktor dukungan dari keluarga dan organisasi difabel dalam memastikan kebutuhan difabel akan pelayanan kesehatan yang memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan di tiga Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan penelusuran literatur terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan difabel pada pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas meliputi aksesibilitas fisik, kemampuan petugas dalam memahami dan jaminan kesehatan yang tepat. Organisasi Difabel di Sukoharjo secara aktif mengadvokasi hak difabel kepada pemerintah setempat. Sinergi yang baik terbangun di antara kedua belah pihak dalam meningkatkan pelayanan kesehatan untuk difabel. Sarana dan prasarana penunjang yang lebih aksesibel masih dalam proses peningkatan pada ketiga Puskesmas yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pembangunan tersebut dilakukan dengan mengikuti petunjuk teknis aksesibilitas gedung. Ini merupakan pilot project pembangunan Puskesmas ramah-difabel di Sukoharjo.