Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PADA BADAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Yanur, Murniyati; Alam, Mochamad Doddy Syahirul; Olvionita, Freshy
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v4i2.20596

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Kalimantan Tengah”. Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah,  adanya beberapa lembaga pemerintahan atau badan publik yang masih enggan terbuka atau tidak transparansi dalam memberikan informasi publik yang dimiliki, sehingga membuat adanya kendala bagi publik yang ingin mengakses informasi secara luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi pada Badan Publik, yakni dengan melakukan Monitoring dan evalusi Pada Badan Publik, yang tujuannya untuk memastikan Badan Publik telah mematuhi Undang-undang keterbukaan informasi publik, dan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena keterbukaan informasi publik sangat penting untuk dilaksanakan. Dikarenakan masyarakat dapat mengetahui ataupun mengontrol setiap langkah dan juga kebijakan yang diambil/dilakukan oleh Badan Publik.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskritif kualitatif, penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa dengan adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi berpengaruh besar pada peningkatan transparansi oleh Komisi Informasi pada Badan Publik.
ANALYSIS OF PUBLIC POLICY IN THE COVID-19 ERA IN CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE Erinda Alfiani Fauzi; Murniyati Yanur; Ester Sonya Ulfharitha Lapalu; M. Doddy Syahirul Alam; Dian Iskandar; Wijoko Lestariono; Bismar Harris Satriawan; Mahardiawan Putra
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 6 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v6i2.111

Abstract

Public Policy in the COVID-19 era throughout Indonesia is experiencing changes, as is Central Kalimantan Province. Changes in Public Sector Management in Central Kalimantan occurred based on several regulations issued by the need for handling the COVID-19 virus. This research aims to analyze what policies have been implemented by Central Kalimantan Province in the COVID-19 era. The method used in this research is qualitative with literature study, with the data collection method being through documentation related to documents from magazines, newspapers, journals, etc., or through study books, as well as legal regulations related to research. The results of this research show that COVID cases in Central Kalimantan are increasing, resulting in large-scale social restrictions being implemented at all levels of government. After large-scale restrictions were implemented, public services and information were provided to the public on a limited basis and online by developing government applications and websites. Central Kalimantan Province has taken various measures to address the COVID-19 pandemic, but challenges continue. Efforts made during the pandemic must continue to be increased to maintain the health and welfare of the community and prepare ourselves to face similar situations in the future.
THE ANALYSIS OF CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE APBD POSTURE FOR THE 2021-2023 PERIOD Andi Ilmi Utami Irwan; Murniyati Yanur; Jhon Retei Alfirasandi; Ricky Zulfausan; Yunita Asmawati; Mahmuddin Sirait; Purnama Julia Utami
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 6 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v6i2.112

Abstract

Decentralization empowers local governments to tailor their budgets to meet specific local development needs. However, effective planning transcends mere identification of priorities; it also involves adeptly aligning resources with long-term sustainability. This research delves into the APBD realization report of Central Kalimantan Province for the 2021-2023 period, scrutinizing how the budget is harnessed to advance community welfare in alignment with the region's vision, mission, and developmental objectives. Leveraging a combination of literature review and interviews, this study reveals that the decentralization of budgetary resources by regional governments can significantly enhance community welfare and contribute to regional development. Nevertheless, the linchpin for success lies in bolstering regional government accountability in the utilization of the APBD.
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lahan Gambut Untuk Mencegah Tragedy of The Common di Provinsi Kalimantan Tengah Erinda Alfiani Fauzi; Murniyati Yanur; Andi Ilmi Utami Irwan
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA) Vol. 13 No. 2 (2025): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v13i2.14405

Abstract

Peatlands in Central Kalimantan Province have been used in community life as a place to live and a place to farm so that they can trigger the tragedy of the common. Its use is not monitored and evaluated, and the government has issued several policies to prevent this from happening—the tragedy of the commons peatlands. Monitoring and evaluating policies are the process of monitoring, observing, and assessing the government's implementation. This study uses a qualitative descriptive method. The results of this study show that the government's policies have been very effective in suppressing the tragedy of the common peatlands of Central Kalimantan Province. However, the evaluation results show the need for socialization and policy matching between the centre and regions so that implementation is right on target and follows local wisdom in Central Kalimantan.
Analisis Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya Dalam Menangani Berita Hoax Di Media Sosial Murniyati Yanur; Ricky Zulfauzan; Mahardiawan Putra; Charles Hutapea; Yunus Prajaka Panjika
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.813-824

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa penyebaran berita hoax di media sosial. Untuk mengetahui faktor-faktor dari penyebaran berita hoax, dan strategi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya dalam menangani berita hoax pada media sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Agar dapat memperoleh gambaran menyeluruh dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti, data dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari data primer yang meliputi Diskominfo Kota PalangkaRaya. Sumber data juga diperoleh dari data sekunder seperti arsip-arsip atau bahan pustaka yang dijadikan pendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Diskominfo Kota Palangka Raya menjalankan strategi dengan menggunakan literasi digital dengan mengandalkan media sosial milik Diskominfo, serta melakukan edukasi kemasyarakat baik melalui seminar dan webinar. Diskominfo juga membuat forum khusus untuk layanan aduan masyarakat mengenai seputaran berita hoax yaitu aplikasi span lapor. Faktor penghambat Diskominfo Kota Palangka Raya dalam penanganan berita hoax pada media sosial adalah masih minimnya partisipasi atau tingkat kesadaran dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi anti hoax dan menganggap remeh tentang kegiatan sosialisasi sehingga sering terhambatnya proses penanganan penyebaran berita hoax