Claim Missing Document
Check
Articles

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR: 749/PID.SUS/2023/PN Lbp) Yosua Sitio, Ignasius Obin; Munthe, Riswan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i1.544

Abstract

This study examines the forms of legal protection for victims of domestic violence, which is a long-standing social phenomenon and remains a significant issue in Indonesia, particularly affecting women. The home is not only a place of residence but also serves as the primary protection in the process of individual development. However, internal family conflicts often trigger domestic violence, impacting the physical and psychological conditions of the victims. This research is a normative juridical study using a statutory approach and a case approach. Data collection was conducted through literature review, document study, observation, and interviews. The analysis was carried out qualitatively to draw conclusions aligned with the issues studied. The study focuses on the forms of legal protection available for victims of domestic violence in Indonesia and the effectiveness of institutions in protecting victims in handling domestic violence cases. This research is based on the Lubuk Pakam District Court Decision Number: 749/Pid.sus/2023/PN.lbp. While the decision is considered appropriate, the author argues it is still inadequate due to the absence of definite protection for victims of domestic violence, especially women. The role of institutions in this decision is limited to processing the criminal acts committed by offenders.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: (Studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan Sumatera Utara) Sidabutar, Robby Alexander; Munthe, Riswan
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.562

Abstract

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana adalah dengan mendapatkan restitusi. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, dalam konteks ini yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Berddasarkan latar belakang tersebut, penulis menemukan masalah terkait dengan prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui LPSK, kendala permohonan restitusi dalam penanganan perlindungan anak kepada anak korban melalui Lembaga perlindungan saksi dan korban, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui LPSK,. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif). Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menarik kesimpulan bahwa Prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui lembaga perlindungan saksi dan korban Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran atau jumlah restitusi yang secara khusus di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaa Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.
Legal Certainty of Acquittal Decision (Vrijspraak) Against Perpetrators Of 3 Kg Lpg Gas Adulteration (Case Study of Decision No. 350/Pid.Sus/2022/PN.Mdn) Dwi Dris Juliansyah; Citra Ramadhan; Riswan Munthe
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 6 No. 2 (2025): October
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/injects.v6i2.1399

Abstract

LPG (Liquified Petroleum Gas) subsidies are provided by the government to low-income communities with the aim of making it easily accessible to the public. The act of mixing subsidized LPG is harmful to public interest and causes public concern. This is evident in Medan city, where cases of mixing subsidized 3 Kg LPG cylinders into non-subsidized 12 Kg cylinders occur. The research problem is how the legal certainty of acquittal rulings for perpetrators of 3 Kg LPG mixing is ensured and how judges consider the acquittal of such perpetrators based on the ruling No. 350/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. This type of research is empirical normative juridical research. The data sources use secondary data. Data collection techniques are carried out through literature review and field studies, and data analysis is conducted qualitatively. Based on the results of the discussion, it was found that the legal certainty of acquittal against the perpetrators of LPG 3 Kg adulteration is determined by examining the indicators of criminal punishment for the offenders involved, referring to the evidence found and presented in court, so that the panel of judges is convinced that the perpetrators can be declared legally proven and have indeed committed the criminal act of subsidized LPG adulteration. The judge's consideration regarding the acquittal of the perpetrator of mixing 3 Kg LPG gas based on Decision No. 350/Pid.Sus/2022/PN.Mdn was made by the panel of judges based on the considerations in the first, second, and third alternative charges of the Public Prosecutor, which according to the facts of the trial were not proven in their entirety. Therefore, based on these facts, the defendant must be acquitted of the charges brought by the Public Prosecutor and from all legal claims. Based on the legal facts in the trial, the panel of judges found no evidence that the activity was carried out on the orders of the defendant.
Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian Cahaya; Munthe, Riswan; Sinulingga, Neng Nurcahyati
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v4i3.20814

Abstract

Tingkat pernikahan dini dan perceraian di Kota Medan tepatnya di Kabupaten Deli Serdang telah menjadi isu yang cukup serius. Oleh kareananya dengan adanya pendidikan pranikah dalam perspektif Islam tentunya dapat dijadikan sebagai solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. Adapun pendidikan pranikah merupakan pendidikan yang mempersiapkan calon pengantin baik usia nikah, masa nikah atau usia pranikah untuk memiliki ketahanan dalam bidang spiritual, intelektual, emosional dan sosial dalam membentuk keluarga sakînah mawaddah wa rahmah. Lebih Lanjut Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan menggunakan Participatory Action Research (PAR) dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya penyusunan terkait Langkah-langkah kegiatan dalam pengabdian masyarakat di lokasi tersebut tersusun melalu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, dan 3) evaluasi, dan didukung dengan para mitra yang terlibat dalam kegiatan ini yakni para masyarakat di Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 20 orang. Lebih lanjut Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan para mitra terhadap pendidikan pranikah dan hubungannya dengan pernikahan dinil sehingga hal tersbut dapat dijadikan mereka sebagai solusi untuk meminimalisir terjadinya sek bebas dan kekerasan dalam rumah tangga.
Legal Implementation of E-Ticketing For Minors Who Violate Traffic Regulations in Indonesia Kurniawan, Arief; Munthe, Riswan
International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Vol 7 No 3 (2025)
Publisher : The Islamic Education and Multiculturalism Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47006/ijierm.v7i3.583

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji implementasi hukum terhadap penerapan sistem e-tilang bagi anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur menunjukkan perlunya mekanisme penegakan hukum yang efektif dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas hukum dan perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kerangka hukum yang ada terhadap anak di bawah umur dalam konteks e-tilang serta mengevaluasi tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kualitatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, dokumentasi kasus, dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum lalu lintas terhadap anak di bawah umur, terutama terkait tanggung jawab orang tua, sanksi hukum, dan keadilan prosedural. Penelitian juga menemukan kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan praktik pelaksanaan, yang dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan norma masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya mekanisme hukum yang lebih sensitif terhadap anak dengan mengintegrasikan teknologi, penegakan hukum, dan perlindungan anak. Kata kunci: E-tilang, Hukum Lalu Lintas, Anak di Bawah Umur, Implementasi Hukum, Indonesia, Perlindungan Anak Abstract This study examines the legal implementation of e-ticketing (e-tilang) for minors who violate traffic regulations in Indonesia. The rise in traffic violations committed by underage drivers highlights the need for effective law enforcement mechanisms that balance legal accountability with child protection principles. This research aims to analyze how existing legal frameworks are applied to minors in the context of e-ticketing and to evaluate the challenges faced in its implementation. Using a qualitative legal approach, the study draws on statutory analysis, case documentation, and interviews with law enforcement officials. The findings reveal inconsistencies in the application of traffic laws to minors, particularly regarding parental responsibility, legal sanctions, and procedural justice. The study also identifies gaps between the normative legal framework and practical implementation, influenced by institutional capacity and community norms. These results emphasize the need for a more child-sensitive legal mechanism that integrates technology, law enforcement, and child protection. Keywords: E-ticketing, Traffic Law, Minors, Legal Implementation, Indonesia, Child Protection
The Effectiveness of Medan City Police Strategies in Preventing Child Trafficking of Minors Fernandus; Munthe, Riswan
International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Vol 7 No 3 (2025)
Publisher : The Islamic Education and Multiculturalism Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47006/ijierm.v7i3.586

Abstract

Abstrak Fenomena perdagangan anak di Kota Medan menunjukkan peningkatan signifikan baik dari segi kuantitas maupun modus operandi, yang kini bergeser dari pola individual ke bentuk kelompok terorganisasi berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi kepolisian dalam mencegah perdagangan anak, dengan fokus pada transformasi tren kejahatan, kapasitas institusional, inisiatif pencegahan, kolaborasi masyarakat, serta kerangka kebijakan dan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris, dengan unit analisis pada institusi Kepolisian Kota Medan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen hukum serta laporan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan kasus perdagangan anak yang signifikan, disertai pergeseran modus operandi ke platform digital. Kepolisian telah mengembangkan strategi pencegahan melalui sosialisasi masyarakat dan kerja sama dengan sekolah serta LSM, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan keahlian siber. Studi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi multisektor, dan harmonisasi kebijakan untuk menghadapi perubahan pola kejahatan yang dinamis. Kata Kunci: perdagangan anak, pencegahan, kapasitas institusional, kolaborasi masyarakat, transformasi digital, kebijakan hukum Abstract The phenomenon of child trafficking in Medan City has shown a significant increase in both quantity and modus operandi, shifting from individual patterns to organized, digitally driven networks. This study aims to analyze the effectiveness of police strategies in preventing child trafficking, focusing on crime trend transformations, institutional capacity, preventive initiatives, community collaboration, and legal–policy frameworks. The research employed a qualitative normative–empirical approach, with the Medan City Police as the unit of analysis. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of legal documents and institutional reports. The findings reveal a sharp upward trend in trafficking attempts, accompanied by a shift toward digital recruitment methods. While the police have expanded preventive efforts through community outreach, school programs, and NGO partnerships, these initiatives remain limited by insufficient personnel, funding, and cyber expertise. The study highlights the urgent need to strengthen institutional capacity, enhance multi-sectoral collaboration, and align policy frameworks to effectively address the evolving dynamics of child trafficking. Keywords: child trafficking, prevention, institutional capacity, community collaboration, digital transformation, legal policy
UPAYA PRAPERADILAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENGANDUNG OBSCUUR LIBEL Munthe, Riswan; Pasaribu, Yusuf Hanafi; Hidayani, Sri
Jurnal Yuridis Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v11i1.7087

Abstract

The aim of this research is only to focus on discussing the authority of pre-trial institutions regarding the termination of investigations carried out by the Police regarding criminal acts of document forgery and procedures for whether or not the termination of an investigation (SP3) is valid based on evidence as well as pre-trial applications containing obscuur libel based on decision Number 43/Pid. Pra/2023/PN Mdn. The research method used is normative legal research, which refers to library materials or secondary data. The collection of materials used is literature study based on books, journal articles and field studies by taking court decision data, then the data is analyzed qualitatively. The results of this research found that the pre-trial authority to terminate investigations carried out by the Police regarding criminal acts of forgery of documents, namely pre-trial in accordance with the provisions of Article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code and Article 77 of the Criminal Procedure Code and based on the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 21/PUU-XII/2014 has been given three new pretrial object authority, namely the determination of suspects, search and confiscation. The procedure for whether to stop an investigation (SP3) is valid or not if it refers to the provisions of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, namely stopping the investigation because there is not enough evidence or the incident turns out not to be a criminal act or the investigation is stopped by law. Meanwhile, the pretrial petition containing obscuur libel in decision Number 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, based on the judge's considerations in the posita and petitum of the applicant's pretrial petition, has conflicted with one another, so that the judge's obscuur libel petition contains formal defects.
Analisis Hukum Kejahatan Money Laundering Sebagai Tindak Pidana di Bidang Ekonomi Munthe, Riswan; Pasaribu, Yusuf Hanafi; Hidayani, Sri
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 3 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (994.168 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i3.1529

Abstract

This paper will examine the crime of money laundering as a crime in the economic field. The crime of money laundering is a crime that has its own characteristics from other crimes, because this type of crime is not a single crime but a double crime that has occurred. The purpose of this study will be to discuss the forms of money laundering based on the provisions of laws and regulations and the crime of money laundering is categorized as a crime in the economic field. The method in this study uses normative legal research, where normative research refers to concepts sourced from books, journals and written legislation. Based on the results of the study, it was found that money laundering based on the provisions of the legislation is an active crime and a passive crime, because the form of money laundering is carried out through financial institutions. Meanwhile, the form of money laundering crime is categorized as a crime in the economic field where this economic crime can be carried out in the form of placement, layering and integration.
Pengaruh Teknologi terhadap Kekerasan Seksual di Era Digital: Pendekatan Perlindungan Hukum Perdata, UU ITE dan Ajaran Islam di Desa Bandar Labuhan Agus, Azwir; Munthe, Riswan; Naldi, Anri
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 1 (2026): Abdira
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i1.1250

Abstract

The development of digital technology in rural communities has both positive and negative impacts. One major challenge is the increased risk of digital-based sexual violence, such as the spread of immoral content, online harassment, and child exploitation. The lack of digital literacy and legal understanding among rural communities increases vulnerability to these crimes. Legal protection through civil law, the ITE Law, and the strengthening of Islamic religious values are crucial for preventing and addressing cases of sexual violence in the digital era. Partners in Bandar Labuhan Village face several key challenges: low awareness of the dangers of technology-based sexual violence; and limited public understanding of legal protection, both under civil law and the ITE Law. The Community Service Program (PKM) implementation methods include: Education and Socialization: understanding civil law, the ITE Law, and Islamic teachings through seminars, group discussions, and direct community outreach; ongoing digital literacy and legal education; and strengthening collaboration between the community, religious leaders, and village officials.
The Role of Villages in Implementing Quality General Elections in Indonesia (Poritibi Lama Village Study) Muhammad Yusrizal Adi Syaputra; Riswan Munthe; Anggraeini Atmei Lubis
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5594

Abstract

Village involvement in creating quality elections is the responsibility of the village government through political education of village communities. The 2020 simultaneous elections were held in 270 regions consisting of 9 provinces, 224 regencies and 37 cities throughout Indonesia. Karo Regency is one of 37 regions holding regional head elections. Karo Regency, which has 259 villages, can be seen from the general election statistical data as an area that has a very low level of community participation in elections, meaning that community involvement in exercising their political rights is not significant. The percentage of total community participation in Karo Regency has not yet reached 50 percent. This shows that the level of community participation is not yet good, because it has not been able to approach the political participation target set by the KPU of 77.5 percent. This research will examine the role of the village government in improving the quality of fair and high-quality elections, as well as examine the obstacles of the village government in implementing political education and village community participation in elections. The analytical method in this research uses empirical juridical research. Data comes from primary data. Data collection instruments are observation, documentation studies and interviews, while data analysis uses descriptive analysis. This research produces findings that the village government plays a role as a government institution that has an influence on increasing community participation through community political education, collecting community data for voter data which is submitted to the Regional General Election Commission (KPUD), conducting outreach about elections to the community, providing village security during voting. The second result shows that the village government has not implemented the function of political education for the people well. The factors that hinder the Partibilama Village Government in political education are the lack of human resources in Partibilama Village, financial factors of the village government and cultural factors of the Partibilama Community..