Articles
<![CDATA[PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Polres Mataram): SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTS OF THEFT WITH RESTORATIVE JUSTICE (Case Study Of Mataram Police) ]]>
<![CDATA[LUZIA, LUZIA HOMISA]]>;
<![CDATA[Hidayat, Syamsul]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan metode restorative justice serta hambatan yang dialami kepolisian pada saat penerapan restorative justice di wilayah polresta Mataram. Analisis data dilakukan dengan mengkaji data yang telah diperoleh, selanjutnya diuraikan dalam bentuk narasi, kemudian data-data tersebut dihubungkan dengan teori peraturan perundang-undangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada di penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh bahwa penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Mataram merupakan cara alternatif penyelesaian hukum agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara pelaku dan korban. Namun didalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum polresta Mataram masih ada yang menyimpang dari aturan yang telah di tetapkan,oleh karena itu masih terdapat hambatan dan kendala dalam penyelesaiannya. Sehingga perlu diadakan evaluasi terhadap beberapa oknum yang terkait dan diperlukannya pemahaman lebih dalam lagi tentang restorative justice Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Restorative Justice ABSTRACT This study aims to find out and understand the settlement of criminal cases of theft using the restorative justice method and the obstacles experienced by the police when implementing restorative justice in the Mataram Polresta area. Data analysis was carried out by examining the data that had been obtained, then described in narrative form, then the data was linked to the theory of laws and regulations to obtain answers to the problems in this study. From this research it was found that the application of restorative justice to criminal acts of theft in the Mataram Polresta jurisdiction is an alternative way of legal settlement so that it can be resolved amicably between the perpetrator and the victim. However, in the application of restorative justice to criminal acts of theft in the jurisdiction of the Mataram Police there are still those who deviate from the rules that have been set, therefore there are still obstacles and obstacles in their settlement. So it is necessary to carry out an evaluation of several related persons and the need for a deeper understanding of restorative justice Keywords: Crime, Theft, Restorative Justice]]>
<![CDATA[Studi Criminal Profiling pelaku penganiayaan berat (Studi di rumah tahanan kelas II B Raba Bima) ]]>
<![CDATA[Fadillah, muhamadfadillah]]>;
<![CDATA[Ufran]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study is aimed at analyzing criminal profiling on perpetrators of serious assaults and to gain an understanding of the criminal acts that will occur by employing criminal profiling studies. The study used empirical legal research. The findings showed that using a criminal profiling study, we could find out how the perpetrator of the crime of serious assault in Class II B Detention Center Raba Bima. In forecasting, the perpetrator would use three stages, namely pre-occurrence (Profiling Crime), at the time of the occurrence (Actualization Crime), and the possibility that will occur (Probability Crime), so that the forecasting process will be able to elucidate the possibility and potential of criminal acts that will be committed by the perpetrator of serious assault. Keywords: Criminal Profiling; Forecasting Serious Offenders.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SOPIR TRUK TAMBANG YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi di Kec. Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur) ]]>
<![CDATA[Aryatama, Bagas]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap sopir truk tambang yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan bagaimana upaya satlantas Polres Lombok Timur dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas sopir truk tambang. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Lombok Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris melalui pendekatan sosiologis. Hasil penelitian upaya penegakan hukum adalah dengan upaya represif yaitu memberikan Tindakan langsung kepada pelaku yaitu sopir truk yang melakukan pelanggaran dan upaya menanggulangi yang dilakukan Satlantas polres Lombok Timur adalah dengan memberikan penyuluhan dan himbauan secara langsung dan poster himbauan di pinggir jalan. Kata kunci : Penegakan hukum, Menanggulangi, Pelanggaran Lalu Lintas Truk Tambang. ABSTRACT This research aims to analyze the law enforcement against mining truck drivers who commit traffic violations and an attempt conducted by the East Lombok Police Traffic Unit to traffic violations by mining truck drivers. This research was carried out at the East Lombok Police Station. The method used in this research is empirical research using a sociological approach. The results determined that law enforcement efforts are repressive and preventive actions. The repressive efforts are by direct law action against the truck driver who committed the violation. The preventive efforts are lowering the number of traffic violations by providing direct counseling and appeals and warning posters on the side of the road. Keywords : Law enforcement, mining truck drivers, traffic violations]]>
<![CDATA[OPTIMIZATION OF LATERITE ORE GRINDING PROCESS USING BALL MILL WITH RESPONSE SURFACE METHOD ]]>
<![CDATA[Prameswara, Gyan]]>;
<![CDATA[Tyassena, Flaviana Yohanala Prista]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>;
<![CDATA[Hatimah, Husnul]]>
<![CDATA[ Metalurgi Vol 37, No 3 (2022): Metalurgi Vol. 37 No. 3 Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[National Research and Innovation Agency (BRIN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (788.874 KB)
|
DOI: 10.14203/metalurgi.v37i3.655
<![CDATA[Dependence and interaction between several operating conditions that affect the grinding process using a ball mill such as the number of balls, grinding duration, and rotational speed on particle size at 80% product mass (P80) and mineral liberation have been obtained in this study using a CCD (central composite design) of response surface method (RSM). The grinding process was carried out in a cylindrical ball mill with a diameter and length of 18.6 cm and 21.5 cm, respectively, as well as a steel ball with a diameter of 2.5 cm and a weight of 100 grams/ball. The optimum data for the grinding process was obtained with the smallest response value of P80. It was known that the number of balls and grinding duration have a significant effect on the reduction of the P80 value in the sample. The model that can describe the influence of process variables on the P80 value was obtained with good accuracy. The character of the mineral content of the sample was observed with the X-Ray Diffraction (XRD) pattern and the elemental concentration. Minerals that have a smaller hardness scale are easier to liberate and more exposed. The P80 value of the initial material was 1560.89 µm, while at the optimum condition the P80 grinding process was reduced to 513.29 µm.]]>
<![CDATA[Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.152
<![CDATA[Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (Straafbaarfeit). Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan pokok pemikiran diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dokumenter dari data sekunder yang telah dianalisis. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara konsepsional tentunya sifat melawan hukum seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 hanya menganut ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materiil. Hal tersebut didasarkan Putusan Mahkmah Konstitusi yang telah memutuskan bahwa frasa Penjelasan pasal 2 ayat (1), yaitu “dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana†bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v34i1.185
<![CDATA[Penelitian ini berjudul penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang, masalah yang ingin di kaji adalah bagaimana penerapan hukum sanksi pidana pelaku pasif terhadap tindak pidana pencucian uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan di atas. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang diterima oleh pelaku pasif tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, seorang pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan hukuman penjara ataupun denda.]]>
<![CDATA[Model Pencegahan Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kawasan Wisata Desa ]]>
<![CDATA[Amin, Idi]]>;
<![CDATA[Saipudin, Lalu]]>;
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.441
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganlisis model pencegahan berbasis komunitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kawasan wisata desa dusun lungkak desa ketapang raya kabupaten lombok timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Model pencegahan berbasis komunitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kawasan wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur yaitu bentuk pencegahan melalui pendidikan, pelatihan atau penyuluhan hukum dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, diantaranya BNNP NTB, Dinas Sosial dan Budaya, Kepolisian Resort Lombok Timur dan Karang Taruna. Penguatan peran pemerintah desa dilakukan dengan keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahguna narkotika dalam penetapan kegiatan dan program, kerjasama dengan penegak hukum, dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat sebagai bagian pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, melaporkan tindak pidana narkotika kepada penegak hukum, ditempuh dengan membangun komunikasi dengan penegak hukum yaitu BNNP NTB, Polres Lombok Timur melalui Babinkamtibnas.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Lepas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung ]]>
<![CDATA[Muliani, Rika Ayu]]>;
<![CDATA[Hidayat, Syamsul]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.2513
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung dan pertimbangan hakim Dissenting Opinion yang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Namun, satu hakim mengatakan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum pidana karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN : (STUDI KASUS POLRESTA MATARAM) ]]>
<![CDATA[Achmad Hartadi, Adrian]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2523
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi restorative justice dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram serta untuk mengetahui hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui restorative justice. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pedekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa, implementasi restorative justice dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram dilakukan dengan kesepakatan yang terjadi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni korban dan pelaku tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, kewenangan dari pihak kepolisian dalam menerapkan prinsip ini takni dicantumkan dalam Telegram Kabareskrim Polri No,5 TR/583/VIII/2012 tentang penerapan Restorative Justice dan telah diubah dengan adanya surat edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yakni Surat edaran tentang penerapan Restorative Justice. Terkait hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui restorative justice. Menurut penyidik Sat Reskrim Polresta Mataram ada beberapa faktor hambatan yang terjadi, hambatan yang terjadi pun secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 jenis hambatan, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN VOKASIONAL DAN ATAU KEWIRAUSAHAAN BAGI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA: (Studi Sentra Paramita di Mataram) ]]>
<![CDATA[Warsito, Gita]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2530
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembinaan vokasional dan atau kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan faktor penghambat serta upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan vokasional dan atau kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana Sentra Paramita di Mataram. Jenis penelitian ini adalan jenis peneitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah diukur efektivitas pelaksanaan pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan bagi anak yang menajdi pelaku tindak pidana di Sentra Paramita di Mataram dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto maka dapat ditarik kesimpulan dari 5 faktor tersebut keseluruhannya sudah dapat dikatakan efektif, baik dari faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Adapun faktor penghambat diantaranya sebagai berikut: Untuk faktor penghambat tidak terlalu besar hanya meliputi tidak memiliki LPAS, karena memang untuk wilayah Nusa Tenggara Barat belum memiliki LPAS sendiri sehingga pelaksanaan peradilan masih menggunaan LPKS setempat. Dan faktor kebudayaan terkait stigma negatif dalam masyarakat terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, hal ini sangat lumrah terjadi, hanya saja tidak sampai berdampak yang sangat buruk bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dan upaya mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan melakukan pendekatan ke keluarga anak.]]>
