Claim Missing Document
Check
Articles

Kajian Kriminologi Perang Antar Kampung Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Afran, Afran; Ivan Natsir, Nanda; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.2581

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung serta faktor-faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan perang antar kampung yang dilakukan oleh masyarakat setempat di Polres Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yakni upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan perang antar kampung di wilayah Polres Bima melalui tiga metode, yaitu, pre-emtif, metode preventif, dan metode represif. Sementara faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung yakni tidak adanya keterangan baik dari pelaku maupun korban, dan hadirnya keterangan dan saksi palsu dan, serta kurangnya barang bukti.
Penanggulangan Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Abirama Maolana, Syam; Hamid, Abdul; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3529

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses upaya penanggulangan tindak pidna pengguguran kandungan oleh pihak kepolisian serta apa saja kendala dalam proses penyelidikan terhadap hasus tindak pidana pengguguran kandungan di polresta Mataram. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan mengunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini antara lain : upaya dari kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengguguran kandungan ini mengunakan dua upaya secara preventif dimulai dari melakukan razia lokasi praktik bersalin yang melegalkan aborsi tanpa adanya saran dari dokter ataupun surat rujukan dan tempat pembelian obat penggugur kandungan seperti apotik dan toko obat, yang berada di kota Mataram.Upaya reprensif tindakan awal dari upaya ini dengan cara bekerja sama dengan pihak aparatur pemerintah seperti beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan seperti tidak adanya saksi dalam perkara kemudian barang bukti sudah di hilangkan atau dimusnahkan terlebih dahuku oleh pelaku, sulitnya penetapan tersangaka yang melarikan diri hingga luar kota.
Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Di Mataram Ayu Dhirastri Yattiki, Anak Agung; Wulandari, Laely; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3556

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya hukum dari masyarakat yang berhadapan dengan kasus kejahatan kesusilaan serta apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kesusilaan. Budaya hukum korban yang takut dan pada umumnya lebih banyak bersikap diam terhadap reaksi kejahatan kesusilaan. Adanya budaya hukum masyarakat yang patriarki kemudian menganggap kejahatan kesusilaan merupakan suatu aib. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pada tahap akhir pihak kepolisian, lurah, babinsa serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kota Mataram mengupayakan untuk menempuh proses jalur hukum yang sudah disepakati oleh pihak korban maupun keluarga. Dalam melakukan upaya penegakan hukum pihak kepolisan mendapat beberapa kendala yang mampu teratasi dengan baik.
Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Pendekatan Restorative Justice Raehul Janah; Hidayat, Syamsul; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3645

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat dengan berbagai macam latar belakang kehidupan, adat budaya, karakter, sifat, pemikiran,dan pendirian sering kali memicu adanya konflik, tindak kekerasan, bahkan terjadinya perkara tindak pidana seperti yang terjadi di Dusun Ganjar, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sehingga tersusunlah Skripsi yang berjudul Penyelesaian Konflik Sosial Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat), Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Kasus (Case Approach). Analisis data yang di gunakan adalah kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian Restorative Justice sesuai dengan perkap polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, pasal 12 di sebutkan proses penyidikan dapat di lakukan keadilan restoratif dengan syarat-syarat tertentu, faktor hambatan yg terjadi di Internal Kepolisian kurangnya pemahaman mediator, tidak ada peraturan yg mengatur secara kongkrit, maupun ekternal dari masyarakat itu Sendiri waktu tidak intensif dan poin-poin kesepakatan yang tidak merugiakan korban, sehingga Penyelesaian konflik Sosial melalui Pendekatan Restorative Justice di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat merupakan pemilihan jalan tengah yang sangat efektif sesuai dengan peraturan polri dengan pengembalian ganti rugi dalam bentuk materiil dan pemulihan kembali Setelah dilakukannya mediasi dengan Restorative Justice Walaupun dalam Penyelesaiannya memiliki beberapa hambatan internal dan eksternal namun tidak menjadi kendala Restorative Justice terselesaikan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI Salsabila kiasatina, Olga; Wulandari, Laely; Amin, Idi
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian data pribadi pengguna pinjaman online menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online yang menjadi korban tindak pidana pencurian data pribadi telah diatur dalam UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua, UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 serta bentuk pertanggungjawaban pelaku berupa pidana penjara, denda, dan ganti rugi yang belum komprehensif diatur dalam peraturan tersebut karena belum mengatur mengenai tata cara lanjutan korban dalam mendapatkan ganti rugi.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU: (Studi di Polresta Mataram) dara tri nurhikmayati; Amin, Idi; Taufan, Taufan
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi, memahami hambatan kepolisian, dan integrasi kelembagaan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di Kota Mataram. Jenis penelitian digunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu, dengan upaya  preventif berupa edukasi antara Kepolisian dengan Bank Indonesia dan represif melalui peradilan pidana. Hambatan Polresta Mataram meliputi faktor penegak hukum kurangnya sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki masih standar, serta faktor masyarakat yang masih perlunya kesadaran hukum. Integrasi kelembagaan, kepolisian bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan upaya preventif maupun represif.
PENGARUH KOMPOSISI LIMBAH PREPARASI BATUBARA, CARBOXYMETHYL CELLULOSE (CMC), DAN MINYAK JELANTAH TERHADAP STABILITAS COAL OIL MIXTURE (COM) Ganing, Melani; Amin, Idi; Khatimah, Nurul Khusnul
JURNAL TEKNOLOGI KIMIA MINERAL Vol 4 No 1 (2025): JURNAL TEKNOLOGI KIMIA MINERAL
Publisher : Politeknik ATI Makassaar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61844/jtkm.v4i1.949

Abstract

Limbah preparasi batu bara dan minyak jelantah merupakan limbah yang dapat menimbulkan masalah penyimpanan dan pencemaran di lingkungan. Limbah preparasi batu bara yang terdiri dari partikel batu bara halus, sering kali dianggap tidak bernilai. Sebaliknya, minyak goreng bekas adalah limbah dari penggunaan minyak goreng yang, jika tidak ditangani dengan benar, dapat berkontribusi terhadap polusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan stabilitas campuran komponen COM. Desain penelitian eksperimental laboratorium digunakan dalam pekerjaan ini. Uji laboratorium, khususnya pengujian sampel langsung dan pengamatan, digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian pembuatan COM dilakukan dengan mencampurkan batu bara dengan minyak jelantah dengan variasi komposisi yaitu  Limbah batu bara , minyak jelantah dan, CMC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan zat aditif dan minyak jelantah mempengaruhi stabilitas COM agar tetap terdispersi dengan baik. Stabilitas terbaik dari penelitian ini yaitu sampel dengan limbah batu bara 36%, minyak jelantah 63,1%, CMC 0,9% (E), karena menunjukkan stabilitas dan homogenitas yang optimal dimana nilai densitasnya 1,0434 g/cm³, suhu 29  dan lama nyala apinya selama 239 detik.
PEMANFAATAN LIMBAH KULIT SEMANGKA DAN RAMBUTAN SEBAGAI INHIBITOR KOROSI BAJA Al Adawiyah, Syardah Ugra; Sariwahyuni, Sariwahyuni; Amin, Idi; Junianti, Fitri; Ratnasari, Ratnasari
JURNAL TEKNOLOGI KIMIA MINERAL Vol 4 No 2 (2025): JURNAL TEKNOLOGI KIMIA MINERAL
Publisher : Politeknik ATI Makassaar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61844/jtkm.v4i2.1223

Abstract

Korosi pada logam dapat menimbulkan kerusakan serius pada infrastruktur maupun mesin industri, sehingga berdampak pada kerugian ekonomi. Salah satu upaya yang banyak digunakan untuk menekan laju korosi adalah pemakaian inhibitor. Inhibitor anorganik memang efektif, namun berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif ramah lingkungan berupa inhibitor organik, misalnya yang berasal dari limbah kulit semangka dan kulit rambutan. Kedua bahan ini memiliki kandungan antioksidan yang mampu menghambat proses korosi sehingga berpotensi besar digunakan sebagai inhibitor alami. Penelitian ini bertujuan memanfaatkan limbah kulit semangka dan kulit rambutan sebagai inhibitor korosi serta menganalisis pengaruh variasi komposisi ekstraknya terhadap laju korosi baja. Variasi Komposisi yang digunakan adalah  (100% kulit semngka), (25%:75%), (50%:50%), (75%:25%), (100%: kulit rambutan). Metode gravimetri digunakan  untuk proses ekstraksi maupun pengukuran laju korosi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit semangka dan kulit rambutan mampu menghambat korosi dengan baik. Komposisi 75% kulit rambutan dan 25% kulit semangka (sampel D) memberikan hasil paling optimal, dengan efisiensi inhibisi sebesar 81,84% dan laju korosi terendah sebesar 0,1595 mmpy.
Analisis Putusan Lepas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung Muliani, Rika Ayu; Hidayat, Syamsul; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.2513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung dan pertimbangan hakim Dissenting Opinion yang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Namun, satu hakim mengatakan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum pidana karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN : (STUDI KASUS POLRESTA MATARAM) Achmad Hartadi, Adrian; Wulandari, Laely; Amin, Idi
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2523

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi restorative justice dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram serta untuk mengetahui hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui restorative justice. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pedekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa, implementasi restorative justice dalam kasus penipuan dan penggelapan di Polresta Mataram dilakukan dengan kesepakatan yang terjadi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yakni korban dan pelaku tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, kewenangan dari pihak kepolisian dalam menerapkan prinsip ini takni dicantumkan dalam Telegram Kabareskrim Polri No,5 TR/583/VIII/2012 tentang penerapan Restorative Justice dan telah diubah dengan adanya surat edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yakni Surat edaran tentang penerapan Restorative Justice. Terkait hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui restorative justice. Menurut penyidik Sat Reskrim Polresta Mataram ada beberapa faktor hambatan yang terjadi, hambatan yang terjadi pun secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 jenis hambatan, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.