Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Makassar Syamel, Sitti Sahara; Jusman, Jusman; Mahsyar, Abdul; Rahman, Abd; Mappiwali, Hermawati
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v6i2.37822

Abstract

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Makassar adalah sebuah peraturan yang penting dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di kota tersebut. Peraturan ini mencakup berbagai aspek terkait manajemen sampah, termasuk pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan sampah. Dalam sosialisasi peraturan ini, pemerintah Kota Makassar bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata cara pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan Sosialisasi ini mencakup informasi tentang klasifikasi sampah, jadwal pengumpulan sampah, penggunaan tempat sampah yang sesuai, dan tata cara pembuangan yang aman bagi lingkungan. Selain itu, sosialisasi juga melibatkan peran aktif dari masyarakat, termasuk penghargaan terhadap upaya-upaya mereka dalam mendukung program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, implementasi peraturan ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari masalah sampah di Kota Makassar, seperti pencemaran lingkungan dan potensi kesehatan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011, diharapkan masyarakat akan berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kota, serta mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
ADAPTASI BIROKRASI DI MASA PANDEMI COVID 19 DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK Rijal, Rijal; Jusman, Jusman; Nasrullah, Nasrullah
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 2 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i2.13974

Abstract

Adanya Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak akhir tahun 2020 telah menyadarkan akan pentingnya reformasi birokrasi berbasis teknologi modern saat ini. Kebijakan penjarakan sosial dan penjarakan fisik memberikan kesadaran bahwa sudah saatnya pelayanan publik di Indonesia dialihkan ke penawaran baru, hal ini sejalan dengan konsep tata kelola yang agile dan adaptif. Kedua konsep ini idealnya diterapkan dalam membangun cara kerja baru yang lebih tangkas dalam situasi yang dinamis dan serba cepat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana konsep tersebut diterapkan di Indonesia, khususnya dalam menangani respons pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Hasilnya ditemukan bahwa kebijakan pelayanan publik berbasis teknologi memang telah dilakukan pada instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, sehingga melalui perubahan tersebut akan terjadi paradigma dan cara kerja baru. Namun lahirlah beberapa aturan tertulis yang sangat kontradiktif antara satu instansi dengan instansi lainnya.Kata Kunci : Adaptasi, Birokrasi, Covid-19, Pelayanan Publik
Strategi Relokasi Inovatif: Solusi Pemerintah Kota Untuk Pedagang Kaki Lima Pasar Sentral Makassar Pasca Kebakaran Rahman, Abd.; Jusman, Jusman; Mappiwali, Hermawati
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 5 Nomor 2, Juni 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v5i2.2827

Abstract

The Makassar City Central Market resulted in large losses for street street vendorsa fire occursforcing city governments to formulate effective relocation strategies. This research aims to evaluate innovative relocation strategies implemented as a solution to restore the economic conditions of street vendors after the fire. Through a participatory approach, the city government involves traders in the planning and implementation of relocation, ensuring that their needs and aspirations are met. Meringue with approach consultation and public participation, by providing brother strategic areas, adequate facilities, and den empowerment approach training and business assistance to help traders adapt to the new environment. Building partnerships by strengthening available support, while regular monitoring and evaluation ensures program sustainability. The research results show that this strategy has succeeded in restoring and redeveloping the street vendor economic sector, creating a more stable and sustainable market environment. These findings emphasize the importance of a comprehensive and collaborative approach in dealing with crises, and provide practical guidance for local governments in dealing with similar situations in the future.
STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI DALAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA ZONA INTEGRITAS DI DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR Jusman, Jusman; rijal, rijal; Rahman, Abd.; Leiwakabessy, D. Rudolf; Syamel, Sitti Sahara
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 3 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i3.16854

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kebijakan pengembangan kompetensi pegawai dalam menata sistem manajemen sumber daya manusia yang efektif menjadi prioritas strategis bagi Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan dinamika pelayanan publik dalam mempertahankan zona integritas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dengan cara memahami teori dari berbagai literatur dengan menyusun berbagai rumusan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dilakukan melalui program pelatihan reguler yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan teknis dan nonteknis pegawai, seperti pelatihan aplikasi my sertifikat dan pelatihan lisensi drone dan kepemimpinan. Penilaian kebutuhan pelatihan dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan mencocokkannya dengan kebutuhan organisasi. Strategi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pegawai BPN Kota Makassar yang profesional, produktif, dan responsif, serta mendukung terciptanya sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih modern dan transparan dalam mempertahankan zona integritas. Sehingga disimpulkan bahwa dengan cara ini, Kantor Pertanahan Kota Makassar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih baik dan berkelanjutan dalam mempertahankan zona bebas korupsi dan nepotisme sehingga pelayanan publik lebih meningkat. Kata Kunci : Strategi Kebijakan, Pengembangan Kompetensi, Penataan Manajemen   SDM, Zona Integritas
SOSIALISASI MITIGASI BENCANA BERBASIS PERKOTAAN DI KOTA MAKASSAR (PENDIDIKAN DAN LATIHAN WATER RESCUE DAN MANAJEMEN BENCANA) Jusman, Jusman; Rijal, Rijal; Mappiwali, Hermawati; Rahman, Abd; Syamel, Sitti Sahara; Faisal, Muh.
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v6i1.1279

Abstract

The initiative to socialize urban disaster preparedness in Makassar City involves educational and training programs focused on water rescue and disaster management, with the goal of enhancing the community's readiness to confront various disaster risks, particularly floods, tornadoes, droughts, and fires. To achieve this, the program was executed in partnership with the Makassar City Regional Disaster Management Agency (BPBD), aiming to provide socialization and training for 50 participants, including community members, youth, and students. This endeavor sought to equip the community with essential knowledge and practical skills necessary for emergency response and evacuation in the event of a disaster.Through this socialization effort, the expectation is that the community will develop a deeper understanding of the significance of collaboration in mitigating disasters, thereby becoming more prepared to implement preventive measures against disaster threats within their surroundings. The outcomes of this program indicate an enhancement in the community’s knowledge and skills regarding disaster mitigation, which is a crucial initial step towards fostering greater resilience against disaster risks in urban settings.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KABUPATEN BULUKUMBA Hermawati Mappiwali; Jusman; , Rijal
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i1.4500

Abstract

The implementation of free education policies in improving student achievement provides benefits for improving the quality of education, especially high schools in Bulukumba Regency by increasing student participation in learning motivation supported by teaching staff and good infrastructure. The purpose of this study was to determine the implementation of free education policies in improving student achievement at State Senior High School 1 Bulukumba Regency which is supported by good facilities and infrastructure. This research uses a qualitative descriptive approach focusing on case study analysis using an interactive model. The data collection techniques used were observation, documentation and interviews. The results showed that the implementation of the free education policy in the learning process in improving student achievement in the learning process went well. It can be seen that with this policy, the learning process in improving student achievement and resources, especially teachers, is getting better. On the other hand, the procurement of facilities and infrastructure has not been maximised, this is because the allocation of free education funds in Bulukumba Regency decreases every year so that it has an impact on the learning process and student achievement and the improvement of teacher welfare looks less than optimal, especially the provision of incentives for excess teaching so that it affects student achievement in learning.
Evaluasi Efektivitas Manajemen Modal Kerja dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan Sigalingging, Andy Sahat Maasi; Leiwakabessy, Dominggus Rudolf; Suleman, Sukur; Jusman, Jusman; Rijal, Rijal
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 5 No 1 (2024): Journal Of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v5i1.194

Abstract

Efektivitas manajemen modal kerja memiliki peran kritikal dalam menentukan profitabilitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara manajemen modal kerja dan profitabilitas perusahaan, sambil mengidentifikasi celah dalam literatur yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini. Studi ini dipicu oleh variasi profitabilitas antar perusahaan yang signifikan, meskipun beroperasi di industri yang sama, yang mengindikasikan potensi perbedaan dalam efektivitas manajemen modal kerja mereka. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggabungkan analisis dokumen, wawancara mendalam, dan studi kasus pada sejumlah perusahaan untuk memperoleh insight tentang praktik manajemen modal kerja dan dampaknya terhadap profitabilitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan dengan manajemen modal kerja yang lebih strategis dan efisien cenderung mengalami peningkatan profitabilitas. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengelolaan modal kerja yang optimal dalam mencapai keuntungan finansial yang lebih besar dan menyarankan bahwa peningkatan praktik manajemen modal kerja dapat menjadi kunci untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kesimpulan ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur manajemen keuangan dan menawarkan rekomendasi praktis bagi manajer perusahaan.
Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Polewali Mandar Samar Samar; Nurli Nurlin; Sukriadi Sukriadi; Jusman Jusman
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 3 No 1 (2023): Volume 3 No 1 Tahun 2023
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undagan dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan erat hubungannya dengan pembinaan yang diberikan kepada narapidana di dalam Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Polewali Mandar. Ada tujuh bentuk yang diberikan dalam pelaksanaanya yaitu Pendidikan keagamaan, Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pendidikan kemampuan intelektual, Pendidikan etika, Pendidikan dan pelatihan jasmani dan rohani, Pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat, Pendidikan keterampilan produktif. Belum maksimalnya pemenuhan hak tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu dari aspek normatif dan yuridis, aspek internal dan aspek eksternal, hal ini disebabkan aturan yang ada belum jelas dalam pelaksanaannya disamping itu kurangnya tenaga profesional, keterbatasan dana, dan sarana dan prasarana. Simpulan dari penelitian ini adalah pemenuhan hak anak pidana dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di belum sepenuhnya dapat dilakukan terutama pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan formal, sedangkan hak pelatihan sudah dilaksanakan cukup baik. Tidak terlaksananya pemenuhan hak narapidana anak dikarenakan adanya beberapa kendala yang berasal dari dalam dan luar.
Smart governance: Inovasi Digital Dalam Pengawasan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Di Kota Makassar Nasrullah; Jusman; Rijal
Journal of Indonesian Scholars for Social Research Vol. 5 No. 1 Special Issues (2025): Innovation and Social Transformation for Golden Indonesia 2045
Publisher : Cendekiawan Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini mengkaji penerapan Smart governance dalam pengembangan inovasi digital untuk pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. metode yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan memilih informan menggunakan metode probability sampling. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan informan kunci yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Smart governance berjalan baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Indikator yang dianalisis meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, layanan publik dan sosial, transparansi, serta strategi dan perspektif politik. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan cukup memuaskan, tercermin dari keterlibatan mereka dalam rapat koordinasi dan berbagai kegiatan teknis terkait Smart governance. Dalam hal layanan publik dan sosial, pemerintah telah berhasil menyediakan layanan yang cepat dan mudah diakses, namun masih diperlukan peningkatan dalam integrasi data. Dari aspek transparansi, aplikasi digital yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Makassar telah berkontribusi dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta mendukung evaluasi pengawasan yang berbasis partisipasi masyarakat. Strategi dan perspektif politik dalam penerapan Smart governance berlandaskan pada visi dan misi pemerintah Kota Makassar, dengan tujuan meningkatkan inovasi digital guna menciptakan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel di berbagai sektor organisasi.
Digital governance and public service accountability: Insight from the population and civil registration office in Makassar, Indonesia Nasrullah, Nasrullah; Rijal, Rijal; Jusman, Jusman
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 15, No 1 (2025): (April 2025)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v15i1.17840

Abstract

This research aims to explore the relationship between the applicability of digital governance in improving public service accountability and how data integration is implemented in the application of digital technology at the population and civil registration office of Makassar City. The highlighted issue is how service digitization contributes to transparency, efficiency and integrated public accountability. The research used an explanatory qualitative approach; which consisted of data collection techniques through in-depth interviews, review and analysis of official documents on digital-based service reports and direct observation of digital service platforms. Data analysis was conducted interactively through the stages of data reduction, data presentation, verification and and conclusion. The findings showed that digital governance at the population and civil registration office of Makassar City has improved to adapt to digital technology, thereby increasing effectiveness and public access to services. However, several improvement notes need to be improved, such as; aspects of data sustainability and security still require strengthening at the institutional level, increasing the capacity of human resources, and policy integration between local and national levels. Through comparisons with local research and with best practices at the global level, this research has reconstructed some concepts of e-government and good governance, while highlighting the need for appropriate adaptation to the local context. The contribution of this research consists in identifying and mapping the practical and normative challenges in implementing digital transformation in the public service sector at the local level.