p-Index From 2021 - 2026
8.165
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Social Media Impact on Women's and Children's Rights in Armed Conflicts: Legal Assertions by Third States? Mellisa Towadi; Ana Čović; Mutia Cherawaty Thalib; Lisnawaty W Badu; Noval Sufriyanto Talani
Lex Scientia Law Review Vol. 8 No. 2 (2024): Advancing Justice, Rights, and Governance in a Digital and Decentralized World
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v8i2.13622

Abstract

This article explores how third countries can claim social media information from their citizens as a legal measure to protect and fight for the rights of women and children in armed conflict. The exploration is conducted normatively with a socio-juridical approach and a comparison of state implementation of the law. Implementing law in this approach will involve comprehensive analyses that include understanding legal texts, examining social impacts, and comparing practices across different jurisdictions to draw appropriate conclusions. This research shows that social media can serve as a platform to raise global awareness of human rights violations, provide digital evidence that can be used in international tribunals, and exert diplomatic pressure on states involved in violations. Social media also enables cross-border collaboration between governments, international organisations and NGOs to coordinate legal and advocacy efforts. However, challenges include disinformation, digital security risks, and technology access gaps that can hinder the effective use of social media as a legal tool. Nonetheless, with the right strategies, third countries can utilise social media to strengthen international law enforcement and support the fulfilment of the rights of women and children in conflict zones. In conclusion, despite significant challenges, third countries can claim the use of social media as an effective legal measure in their efforts to support and protect the rights of women and children in situations of armed conflict.
Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo Haikal Pontoh; Lisnawaty W. Badu; Nuvazria Achir
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2026): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v3i1.2963

Abstract

This study aims to analyze the factors hindering the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Public Order in Gorontalo City. The method used is empirical legal research with a descriptive analytical approach, through the collection of primary data in the form of interviews and observations, as well as secondary data from laws and regulations and related literature. The results indicate that the implementation of this regional regulation has not been effective, as indicated by the continued occurrence of various violations in public spaces. The main inhibiting factors include low public legal awareness, weak law enforcement by officials, the community's economic conditions, lack of regulation dissemination, and limited facilities and infrastructure. Therefore, comprehensive and sustainable efforts are needed to improve the effectiveness of regional regulation implementation by strengthening law enforcement, increasing public awareness, and policies that are more responsive to the community's socio-economic conditions.
KEMANDIRIAN EKONOMI; MEMBENTUK MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN BUBARA Julisa Aprilia Kaluku; Lisnawaty W Badu; Janwar Hippy
Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Vol. 3 No. 1 (2025): Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences
Publisher : Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community empowerment through bubara fish cultivation is one of the efforts to empower the village community through the maintenance and development of bubara fish, so that it can give results in improving the economic condition of the community. Therefore, this effort should be carried out with the principles of community-based empowerment and development in improving the economy of the local community. The role of the community is urgently needed as the main actor in all stages of planning, implementation, monitoring and evaluation of activities. However, there is also a need for support and cooperation from other stakeholders such as related agencies of local governments, village governments and the private sector which have greater resources in terms of finance, partnerships, information, knowledge, and technology.
STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA(STUDI KASUS KABUPATEN BUOL) Nurdiana S.M. Jahati; Lisnawaty W. Badu; Apripari Apripari
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/3avvp534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, serta faktor penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Permasalahan utama yang diangkat meliputi faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkotika dan efektivitas upaya Polres Buol dalam mengatasinya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan observasi lapangan, wawancara dengan aparat kepolisian, mantan narapidana, dan pengguna narkotika, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buol meliputi kondisi ekonomi yang sulit, pengaruh lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkotika. Strategi yang diterapkan Polres Buol meliputi pendekatan preventif berupa penyuluhan rutin dan kampanye anti-narkotika, pendekatan represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku, serta pendekatan rehabilitatif dengan menyediakan akses rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna. Namun, kendala utama dalam implementasi strategi ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta keberadaan jaringan perdagangan narkotika yang sulit dilacak. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan terintegrasi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Polres Buol, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan masyarakat. Langkah konkret meliputi pengembangan "kampung bebas narkotika," peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan edukasi berbasis komunitas. Pendekatan berbasis teknologi, seperti sistem pelaporan daring, juga diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan strategi yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buol dapat diminimalkan, sehingga tercipta masyarakat yang sehat, aman, dan produktif.
IMPLIKASI HUKUM KNALPOT RACING DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KENYAMANAN (Studi Kasus di Kabupaten Bone Bolango) Winda Aprianingsih Aguli; Lisnawaty W. Badu; Irlan Puluhulawa
HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences Vol 5 No 01 (2026): HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/hypothesis.v5i01.2358

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Bone Bolango dalam mengatur penggunaan knalpot racing, serta implikasi hukumnya terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Permasalahan penelitian adalah implikasi hukum knalpot racing dalam meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji bagaimana norma hukum (das Sollen) berfungsi dalam realitas sosial (das Sein) di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terkait penggunaan knalpot racing di Bone Bolango menghadapi hambatan yang berasal dari lima faktor dalam sistem hukum, yaitu: ketentuan hukum yang mengandung norma yang ambigu; keterbatasan diskresi penegak hukum karena pertimbangan kemanusiaan dalam menghindari korban jiwa; tidak adanya peralatan pendukung seperti alat pengukur tingkat kebisingan untuk bukti material; rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat; dan normalisasi budaya kebisingan di dalam masyarakat.
Penguatan Kesadaran Hukum Warga Muda terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan UU TPKS: (Studi Pengabdian Masyarakat di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa) Imran, Suwitno Yutye; Lisnawaty W. Badu; Nurvazria Achir; Yahya, Agung Prayuda; Janwar Hippy
FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Februari : FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/fundamentum.v4i1.1882

Abstract

The rapid advancement of information technology has triggered an escalation in Electronic-Based Sexual Violence (KSBE), threatening the safety of young people in cyberspace. The community service activity serving as the focus of this study was conducted in Molowahu Village, Tibawa District, Gorontalo Regency, where such vulnerability was exacerbated by low legal awareness and the limitations of pre-existing regulations—prior to the enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS)—which often led to the secondary victimization (or "double criminalization") of victims. This study aims to analyze the legal reconstruction of KSBE handling under Law No. 12 of 2022 (UU TPKS) and to formulate a doctrinal strategy—implemented in Molowahu Village—to strengthen legal awareness among young people. A normative legal research method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Article 14 of the UU TPKS introduces a juridical re-conceptualization, positioning KSBE as a distinct criminal offense based on the absence of consent, while simultaneously dismantling the moralistic stigma inherent in previous regulations. Implementation in Molowahu Village demonstrates that strengthening legal awareness among young people requires a transformation from mere legal knowledge to the institutionalization of an empathetic legal culture, an understanding of victims' rights to recovery, and proficiency in digital privacy protection literacy—all achieved through active collaboration among academics, university students, village officials, and local customary leaders.
Co-Authors Abas Kaluku Afini Maulana Ahmad Ahmad Ahmad Septian Yahya Alfian Sompie Ana Čović Anis Bajrektarevic Aniza Lakoro Annisa Refi Daenunu Apripari, Apripari Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Azelchie Caroline Balqis, Ainun Agustina Atiqah Bara Firmansyah Dandi Badu Dhevindhra Aditya Djohn Bilondatu Dian Rizqi Oktaria Naway Djamadi, Noval Djamaludin Habi Dwi Intan Lestari Ahmad Farhan Hiola Fathur Rahman Mustabir Fenty U. puluhulawa Haikal Pontoh HR. Nurfaiz Mohamad Inayah Dzulhijjah Asril Indriyanti Mahmud Irlan Puluhulawa Janwar Hippy Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo Lukman Oktavian Kadir Luksiana Lasimpala Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mellisa Towadi Moh. Taufiq Z. Sarson Mohamad Razif Panigoro Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muda, Mahmud Muh. Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa MUHAMMAD SHOLEH Mutia Cherawaty Thalib Ni Wayan Erlianti Nikma Gustiani Hasan Noval Sufriyanto Talani Novendri M Nggilu Nurdiana S.M. Jahati Nurfadhila Apriliani Mohamad Nurmala Unti Nurvazria Achir Nuvazria Achir Pasilia, Trifani Puluhulawa, Sitty Masitha Syeila Rafliansyah Manti Rahmah Y. Mantali, Avelia Rasyid, Rahmat Eka Putra Rismawan M. Pole Rizal Alulu Samuel Samuel Sifat, Ditasya Amalia R. Siti Deawati Lamusu Siti Nurhaliva Gani Sitti Nurhaliza Musa Sri Nanang Meiske Kamba Sri Rizkhika Sri Winda Latif Suwitno Yutye Imran Syakinah Hamid Alamri Syifah Aziza Ismail Thalib, Mastura H. Titik Mokoagow Verawati Ismail Wandika Prasetyo Sidiki Waode Mustika Winda Aprianingsih Aguli Yahya, Agung Prayuda Zamroni Abdussamad Zhakila Salsabila Rizky Imani Pulubuhu Zhakilla Salsabilla Rizky Imani Pulubuhu