Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal Suara Hukum Journal Of Human And Education (JAHE) Indonesian Research Journal on Education Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Medika: Medika Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat Realism: Law Review Disable: Law Review
Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Dentistry Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Hukum Uji Berkala Pada Kendaraan Bermotor Jenis Pick Up Terhadap Terjadinya Kecelakaan Di Kabupaten Lamongan ningtyas, winda; widodo, hananto; tinambunan, hezron sabar rotua
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31152

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 36/PUU-XV/2017 TERKAIT HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Rusdi, Rusmaniah; Widodo, Hananto; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.35677

Abstract

Korupsi merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Di Indonesia sendiri, ada salah satu lembaga independen yang didirikan atas amanat undang-undang untuk melakukan berbagai bentuk tidakan preventif dan represif terhadap semua lembaga negara serta pejabat yang berwenang di Indonesia yang dianggap melakukan tindak pidana korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). KPK mengungkap salah satu kasus di Indonesia yang melibatkan DPR. Miryam S Haryani dimintai keterangannya sebagai saksi atas dugaan korupsi e-KTP kemudian ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi e-KTP yang dianggap memberikan keterangan palsu pada KPK. Atas hal tersebut, rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana pertimbangan Hakim MK (ratio decicendi) terhadap Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Ratio decicendi dari putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK bukan diranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara, KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang. Implikasi atas Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yaitu Rekomendasi yang dikeluarkan DPR untuk KPK merupakan hal yang mubadzir dilakukan. Rekomendasi KPK tersebut menunjukkan bahwa tidak ada yang salah selama ini dengan tugas dan kewenangan KPK yang telah dilakukan, karena isi rekomendasi itu sendiri hanya mempertegas hal-hal seperti tugas dan kewenangan KPK itu sendiri. Jika ada kemungkinan hak angket digulirkan kembali terhadap KPK, sehingga KPK tidak dapat menolak hadir, akan mempengaruhi independensi KPK dalam kewenangan yudisialnya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kata kunci: Hak angket, Putusan, KPK, DPR.
Penegakan Hukum Administrasi Bagi Penghasil Limbah Elektronik Yang Melanggar Ketentuan Terkait Kewajiban Melaksanakan Pengelolaan Limbah Elektronik (E-Waste) Di Kota Surabaya Damayanti, Henny Puspita; Rusdiana, Emmilia; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37565

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun mengatur tentang kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil dan pengolah limbah elektronik. Ketentuan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelanggaran ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil limbah elektronik di Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum administrasi serta kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam menegakkan hukum administrasi bagi penghasil limbah elektronik yang melanggar ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik di Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Informan dalam peneilitian ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Dengan melakukan wawancara serta dokumentasi lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah penegakan hukum administrasi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berjalan dengan semestinya. Pada tahun 2018-2019 ada peningkatan sebesar 16% kegiatan usaha yang diawasi. Terdapat 46 kegiatan usaha yang dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan secara bertahap dari teguran tertulis hingga pembekuan izin. Kendala yang dihadapi yaitu tenaga pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang mengalami keterbatasan jumlah. Selain itu, pada penanganannya terdapat sarana dan fasilitas yang tidak memadai karena di Kota Surabaya belum memiliki tempat pengelolaan limbah B3 tersendiri. Serta kurangnya tingkat ketaatan terhadap hukum dari masyarakat, dalam hal ini yaitu penghasil limbah untuk mematuhi ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik. Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Limbah Elektronik, Pengelolaan Limbah Elektronik.
Pembatalan Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah Terkait Asas Akuntabilitas Melalui Studi Kasus Putusan No.170/G/2018/PTUN.SMG Aqila, Atika Washfa; Widodo, Hananto; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41722

Abstract

Recentralization of Mining Licensing Authority and Its Impact on Local Autonomy in Indonesia Tinambunan, Hezron Sabar Rotua; Istislam; Hadiyantina, Shinta; Kusumaningrum, Adi; Tajudin, Amalina Ahmad
Jurnal Suara Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v7n2.p520-539

Abstract

The principle of decentralization is a constitutional mandate that grants authority to regional governments to administer governance and manage natural resources within their respective jurisdictions. This principle emerged as a corrective measure to the centralized governance model of the New Order regime, which had resulted in significant disparities in welfare between the central government and the regions. Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining initially reinforced this decentralization by delegating the authority to issue Mining Business Permits (IUP) to local governments, thereby contributing to the enhancement of local community welfare in resource-rich regions. However, the enactment of Law Number 3 of 2020, which amended Law Number 4 of 2009, reversed this decentralization by reassigning such authority to the central government. This legislative shift represents a constitutional anomaly, contradicting the decentralization spirit embedded within the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study employs normative legal research methods using statutory and conceptual approaches to examine the division of authority between the central and regional governments in managing the mineral and coal mining sector. The findings reveal that the recentralization of IUP authority not only undermines regional autonomy but also adversely affects the development of resource-producing regions and hampers the realization of social justice as envisioned in the framework of a welfare state.
The Principle of Utmost Good Faith in Insurance Following the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 83/PUU-XXII/2024 Evi; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua; Jalianery, Joanita
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6940

Abstract

The principle of utmost good faith is the primary foundation of insurance contracts, requiring transparency between the insurer and the insured. This principle ensures contractual fairness by requiring both parties not to conceal material facts that could affect the validity of the contract. The Constitutional Court of the Republic of Indonesia Decision Number 83/PUU-XXII/2024 introduces a new dimension to the application of this principle, particularly regarding the protection of the insured's constitutional rights and the strengthening of insurance companies' transparency obligations. This article aims to analyze the implications of the Constitutional Court's decision on the practice of implementing the principle of utmost good faith, both from a doctrinal and normative perspective. The research method used is normative legal research with a statutory and case-based approach. The results of the study indicate that the Constitutional Court's decision emphasizes the urgency of the principle of utmost good faith as a legal protection mechanism that balances the interests of insurance companies and the rights of the insured.
Reformasi Hukum di Era Digital:: Tantangan dan Peluang di Indonesia Syarifuddin, Syarifuddin; Din, Teresia; Andriani, Tri; Vanchapo, Antonius Rino; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua; Sawlani, Dhiraj Kelly
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 4 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i4.1685

Abstract

Reformasi hukum di era digital merupakan langkah strategis dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi yang pesat di Indonesia. Era digital menghadirkan tantangan kompleks, seperti keamanan data, perlindungan privasi, regulasi e-commerce, dan pengelolaan informasi digital, yang menuntut adaptasi kerangka hukum yang responsif dan inklusif. Studi ini menganalisis tantangan utama yang dihadapi oleh sistem hukum di Indonesia dalam merespons revolusi digital, termasuk keterbatasan regulasi yang ada, minimnya kesadaran hukum masyarakat, dan kesenjangan infrastruktur teknologi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peluang yang ditawarkan era digital, seperti penguatan efisiensi administrasi hukum melalui teknologi, penyediaan layanan hukum berbasis digital, dan peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji literatur terkait, peraturan perundang-undangan, serta kasus-kasus hukum digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum yang efektif di era digital memerlukan pembaruan regulasi yang komprehensif, penguatan kapasitas institusi hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Temuan ini memberikan rekomendasi strategis untuk mewujudkan ekosistem hukum yang adaptif dan berkeadilan dalam era digital.
PELATIHAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI PEMILIK KOS SEKITAR KAMPUS UNESA 5 DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PROPERTI YANG LEGAL Akhmad Faisol, Syahid; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua; Sanjaya, Aditya Wiguna; Setiawati, Anisa Deny; Kusuma, Febrian Indar Surya; Rahmat, Doris; Krishnandya, Kharizha
Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat Vol 5, No 1 (2025): Edisi September
Publisher : Universitas Islam Sumatear Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jurpammas.v5i1.12285

Abstract

Kegiatan usaha penyewaan kamar kos di sekitar lingkungan kampus merupakan salah satu sektor ekonomi produktif yang berkembang pesat. Namun, masih banyak pemilik kos yang belum memahami pentingnya legalitas usaha melalui perizinan berusaha berbasis sistem Online Single Submission (OSS). Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pelatihan perizinan berusaha bagi pemilik kos di sekitar Kampus Universitas Negeri Surabaya (UNESA) 5 sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dan tata kelola properti yang legal. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan pelatihan partisipatif, pendampingan administrasi OSS, serta evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum pemilik kos terhadap pentingnya perizinan usaha. Pelatihan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis kampus dalam mewujudkan lingkungan usaha yang tertib, aman, dan legal.
Challenging the “Half-Hearted” Fulfillment of the Rights of Workers with Disabilities Abrianto, Bagus Oktafian; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
Disable Vol. 1 No. 1 (2025): Disable: Law Review
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/dlr.v1i1.45076

Abstract

This study finds that there is a persistent legal conflict and regulatory disharmony between national provisions on disability employment quotas and their implementation at the company level. Empirical evidence shows that many companies fail to meet the quota obligation due to the absence of qualified applicants with disabilities, unprepared workplace environments, and the lack of operational technical guidelines. Furthermore, the absence of explicit sanctions in existing regulations creates legal uncertainty and weakens enforcement. Using a normative legal method with a statute and conceptual approach, this research analyzes the relevant legal framework and constructs arguments based on legal principles and theories in labor law concerning the rights of persons with disabilities. The study reveals that the current regulatory framework lacks integrated monitoring mechanisms, measurable evaluation indicators, and clear administrative sanctions, while also failing to provide incentives that could encourage compliance. The novelty of this research lies in offering a combined legal and policy framework that bridges the gap between normative provisions and practical implementation, supported by recommendations for detailed technical guidelines, accessibility audits, and structured incentive schemes. These findings contribute to strengthening inclusive labor policies in Indonesia, ensuring that the principle of inclusivity becomes a measurable and enforceable standard rather than a rhetorical aspiration.
Co-Authors Adi Kusumaningrum Akhmad Faisol, Syahid ANDRIANI, TRI ANNA NOORDIA Aqila, Atika Washfa Bagus Oktafian Abrianto Bakar, Dian Utami Mas Budiarto, Mochamad Kamil Damayanti, Henny Puspita Din, Teresia EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA Evi Firmansyah Firmansyah Gading Gamaputra HANANTO WIDODO Istislam Joanita Jalianery Khulaili, Rabith Madah Komariah, Mamay Korua, Verry Krishnandya, Kharizha Kusmanto, Hari Kusuma, Febrian Indar Surya Latowale, Mohamad Irfan ningtyas, winda Permatasari, Vivi Ayudya Putri, Desinta Aulia Aria Rahmat, Doris Ramadhan, Rahmat Syahrul Rusdi, Rusmaniah Salmon, Harly Clifford Jonas Sanjaya, Aditya Wiguna Sari, Ade Risna Sarmini Sawlani, Dhiraj Kelly Setiawati, Anisa Deny Shinta Hadiyantina Siti Maizul Habibah Sugiarto, Aditya Ferryan Syarifuddin Syarifuddin Tajudin, Amalina Ahmad Tamsil Tamsil Vanchapo, Antonius Rino Widodo, Hadi