Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : JUMAHA

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) TERHADAP WAJIB PAJAK TERKAIT SANKSI PIDANA PERPAJAKAN Md. Endra Adelina Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.232 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2571

Abstract

Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum sepertipembangunan, pendidikan dan kesehatan, bahkan pajak juga merupakan salah satutolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara.Pajak yang begitu penting sebagai sumber pembiayaan negara, dalam pemungutannya tidak lepas dari beberapa hambatan.Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) terkait dengan sanksi pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatifdengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalahbahan hukum primer yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis dengan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ikut Pengampunan Pajak yang hartanya berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan manajemen data dan informasi dan ketentuan pidana Undang-Undang Pengampunan Pajak diabaikan dan harus dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan KUHAP.
PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB GIANYAR Febriyanty Kusumaningrum; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.746 KB)

Abstract

Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk memasyarakatkan warga binaan pemasyarakatan agar kelak dapat berintegrasi di tengah masyarakat ketika mereka bebas melaluipendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pemidanaan bukan bertujuan untuk mencabut hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia salah satunya hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menetapkan hak-hak warga binaan pemasyarakatan meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya fasilitas kesehatan, sarana prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal dan kendala kepemilikan kartu BPJS yang belum merata oleh warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi/penerapan hak pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi/penerapan pemberian pelayanan hak kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar. Metode Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan khusunya berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terhadap narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar.
Pengaturan Banten Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta Kadek Anggita Sasmi Febriyana; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan banten sebagai ekspresi Budaya Tradisional dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap banten dalam perspektif Hak Cipta. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu, metode yuridis normative. Hasil penelitian ini yaitu Pengaturan karya cipta banten sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena adanya kekaburan norma serta perbedaan rezim HKI pada Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional. Bentuk perlindungan hukum terhadap banten dalam perspektif hak cipta yaitu negara sebagai pemegang Hak Cipta atas ekspresi kebudayaan tradisional adalah melakukan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan tersebut serta untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi Ekspresi Budaya Tradisional tersebut dengan membuat RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT)
EFEKTIVITAS AWIG-AWIG DALAM KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP POHON DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM Ni Kadek Dwi Mertaning Astiti; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of awig-awig in environmental sustainability of trees in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Manggis District, Karangasem Regency. The type of legal research used is the empirical legal research method. The results of this study are that the procedures and mechanisms for implementing awig-awig have been carried out from ancient times without direct socialization. This is due to being socialized from generation to generation only in the family environment. The effectiveness of awig- awig regarding environmental preservation of trees can be seen from the fact that most people know about awig-awig. In practice, the awig-awig has not been fully effective due to a lack of supervision from village enforcers and a lack of awareness from the village community.
PERTANGGUNGJAWABAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PELAKU KEKERASAN RUMAH TANGGA DARI PERSPEKTIF PSIKIS KORBAN Adi Kusuma, I Made Wahyu; Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selama ini KDRT identik dengan kekerasan fisik. Namun, KDRT tidak hanya tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga tetapi juga kekerasan batin yang dapat membuat sakit secara fisik maupun psikis. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana formulasi pengaturan restoratif justice oleh pelaku dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif pemulihan psikis korban dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban yaitu dengan pola pelaku dan korban kejahatan saling berhadap-hadapan sedangkan negara hanya fasilitator dapat menghasilkan konsekuensi pola penghukuman yang lebih progresif dan berangkat dari nilai yang sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban yang harus diperlukan baik oleh korban dan pelaku.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN PADA UD BHUANA RAHAYU Suryawan, I Putu Agus Krisna; Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The debt and receivable agreement entered into by business actors and consumers at UD Bhuana Rahayu is a money lending and borrowing agreement. The contents of the agreement must be implemented by the parties, especially consumers, by returning the debt in accordance with Article 1754 of the Civil Code. Apart from that, this is done to fulfill consumer obligations and the rights of business actors. However, in reality there are consumers who do not pay their debts (default) which results in losses for business actors. So the procedures and mechanisms for resolving defaults are being questioned, as well as how legal protection can be provided to business actors. Through empirical legal research methodology, the answer was obtained that business actors use verbal/unwritten agreements in debt and receivable agreements. The solution can only be resolved through mediation. Therefore, the legal protection that can be provided is repressive legal protection through statutory regulations that have been regulated to prevent, and preventive legal protection through resolving litigation, namely district court lawsuits.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE DALAM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PEMBERI PINJAMAN I Made Krisna Ari Sudewa; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan iteknologi yang pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya yang membutuhkan dana, melalui hadirnya layanan ipinjaman ionline. Sebagai bagian dari financial technology (fintech), pinjaman ini menawarkan syarat yang lebih mudah dan ifleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti ibank. Dalam transaksi, baik konvensional maupun digital, data pribadi sering disalahgunakan oleh pelaku usaha tanpa persetujuan pemiliknya. Pada layanan pinjaman online, penyalahgunaan ini dilakukan melalui skimming ATM, pencurian rekening, hingga peretasan ponsel konsumen untuk mengintimidasi keluarga mereka melalui media sosial. iTujuan ipenelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dan faktor-faktor mempengaruhi terjadinya terhadap penyalahgunaan idata ipribadi milik pengguna pinjaman online. Jenis ipenelitian ihukum empiris dan Jenis pendekatan yang digunakan pada karya tulis ini adalah jenis Pendekatan Sosiologi Hukum dan iPendekatan iFakta (fact approach). iHasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perlindungan data pribadi telah diatur melalui berbagai regulasi seperti UU PDP, UU ITE, dan POJK, implementasinya di Kota Denpasar masih belum efektif, terutama dalam konteks pinjaman online. Pelanggaran data pribadi terjadi karena faktor internal, seperti rendahnya literasi digital dan kurangnya kesadaran masyarakat, serta faktor eksternal berupa lemahnya pengawasan, maraknya pinjaman online ilegal, dan belum optimalnya penerapan regulasi