Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.06
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Forum Ilmu Sosial Jurnal Akta INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Kosmik Hukum Jurnal Sosial dan Teknologi Indonesian Journal of Multidisciplinary Science INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Jurnal Pengabdian Sosial Journal of Management, Economic, and Financial Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Mohamad Tohari, Mohamad
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Physics Public Health Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN INDEKS TATA KELOLA POLRI BERBASIS ONLINE (ITK-O) PADA POLRES SEMARANG Abdul Karim; Mohamad Tohari; Yogi Ageng Sri Legowo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.385

Abstract

ABSTRAK Institusi Kepolisian Republik Indonesia sedang melakukan reformasi birokrasi menuju prinsip good governance yang memenuhi unsur: kompeten, responsive, perilaku (manner), transparan, keadilan, efektivitas dan akuntabel. Namun salam melayani masyarakat masih lambat,  masih terjadi praktik korupsi,  kurang ramah dan masih membedakan antara yang satu dengan yang lainya.         Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal dengan pendekatan non doktinal (sociolegal research), selanjutnya data dianalisis secara kualitatif deskriptif dan kuantitatif baik data internal maupun eksternal. Responden internal sebanyak 51 personil Polres dari  17 satuan dan responden ekternal sebanyak 51 orang.Hasil penelitian dari faktor internal Polres, bahwa  kondisi sosial politik wilayah Polres Semarang relatif aman dan sangat jarang terjadi koflik. Dalam mengelola sumber daya manusia dilakukan secara terbuka, dan hampir tidak ada gratifikasi, dan  dalam pendampingan hukum bagi yang bermasalah  dilakukan secara adil. Pembinaan terhadap fungsi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja seluruh satfung dilakukan dengan baik dan adil. Gratifikasi/korupsi tidak pernah terjadi dan telah dilakukan upaya  pencegahan dan pemberansan korupsi secara optimal. Kemudian dari faktor eksternal, bahwa masyarakat Kabupaten Semarang tahun 2022 telah memanfaatkan layanan dari Polres, keberadaan FKPM cukup efektif. Babinkamtibmas berinisiaptif dalam penyuluhan dan menegakkan hukum dilakukan cukup tinggi. Bersikap baik  dalam melayani masyarkat. Cukup cepat dalam melayani pembuatan SIM, SKCK, namun masih ada praktik korupsi dalam mengusus SIM dan proses lidik-sidik serta praktik percaloan SIM. Cukup optimal dalam mengendalikan gratifikasi/korupsi, adil dalam melayani masyarakat dan jarang terjadi konflik dalam masyarakat, kalaupun terjadi konflik pada saat pemilu masih bisa terkendali. Kemudian dalam skala penilaian Indeks Tata Kelola Online secara kuantitatif diperoleh nilai 7,88 dalam hal ini temasuk kriteria “Baik”Kata kunci: Indeks Tata Kelola, Berbasis Online, Polri Polres Semarang
Rekonstruksi Pengaturan Pengupahan bagi Pekerja Perusahaan Berbasis Nilai Keadilan Lamijan Lamijan; Mohamad Tohari
Kosmik Hukum Vol. 18 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i2.3440

Abstract

Abstract This study aims to describe the regulation of wage workers of companies that have not reflected the value of justice pursuant to Law Number 13 Year 2003 on Manpower, and describes the reconstruction of the wage provisions of companies based on the value of justice. This research is non-doctrinal in socio-legal studies. This research was conducted in cigarette company in Kudus, Kediri, and Malang. This study uses primary data and secondary data (primary legal materials and secondary legal materials). Primary data collection through interview, secondary data through document study. Data analysis is done descriptively-qualitative. The results of this study indicate that the wages of company workers do not reflect the value of justice, because workers receive low wages below the minimum wage, so it is not enough to live properly. The wages are not balanced with workers 'and workers' minds for company productivity. Regarding wages that do not reflect the value of justice, it is necessary to reconstruct Law No. 13 of 2003 on Manpower. Article 88 paragraph (4), which takes into account the wages only for single workers, needs to be revised taking into consideration a fair and reasonable wage for workers and their families. Article 90 paragraph (2), concerning employers may suspend payment of minimum wage needs to be revised, that entrepreneurs who delay the payment of minimum wage is a criminal act and shall pay compensation. Keywords: Workers, Employers, Wages, and Justice  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan pengupahan pekerja perusahaan yang belum mencerminkan nilai keadilan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan mendeskripsikan rekonstruksi ketentuan pengupahan pekerja perusahaan yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini bersifat non-doktrinal dalam kajian socio-legal. Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan rokok di Kudus, Kediri, dan Malang. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder). Pengambilan data primer melalui wawancara, sedang data sekunder melalui studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upah pekerja perusahaan belum mencerminkan nilai keadilan, karena pekerja menerima upah yang rendah di bawah upah minimum, sehingga tidak cukup untuk hidup secara layak. Upah tersebut tidak seimbang dengan tenaga dan pikiran pekerja untuk produktivitas perusahaan. Berkaitan upah yang belum mencerminkan nilai keadilan, perlu rekonstruksi atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal  88 ayat (4), yang memperhitungkan upah kerja hanya bagi pekerja lajang, perlu direvisi dengan mempertimbangkan upah yang adil dan layak bagi pekerja dan keluarganya. Pasal 90 ayat (2), tentang pengusaha dapat menangguhkan pembayaran upah minimum perlu direvisi, bahwa pengusaha yang menunda pembayaran upah minimum merupakan perbuatan pidana dan wajib membayar ganti kerugian. Kata kunci: Pekerja, Pengusaha, Upah, dan Keadilan
Co-Authors Abdul Karim Amin Zaini, Naya Anggraeni, Hari Sri Cecep Prayatno Christiyono, Thomas Carlo Denni Syafutra Enggar Prayuda Ferynando, Hamka Idul Hanzah Alid Indra Saputra Iqbal Kamalludin Irfan Rizky Hutomo Jaya Waruwu, Berkat Kadar Budi Utomo Kukuh Kharisma, Lalu Lailasari Ekaningsih Lamijan Lamijan Lamijan Lamijan Lina Oktavilia Maemunah, Titi Moh. Fakih, Moh. Muhdar Muhdar Murtono Murtono Oktavina, Sinta Pratami, Bunga Desyana Prayatno, Cecep Rahmadhani, Savira Rosida, Alfina Salsabila, Shafa' Diva Suseno, Jarot Jati Bagus Syafutra, Denni Thomas Carlo Christiyono Tri Susilowati Tri Susilowati Tri Susilowati Umar, Achmad Jauhari Wieke Dewi Suryandari Yogi Ageng Sri Legowo