Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK Journal of Science and Education (JSE) PETITA Jurnal Puan Indonesia
Dwi Afni Maileni, Dwi Afni
Unknown Affiliation
Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Dimensi

 1 
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PRODUK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Maileni, Dwi Afni
JURNAL DIMENSI Vol 3, No 3 (2014): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.139 KB) | DOI: 10.33373/dms.v3i3.93

Abstract

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah  Bagaimana bentuk tanggung jawab produk  terhadap  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan yuridis normatif, yakni berbentuk studi kepustakaan (Library Research), yaitu suatu metode penulisan yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menggunakan metode yang sistematik dan terarah dengan menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum sekaligus pedoman untuk analisis.Bentuk tanggung jawab produk  terhadap  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya adanya tanggung jawab public yang berbentuk  pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban pidana,dan adanya tanggung jawab  perdata bagi pelaku usaha yang terdapat pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang meliputi Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, Tanggungj jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/ atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN Maileni, Dwi Afni
JURNAL DIMENSI Vol 3, No 2 (2014): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.811 KB) | DOI: 10.33373/dms.v3i2.83

Abstract

Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman  disusun sebagai upaya pemenuhan kewajiban internasional Indonesia, dan bertujuan untuk menciptakan serta meningkatkan minat perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru. Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Hal ini menciptakan peluang terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.Proses untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap varietas tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka berkas permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas tanaman dimana diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris dan konsultan PVT. Untuk permohonan hak PVT yang diajukan oleh pihak pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus diwakilkan melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa. Selain permohonan biasa, dapat juga dilakukan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas. Bagi para pemilik atau pemegang hak PVT akan mendapatkan perlindungan hukum yang mengakibatkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak yang mereka miliki maka para pemilik atau pemegang hak PVT tersebut dapat menuntut melalui jalur hukum pihak yang melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum yang diberikan dapat diperoleh melalui gugatan perdata, dimana jika suatu hak perlindungan terhadap varietas tanaman diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT tersebut, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri.Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang lisensi wajib berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan penyalahgunaan hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang tidak dimilikinya. Tuntutan ganti rugi yang diajukan dapat diterima apabila terbukti bahwa varietas yang digunakan adalah varietasyang telah mendapatkan perlindungan terhadap varietas tanaman (hak PVT). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemulia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, tidak ada perlindungan hak ekonomi bagipemulia. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman masih sangat terbatas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak petani (farmer’s rights)dan belum memberikan perlindungan hukum terhadap praktik-praktik tradisional petani. Penulis menyarankan agar Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman direvisi dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang belum terdapat sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada pemulia dan petani.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, DISIPLIN KERJA, MOTIVASI, BUDAYA ORGANISASI, DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM Sasmito, Yudo Prio; Ratnasari, Sri Langgeng; Susanti, Ervin Nora; Desi, Velya Tri; Sutjahjo, Gandhi; Winarso, Widyo; Dewi, Kezia Eka Sari; Maileni, Dwi Afni
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 3 (2023): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v12i3.5858

Abstract

Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menguji pengaruh faktor-faktor utama terhadap kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kota Batam yang meliputi gaya kepemimpinan, disiplin kerja, motivasi kerja, budaya organisasi, dan kecerdasan emosional. Identifikasi dari permasalahan yang ada merupakan dampak masing-masing faktor terhadap kinerja pegawai. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana disiplin kerja, motivasi, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan kecerdasan emosional secara kolektif memengaruhi kinerja pegawai di kantor tersebut. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Batam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Populasi penelitian ialah semua pegawai kantor pertanahan Kota Batam sebanyak 56 orang. Teknik penarikan sampel menggunakan metode sensus. Kuesioner disusun dengan skala Likert dan data dikumpulkan mellaui Google. Analisis data menggunakan regresi ganda dengan bantuan IBM SPSS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan dan disiplin kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kota Batam. Motivasi kerja dan kecerdasan emosional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Ditemukan bahwa budaya organisasi juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di kantor tersebut. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa secara bersamaan, gaya kepemimpinan, disiplin kerja, motivasi kerja, budaya organisasi, dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam memengaruhi kinerja pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Batam.
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA: KEBEBASAN BERKONTRAK vs IMPERATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Sartika, Evi Febri; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Maileni, Dwi Afni; Fernando, Rico; Novianti, Tri; Yulisa, Putri Dwi; Kelvin, Edwar; Heryanto, Medi; Anwar, Fachrul; Pramesti, Adelia Widya
JURNAL DIMENSI Vol 14, No 3 (2025): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2025)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v14i3.8690

Abstract

Kajian ini menganalisis secara yuridis-normatif klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku perbankan di Indonesia. Klausula ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar dan cenderung lebih meningkatkan posisi bank dalam suatu perjanjian. Kajian ini menelaah benturan antara asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan mandat perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22 Tahun 2023. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus terhadap yurisprudensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sektoral (lex specialis) secara tegas melarang klausula eksonerasi dan menyatakannya batal demi hukum (void ab initio), praktik di lapangan masih terus berlangsung. Implementasi hukum (law in action) terhambat oleh inkonsistensi putusan pengadilan, yang terbelah antara pendekatan formalistik yang menguatkan kontrak dan pendekatan progresif yang berpihak pada konsumen. Disimpulkan bahwa persoalan utama terletak pada kesenjangan antara hukum dalam teks dan penegakannya. Rekomendasi difokuskan pada penguatan pengawasan OJK, penyeragaman pandangan hakim melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan peningkatan kepatuhan industri untuk menjembatani kesenjangan tersebut demi perlindungan konsumen yang efektif.
Co-Authors Agus Riyanto Anwar, Fachrul Artanto , Tri Artanto, Tri Bani, Qarin Virgiana Nurul Deni, Lindu Desi, Velya Tri Dewi, Kezia Eka Sari Ervin Nora Susanti, Ervin Nora F Fetri Fernando, Rico Gandhi Sutjahjo Heryanto, Medi Hutasoit, Ispandir Indra Sakti Kelvin, Edwar Kelvin, Edward Pramesti, Adelia Widya Pristika Handayani Putra, Rian Rusmana Rizki Tri Anugrah Bhakti Sartika, Evi Febri Sasmito, Yudo Prio Seftia Azrianti, Seftia Sri Langgeng Ratnasari Sri Sugiharti Suswanto Ismadi Megah, Suswanto Ismadi Tampubolon, Agnes Frisca Tri Novianti, Tri Winarso, Widyo Yulisa, Putri Dwi