Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY
Daud Liando, Daud
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBUATAN INFRASTRUKTUR DESA (Suatu Studi di Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) Mole, Kartini; Kimbal, Marthen; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberian bantuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pembuatan infrastruktur Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, meninjau dan menganalisa sampai sejauh mana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pembuatan infrastruktur di Desa Pinonobatuan. dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 2016 di Desa Pinonobatuan masih ditemui adanya kendala dan masalah mulai dari tidak ada koordinasi, hingga tidak adanya transparansi dari sangadi kepada masyarakat dan sebagian perangkat desa, begitu pula dengan kurangnya koordinasi dan transparansi dari Sangadi sehingga membuat ini menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Infrastruktur.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSHAN DI KOTA MANADO Sudrajat, Maulidyka Agustyan; Liando, Daud; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dalam rangka untuk mendukung serta mengurangi dan mengatasi persoalan sampah pemerintah daerah Kota Manado membuat kebijakan Peraturan Daerah No. 07 tahun 2006 yang berisi tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Manado, beserta sanksi terhadap pelanggaran. Pada Prinsipnya Permasalahan dalam pengelolaan persampahan di Kota Manado yang menjadi isu masalah diantaranya yakni, terakhir pemerintah Manado menyerahkan kewenangan penanganan sampah ditangani kecamatan. Tapi sayangnya, belum juga tuntas. Penelitian ini menggunakan model yang didasarkan pada enam Variabel yang memperhambat implementasi menurut Van Meter dan Horn, yaitu Sasaran, Sumberdaya, Komunikasi, Karakteristik, keterlibatan Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik, dan sikap.Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan Jenis data sekunder.Informan penelitian terdiri dari satu kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Sembilan camat. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan, pemerintah Kota Manado telah melaksanakan kewajibannya, hal ini menandakan adanya dukungan yang kuat dan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal. Namun, kesadaran buang sampah pada tempatnya dan jam buang masih sangat kurang di lakukan oleh masyarakat.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah
EFEKTIVITAS PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Manitik, Widya; Liando, Daud; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan administrasi desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa, dengan melihat kualitas, kuantitas, dan waktu dari aktivitas administrasi perkantoran. Oleh karena permasalahan tersebut, makanya penelitian ini akan mendalami Efektivitas Pemerintah dalam Penyelenggaraan Administrasi di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Dan metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Hasil penelitian mendapati pengelolaan Administrasi perkantoran dalam hal kualitas, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mutu pelaksanaan Administrasi Perkantoran dalam hal pelayanan yang memuaskan dan tepat guna, seperti pelayanan pendataan kependudukan dan proses pembuatan KTP dilakukan pendataan yang baik. Kemudian data-data kependudukan diarsipkan dengan benar pada buku-buku atau catatan kependudukan desa. Ini membutuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Pelaksanaan administrasi perkantoran dalam hal kuantitas kerja, dimana pekerjaan administrasi perkantoran bagaimana, pemerintah desa dapat merangkum semua pekerjaan administrasi, karena keseluruhan buku-buku administrasi sangat diperlukan. Agar semua data administrasi dapat dilakukan, karane permasalahannya, pemerintah desa banyak yang tidak melengkapi semua administrasi, sehingga persoalan dalam pelayanan pemerintahan desa menjadi masalah selanjutnya. Kemudian melihat pelaksanan administrasi perkantoran dalam hal waktu, bahwa pelayanan administrasi perkantoran membutuhkan ketepatan waktu sesuai dengan kebutuhan, masalahnya banyak pelayanan administrasi perkantoran memakan waktu lama dan berbelit-belit, sehingga pelayanan tersebut menjadi tidak efektiv.Kata Kunci : Efektivitas, Pemerintah Desa, Administrasi Desa.
PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Palandung, Jein Hilda; Liando, Daud; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMarginalisasi bagi kaum perempuan masih sangat terasa sampai dimasa saat ini, pandangan bahwa kaum perempuan tidak layak untuk berkiprah dalam dunia pekerjaan dan karier bahkan dalam kegiatan politik sekalipun seperti layaknya kaum laki-laki, paradigma tersebut mengkristal pada pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk yang ada di Kabupaten Kepuluan Siau Tagulandang Biaro. Perempuan dianggap hanyalah seorang yang ditakdirkan untuk mengurus kepentingan rumah tangga dan mengurus anak-anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeberdayan kaum perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi  politk di kabupaten Kepualauan Siau Tagulandang Biaro yang diselenggarakan oleh Stake Holder /Pemangku Kepentingan (Penyelengara, partai Politik,  dan juga Pemerintah Daerah) sudah cukup baik ini di buktikan sudah terpenuhinya Kuota minimal kaum perempuan yang terlibat dalam politik hal ini di ukur dari jumlah presentasi kaum perempuan yang menjadi angggota Dewan perwakilan rakyat Daearh yang boleh mencapai 35%, namun memang kesemuanya itu belumlah optimal jika di tinjau dari semangat emansipasi Perempuan yang menginginkan kesetaraan Gender dalam berbagai aspek terutama dalam bidang politik, hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat (kaum Perempuan) yang belum menerima pemberdayaan.Kata Kunci: Pemberdayaan, Politik, Perempuan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN Mondoringin, Jane Widya; Liando, Daud; Kimbal, Marthen
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kebijakan pelimpahan kewenangan pada skala daerah terdapat dua pendekatan pembangunan pelayanan terhadap masyarakat, Propinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah lebih cenderung melaksanakan pendekatan sektoral dan gagal menjadikan Kecamatan sebagai ujung tombak strategi pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat di Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi yang sering terjadi adalah inkonsistensi perintah dari pemerintah kota dalam memberikan kewenangan kepada kecamatan, seperti dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam pemerintahan, akibat inskonsistensi ini menimbulkan kebingungan di pemerintah kecamatan, dalam aspek komunikasi pelimpahan kewenangan tidak disertai dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya sehingga pihak pemerintah kecamatan menginterpretasikan sendiri kebijakan tersebut, hal ini mengakibatkan kurang jelasnya fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kurangnya ruang gerak bagi kecamatan untuk bertindak dan memberikan pembinaan pada perangkat kelurahan dan instansi vertikal dan adanya egoistis instansi vertikal yang ada di kecamatan seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas sehingga komunikasi untuk koordinasi kerja tidak berjalan dengan baik.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kewenangan, Bupati, Camat.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KELURAHAN KOLONGAN MITUNG KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN SANGIHE Mandalika, Rudolfo; Kaunang, Markus; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEra reformasi menuntut perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sector publik yang menyangkut pelayanan kepada masayarakat, good governance menjadi slogan yang selalu dituntut masyarakat kepada pemerintah, terutama pemerintahan kelurahan yang menjadi lini terdepan bagi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pronsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik pada pemerintah kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan maksud lebih dapat mengeksplorasi permasalahan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku,Pemerintah Kelurahan telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa warga menurut hasil wawancara mengatakan Kepala Kelurahancenderung pilih kasih terhadap warga yang berkemampuan secara finansial dan warga yang kurang berkemampuan. Secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip good governance yang ada di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal.Kata Kunci: Penerapan, Good Governance, Pelayanan Publik.
REKRUTMEN KEPALA LINGKUNGAN DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO TAHUN 2016-2018 Mangole, Riki; Liando, Daud; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana rekrutmen Kepala Lingkungan di Kecamatan Malalayang Kota Manado tahun 2016-2018. Proses rekrutmen sangat berpengaruh dalam kegiatan perencanaan strukturisasi birokrasi pemerintahan di Kota Manado,oleh sebab itu rekrutmen seharusnya netral dan tidak dipolitisasi oleh berbagai kepentingan agar bisa mewujudkan birokrasi yang ideal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rekrutmen Kepala Lingkungan di Kecamatan Malalayang. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori rekrutmen dari Anwar Prabu Mangkunegara (dalam Ari Yusuf Hamali 2016:31) yang menyatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktifitas mencari dan memikat tenaga kerja yang memiliki latar belakang yang relevan, motivasi, kemampuan, dan keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pegawai atau karyawan.Untuk mengetahui proses rekrutmen yang ada peneliti mengunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen Kepala Lingkungan yang ada tidak lagi netral dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, proses politisasi birokrasi terlihat jelas, banyak orang-orang partai yang secara kualifikasi jabatan tidak memenuhi syarat namun diloloskan dalam seleksi dan akhirnya mendapatkan jabatan sebagai Kepala Lingkungan. Aspek-aspek birokrasi yang ideal seperti latar belakang yang relvan, motivasi kerja, kemampuan, keahlian, bahkan pengetahuan tidak sepenuhnya tercapai dalam rekrutmen ini karena proses rekrutmen tidak lagi netral melainkan telah dipolitisasi. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan birokrasi pemerintah terhadap masyarakat di Kecamatan Malalayang Kota Manado.Kata kunci : Rekrutmen, Politisasi Birokrasi.
KINERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOTA MANADO DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA Sabaru, Herryanto; Liando, Daud; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan kependudukan menjadi semakin pelik dalam dunia yang bertumbuh pesat jumlah jiwanya, karena itu konsep keluarga berenca selalu menjadi solusi. Kaitan dengan itu penelitian ini melihat sejauh mana pengaruh komponen–komponen tersebut dalam menentukan kinerja BKKBN Kota Manado dalam menekan angka laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado. Berdasarkan indikator pengukuran kinerja menurut Agus Dharma, pada BKKBN Kota Manado dengan metode penelitian kualitatif mendapati bahwa secara umum kinerja dari BKKBN Kota Manado Sudah efektif, terlihat dari tenaga kerja yang cukup memadai serta prestasi kerja yang diukur dari terlaksananya program-program tahunan walaupun tahun 2016 lebih besar nilai pengguna KB daripada tahun 2017 namun secara keseluruhan program kerja terlaksana dengan baik. Serta dalam kemapuan pegawai dalam memanfaatkan peralatan kantor dimana terdapat saran prasaran yang disediakan Dinas BKKBN Manado cukup memadai.Kata Kunci : Kinerja, BKKBN, Keluarga Berencana.
KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM MENGELOLA OBJEK WISATA PULAU PUNTEN DI DESA MINANGA TIGA KECAMATAN PUSOMAEN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Pinoke, Retno; Gosal, Ronny; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPulau Punten merupakan salah satu pulau yang terletak di desa Minanga Tiga, yang dapat di tempuh sekitar 10 menit dengan perahu. Hamparan pasir putih yang mengelilingi pulau ditambah keindahan bawah laut semakin mempertegas keindahan pulau ini banyak wisatawan yang mengunjungi objek wisatapulau punten dimana para wisatawan menikmati pantai dengan keindahan pasirnya, akses pandang terhadap terbit dan terbenamnya matahari, laut dengan aneka kekayaan terumbu karang yang begitu mempesona, serta kegiatan lainnya namun belum tersedianya beberapa sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi, pondok wisata, tempat makan dan lain sebagainya yang dibutuhkan sehingga kenyamanan yang tidak dirasakan oleh para wisatawan. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk menggambarkan bagaimana kinerja dinas pariwisata dalam mengelola objek wisata pulau punten di desa minanga tiga kecamatan pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara terbilang belum optimal karena dalam pengelolaan pembangunan objek wisata pulau punten masih dalam tahap perencanaan disamping itu juga sumber dana yang terbatas sehingga sarana dan prasarana tidak tersedia.Kata kunci: Kinerja, Pariwisata, Objek Wisata.
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bolaang Mongondow) Datalamon, Nelfiane; Liando, Daud; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari perangkat daerah. Ini jelas tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Di Bolaang Mongondow, tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow. Namun, mengkaji kualitas aparatur pemerintahnya, masih terdapat banyak permasalahan yang kemudian menghambat kinerja aparatur itu sendiri. Permasalahan seperti kurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan serta rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) membuat para pegawai hanya sekadar ke kantor untuk mengisi daftar hadir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerahnya sehingga landasan teori yang digunakan adalah Teori Dua Factor Herzberg (Sopiah, 2008:173-174) untuk variabel Motivasi Kerja dan Supriyono (Bintaro dan Daryanto, 2017:109) untuk variabel Kinerja. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 158 orang sehingga sampel yang ditarik berdasarkan teknik simple random sampling ialah sebanyak 61 orang. Persamaan regresi antara motivasi kerja (X) dan kinerja (Y) dirumuskan sebagai Y=a+bX yang dianalisis menggunakan program SPSS versi 23.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi kedua variabel adalah Y=18,235+0,650X, dan hasil analisis data serta pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh dari motivasi kerja terhadap kinerja dengan besar pengaruh 38,6% dan tingkat pengaruh sebesar 0,621. Motivasi kerja memberikan pengaruh bagi pegawai untuk bekerja dengan baik, sehingga pemberian motivasi kerja yang tepat bagi aparatur pemerintah dapat meningkatkan kinerja mereka secara signifikan.Kata Kunci : Pengaruh, Motivasi Kerja, Kinerja.
Co-Authors ALING, AGUSTIEN AHUNGSEHIWU Anita Wongkar, Anita Claudio Usman Datalamon, Nelfiane Donly Bilote, Donly Evelin Kawung Femmy Tasik, Femmy Gladis Lossu, Gladis Goni, Michael G. H. Grace Waleleng Hetmy Wowor, Hetmy Joyce Rares Kaawoan, Johannis KAROUW, AMELIA Kimbal, Alfon Kolamban, Gabriela Aprilia Lapian, Marlien LENGKONG, JHONY Lengkong, Johny LENGKONG, JOHNY Maervilli Sumual, Maervilli Mais, Ririn Mamangkey, Marlin Mamesah, Prisillia Mandalika, Rudolfo Mangalemma, Tri Amiputra MANGINDAAN, MERRY Mangole, Riki Manitik, Widya Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Melindah Lasut, Melindah Michael Mamentu, Michael Mingkid, Gary Jonathan Mogot, Halen Giovano Mole, Kartini Mondoringin, Jane Widya Mudinillah, Adam Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Paath, Angelita Palandung, Jein Hilda Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pasumah, Stefanus Bonifasius Patar Rumapea Pinoke, Retno Pratiknjo, Maria H Rawis, Junior A. K. Rengkung, Frangky Sabaru, Herryanto Samson, M. Sahrul Fikri Sasuwu, Junaidy M. SOMBOADILE, DAENDELS Stefanus Sampe, Stefanus Sudrajat, Maulidyka Agustyan Sumangando, Revaldi C. SUMANTO, ELLEN Suoth, Lingkan T. A. M. Ronny Gosal TALIB, FIRMAN Tamarengki, Alan Arnaldo TJIKOA, FIKRI TUNAS, MAYA Tuwo, Sindy Undap, Gustaf VERY LONDA Wehelmina Rumawas Wenur, Anton K. WILLIAM AREROS Willy Kapoh, Willy WONGKAR, BRYAN CHRISTO Zulkifli Golonggom, Zulkifli