Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY
Daud Liando, Daud
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BITUNG DALAM PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR INDUSTRI PT. STEMAR JAYA Pasumah, Stefanus Bonifasius; Lapian, Marlien; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasalah subsidi BBM tampaknya masih akan sulit dihapuskan di negeri ini. Setidaknya jika ingin dihapus subsidi BBM memerlukan waktu karena secara ekonomi masalah BBM tersebut akan bersinggungan dengan terkait langsung dengan kenaikan harga- harga biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam pengawasan pendistribusian solar industri di PT. Stemar Jaya Bitung. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Bitung, selama ini belum sesuai dengan apa yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan karena ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan tidak tepat, salah satu faktor yang menyebabkan tidak sesuai waktu dalam proses pengawasan adalah lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan dan selain itu dalam melakukan pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi terhadap pendistribusian solar industri oleh PT Stemar Jaya.Kata Kunci : Pengawasan, Pendistribusian, BBM Solar.
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DI KOTA TIDORE KEPULAUAN Samson, M. Sahrul Fikri; Liando, Daud; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anggota DPRD mengenai legislasi, penguatan kelembagaan dan mengetahui kendala-kendala yang di hadapi DPRD dalam menyusun Peraturan Daerah Inisiatif. Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengunakan Penelitian Lapangan, yaitu peneliti langsung menemui Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan beberapa metodologi yaitu obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Fungsi Legislasi DPRD Kota Tidore Kepulauan masih belum sesuai harapan meski pemahaman mengenai legisasi cukup baik namun pembentuakan Peraturan Daerah Hasil inistiaf DPRD masih jauh dari harapan dimana dalam 4 (empat) tahun DPRD hanya mampu membentuk 7 (tujuh) Peraturan Inisiatif DPRD sedangkan Dalam Penguatan Kelembagaan DPRD Kota Tidore rutin melakukan Bimtek mengenai Legal Drafting. Kemudian kendala-kendala yang mempegaruhi Produksivitas Peraturan Daerah terdiri dari Faktor Individual dan Faktor Institusional, dimana faktor individual yaitu kapasitas Anggota DPRD yang masih minim karena mempuyai latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Kemudian faktor Institusional yaitu minimnya kapasitas Anggota dan tidak adanya database/arsip mengenai Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) pertahun.Kata Kunci : Fungsi Legislasi, DPRD, Peraturan Daerah, Inisiatif
Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung Mais, Ririn; Liando, Daud; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur Negara agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembagunan nasional. Untuk mencapai tujuan keberhasilan reformasi birokrasi pada setiap organisasi pemerintahan, salah satunya adalah pelaksanaan reward dan punishment. Pelaksanaan reward dan punishment sangat penting, apabila berjalan bersama-sama dan saling mempengaruhi berdampak pada kinerja pegawai yang artinya apabila reward dan punishment dapat berjalan bersama-sama saling bersinergi akan menciptakan keadilan untuk pegawai yang mendapat reward dari pimpinan atas prestasinya dan disesuaikan dengan tingkat besar kecil beban dan resiko masing-masing pegawai dan bersamaan sejalan dilaksanakan punishment atau hukuman disiplin yang tegas apabila pegawai yang melanggar peraturan kepegawaian sesuai dengan tingkatan kesalahan pegawai. Pelaksanaan reward dan punishment dilaksanakan setiap tahun pada tiap instansi pemerintahan Kota Bitung, dimana BKPPD yang menyelenggarakan kegiatan tersebut berdasarkan petimbangan dari Baperjakat dan hak sepenuhnya berada ditangan Walikota.Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Reward, Punishment
Manajemen Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado Paath, Angelita; Liando, Daud; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sejauh ini telahmenerapkan pola pelayanan satu pintu (One Stop Service) yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam hal waktu dan biaya. Namun pada faktanya masih terdapat beberapa masalah bahwa dalam proses pelayanan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melayani perizinan yang ada masih diluar batas waktu yang ditetapkan. Penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelayanan publik di DPM&PTSP Kota Manado dalam izin mendirikan bangunan reklame. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pelayanan perizinanyang dilakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado belum berjalan dengan efektif dan efisien karena memakan waktu yang cukup lama dan kurangnya staf/pegawai dalam pengurusan izin mendirikan bangunan reklame sehingga masyarakat mengalami kesulitan waktu penyelesaian dalam mendapatkan izin.Kata Kunci : Manajemen, Pelayanan Publik, Pemerintah.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA H.V. WORANG PROVINSI SULAWESI UTARA TUNAS, MAYA; LIANDO, DAUD; PRATIKNJO, HENY MARIA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 81 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze community participation in: decision making(participation in decision making), participation in implementation (participation in implementation),participation in utilization of results (participation in benefit), and participation in evaluation (participationin evaluation).This type of research used in this study is a qualitative descriptive study with representativeelements of: Head of HANURA UPTD, Head of Protection Section for Natural Resources Conservationand Community Empowerment. Camat, Lurah, Tua Hukum, and the Community. Data collectiontechniques using observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are carried outthrough the stages of organizing data, data reduction, data grouping, data analysis and drawingconclusions. Data triangulation is carried out to check the validity of data and information, then the resultsof data analysis are presented using words written words.The results show that participation in decision making has not been demonstrated by the community due tothe lack of opportunities in the preparation of program plans and activities, so that it cannot convey whatthey need, where the community needs community empowerment activities. Participation in theImplementation was shown by the community through the presence in Focus Group Discussion (FGD) andsocialization, while the opportunity to utilize the available facilities was not yet available because it waswaiting for cooperation with the private sector. Participation in Utilization Results are only limited toutilizing existing natural resources and have not utilized existing tourism activities to empower thecommunity. Participation in the Evaluation does not yet exist because there is no opportunity for thecommunity to participate. It is recommended that the government involve the community to participatestarting from the public consultation, outreach. The community can manage the surrounding natural area eventhough the government has involved the private sector in developing TAHURA, also involving thecommunity in the Evaluation stage to provide input for further program improvementKeyword: Community Participation, Ecotourism
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TONDANO DI PROVINSI SULAWESI UTARA KAROUW, AMELIA; LIANDO, DAUD; WALELENG, GRACE
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 79 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Tondano Watershed Management Policy in theprovince of North Sulawesi. This research uses the descriptive qualitative method. Research data are obtainedfrom informants who are representatives of the society and government. The result of the study indicatesthat on the organizational aspect, Tondano watershed management institutions are very stronglysupported by regulations under a strict legal umbrella for the management of the Tondano watershed,such as Law No. 41 1999 concerning Forestry, PP 37 2012 concerning watershed management, which issubsequently elaborated by North Sulawesi Provincial Regulation No. 1 2013 concerning the managementof the Tondano watershed. In addition to that, Tondano watershed management involves many parties(multidisciplinary and multi-sector) in the Tondano watershed area. In the aspects of interpretation policyregarding the management of the Tondano watershed, it can be concluded that the implementor andstakeholders are able to master and know their duties and functions in the management of the Tondanowatershed. In the aspect of application or implementation of Tondano watershed management policiesbased on existing regulations, however, a lot of plans in the form of programs and activities have been seenexisting in every relevant agency, all of which are to make the Tondano watershed useful and sustainable.But in their implementation, these activities have not been carried out thoroughly by the regionalgovernment both in the province and district/city. The obstacle faced is the lack of commitment andpresence of stakeholders in implementing watershed management based on existing regulations.Keywords: policy implementation, Tondano watershed management, organization, interpretation,application.
PERAN KEPALA DINAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PNS DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TALIB, FIRMAN; LIANDO, DAUD; PRATIKNJO, MARIA HENY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi. Seorangpemimpin bertugas untuk mengawasi serta mengontrol jalannya suatu organisasi. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran kepala dinas dalam meningkatkankinerja bawahannya, dengan mengacu pada teori dari Oemar Hamalik berdasarkan aspekkatalisator, fasilitator, pemecah masalah, penghubung sumber, dan komunikator.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data adalah person, place, paper.Informan penelitian ini adalah Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Pelaksana/Staf.Tehnik pengumpulan data, yaitu interview, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan, kepala dinas telahmelaksanakan dengan baik empat indikator. Kendala utama terdapat dalam peran kepala dinassebagai pemecah masalah karena masih banyaknya permasalahan organisasi dan permasalahanpegawai yang belum terselesaikan seperti belum meratanya kemampuan aparatur dalammenjalankan tugas pokok dan fungsinya dan beban pekerjaan yang hanya bertumpu pada beberapaorang saja.Sebagai saran agar kepala dinas tetap mempertahankan budaya kerja yang demokratisnamun tetap juga kritis terhadap bawahan yang salah. Kepala Dinas berperan sebagai fasilitator,pemecah masalah, penghubung, dan komunikator yang baik.Kata Kunci : Peran, Kepemimpinan, Kinerja, Pegawai Negeri Sipil
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU ANALIS KEPEGAWAIAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA MANGINDAAN, MERRY; LIANDO, DAUD; LENGKONG, JOHNY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis penyebab Implementasi Kebijakan PengangkatanDalam Jabatan Analis Kepegawaian untuk mengembangkan karir PNS di Badan KepegawaianDaerah Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan optimal.Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sebagai objek penelitian adalah implemenasi kebijakandari aspek Organisasi (Organization), Interpretasi (Interpretation) dan Aplikasi (Application). Datayang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu observasi dan wawancara.Sedangkan data sekunder yaitu segala hal yang berhubungan dengan konsep, teori dan referensi –referensi yang berkaitan dengan penanganan keluhan baik yang bersumber dari buku, majalah,jurnal maupun hasil penelitian lainnya Informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Badan, SekretarisBadan, Pegawai BKD, dan Peserta yang tidak lolos dalam pengakatan analis jabatan fungsionalHasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator yang digunakan, terdapat dua indikatoryang belum berjalan dengan optimal, yaitu pada indicator interpretasi dan aplikasi.Disarankan perlunya sosialisasi kebijakan pengangkatan analis kepegawaian dengan baik dan mampumeyakinkan pegawai negeri sipil. Serta memberikan penghargaan selain tunjangan dan lainnya selainyang ditetapkan undang-undang.Kata kunci : Analis Kepegawaian, Implementasi Kebijakan
EFEKTIVITAS TUNJANGAN KINERJA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SAM RATULANGI LASUT, MELINDAH; AREROS, WILLIAM; LIANDO, DAUD
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 76 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tunjangan Kinerja merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalamhal ini tenaga kependidikan yang besarannya didasarkan pada kelas jabatan dengan memperhatikankehadiran, capaian sasaran kerja pegawai dan integritas. Tunjangan kinerja diberikan denganmemperhatikan penilaian prestasi kerja setiap bulannya. Tunjangan kinerja sebagai bentuk penghargaanterhadap kinerja yang dihasilkan. Diharapkan dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerjaguna pencapaian tujuan organisasi.Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanaefektivitas tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratulangi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tunjangan kinerja sudah efektif dalam meningkatkan kinerja tenagakependidikan berdasarkan pada produktivitas, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan.Kata kunci: Efektivitas, Tunjangan Kinerja, Tenaga Kependidikan
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (STUDI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV) ALING, AGUSTIEN AHUNGSEHIWU; LIANDO, DAUD; Londa, Very
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 3, No 45 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract :The changing work environment is so dynamic, many faced by every organization. Organizations and structures are always required to adapt and move with those changes, automatically changes in the organizational structure also have an impact on the career development of individual employees. In the case of regional personnel, in the implementation of personnel management, especially promotion, mutation and demotion is a phenomenon that often occurs in a regional organization.The process of appointment of echelon IV structural officials in their implementation is technically less relevant to the qualifications required by the organization. The irrelevance of the the position and educational background and the expertise of the appointed officials so it deemed necessary to examine why the personnel management of the regional personnel agency, education and training of the Sangihe islands districts on the appoinment of the echelon IV structural officials has not gone wellThis research is descriptive qualitative research using POAC management function theory proposed by George R.Terry as the guideline of this research, but the problems encountered in the related field are the indicators of planning and organizing while the indicators of actuating and controlling there is no problem in the field.                The results showed that the implementation of the appoinment of echelon IV structural officials was not fully in accordance with the mechanism and procedure of appointment of civil servants in structural positions as regulated in the government regulation because in the process of conducting the assesment subjectively, and not apart from the policy of position consideration agency and the rank and officer of staffing officers who accommodate officials through the proximity of the relationship and  family                From the results of this study then suggested some things include : local goverment sangihe archipelago should minimize the policies and interventions that cause the appoinment of structural officials to be not objective. Staffing officers should develop the mechanism of appoinment of officials through the stages in accordance with existing rules by merit system, by placing the right people, and optimizing the implementation of education and training for stuctural officials by allocating more funds for education and training activities so that through the provision of education and training will be positively correlated to impact on improvements to quality improvement, the ability of echelon IV structural officials in carrying out the work so as to give a tangible contribution to the region. Keyword : Management, Staffing Agencies Staffing areas, education and training
Co-Authors ALING, AGUSTIEN AHUNGSEHIWU Anita Wongkar, Anita Claudio Usman Datalamon, Nelfiane Donly Bilote, Donly Evelin Kawung Femmy Tasik, Femmy Gladis Lossu, Gladis Goni, Michael G. H. Grace Waleleng Hetmy Wowor, Hetmy Joyce Rares Kaawoan, Johannis KAROUW, AMELIA Kimbal, Alfon Kolamban, Gabriela Aprilia Lapian, Marlien LENGKONG, JHONY Lengkong, Johny LENGKONG, JOHNY Maervilli Sumual, Maervilli Mais, Ririn Mamangkey, Marlin Mamesah, Prisillia Mandalika, Rudolfo Mangalemma, Tri Amiputra MANGINDAAN, MERRY Mangole, Riki Manitik, Widya Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Melindah Lasut, Melindah Michael Mamentu, Michael Mingkid, Gary Jonathan Mogot, Halen Giovano Mole, Kartini Mondoringin, Jane Widya Mudinillah, Adam Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Paath, Angelita Palandung, Jein Hilda Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pasumah, Stefanus Bonifasius Patar Rumapea Pinoke, Retno Pratiknjo, Maria H Rawis, Junior A. K. Rengkung, Frangky Sabaru, Herryanto Samson, M. Sahrul Fikri Sasuwu, Junaidy M. SOMBOADILE, DAENDELS Stefanus Sampe, Stefanus Sudrajat, Maulidyka Agustyan Sumangando, Revaldi C. SUMANTO, ELLEN Suoth, Lingkan T. A. M. Ronny Gosal TALIB, FIRMAN Tamarengki, Alan Arnaldo TJIKOA, FIKRI TUNAS, MAYA Tuwo, Sindy Undap, Gustaf VERY LONDA Wehelmina Rumawas Wenur, Anton K. WILLIAM AREROS Willy Kapoh, Willy WONGKAR, BRYAN CHRISTO Zulkifli Golonggom, Zulkifli