Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY
Daud Liando, Daud
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 TJIKOA, FIKRI; LIANDO, DAUD; LENGKONG, JOHNY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mendapatkan jawaban mengapa mutasi pada ASN Daerah di KomisiPemilihan Umum Bolaang Mongondow dapat terjadi meskipun hal itu tidak memenuhi ketentuanKetentuan Peraturan Pemerintah.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.. Informan penelitian yaitu :Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ketua Komisi PemilihanUmum, dan Para Aparat Sipil Negara di Kantor Komisi Pemilihan Umum. Data dalam penelitian iniadalah terdiri dari data Primer dan data Sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori mutasi yang tidak ilmiah yang dikemukakan olehHasibuan (2013) masih amat relevan dengan masalah penelitian, terutama aspek “Tidak didasarkankepada norma/standar kriteria tertentu” dan aspek dilakukan “berdasarkan spoil system”. Dalamkasus mutasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, ditemukanpula bahwa selain 4 aspek dalam teori mutasi bukan ilmiah, ditemukan pula bahwa aspekPaternalistik Birokrasi juga merupakan hal yang amat mendeterminasi terjadinya mutasi.Dapatdisimpulkan pula bahwa salah satu penyebab, terjadinya mutasi, distimulasi oleh nilai-nilai politikdalam lingkungan birokrasi yang belum dapat menerima perbedaan pandangan atau pilihan politik.Artinya bahwa Demokrasi masih dilihat sebagai sebuah cara untuk mencapai tujuan dan bukansebagai ruang kebebasan berpolitik.Disarankan Teori Mutasi yang tidak ilmiah dapat ditambah dengan satu aspek lagi, yaituaspek paternalistik birokrasi. Dengan ditemukannya aspek Paternalisitik Brikorasi, maka TeoriMutasi yang ilmiah harus diperkuat dengan menambahkan aspek integritas sebagai salah satu aspekpenilaian.Kata Kunci : Mutasi, Aparatur Sipil Negara, Komisi Pemilihan Umum
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2018 WONGKAR, BRYAN CHRISTO; LIANDO, DAUD; KAWUNG, EVELIN
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Implementasi KebijakanPengarusutamaan Gender oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi SulawesiUtara pada Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2018 belum berjalanoptimal.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan berdasarkan implementasikebijakan Edward III, dilihat dari aspek komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, danstruktur birokrasi. Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh peneliti di lokasipenelitian dengan cara melakukan wawancara dengan sejumlah informan. Sementara itu, sumberdata sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan sebagai pendukung. Informan penelitian, yaitu :Kepala Dinas, Kepala Bidang Fasilitasi dan Pengembangan IKM, Kepala Sub Bagian Perencanaandan Keuangan, serta Kepala Seksi pada Bidang Fasilitasi dan Pengembangan IKM. Tehnikpengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender belum optimal diimplementasikan pada program pengembangan IKM karena factor komunikasi dan disposisi yangtidak mendukung.Disarankan agar menganggarkan dan melakukan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri dengan isukebijakan pengarusutamaan gender. Melakukan review terhadap seluruh dokumen perencanaan,kerangka acuan kerja, standar operasional prosedur (SOP) agar responsive gender. Memberikansanksi disiplin kepada pelaksana program dan kegiatan yang lalai dalam menerapkan kebijakanpengarusutamaan gender. Menjalankan fungsi koordinasi bagi pihak terkait.Kata kunci : Pengarusutamaan Gender, Implementasi Kebijakan, IKM
PROFESIONALISME PENYIDIK CYBERCRIME DI SUBDIT SIBER DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULUT JULIYANTO, EKO; KAUNANG, MARKUS; LIANDO, DAUD
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 79 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cybercrime is a crime that occurs in cyberspace which is different from criminal acts in general. In Indonesia, this is anew crime and requires special treatment. TheCybercrime Sub-Directorate of the North Sulawesi Regional PoliceSpecial Criminal Investigation is an agency that specializes in handling Cybercrime cases in the North Sulawesi region.The Professionalism factor is very important to be a benchmark for solving cybercrime cases in North Sulawesi handledby the cybercrime Sub Directorate of Special Criminal Investigation of North Sulawesi Regional Police. But seen fromthe settlement of cases in 2017 classified as still in the lower category. The purpose of this study was to determine thecause of the handling of cases conducted by Cybercrime Investigators in the Cybercrime Sub Directorate of SpecialCriminal Investigation Directorate of North Sulawesi Regional Police. This research uses a qualitative approach.Research informants were the Head of the Cybercrime Sub-Directorate, the Office of the Cybercrime Sub-Director, theCybercrime Sub-Director and 4 members of the Cybercrime Sub-Director, which totaled 7 people. Data collection usesinterview guidelines, while data analysis techniques use triangulation and data reduction techniques in terms of WellMotivation, Well Education, Well Trained, Well Equipment and Welfare. Based on the data analysis, it was concludedthat the handling of cases conducted by Cybercrime Investigators in the Cybercrime Sub-Directorate of the NorthSulawesi Regional Police Special Criminal Investigation Unit has not been carried out professionally becauseThe professionalism of Cybercrime Investigators in the Cyber Criminal Investigation Directorate of North SulawesiRegional Police is still lacking in terms of Well Motivation, Well Education and Well Equipment. Based on the resultsof the study, it can be recommended that the leadership of the Special Criminal Investigation Directorate can providemotivation by rewarding members who can resolve cases, the Leader can add personnel or members in the SpecialCriminal Investigation Cybercrime Sub Directorate who have an educational background related to CybercrimeLeadership can propose or propose an additional investigative budget in the Cyber Sub-Directorate.Keyword: Professionalism, Cybercrime, Investigator
MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKTOR PERINDUSTRIAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA SUMANTO, ELLEN; LIANDO, DAUD; RUMAWAS, WEHELMINA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana manajemen kinerja PegawaiNegeri Sipil di sector perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah ProvinsiSulawesi Utara.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi,wawancara dan dokumentasi dengan focus penelitian adalah indicator menggunakan teori KenBlanchard dan Gerry Ridge tentang model manajemen kinerja yang terdiri dari 3 bagian yaitu,performance planning (perencanaan kinerja), day to day coaching (pelaksanaan setiap hari),performance evolution (evaluasi kinerja) atau review dan learning (peninjauan ulang dan belajar).Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan manajemen kinerja Pegawai Negeri Sipil disector perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utarabelum maksimal. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pada proses perencanaan programkerja dan pelaksanaannya sudah berjalan baik namun dalam pelaksanaan evaluasi belum maksimalkarena ternyata pegawai merasa beban kerjanya besar karena harus merangkap tugas dan tanggungjawab akibat kurangnya pegawai di sector perindustrian. Oleh karena itu, disarankan untukmelakukan penambahan pegawai disektor perindustrian, melakukan pengawasan secara periodik,memberikan pelatihan dan pendidikan seperti penyuluh perindustrian dan analis data IKM, untukmeningkatkan kemampuan yang merata kepada para pegawai serta menjaga komunikasi antarapimpinandan staf dengan membuat laporan individu berbasis aplikasi.Kata Kunci : Manajemen Kinerja, Sektor Perindustrian
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN Suoth, Lingkan; LIANDO, DAUD; Tasik, Femmy
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 3, No 45 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: the provision and distribution of Liquefied Petroleum Gas 3 KG in its implementation did not occur as policy. Many of the problems seen on void stock, hoarding, price differences and patterns of distribution are not well-ordered. This research was conducted for the purpose of analysing the implementation of the policy of distribution of Liquefied Petroleum Gas 3 KG in South Minahasa Regency in academic development resource management development in particular in the interest of the public administration management. By using qualitative design, researchers concluded that the implementation of the policy of distribution of Liquefied Petroleum Gas3 KG in South Minahasa Regency have not run well on this aspect of idealised policy, target groups, implementing organization and the environmental factor. Keywords: Implementation Of Policy, The Provision, The Distribution Of Liquefied Petroleum Gas,.
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA MELALUI KEGIATAN ADAT MANE’E Mangalemma, Tri Amiputra; Kaawoan, Johannis; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggambarkan tentang strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata yaitu strategi yang bersifat multi-plier effect, strategi tekait dengan pariwisata, strategi keterkaitan dan pengembangan serta pemantapan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia. Dimana dari strategi yang ada telah dilaksanakan. Akan tetapi dari strategi yang ada belum berjalan maksimal sehingga hasil yang diinginkan belum tercapai dengan baik. Kemudian alam, budaya, masyarakat, objek wisata, dan promosi pasar wisata menjadi pendukung pariwisata kabupaten kepulauan talaud. Akses jalan, sarana, sumberdaya manusia, peraturan dan landasan hukum, pengelolaan objek wisata menjadi factor yang menghambat jalannya pelaksanaan strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata di kabupaten kepulauan talaud.Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Parawisata.
MERIT SISTEM DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi di Badan Kepegawaian Daerah) Tamarengki, Alan Arnaldo; Liando, Daud; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Merit Sistem Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Talaud (studi di Badan Kepegawaian Daerah).Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai informan lima orang pegawai ASN sebagai informan pendukung. Penelitian ini menunjukkan Merit Sistem Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Talaud (studi di Badan Kepegawaian Daerah) dinilai berdasarkan Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja, Penghasilan, Karir, dan Pelatihan. Berdasarkan (1) kebijakan penilaian prestasi kerja, bahwa seorang pegawai yang memiliki prestasi kerja yang baik biasnya pegawai tersebut akan mendapatkan penghargaan dan promosi jabatan namun harus memperhatikan unsur-unsur kepangkatan (2) Penghasilan atau kompensasi merupakan imbalan jasa berupa uang yang diberikan kepada para pegawai sebagai pengganti kontribusi jasa mereka. (3) Karir, keseluruhan jabatan yang dapat diduduki oleh seseorang selama kehidupan kerjanya. (4) pelatihan, suatu proses dalam mengubah perilaku karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tuuan organisasional.Kata kunci : Merit Sistem, Kinerja, Aparatur Sipil Negara.
PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP ONLINE DI KOTA MANADO Mamangkey, Marlin; Liando, Daud; Kimbal, Marthen
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kini terus ditingkatkan oleh pihak Samsat Manado mengingat jumlah kendaraan yang makin bertambah. Untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh Samsat Manado agar supaya dapat mewujudkan pelayanan yang terdepan bahkan dapat memberikan layanan secara prima bagi para wajib pajak. Untuk itu setelah dibuatnya Samsat Online yang hadir dengan sistem yang modern maka diharapkan mampu mewujudkan kualitas pelayanan yang dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan ini. Namun karena sistemnya yang masih berhubungan dengan orang yaitu belum sepenuhnya dijalankan dengan sistem online, maka layanan ini masih dinilai belum memenuhi kriteria dari lima dimensi kualitas pelayanan. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam setiap aspek. Baik dari aspek tangibles, reliability, responsiveness, assurance bahkan empaty. Dengan dipenuhinya lima dimensi pokok tersebut dan juga penyempurnaan dalam sistem kerja dari layanan Samsat Online ini, maka akan sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat wajib pajak dan juga pihak Samsat sendiri. Untuk itu apa yang menjadi visi dan misi dari Samsat Manado akan terwujud dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, data yang diperoleh bersumber dari penelitian di lapangan selama kurang lebih 14 hari.Kata kunci: Pelayanan Publik, Samsat Online
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 Kolamban, Gabriela Aprilia; Liando, Daud; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja KPU Kabupaten Minahasa yang efektif dan efisien selalu menjadi sorotan banyak pihak. Sorotan tersebut menjadi lebih tajam terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam Pemerintahan dimana kita menganut asas otonomi daerah. Rakyat mulai berani mempertanyakan akan nilai-nilai yang mereka peroleh atas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh instansi-instansi Pemerintah. Kinerja KPU Kabupaten Minahasa khususnya dalam Pilkada perlu diupayakan. Kritikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa selama ini harus disikapi secara serius, sebab penyelenggara Pilkada mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam mencapai cita-cita perjuangan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam pembukuan UUD 1945. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Adapun Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Komisi Pemulihan Umum Daerah khususnya di kabupaten Minahasa agar dapat memberikan hasil kerja yang memuaskan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban terutama dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang lebih akurat. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian yang pertama Kualitas kinerja KPU dalam penyusunan DPT yang sangat bagus dalam memaksimalkan penyusunan data yang ada, kedua Kuantitas berdasarkan analisis peneliti yang diukur dari kuantitas kinerja lewat hasil atau jumlah kinerja yang di lakukan oleh KPU dalam penyusunan DPT, yang dinyatakan dalam ukuran atau padanan angka, menunjukan bahwa kinerja KPU dalam penyusunan DPT sangat bagus dan ketelitian yang tergolong kerja yang baik, ketiga Timelines (waktu) Berdasarkan waktu kinerja yang dimiliki oleh KPU dalam penyusunan DPT, hasil kerja menunjukan bahwa dengan waktu yang di tentukan oleh Undang-undang. KPU mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, dalam waktu enam bulan (6 bulan) penyusunan DPT bisa terlaksana dan tepat pada waktunya, dan terakhir Cost effectiveness di ukur dari penggunaan sumber – sumber organisasi untuk membantu KPU dalam penyusunan DPT, yang dapat memaksimalkan kinerja KPU dalam penyusunan DPT hanya ada beberapa sumber organisasi.Kata Kunci : Kinerja KPU
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERIODE 2014-2019 Goni, Michael G. H.; Nayoan, Herman; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Tahun 2010 menjelaskan aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Sedangkan menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang di masyarakat maupun yang diadukan ke DPR RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD periode 2014-2019 di Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyerapan Aspirasi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2014-2019 cukup baik dilihat dari sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima,  dan untuk mengetahui perkembangan faktual yang terjadi ditengah masyarakat dalam menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan, ada beberapa upaya yang di lakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, diantaranya dengan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing agar dapat menyerap aspirasi konstituennya.Kata Kunci : Penyerapan, Aspirasi, Masyarakat, DPRD.
Co-Authors ALING, AGUSTIEN AHUNGSEHIWU Anita Wongkar, Anita Claudio Usman Datalamon, Nelfiane Donly Bilote, Donly Evelin Kawung Femmy Tasik, Femmy Gladis Lossu, Gladis Goni, Michael G. H. Grace Waleleng Hetmy Wowor, Hetmy Joyce Rares Kaawoan, Johannis KAROUW, AMELIA Kimbal, Alfon Kolamban, Gabriela Aprilia Lapian, Marlien LENGKONG, JHONY Lengkong, Johny LENGKONG, JOHNY Maervilli Sumual, Maervilli Mais, Ririn Mamangkey, Marlin Mamesah, Prisillia Mandalika, Rudolfo Mangalemma, Tri Amiputra MANGINDAAN, MERRY Mangole, Riki Manitik, Widya Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Melindah Lasut, Melindah Michael Mamentu, Michael Mingkid, Gary Jonathan Mogot, Halen Giovano Mole, Kartini Mondoringin, Jane Widya Mudinillah, Adam Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Paath, Angelita Palandung, Jein Hilda Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pasumah, Stefanus Bonifasius Patar Rumapea Pinoke, Retno Pratiknjo, Maria H Rawis, Junior A. K. Rengkung, Frangky Sabaru, Herryanto Samson, M. Sahrul Fikri Sasuwu, Junaidy M. SOMBOADILE, DAENDELS Stefanus Sampe, Stefanus Sudrajat, Maulidyka Agustyan Sumangando, Revaldi C. SUMANTO, ELLEN Suoth, Lingkan T. A. M. Ronny Gosal TALIB, FIRMAN Tamarengki, Alan Arnaldo TJIKOA, FIKRI TUNAS, MAYA Tuwo, Sindy Undap, Gustaf VERY LONDA Wehelmina Rumawas Wenur, Anton K. WILLIAM AREROS Willy Kapoh, Willy WONGKAR, BRYAN CHRISTO Zulkifli Golonggom, Zulkifli