Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.319
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lingua Didaktika: Jurnal Bahasa dan Pembelajaran Bahasa JURNAL CENDEKIA HUKUM AT-TA`DIB WAJAH HUKUM Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Puteri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah Attadib: Journal of Elementary Education UNES Journal of Swara Justisia TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Kronologi Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS) LamLaj
Najmi Najmi, Najmi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PRINSIP MOST-FAVOURED NATION DALAM PERDAGANGAN JASA MENUJU LIBERALISASI PERDAGANGAN Najmi, Najmi; Magdariza, Magdariza
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.302

Abstract

Perkembangan perdagangan jasa yang sangat cepat memerlukan suatu aturan yang dapat menjamin lancarnya pertumbuhan sektor jasa itu sendiri sehingga dapat berperan dalam menopang perekonomian. GATS adalah persetujuan dasar untuk masalah-masalah jasa yang bersifat multilateral yang berada dalam kerangka WTO. Persetujuan ini memuat dua hal pokok yaitu ketentuan tentang kerangka kerja dan komitmen liberalisasi atas sektor dan sub-sektor jasa yang ada dalam daftar skedul tiap anggota. Seperti halnya prinsip dasar GATT maka GATS juga mensyaratkan anggota untuk memberlakukan secara MFN (non diskriminasi) antara jasa produk dan penyedia jasa. Dalam hal ini, Most Favoured Nation (MFN) merupakan salah satu prinsip dasar GATS agar tidak membedakan perlakuan antara satu negara dengan negara lainnya. Penerapan prinsip MFN ini dalam bidang perdagangan jasa, disatu sisi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun disisi lainnya juga mendorong persaingan yang cukup tinggi antara negara-negara. Hal ini merupakan suatu tantangan yang cukup berat bagi negara-negara berkembang untuk bersaing dengan negara maju yang lebih siap untuk menghadapi kompetisi di bidang perdagangan jasa. Bagi Indonesia sendiri sebagai salah satu negara anggota WTO harus segera berbenah diri dan mempersiapkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya dalam rangka menghadapi liberalisasi dibidang perdagangan jasa. Ketentuan GATS yang juga berlaku bagi Indonesia telah memuat sektor-sektor jasa yang akan diliberalisasi diantaranya jasa perhubungan udara, jasa finansial, perpindahan manusia serta jasa telekomunikasi. Pada akhirnya, dengan telah diberikannya pengaturan perdagangan di sektor jasa melalui GATS dalam kerangka WTO hendaknya juga mendorong mewujudkan suatu perdagangan yang adil, transparan, saling menguntungkan dan memperkuat hubungan antara negara-negara.
PENGUATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Najmi, Najmi; Daulay, Zainul
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.369

Abstract

Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) juga merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menghadapi perekonomian global dan liberalisasi dalam perdagangan internasional. Selain itu, hal ini juga di dorong oleh semakin banyak organisasi atau blok-blok perekonomian regional yang terus terbentuk seiring dengan terjadinya perubahan ekonomi menuju pasar bebas dalam bentuk liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, regionalisasi ekonomi telah menjadi cara untuk meningkatkan daya saing internasional perusahaan-perusahaan dalam wilayah tersebut. Salah satu yang kemudian yang diatur dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN juga menyangkut hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual khususnya yang bersifat komunal diantaranya penggetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional dan lainnya merupakan aset bagi negara yang harus dilindungi. Walaupun pada tingkat internasional, WIPO belum berhasil menyepakati pengaturan perlindungan kekayaan intelektual komunal terkait Sumberdaya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, namun Masyarakat Ekonomi ASEAN telah menegaskan untuk melakukan penguatan perlindungannya pada pasar perdagangan regional dan internasional (foreign markets). Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk pertama, menganalisis kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam perdagangan regional terkait Kekayaan Intelektual; dan kedua, untuk memetakan kebijakan nasional dalam penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan komparatif.
KEHIDUPAN SOSIAL“EKONOMI BURUH PEREMPUAN DI CV. RASDI & CO KOTA PADANG TAHUN 2000-2020 Oktavianza, Vanesha; Najmi, Najmi
Puteri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah Vol. 8 (2023): Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (Special Issues)
Publisher : Department of History Education, Faculty of Social Science, Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/ph.v8iX.46682

Abstract

This article is a study of socio-economic history that discusses the development of the socio-economic life of women workers at the CV spice export factory. Rasdi & Co Padang City. This study aims to determine the development of the socio-economic life of women workers after working at CV. Rasdi & Co Padang City. This study uses historical methods consisting of heuristic, verification, interpretation, and historiography steps. The results of this study indicate that the lives of women workers can develop well, because the wages they earn are able to meet the daily needs of their families and can improve the education of their children. This can happen because companies often apply overtime and a contract system so that women workers can get additional income beyond their daily wages. So it can be concluded that this company has the goal of empowering women who want to work to help the family's economy without the requirement of a higher education certificate. However, during the Covid-19 pandemic this company was forced to take action to lay off old female workers for the safety of all workers and to maintain the continuity of the company in the midst of economic difficulties because spice export activities were temporarily stopped and only carried out spice delivery activities within Indonesia. 
PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) PADANG TERHADAP PANGAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR (Studi Kasus: di Wilayah Hukum BBPOM Kota Padang) Saputra, Febrian Akhirama; Najmi, Najmi; Zurnetti, Aria
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.737

Abstract

Processed food is everything that originates from agricultural, plantation, forestry, fishery, water and water products, either processed or not processed, which are intended as food or drink for human consumption, including processed food additives, processed food raw materials, and processed food ingredients. other products that are used in the process of preparing, processing and/or making food or drink, in order to maintain the safety of processed food, this is where the role of the government through the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is needed to oversee drug and food distribution. The ineffectiveness of supervision and law enforcement on the distribution of drugs and food is due to the poor legal culture of society which is one of the factors causing the high circulation of processed food without a distribution permit, besides that it is also influenced by the weakness of substance and legal structure. Efforts to tackle crime with criminal law are essentially part of law enforcement efforts. The issue raised in this study is how is law enforcement by Civil Servant Investigators (PPNS) Padang Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) against the circulation of processed food without a distribution permit and what are the obstacles and obstacles. The research used is a sociological juridical approach which is analytically descriptive in nature, namely analyzing the link between applicable laws and regulations and legal theories and implementation practices related to the research object which then produces several conclusions. In carrying out surveillance of processed food circulating in the community, BBPOM still often finds processed food without a distribution permit that does not meet processed food standards. In carrying out law enforcement, BBPOM already has several mechanisms in accordance with statutory regulations where these rules have a juridical aspect that can guarantee certainty that the law functions as a rule that must be obeyed. In fact, the investigation and supervision carried out by BBPOM has not guaranteed legal certainty, because existing regulations are not adhered to and the constraints faced are the lack of availability of human resources and the weak authority of BBPOM in taking action against processed food without a distribution permit.
Co-Authors Abianza, Erza Afriani, Rini Agneshia, Lidia AMALIA, TIARA Andeskoli, Oriza Anggraini, Ezi Aria Zurnetti, Aria Atmazaki Atmazaki Dirjo, Dirjo Efendi, Nadila Faizi, Besse Nur Fauza, Nurul Fiendra, Nikra Fadhila Fitriah, Rahmuliani Handayani, Revi Harahap, Ronaldo Hastuti, Hera Hendra Naldi Indra Indra Indra, Zul Kada, Marselino Sambo Kholili, Ahmad Magdariza, Magdariza Medri, Laura Meldi, Witri Mochammad Imron Awalludin Mudinillah, Adam Murni Murni Nasution, Annisa Annida Nofita, Femi Oktavianza, Vanesha Parman, Imelda Aulia Prilia, Dinda Diana Purnawarman, Yoel Agung Putra, Aditia Nugraha Putri, Marchelina Nurfa Putri, Nabila Putri, Vikkania Rahmi Andika Putriyani, Dia Rajab, Vira Ardianti Rery Novio Resandi, Mario Salsabila, Ahada Saputra, Febrian Akhirama Silva, Ray Suci, Syahra Deviena Khien Sutrisna, Saleh Usman, Auliah Veronika, Mutiara Rejani Wahyudi Wahyudi Yaswirman, Yaswirman Yefterson, Ridho Bayu Zahara Zahara Zahirah, Zahirah Zainul Daulay Zefrizal Nurdin, Zefrizal