Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.386

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam UIR LAW REVIEW Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum Al-Muqayyad JHR (Jurnal Hukum Replik) LEGAL BRIEF Strata Law Review Zona Law And Public Administration Indonesia Journal of Islamic economics Perspectives (JIEP) Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam

Nursyamsudin, Nursyamsudin

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Author-ID : 600113

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

METODOLOGI HUKUM MUHAMMAD SHAHRUR: Tafsir á¸¤add Pencurian dalam QS. Al-MÄâ€™idah (5): 38 Ridwan, Nursyamsudin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstractÂ Apakah QS. Al-Maidah ayat 38 benar-benar mengharuskan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian? Dalam merespon masalah ini, Muhmammad Shahrur menawarkan sebuah konsepsi tentang hukuman pelaku tindak pidana pencurian dengan menerapkan konsep batas maksimal. Bagi Shahrur, pemotongan tangan baru bisa dilakukan ketika seorang pencuri sudah melakukanya secara berulang kali dan tanpa adanya penyesalan. Sharur mengenalkan suatu teori yang kemudian dikenal dengan naáº“ariyyah al-á¸¥udÅ«d (Theory of Limit) yaitu teori batas. Sejalan dengan teori ini, tidak diperkenenkan menjatuhkan hukuman lebih berat dari potong tangan namun sangat dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Â Kata Kunci: Muhammad Shahrur, hermeneutik, teori batas, potong tanganÂ AbstractÂ Does QS. Al-Maidah verse 38 actually require the punishment of hand amputation for theft perpetrators? In response to this problem, Muhmammad Shahrur offers a conception of criminal punishment of theft by implementing the concept of a limit. For Shahrur, amputation of limbs can only be done when a thief already do it repeatedly and without remorse. Sharur district introduced a theory that became known as naáº“ariyyah al-á¸¥udÅ«d (Theory of Limit), namely the theory of limits. In line with this theory, not diperkenenkan heavier sentence than cutting off hands, but it is possible to impose a lighter sentence.Â Keywords: Muhammad Shahrur, hermeneutic, theory of limit, hand amputationÂ

PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG PT. J & T EXPRESS KOTA CIREBON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Reka Rosalina; Nursyamsudin Nursyamsudin; R. Agus Abikusna
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstractOne of the services which the most influences into human life at this time are commodity delivery services. Based on the fact, there are a lot of commodity delivery services in Indonesian. One of them is PT. Global Jet Express (J & T Express) which is an express company that serves shipping commodities or documents to all cities in Indonesian and abroad. This study uses qualitative research, the data collected using interview, observation, documentation and then analyzed by descriptive analysis method. The results of this study: 1) Transactions or agreements conducted by PT. J&T Express and consumer is ijarah contract because the consumer indicated providing wages as a value of the service benefits provided by PT. J & T Express. 2) There is a default in this agreement that is the delivery estimated of commodities that are unsuitable, because of several factors that make the commodities late until the destination. But in the case of delays in the delivery of commodities provided by PT. J&T Express does not provide compensation. 3) Solving of dispute problem that occurs between PT. J & T Express of the Cipto branch of Cirebon City and consumer was settled by deliberation according to Islamic law, base on the agreement of both so that can express their opinions until tranquillity.Keywords: Protection, Consumer Services, Shipping, Goods, and Ijarah. AbstrakSalah satu pelayanan jasa yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia pada saat ini adalah jasa pengiriman barang. Berdasarkan kenyataan ini banyak sekali jasa pengiriman barang yang terdapat di Indonesia. Salah satunya adalah PT. Global Jet Express (J&T Express), sebuah perusahaan express yang melayani pengiriman barang ataupun dokumen ke seluruh kota di Indonesia maupun luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini 1) Transaksi atau perjajian yang dilakukan oleh PT. J&T Express dan pengguna jasanya yaitu akad ijarah, karena apa yang dilakukan oleh pihak konsumen ini yaitu dengan memberikan upah sebagai nilai dari manfaat jasa yang diberikan oleh PT. J&T Express. 2) Adapun bentuk wanprestasi dalam perjanjian ini adalah estimasi pengiriman barang yang tidak sesuai, karena beberapa faktor yang menjadikan barang terlambat sampai tujuan. Tetapi dalam hal keterlambatan pengiriman barang ini PT. J&T Express tidak memberikan ganti rugi apapun. 3) Penyelesaian persengketaan yang terjadi antara PT. J&T Express cabang Cipto Kota Cirebon diselesaikan secara musyawarah sesuai hukum Islam, dengan kesepakatan kedua belah pihak agar semuanya dapat mengemukakan pendapat sehingga tercapai kata damai.Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen Jasa, Pengiriman, Barang, dan Ijarah.

RELIGI, BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF: Prospek dan Pengembangan Pariwisata Halal di Cirebon Aan Jaelani; Edy Setyawan; Nursyamsudin .
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract This article confirms that tourism activities including religious, cultural and creative centers in Cirebon are developing separately from local government policy and program implementation, but tourism development activities are getting more advanced in the city and district of Cirebon. With a trend-analysis approach, this article is based on data collected through interviews, exploration of events, news, and information from print media and electronic media, as well as documents from tourism organizers in Cirebon. This paper concludes that Cirebon positioned itself as one of the destinations for the development of halal tourism that became the center of the tourism industry in the future. Keywords: Religion, Culture, Creative Economy, Halal Tourism. Abstrak Artikel ini menegaskan bahwa aktivitas pariwisata termasuk sentra religi, budaya dan ekonomi kreatif di Cirebon berkembang secara terpisah dari sisi kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan program-program, dan strategi pengembangan kawasan wisata baik di kota dan kabupaten Cirebon. Dengan pendekatan trend-analysis, artikel ini berpijak pada data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, eksplorasi terhadap peristiwa, berita, dan informasi dari media cetak dan media elektronik, serta dokumen dari institusi penyelenggara pariwisata di Cirebon. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Cirebon memposisikan diri sebagai salah satu destinasi bagi pengembangan wisata halal yang menjadi sentra industri pariwisata di masa mendatang. Kata Kunci: Religi, Budaya, Ekonomi Kreatif, Wisata Halal

STATUS HUKUM WAKĀLAH ṬALAK (Studi Komparatif antara Pandangan Imᾱm Syᾱfi’ῑ dan Ibnu Hazm) Nursyamsudin Nursyamsudin; Burhanudin Burhanudin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakWakālah talak yaitu pengucapan talak seorang suami dengan menggunakan utusan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah menalaknya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang mentalak. Mengenai hukum keabsahan dalam mewakilkan talak, para ulama berbeda pendapat. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah a. Bagaimana pendapat Imᾱm Syᾱfi’ῑ dan Ibnu Hazm mengenai status hukum wakālah talak, b. Bagaimana istinbāṭ hukum Imᾱm Syᾱfi’ῑ dan Ibnu Hazm, c. Apa persamaan serta perbedaan dari keduanya. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian pustaka, dalam menganalisis data penelitian ini bersifat deskriptif analitis-komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu kitab al-Umm dan al-Muhallā Sedangkan sumber data skunder yaitu kitab-kitab lain serta buku-buku yang membahas tentang status hukum wakālah talak. Imᾱm Syᾱfi’ῑ berpendapat bahwa wakālah talak adalah hukumnya boleh dan sah, dengan alasan bahwa perwakilan merupakan hal yang diperbolehkan agama termasuk didalamnya masalah talak. Karena perkara talak sama halnya seperti perkara muamalah lainnya yang perlu untuk diwakilkan, seperti jual beli, salam, rahn, dan pernikahan. Adapun menurut pendapat Ibnu Hazm bahwa wakālah talak adalah tidak boleh dan tidak sah, dengan alasan bahwa tidak ada naṣ yang menjelaskan tentang membolehkan mewakilkan talak, karena mewakilkan talak mempunyai arti pemberian hak milik, sedang menurut hukum syara’ hak talak itu milik laki-laki (suami). Metode istinbāṭ yang digunakan oleh Imᾱm Syᾱfi’ῑ adalah al-Qur’an, al-Hadīṡ, ijma’ sahabat dan qiyᾱs. Sedangkan metode istinbāṭ yang digunakan oleh Ibnu Hazm adalah al-Qur’an. Dalam analisa akhir, dapat diketahui persamaan dan perbedaan pemikiran Imᾱm Syᾱfi’ῑ dan Ibnu Hazm yaitu sama-sama mengambil dalil dari sumber utama yakni al-Qur’an. Sedangkan perbedaannya yaitu, dalil yang dijadikan landasan Imᾱm Syᾱfi’ῑ adalah QS. Surat an-Nisā ayat 35, Sedangkan yang dijadikan landasan Ibnu Hazm adalah QS. al-Baqarāh ayat 229. Kata Kunci: Hukum Perceraian, Talak, Wakālah. Abstract Wakālah divorce is the pronunciation of a husband by using a messenger or representative to convey to his wife somewhere else, that her husband has yelled at her. Under these circumstances, the person who is sent is acting as a bully. Regarding the law of legitimacy in representing divorce, the scholars differed. Formulation of problem in this research is a. What is the opinion of Imᾱm Syᾱfi'ῑ and Ibn Hazm regarding the legal status of wakālah divorce, b. How istinbāṭ law Imᾱm Syᾱfi'ῑ and Ibn Hazm, c. What are the similarities and differences between the two. The method used in collecting data is literature research, in analyzing the data of this study is analytical-comparative descriptive. Sources of data used in this study in the form of primary data is the book of al-Umm and al-Muhallā While secondary data sources are other books and books that discuss the legal status wakālah divorce. Imᾱm Shᾱfi'ῑ argues that wakālah divorce is law permissible and legitimate, on the grounds that representation is a religious thing, including divorce. Because divorce case is the same as other muamalah matters that need to be represented, such as buying and selling, greetings, rahn, and marriage. In Ibn Hazm's view that wakālah divorce is unlawful and unlawful, on the grounds that there is no naṣ explaining about allowing representation of the divorce, since representing divorce has the meaning of granting property right, while under the law the right of the right belongs to a man husband). The istinbā Metode method used by Imᾱm Shᾱfi'ῑ is al-Qur'an, al-Hadīṡ, ijma 'companions and qiyᾱs. The istinbā metode method used by Ibn Hazm is the Qur'an. In the final analysis, we can see the similarities and differences of thought Imᾱm Syᾱfi'ῑ and Ibn Hazm regarding the legal status of wakālah divorce. The equality of both, that is equally take the proposition from the main source of the Qur'an. While the difference is, the proposition that the foundation of Imᾱm Syᾱfi'ῑ is QS. Surat an-Nisā verse 35, While the basis of Ibn Hazm is QS. Al-Baqarāh verse 229. Keywords: Divorce Law, Divorce, Wakālah.

PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM Nursyamsudin Nursyamsudin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan kasih dan sayang antara keluarga untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga. Karena itu Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan-Nya yang baik dan adil dalam al-Qur’an yang dapat menimbulkan kemaslahatan dalam keluarga. Hukum waris dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Baik mengenai harta yang ditinggalkan maupun orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan (al-Qur’an surat al-Nisa ayat 11). Problematika yang muncul sekarang ini adalah banyak orang yang tidak memahami ilmu mawaris, disisi lain banyak anggota masyarakat yang tidak mau tahu dengan ilmu mawaris, ini berakibat pada pembagian harta waris menurut kehendak mereka sendiri dan tidak berpijak pada cara-cara yang benar menurut Islam. Misalnya pembagian harta warisan sama rata antara semua anak. Bahkan anak angkat memperoleh bagian, cucu mendapat bagian walaupun ada anak si mayit dan lain-lain. Kata Kunci: Harta Waris, Hukum Waris, Muwaris Islam considers that the division of inheritance to the inherited rights manifests the love and affection between the family to bear and help each other in the life of the family. Therefore God has given His good and just provisions in the Qur'an which can lead to the welfare of the family. The law of inheritance can be interpreted as a science that discusses the removal of the relics of someone who died to the living. Both about the property left behind and the people who are entitled to receive the relics. Part of each heir, as well as how to settle the division of the estate. Islam regulates the provision of inheritance in detail in order to avoid disputes between fellow heirs left behind people whose property is inherited. Islam wants the principle of justice and justice as one of the joints of community development can be upheld (al-Qur'an letter al-Nisa verse 11). The problems that arise today are many people who do not understand the science of mawaris, on the other hand many members of the community who do not want to know with mawaris science, this result in the distribution of inheritance according to their own will and not based on the right way according to Islam. For example the division of inheritance equally between all children. Even a foster child gets a share, grandchildren gets a share even though there is a son of the dead and others. Keywords: Inheritance, Inheritance Law, Muwaris

KONSEP RUJUK BILFI’LI PERSPEKTIF SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI Nursyamsudin Nursyamsudin; Wardah Nuroniyah; Azizahtul Khasanah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.9150

Marriage is a contract whose elements include the justification of wāṭi, the implementation of the rights and obligations of husband and wife. However, this element is sometimes forgotten so that disputes arise which end in the word alāq. Jumhur (the majority) of scholars agree on the fall of alāq for free people with the right to reconcile with his wife while waiting for the 'iddah period. In the implementation of the reconciliation agreed upon by the Ulama, it is rujuk bilqauli, while rujuk bilfi'li there are still differences of opinion. Shaykh Nawawi al-Bantani is one of the leading Shafi'iyah scholars who forbid. The formulation of the problem from this research is, how is the concept of rujuk bilfi'li from the perspective of Shaykh Nawawi al-Bantani, how is the legal istinbaṭ methodology of Shaykh Nawawi al-Bantani, and is there any relevance to the Compilation of Islamic Law (KHI). The purpose of writing this research is to find out how the concept of rujuk bilfi'li from the perspective of Shaykh Nawawi al-Bantani, to know the istinbaṭ method used by Shaykh Nawawi al-Bantani, and to know its relevance to the Compilation of Islamic Law. This research is a type of literature study (library research) in the form of "qualitative-descriptive" with a socio-historical approach, examining characters and describing their thoughts in legal terms and legal products that are adapted to the applicable KHI law. According to Shaykh Nawawi al-Bantani, rujuk bilfi'li is haram, and the provisions for the implementation of reconciliation according to him cannot be carried out by bilfi'li, only bilqauli can be done. If done bilfi'li then dita'zir. The argument for strengthening the prohibition is on the basis of taġlîẓan (aggravating) and iḥtiyāṭ (prudence). The istinbaṭ method used by Shaykh Nawawi al-Bantani is ta'liq wa takhrij. The relevance of Shaykh Nawawi al-Bantani's opinion with the Compilation of Islamic Law is contained in the provisions for the implementation of rujuk, the terms and conditions for the implementation of rujuk bilqauli and the prohibition on the implementation of rujuk bilfi'li. Meanwhile, in the case of problems resulting from the implementation of the bilfi'li reconciliation, there is no relevance.

SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRETED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) MENURUT KUHAP Nursyamsudin Nursyamsudin; Samud Samud
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v7i1.10413

One of the ideals of the Indonesian people is to implement good governance that reflects democratic values and prioritizes the principle of legal certainty. The creation of a good and integrated law will certainly not be achieved just like that. We need a legal system that can answer and become a tool to achieve the ideals of the nation. Within the criminal justice system, a system known as the Integrated Criminal Justice System is already being implemented. A system in the criminal justice system that becomes a reference for the implementation of a justice that is fair and as expected by the wider community. For synchronization within the criminal justice system itself, it must be synchronized with 3 (three) synchronizations, namely synchronization of substance, structure, and culture. In the criminal justice system, these three pillars must remain in tandem and in sync in order to be able to run a truly integrated criminal justice system.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KERATON TERHADAP KURSUS PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DAN SEJAHTERA Leliya Leliya; Nursyamsudin Nursyamsudin; Muhamad Mujahidin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v7i2.11549

Pernikahan merupakan sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui bersama oleh pasangan suami istri yang terkadang dalam perjalanan tersebut menemui berbagai rintangan, permasalahan, serta hambatan yang datang silih berganti baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab masalah lainnya. Untuk itu perlu adanya suatu pembekalan atau pembimbingan terhadap calon pengantin sebelum mereka mengarungi lautan rumah tangga yang mana sebagian besar kehidupan individual manusia akan dihabiskan di sana. Adapun pembekalan yang dimaksud dapat diperoleh melalui kursus pra nikah. kursus pra nikah ini merupakan salah satu kebutuhan dan solusi bagi calon pengantin atau remaja yang telah memasuki usia nikah dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berbasis program studi dilaksanakan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Lokus pengabdian yang dipiilih di Desa Kaeraton karena rata-rata besarnya angka perceraian dibandingkan pernikahan sebesar 36,7% tiap tahunnya angka ini lebih dari dua kali lipat dari angka perceraian Nasional sebesar 18%. Metode yang digunakan dalam pegabdian kepada masyarakat ini adalah Participatory Action Research (PAR). PAR merupakan kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu komunitas atau lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Adapun indikator keberhasilan dari pelaksanaan PkM ini bisa terlihat data tingkat pemahaman peserta yang tadinya di pre test pada kategori pemahaman baik meningkat dari 30% kemudian naik menjadi 50% dan pada kategori baik sekali meningkat 5% menjadi 10% setelah dilakukan pemberian materri kursus pra nikah dan post test. Hal ini mengindikasikan berhasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Keraton yaitu Pemberdayaan Masyarakat Desa Keraton Terhadap Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dan Sejahtera.

Sharia Economic Law in the Perspective of Anthropology and Sociology Nursyamsudin, Pebriyana; Arifin, Tajul; Abdal
Zona Law And Public Administration Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): JANUARY 2024
Publisher : Yayasan Mentari Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Anthropology and sociology of Islamic economic law complement each other in understanding this legal phenomenon. Anthropology helps in understanding cultural contexts and traditions, while sociology helps identify the social and structural factors that influence them. The method used in this article is qualitative method, using literature studies whose sources are from books and journals related to the discussion of anthropology and sociology of Islamic economic law. This study opens opportunities to explore the practice, understanding, and social and cultural implications of Islamic economic law, thus enriching moral and ethical insights in Islamic economics more comprehensively. Therefore, this article tries to provide an overview of the Anthropology and Sociology of Islamic Economic Law

Code of Ethics Political Prospects of Economic Law in Legislation Nursyamsudin, Febriyana; Ali Rasyid, Fauzan; Saleh, Chaerul
Zona Law And Public Administration Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): JANUARY 2024
Publisher : Yayasan Mentari Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The legal system in economics related to the national consensus on welfare is quite complex due to the existence of various legal and political analyses. This research focuses on economic and legal domains related to Indonesia's economic challenges. One thing that is important in politics is the importance of ethics and morality. Ethical considerations of government tend to operate more efficiently. When government officials have strong moral convictions, they take action and defend their integrity. This undermines honesty, integrity, and good judgment when performing government functions. In order to realize the goals of the country, professional and ethical state administrators are needed in order to carry out their functions and duties efficiently and effectively. To realize a professional state administrator, each state administrator must meet the requirements as a state administrator as specified in laws and regulations, while to realize an ethical state administrator, it is necessary to regulate ethics in laws and regulations. The arrangement must be general in nature so that it applies to every state administrator.

Co-Authors Aan Jaelani Abdal Afif Muamar Azizahtul Khasanah Burhanudin Burhanudin Chaerul Saleh, Chaerul Chaniago, Jafar Daya, Aan Desi Fitri Ramadhani Edy Setyawan Ezzerouali, Souad Ahmed Fauzan Ali Rasyid Fuad, Ibrahim Ahmed Izzuddin Izzuddin Izzudin Izzudin Kusdiyana Kusdiyana Leliya Leliya Muhamad Mujahidin Mukhlas, Oyo Sunaryo Nadila Sari, Dini Nur Rizki Amalia Penanjung, Rd R. Agus Abikusna Rachmawati, Luthfiah Ramdani Wahyu Sururie Reka Rosalina Salma, Salma Mis Aziziah Samud Samud Shodiqin, Akhmad Silverius Y. Soeharso Sufiarina Sugianto Sugianto Syaeful Bakhri Syafrida Syafrida, Syafrida Tajul Arifin Wardah Nuroniyah

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search