Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.439
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Journal of Law Science Journal Of Management Science (JMAS) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH (JBE) LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Legalita Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Jurnal Sosial, Sains, Terapan dan Riset (Sosateris) SATKRIYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia J-CEKI PESHUM
Sugeng Dwiono
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Analysis of Minister of Social Affairs Regulation No. 01 of 2018 on PKH in Sungkai Tengah Adhitama, Sam; Dwiono, Sugeng
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.7824

Abstract

This study aims to analyze the role of Sungkai Tengah Subdistrict in the distribution of social assistance under the Family Hope Program (PKH) based on the Minister of Social Affairs Regulation No. 01 of 2018. The research focuses on the mechanisms employed by the subdistrict to ensure effective, efficient, and targeted distribution of assistance to eligible families. Additionally, the study examines the legal constraints faced by the subdistrict in implementing the program, including challenges in data verification and validation, limited access to financial institutions, and issues related to transparency and accountability in the distribution process. By employing a qualitative approach, this research highlights the importance of good governance principles, such as transparency, accountability, participation, and effectiveness, in enhancing the distribution of social assistance. The findings indicate that while Sungkai Tengah Subdistrict has made significant efforts to implement these principles, there are still considerable challenges that need to be addressed to improve the overall effectiveness of the PKH program. Recommendations for future improvements include enhancing public awareness of complaint mechanisms and leveraging technology to streamline verification and distribution processes. Ultimately, this study contributes to a better understanding of the role of local governance in social assistance distribution and aims to strengthen public trust in government programs.
Pertimbangan Hukum Mengenai Pendidik yang Menerapkan Tindakan Disiplin terhadap Siswa Fadli, Ilham; Haryadi, Slamet; Dwiono, Sugeng
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.7862

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi efektif dalam mengurangi konflik antara pendidik dan orang tua siswa yang dapat berkembang menjadi sengketa hukum. Tindakan disipliner yang diterapkan oleh pendidik sering kali memicu konflik di lingkungan pendidikan. Kesimpulan utama menunjukkan bahwa memberikan pendidikan dan pelatihan hukum bagi pendidik, mensosialisasikan kebijakan disiplin kepada orang tua, menetapkan prosedur penyelesaian konflik yang jelas, meningkatkan komunikasi antara pendidik dan orang tua, menerapkan pendekatan restoratif dalam disiplin, serta memantau dan mengevaluasi kebijakan disiplin adalah strategi-strategi efektif untuk mengurangi risiko konflik. Studi ini memberikan kontribusi berharga dalam pembentukan kerangka kerja yang komprehensif yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan harmonis. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan langkah-langkah ini dapat melindungi hak-hak baik guru maupun siswa, sekaligus membangun kepercayaan antara sekolah dan orang tua. Namun, studi ini memiliki keterbatasan terkait generalisasi temuan, karena berfokus pada konteks tertentu di Indonesia. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki efek jangka panjang dari langkah-langkah pencegahan ini dan menganalisis variasi kontekstual di berbagai daerah. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya membahas masalah pencegahan konflik tetapi juga menawarkan saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kebijakan pendidikan.
Optimalisasi Kebijakan Hukum Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Lampung Utara Sukatno, Sukatno; Dwiono, Sugeng
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.7864

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi kebijakan hukum dalam menangani anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di Kabupaten Lampung Utara. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pendidikan, termasuk tantangan infrastruktur, kondisi ekonomi keluarga, dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Data dikumpulkan melalui telaah pustaka dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan hukum sangat penting untuk meningkatkan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran pendidikan, penguatan infrastruktur, dan peningkatan koordinasi antarlembaga untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak-anak di Kabupaten Lampung Utara akan mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dan mengurangi angka putus sekolah.
Efektivitas Perda Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Elliana, Meili; Dwiono, Sugeng
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.7890

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan analisis terhadap regulasi, observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar menjadi tantangan utama dalam penegakan peraturan. Masyarakat cenderung tidak mematuhi peraturan yang ada, dan penegakan hukum yang tidak konsisten oleh Dinas Perhubungan memperburuk situasi. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif juga menghambat efektivitas implementasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai Perda, pengadaan sarana penertiban yang memadai, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban umum yang lebih baik di Kabupaten Lampung Utara. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan tujuan Perda dapat tercapai dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
Implementation of Article 9 of Law No. 5/1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair competition Octa Ariyantika, Ara; R Mawardi, Didiek; Dwiono, Sugeng
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8295

Abstract

This study analyzes the implementation of Article 9 of Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair competition in North Lampung Regency. This law aims to create a competitive and fair business climate while protecting public interests. Although the local government has issued Regional Regulation No. 2 of 2016 to balance traditional and modern markets, challenges in its implementation remain significant. The increasing dominance of modern markets threatens the existence of traditional markets, while effective supervision and law enforcement are still lacking. This research finds that enhanced supervision, guidance, and socialization to the community and business actors are essential to achieving the law's objectives. With appropriate measures, it is hoped that healthy business competition can be realized, supporting the existence of traditional markets and improving community welfare. This study also recommends the need for further research to identify barriers to implementation and formulate more effective strategies for creating a fair and competitive business environment in Indonesia.
Justice in Judicial Decisions: A Review of the Cyanide Coffee Case (Decision Number 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst) Sahidi, Aryan; Haryadi, Slamet; Dwiono, Sugeng
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8296

Abstract

This research examines the cyanide coffee case involving Jessica Kumala Wongso and Wayan Mirna Salihin, focusing on the aspects of justice in the judge's ruling. This case highlights the complexities of the Indonesian judicial system, particularly concerning the lack of a comprehensive autopsy, which resulted in uncertainty regarding the cause of Mirna's death. Although many witnesses were presented, none could provide direct evidence regarding Jessica's actions, leading the judge to rely on circumstantial evidence to reach a decision. This research analyzes how the judge considered the testimonies of witnesses and experts, as well as the use of existing evidence in the decision-making process. The findings indicate that while the judge endeavored to achieve justice, there were significant doubts regarding the validity of the evidence presented. These findings emphasize the importance of transparent and accountable legal procedures to ensure justice within the judicial system. This research is expected to provide insights for the development of legal practices in Indonesia and enhance public trust in the judicial system.
Effectiveness of Regional Regulation No. 13/2019 on Handling the Poor in North Lampung Rohmiyati, Rohmiyati; Dwiono, Sugeng
Journal of Law Science Vol. 7 No. 2 (2025): April: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i2.6160

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Regional Regulation of North Lampung Regency Number 13 of 2019 concerning the Handling of the Poor and Abandoned Children. The method employed is a normative legal approach with descriptive analysis of secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the implementation of this regulation faces various challenges, including a lack of accurate data regarding the conditions of the poor, budget constraints due to the economic impact of the COVID-19 pandemic, and the absence of shelters for abandoned children. Furthermore, the limited media coverage of these programs hinders public awareness and community participation. Proposed recommendations include the development of a comprehensive database, securing adequate funding, establishing shelters for abandoned children, and implementing effective media strategies. By addressing these challenges, it is hoped that the Regional Regulation can be more effective in improving the welfare of the poor and abandoned children in North Lampung Regency
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Sani, Sri Achmad Irwan; Dwiono, Sugeng
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9483

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam konteks perlindungan khusus anak di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini, yaitu faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat mencakup rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan yang tepat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat akibat sosialisasi yang belum merata. Sementara itu, faktor pendukung meliputi sinergi yang baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat dalam pelaksanaan program, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak. Kesimpulannya, keberhasilan kebijakan KLA sangat bergantung pada peningkatan kapasitas aparat, perluasan sosialisasi, dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
The Role of Legal Policies in Shaping Strategic Spatial Planning in North Lampung Fitria, Shinta; Dwiono, Sugeng
Jurnal Sosial, Sains, Terapan dan Riset (Sosateris) Vol. 13 No. 2 (2025): June: Sosateris
Publisher : Intitute of Computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/d4cxmp82

Abstract

The objective of this research is to analyze the implementation of the Regional Spatial Planning in North Lampung, focusing on the strategies for monitoring and controlling spatial planning that involve community participation. The research employs a qualitative methodology, with data collection conducted through interviews, observations, and literature studies. The findings indicate that although the local government has made efforts to involve the community in the decision-making process, the existing participation remains limited and tends to be procedural in nature. This results in a lack of transparency and adequate access to information for the community, which adversely affects the effectiveness of spatial planning. Constraints such as the quality of human resources and the availability of infrastructure also hinder the enhancement of community participation. This study recommends the necessity of strategic measures to actively engage the community at every stage of spatial planning, as well as to improve the community's capacity to understand the importance of their role in spatial management. It is hoped that these findings will contribute to the development of more inclusive and responsive policies that address community needs, while also fostering synergy among the government, the community, and the private sector in achieving sustainable development in North Lampung
Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara Alpasah; Dwiono, Sugeng
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1029

Abstract

Desentralisasi pemerintahan pasca-reformasi menempatkan desa sebagai entitas otonom yang memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kepala desa dalam aspek tersebut serta menelaah dinamika hubungan fungsional dengan camat dalam konteks regulasi nasional dan praktik lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan kombinasi studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Desa Cempaka, Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepala desa memiliki dasar hukum kuat dalam menjalankan otoritas administratifnya, kewenangan tersebut dibatasi oleh keharusan memperoleh rekomendasi tertulis dari camat yang dalam praktiknya bersifat mengikat. Situasi ini menciptakan ketegangan antara prinsip otonomi dan pengawasan, serta membuka ruang bagi intervensi birokratis dan konflik kewenangan. Studi lapangan mengungkap bahwa penundaan atau penolakan rekomendasi camat berdampak pada stagnasi pelayanan publik, kekosongan jabatan perangkat desa, dan turunnya efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Prosedur seleksi dan pemberhentian yang idealnya menjamin integritas perangkat desa juga kerap dipolitisasi, melemahkan semangat profesionalisme dan transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan ulang relasi kewenangan antara kepala desa dan camat melalui revisi regulasi yang menempatkan rekomendasi camat sebagai instrumen non-mengikat sangat diperlukan untuk memperkuat pemerintahan desa yang demokratis, efektif, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.
Co-Authors A. Kumedi Ja’far Adhitama, Sam Alpasah Andriasari, Sevi Arifin, Triyono Arjoni Putra Azzahra Rizki Ananda Didiek R Mawardi Elliana, Meili Erry Setia Negara Fadli, Ilham Faiq Nurraihan Fitria, Shinta Harun, Yandri Irhammudin Iskandar Iskandar Iskandar Iskandar Iskandar Leny Rudihartati Lidia Olga M. Galib Iqbal Muhammad Ferdiansyah Muhammad Ferdiansyah, Muhammad Octa Ariyantika, Ara Pujiati, Lila R Mawardi, Didiek Rohmiyati, Rohmiyati Ryan Afandi, Rachmad Sahidi, Aryan Sani, Sri Achmad Irwan Slamet Haryadi Slamet Haryadi Sukatno Sukatno, Sukatno Suwardi Suwardi