Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.575
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Jurnal Pelita Bangsa Pelestari Pancasila Jurnal Hukum Novelty Daya Saing : Jurnal Ilmu Manajemen Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Melayunesia Law JOURNAL EQUITABLE Soumatera Law Review Al-Amwal Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal ABDIMAS STMIK DHARMAPALA Jurnal Gagasan Hukum Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains The Easta Journal Law and Human Rights Rechtsnormen Journal of Law ANDREW Law Journal Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Madani Science: Indonesian Journal of Science NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Mizan: Journal of Islamic Law
andrew shandy utama, andrew shandy
Universitas Lancang Kuning
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : ANDREW Law Journal

 1 
URGENSI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA DI INDONESIA SHANDY UTAMA, ANDREW
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i1.14

Abstract

Karakter Pancasila adalah suatu sikap yang bersumber dari nilai-nilai luhur ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Karakter Pancasila merupakan identitas asli bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi penguatan pendidikan karakter Pancasila di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila adalah melalui pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Penguatan nilai-nilai luhur Pancasila melalui Pendidikan Karakter Pancasila terbagi dalam empat fase, yaitu sosialisasi Pancasila, kesadaran diri masyarakat, penyampaian dan ajakan kepada orang lain, serta terbentuknya karakter Pancasila. Pendidikan karakter Pancasila merupakan opsi tunggal yang harus diimplementasikan dalam rangka penguatan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah badai degradasi moral bangsa Indonesia. Namun, tantangan terbesar dalam implementasi Pendidikan Karakter Pancasila adalah political will para penguasa yang sudah nyaman dengan sistem yang corrupt.
PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP DEBITUR PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWI, SANDRA; HASNATI; SHANDY UTAMA, ANDREW
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i1.17

Abstract

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkan uang kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa-jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian kredit macet terhadap debitur pada bank perkreditan rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penyelesaian kredit macet terhadap debitur pada Bank Perkreditan Rakyat tidak dilaksanakan berdasarkan perjanjian kredit antara Bank Perkreditan Rakyat dan nasabah debitur. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet terhadap debitur pada Bank Perkreditan Rakyat adalah kurangnya kehati-hatian pihak bank dalam melakukan analisa kredit terhadap karakter nasabah, kondisi keuangan nasabah, pekerjaan nasabah, usaha nasabah, dan jaminan kredit nasabah serta pandemi Virus Corona COVID-19 yang melanda berdampak terhadap perekonomian nasabah debitur. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet terhadap debitur pada Bank Perkreditan Rakyat adalah menyelesaikan kredit macet secara persuasif atau kekeluargaan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian kredit antara Bank Perkreditan Rakyat dan nasabah debitur serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap nasabah debitur yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya.
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA SHANDY UTAMA, ANDREW
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i2.19

Abstract

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, kepentingan politik masyarakat, kepentingan politik bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan partai politik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai partai politik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun, pada tanggal 15 Januari 2011, disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pengaturan partai politik dimulai dari pembentukan partai politik, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, asas dan ciri partai politik, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, keanggotaan dan kedaulatan anggota partai politik, organisasi dan tempat kedudukan partai politik, kepengurusan partai politik, pengambilan keputusan dalam partai politik, rekrutmen politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidikan politik, penyelesaian perselisihan partai politik, keuangan partai politik, larangan bagi partai politik, pembubaran dan penggabungan partai politik, hingga pengawasan dan sanksi terhadap partai politik.
PELAKSANAAN HAK-HAK TENAGA KERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN HASNATI; DEWI, SANDRA; SHANDY UTAMA, ANDREW
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i2.21

Abstract

Dasar hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan hak-hak tenaga kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. 13 Pelaksanaan hak-hak tenaga kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan belum terlaksana. Hambatan pertama adalah kurangnya pemahaman pekerja mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hambatan kedua adalah kondisi keuangan PT Asia Forestama Raya saat ini sedang dalam keadaan rugi sehingga pihak perusahaan tidak mampu untuk membayar hak-hak tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Hambatan lainnya adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Pada tahun 2019, Serikat Buruh Cahaya Indonesia mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap PT Asia Forestama Raya. Selain itu, para pekerja PT Asia Forestama Raya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial dapat melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI GENERASI MUDA SHANDY UTAMA, ANDREW; IQSANDRI, RAI
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i2.22

Abstract

Provinsi Riau menjadi salah satu jalur utama peredaran narkotika dari negara lain masuk ke Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi generasi muda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Selama tahun 2022 telah terjadi tiga kasus penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Meranti Pandak. Hambatan dari sisi pemerintah yaitu tidak adanya anggaran dana untuk pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika dari Pemerintah Kota Pekanbaru serta terbatasnya jumlah personil yang bertugas pada Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir. Sedangkan, hambatan dari sisi masyarakat yaitu wilayah Kelurahan Meranti Pandak yang luas dan padat penduduk, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan generasi muda yang rendah, faktor keluarga, serta pengaruh lingkungan sekitar di Kelurahan Meranti Pandak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah Pemerintah Kota Pekanbaru menganggarkan dana untuk pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika dan bekerja sama dengan Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Meranti Pandak.
KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA AUTENTIK DALAM HUKUM PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ARBEN, ALI; SHANDY UTAMA, ANDREW
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i1.26

Abstract

Alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda dan tidak semua surat mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian. Alat bukti surat yang mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian perkara perdata adalah akta autentik. Oleh karena itu, bagaimanakah kedudukan akta notaris sebagai akta autentik dalam hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lain. Artinya, akta Notaris merupakan akta yang autentik.
Co-Authors Aat Ruchiat Nugraha Ade Onny Siagian Ade Pratiwi Susanty, Ade Pratiwi Ahmad Zain Sarnoto ANDRI KURNIAWAN Arben, Ali Arief Fahmi Lubis Arnes Yuli Vandika Arum Ardianingsih Bagio Kadaryanto, Bagio Basri, T. Saiful Bintarawati, Fenny Dharmawati, Tuti Djaini, Aditya Elfrida Ratnawati Fahrial Fahrial, Fahrial faizah kamilah, faizah Guna, Bucky Wibawa Karya Hadi Nasbey Haq, Miftahul Harsya, Rabith Madah Khulaili Hasnati Hasnati, Hasnati Hasnati, Hasnati Heni Pujiastuti HM, Makkah Iqsandri, Rai Judijanto, Loso Mayndarto, Eko Cahyo Pratiwi Susanty, Ade Putra, Tri Anggara Rizana, Rizana Rizana, Rizana Sahib, Abdul sandra dewi Setiyawan, Heri Suhardy, Suhardy Suhendro Suhendro Sumarna, M. Ibnu Susanti, Ade Pratiwi Triantho, Alex Irawan Yetti, Yetti Zulfikar, Muh. Reza