Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.433
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Jurnal Pelita Bangsa Pelestari Pancasila Jurnal Hukum Novelty Daya Saing : Jurnal Ilmu Manajemen Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Melayunesia Law JOURNAL EQUITABLE Soumatera Law Review Al-Amwal Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal ABDIMAS STMIK DHARMAPALA Jurnal Gagasan Hukum Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains The Easta Journal Law and Human Rights Rechtsnormen Journal of Law ANDREW Law Journal Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Madani Mizan: Journal of Islamic Law
andrew shandy utama, andrew shandy
Universitas Lancang Kuning
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERBANDINGAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Hasnati, Hasnati; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Shandy
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20252

Abstract

Dari segi cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional maupun bank syariah wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan usahanya karena bank konvensional dan bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atas dasar kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Prinsip Good Corporate Governance yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Pada dasarnya, penerapan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama, karena mengacu pada ‘Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia’ yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Perbedaannya adalah prinsip Good Corporate Governance pada bank syariah diatur secara tegas pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbedaan lainnya terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah karena selain dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus.
ANALISA YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Utama, Andrew Shandy
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i3.20353

Abstract

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menimbulkan pro dan kontra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menjadi kontroversi di masyarakat yaitu memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban; mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban; serta membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Apabila ada persetujuan atau dilakukan atas dasar suka sama suka, maka perbuatan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi seharusnya dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, serta jaminan ketidakberulangan.
Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah utama, andrew shandy
Jurnal Daya Saing Vol. 2 No. 1 (2016): Akuntabilitas, Kinerja Organisasi, dan Perilaku Konsumen
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/dayasaing.v2i1.43

Abstract

Abstract: In principle, the relationship between the bank and its customers are saving money in the bank based on the relationship of trust, so that each bank is required to have to continue to maintain the level of health. Solutions that can be taken by the banks, both conventional banks and Islamic banks, to maintain the existence and level of health is with the implementation of the principles of good corporate governance. Therefore, it is interesting to examine the comparison of implementation of the principles of good corporate governance in conventional banks and Islamic banks. The method used in this study is a normative legal research. This research use approach legislation. The results showed that in essence, the implementation of the principles of good corporate governance in conventional banks and Islamic banks are the 'same', because it refers to the "Code of Good Corporate Governance Indonesian Banking" issued by the National Committee on Governance (NCG). The fundamental difference lies in Islamic principles used by Islamic banks. In addition to guided and supervised by the Financial Services Authority as conventional banks, Islamic banks are also supervised by the National Sharia Board MUI and Sharia Supervisory Board who served in each Islamic bank. Keywords: The Principles of Good Corporate Governance
PELAKSANAAN UPAH KERJA LEMBUR PADA PT ASIA FORESTAMA RAYA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR Kep.102/Men/VI/2004 Shandy Utama, Andrew; Kamilah, Faizah
Jurnal Daya Saing Vol. 5 No. 3 (2019): Dinamika Pemasaran, Perilaku Konsumen, dan Pengembangan Kewirausahaan di Era Ko
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/dayasaing.v5i3.393

Abstract

Pursuant to Article 78 of Law No. 13/2003 it is stated that companies which employ workers exceeding work hours as stipulated in Article 77 of the law are required to pay overtime wages. This research aims to explain the implementation of overtime wages at PT Asia Forestama Raya based on the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. Kep.102/Men/VI/2004 regarding Overtime and Overtime Wages. The method used in this research is socio-legal research. The results of the research explained that PT Asia Forestama Raya did not pay overtime wages to its factory workers who had worked more than hours worked as stipulated in Law No. 13/2003. The obstacle is because the company's financial condition is currently in an unstable condition and there is an agreement between the company management and factory workers that PT Asia Forestama Raya is unable to pay overtime wages to its workers. The legal settlement if PT Asia Forestama Raya does not pay overtime wages to its workers who have worked more than working hours, then the company may be subject to criminal sanctions under Article 187 of Law No. 13/2003.
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DI KECAMATAN RUMBAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Susanti, Ade Pratiwi; Utama, Andrew Shandy; Kamilah, Faizah
Jurnal Daya Saing Vol. 7 No. 1 (2021): Kinerja Ekonomi, Perilaku Keuangan, dan Penguatan UMKM di Era Transformasi Digi
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/dayasaing.v7i1.571

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengatur bahwa pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai belum terlaksana. Faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai dari sudut pandang pengusaha mikro adalah ketidaktahuan pengusaha mikro tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai dari sisi pemerintah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap program pemberdayaan usaha mikro yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Pemerintah Kota Pekanbaru. UMKM. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Rumbai adalah dengan melakukan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada wirausaha mikro.
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Relaksasi Kredit Bagi Nasabah Terdampak Covid-19 Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Hasnati, Hasnati; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Shandy
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 4 No. 2 (2020): Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan SDM melalui Pengabdian, Edukasi, dan Kine
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v4i2.508

Abstract

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai relaksasi kredit bagi nasabah terdampak COVID-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai relaksasi kredit bagi nasabah terdampak COVID-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya, dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta-5. Kesimpulannya bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 6% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 78% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan. Sarannya adalah sebaiknya kegiatan dengan tema ini dilaksanakan tidak hanya kepada masyarakat Kelurahan Limbungan saja, tetapi juga di kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.
Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perkembangannya Pasca Pengesaha Hasnati, Hasnati; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Shandy
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 5 No. 1 (2021): Inovasi Layanan Publik dan Penguatan Pemberdayaan melalui Pengabdian Masyarakat
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v5i1.603

Abstract

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru tentang hak-hak pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (SPTA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perkembangannya. setelah disahkannya Omnibus Law of Job Creation. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru tentang hak-hak pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (SPTA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perkembangannya setelah pengesahan Omnibus Law of Job Creation. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan pendidikan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Sasaran keluaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi Sinta-5. Kesimpulannya, kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 17 peserta hanya 43,5% yang menjawab sudah mengetahui materi yang akan disampaikan. Sedangkan setelah kegiatan dilaksanakan 84,7% peserta menjawab sudah mengetahui materi yang disampaikan.
Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Meneng Hasnati, Hasnati; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Shandy
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 5 No. 2 (2021): Penguatan Kompetensi, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era New Normal
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v5i2.676

Abstract

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya, dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta-5. Kesimpulannya bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 17 orang peserta, hanya 43,5% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 84,7% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.
Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Artificial Intelligence dalam Proses Penegakan Hukum Rizana, Rizana; Utama, Andrew Shandy
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 02 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i02.718

Abstract

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah secara signifikan mentransformasi praktik penegakan hukum modern, termasuk pengawasan, identifikasi biometrik, pemolisian prediktif, dan investigasi forensik digital. Di Indonesia, penerapan AI dalam kepolisian mencerminkan upaya negara untuk meningkatkan efisiensi dan daya tanggap dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks. Namun, pemanfaatan AI juga menimbulkan persoalan hukum dan hak asasi manusia yang serius, khususnya terkait privasi, due process (proses hukum yang adil), kesetaraan di hadapan hukum, transparansi, serta akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan menelaah kerangka hukum yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam penegakan hukum di Indonesia melalui analisis yuridis normatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan hak asasi manusia, dengan bahan hukum kepustakaan sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan eksplisit yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam penegakan hukum. Regulasi yang ada masih bersifat terfragmentasi dan sektoral, sehingga memunculkan celah pengaturan, ketidakpastian hukum, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas. Studi ini menegaskan urgensi pembentukan tata kelola AI yang komprehensif, berbasis hak, dan akuntabel dalam penegakan hukum di Indonesia agar inovasi teknologi tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
Analyzing the Efficacy of Restorative Justice Practices in Criminal Law HM, Makkah; Utama, Andrew Shandy; Guna, Bucky Wibawa Karya; Kurniawan, Andri; Nugraha, Aat Ruchiat; Suhardy, Suhardy; Sarnoto, Ahmad Zain; Triantho, Alex Irawan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.5226

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of restorative justice practices in the context of criminal law. Restorative justice is an alternative approach that focuses on restoring relationships between perpetrators, victims, and society through dialogue and out-of-court settlements. With the growing idea that traditional criminal justice systems are often more repressive than rehabilitative, restorative justice offers a new paradigm that emphasizes perpetrator responsibility, victim recovery, and active community involvement. This study uses case study methods and literature reviews to evaluate the extent to which restorative justice practices are able to achieve their main goals, namely reducing recidivism, recovering victims, and reintegrating perpetrators. The results show that, while restorative justice is effective in some contexts, its implementation is often hampered by a lack of understanding, a supportive legal framework, and resistance from traditional legal systems. In conclusion, although restorative justice has great potential in improving the weaknesses of the conventional criminal justice system, further development is needed in policy and application to ensure its success more broadly.
Co-Authors Aat Ruchiat Nugraha Ade Onny Siagian Ade Pratiwi Susanty, Ade Pratiwi Ahmad Zain Sarnoto ANDRI KURNIAWAN Arben, Ali Arief Fahmi Lubis Arnes Yuli Vandika Arum Ardianingsih Bagio Kadaryanto, Bagio Basri, T. Saiful Bintarawati, Fenny Dharmawati, Tuti Djaini, Aditya Elfrida Ratnawati Fahrial Fahrial, Fahrial faizah kamilah, faizah Guna, Bucky Wibawa Karya Hadi Nasbey Haq, Miftahul Harsya, Rabith Madah Khulaili Hasnati Hasnati, Hasnati Hasnati, Hasnati Heni Pujiastuti HM, Makkah Iqsandri, Rai Judijanto, Loso Mayndarto, Eko Cahyo Pratiwi Susanty, Ade Putra, Tri Anggara Rizana, Rizana Rizana, Rizana Sahib, Abdul sandra dewi Setiyawan, Heri Siswahyudianto Suhardy, Suhardy Suhendro Suhendro Sumarna, M. Ibnu Susanti, Ade Pratiwi Triantho, Alex Irawan Yetti, Yetti Zulfikar, Muh. Reza