Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Insignia: Journal of International Relations Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Jurnal Transformasi Global Indonesian Perspective Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs Journal of Governance Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Global Political Studies Journal Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Intermestic: Journal of International Studies Indonesian Perspective Jurnal Abdimas Peradaban
Angga Nurdin Rachmat
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
INDONESIA`S ROLE IN THE ISSUE OF HUMAN RIGHT VIOLATIONS AGAINST THE UIGHUR ETHNIC GROUP IN XINJIANG Merliana, Merri; Rachmat, Angga Nurdin; Oktaviani, Jusmalia
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 9 No 1 (2024): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v9i1.2189

Abstract

The issue of human rights violations against the Uighur ethnic group in Xinjiang, China, has drawn attention from Western countries as promoters of human rights and Muslim-majority nations, within the framework of solidarity. For Indonesia, the issue of human rights violations against the Uighur ethnic group poses a dilemma. This dilemma stems from Indonesia's status as a member of the UN Human Rights Council for the 2020-2022 period and as a country with a Muslim-majority population, while China, accused of committing human rights violations against the Uighur ethnic group, is a strategic economic partner. Based on this context, this paper aims to discuss the question of Indonesia's role in the issue of human rights violations against the Uighur ethnic group in the years 2020-2022. The purpose of this paper is to describe and analyze Indonesia's role using K.J. Holsti's theory of national roles, based on identity and interests from a constructivist perspective. The paper finds that Indonesia plays three roles in the issue of human rights violations against the Uighur ethnic group: independent, example, and bridge. These roles are based on Indonesia's identity as a middle power country with economic interests and its identity as a member of the UN Human Rights Council.
Implementasi PP Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Subagyo, Agus; Djatah, Stenly; Ginanjar, Yusep; Akbar, Taufan Herdansyah; Tholhah, Tholhah; Rahmat, Angga Nurdin; Oktaviani, Jusmalia; Pratama, Muhammad Raihan; Putra, Rakha Aditya; Shelina, Bella; Farida, Nissa Nur; Putri, Benaya
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v7i1.1332

Abstract

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan isu strategis dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, terutama mengingat besarnya jumlah PMI yang bekerja pada sektor domestik dan informal serta tingginya tingkat kerentanan yang mereka hadapi. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 sebagai regulasi komprehensif yang mengatur pelaksanaan perlindungan PMI pada tahap pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna-penempatan. Namun, implementasi regulasi tersebut di Malaysia masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya literasi hukum PMI, keterbatasan akses terhadap informasi resmi, hingga lemahnya mekanisme pengaduan di lapangan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman PMI mengenai isi dan mekanisme perlindungan yang diatur PP 59/2021 melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pendampingan berbasis komunitas bekerja sama dengan PCI Muslimat NU Malaysia. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman PMI terkait hak kontraktual, akses layanan perwakilan RI, serta mekanisme pelaporan ketika menghadapi pelanggaran ketenagakerjaan. Penandatanganan MoU antara UNJANI dan PCI Muslimat NU Malaysia memperkuat keberlanjutan program edukasi hukum dan membuka peluang pengembangan model perlindungan berbasis komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi akademisi dan organisasi diaspora untuk memastikan implementasi PP 59/2021 berjalan efektif di negara tujuan, serta perlunya program edukasi regulasi yang bersifat periodik dan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas perlindungan diri PMI.
Strategi Pengembangan Usaha Komoditas Pangan Melalui Kerja sama Antar Desa di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Subagyo, Agus; Sari, Suwarti; Nurdin, Iing; Djemat, Yuswari Octonain; Ginanjar, Yusep; Rachmat, Angga Nurdin; Benarrivo, Renaldo; Nastiti, Nala Nourma; Oktaviani, Jusmalia; Akbar, Taufan Herdansyah; Alamari, Muhammad Fauzan; Harikesa, I Wayan Aditya; Tholhah, Tholhah; Rianda, Bimbi; Nuradhawati, Rira; Rokhmat, Dicky Febriansyah; Panorama, Anggun Dwi; Aprimayanti, Risyah
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 8 No 1 (2026): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v8i1.1300

Abstract

Kerja sama dianggap penting karena potensi sumber daya alam, sosial budaya, dan ekonomi desa di Pangalengan tidak selalu sama. Kegiatan pengabdian ini bertujuan Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap pengembangan usaha komoditas pangan kepada kelompok masyarakat; Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap kemampuan ekspor dan kerja sama desa; dan Meningkatkan motivasi masyarakat untuk memulai menjadi pelaku usaha. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, pendekatan kelompok, pendekatan individual, metode ceramah, dan metode diskusi. Teridentifikasi komoditas unggulan yang paling potensial dikembangan untuk ekspor pada saat ini di Desa Warnasari adalah biji kopi. Namun kemampuan ekspor dinilai masih perlu persiapan lebih komprehensif, yaitu tata kelola kelembagaan, produksi, pengemasan dan pembuatan produk turunan biji kopi. Kerja sama di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan dalam lingkup kerja sama antar warga dengan Pemerintah Desa sudah terjalin dengan baik yang dapat dilihat dari kekompakan seragam yang dikenakan dan komunikasi yang persuasif. Namun masih memiliki kelemahan pada kerja sama desa serta dengan pihak swasta seperti pengepul kopi.
FAKTOR DOMESTIK DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH HUNGARIA TERHADAP PENGUNGSI DAN MIGRAN DARI TIMUR TENGAH PERIODE TAHUN 2015-2019 Angga Nurdin Rachmat
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.241

Abstract

Hungary has become a party to the 1951 Convention and 1967 Protocol on Refugees which requires it to adhere to the principle of non-refoulment towards refugees and migrants from the Middle East who came to the country in 2015. However, in reality Hungary has implemented a policy of detaining and returning refugees even by repressive means. This policy also clearly contradicts the principle of protection against refugees and the policies of the European Union (EU) in which Hungary is a member. The policies taken by Hungary cannot be separated from domestic factors that influence the choice of the Hungarian government to take policies that are contrary to the binding Convention and EU policy. Therefore, this paper seeks to answer what domestic factors influenced Hungary's policies towards refugees and migrants from the Middle East in the 2015-2019 period. This paper uses qualitative methods with data sources obtained from literature studies on various aspects of Hungarian domestic politics. The argument in this study is that Hungarian policy towards refugees and migrants is influenced by domestic factors related to elite interests as a strategy to win political battles in the country related to Viktor Orban's ideas of national identity as the Prime Minister of Hungary as well as leader of the ruling party Fidesz, the dynamics of Hungarian domestic politics. and the strengthening of right-wing populism advocated by Fidesz's party.
IDENTITAS DAN KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ISU HAK ASASI MANUSIA ETNIS UIGHUR Angga Nurdin Rachmat
Jurnal Dinamika Global Vol 10 No 2 (2025): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v10i2.4679

Abstract

The human rights issues of the Uighur ethnic group have become the international spotlight as a result of the policies implemented by China government which are considered to have violated human rights. For Indonesia, the human rights issue of the Uighur ethnic group is a dilemma in itself that has emerged in foreign policy both at the bilateral level towards China and bilaterally through the UN Human Rights Council mechanism. Indonesia's foreign policy is considered ambiguous because it does not reflect Indonesia's position as a member of the UN Human Rights Council and Islamic solidarity. Therefore, this article attempts to discuss by presenting the question why there is ambiguity in Indonesia's foreign policy in responding to the human rights issue of the Uighur ethnic group? The discussion of this question was analyzed using a constructivist approach through identity and interests with the argument that Indonesia's foreign policy towards human rights issues of the Uighur ethnic group was based on personal and social identities, giving rise to differences in interests that must be achieved. The article was prepared using qualitative methods with secondary data used to support research arguments. This paper finds that the foreign policy presented by Indonesia as an alternative has emerged based on its identity as a developing country with an interest in maintaining and maintaining good relations with China and an identity as a global human rights promoter with an interest in avoiding politicization of the UN Human Rights Council by Western countries.
Quo Vadis Pembangunan Kekuatan Maritim Indonesia Era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Angga Nurdin Rachmat
Global Political Studies Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Global Political Studies Journal
Publisher : Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/gpsjournal.v10i1.19803

Abstract

The objective of this research is to provide an analysis of the policies and future of the development of  Indonesian maritime power and defense during the era of President Prabowo Subianto. The research use a qualitative method with data obtained from literature studies of various official government documents, previous research and electronic media articles. This study emphasize on three important points: first, the projection of the development of Indonesian naval power carried out through the acquisition of defense equipment from various countries; second, the development of naval power also has significance for strengthening Indonesian diplomacy and foreign policy; and finally, the challenges that must be faced by the government of President Prabowo Subianto in efforts to develop maritime power. This study uncovers the development of Indonesian maritime power wich directed to the efforts by strengthen the Indonesian Navy as a green-water navy as a basis for supporting diplomacy and the free and active foreign policy adopted by Indonesia. In addition, this study also identified that in developing its maritime power, the Indonesian government under the leadership of President Prabowo Subianto will face various challenges from both political, economic and also technical aspect.  Keywords— Diplomacy, Indonesian Navy, Indonesia, Maritime Power
Co-Authors Agus Subagyo Akbar, Taufan Herdansyah Alamari, M. Fauzan Alamari, Muhammad Fauzan Aprimayanti, Risyah Arlan Siddha Benarrivo, Renaldo Bimbi Rianda Dadan Kurnia Djatah, Stenly Djemat, Yuswari Octonain Farida, Nissa Nur Fauzi, Lukman M Ginanjar, Yusep Harikesa, I Wayan Aditya Lukman Munawar Fauzi Merliana, Merri Nastiti, Nala Nourma Nurdin, Iing Nurmansyah, Abdul Ahmad Hafidh Oktaviani, Jusmalia Panorama, Anggun Dwi Paulus Yustinus Maria Wibowo Ndaruhadi Pratama, Muhammad Raihan Putra, Rakha Aditya Putri, Benaya Renaldo Benarrivo Rianda, Bimbi Rira Nuradhawati Rokhmat, Dicky Febriansyah Sari, Suwarti Shelina, Bella Siddha, Arlan Soebagyo, Agus Tholhah, Tholhah Yuswari Octonain Djemat