Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Journal of Law Science Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Indonesian Journal of Sociology, Education and Development (IJSED) JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education The Easta Journal Law and Human Rights At-Tanwir Law Review Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL) Jurnal Mahkamah Hukum
Feibe Engeline Pijoh
Universitas Negeri Manado
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS HUKUM PEMBERIAN LISENSI WAJIB PATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Nender, Clarita; Engeline Pijoh, Feibe; Novy Tuwaidan, Arthur
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i1.4311

Abstract

Patent, as one form of intellectual property rights, possesses an exclusive and monopolistic nature that can stimulate innovation, but may also cause market distortions if misused. In this context, compulsory licensing serves as a legal mechanism to balance the exclusive rights of patent holders with public interest, particularly in the health sector. This study aims to analyze the issuance of compulsory patent licenses from the perspective of competition law in Indonesia. The research method employed is normative juridical, using statutory and doctrinal approaches. The findings indicate that although the regulation of compulsory licensing has been accommodated in the Patent Law and is in line with TRIPs provisions, its implementation still faces several challenges, such as the lack of derivative regulations, technological field discrimination, and weak prioritization of national interests. A case study of the Indonesian Competition Commission (KPPU) decision and the compulsory licensing policy for HIV/AIDS drugs demonstrates that this mechanism is essential for maintaining fair business competition and ensuring public access to technological innovations
ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PENYELUNDUPAN DI INDONESIA Semmi Kawulur, Denni; Timomor, Adensi; Engeline Pijoh, Feibe
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i1.4312

Abstract

Money Laundering (TPPU) is a serious crime with broad impacts on economic and social stability, and it is often linked to other offenses such as smuggling. This study aims to examine the legal handling of money laundering derived from smuggling activities, identify the obstacles in its enforcement, and provide recommendations to enhance the effectiveness of law enforcement in Indonesia. Using a normative legal research method, the study finds that addressing money laundering requires adaptive regulations and cross-sector collaboration, as this crime is increasingly complex, transnational, and frequently associated with organized crime. Synergy among regulations, law enforcement institutions, financial entities, technology, and public awareness is crucial to dismantle criminal networks and safeguard the integrity of the financial system.
ANALISIS HUKUM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) PADA PERKARA PERTAMBANGAN Wahyuni Kangiden, Sri; Leonardo Lombok, Lesza; Engeline Pijoh, Feibe; Irene Lombok, Claudia
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i1.4304

Abstract

Within the framework of a constitutional state, the judiciary holds a pivotal role in upholding the rule of law and ensuring justice through an independent and impartial judicial process. Among the various types of court rulings, the verdict of release from all legal charges (onslag van alle rechtsvervolging) is one that frequently provokes legal and public debate. This study investigates such a verdict in an illegal mining case that occurred in Ratatotok Dua Village, North Minahasa Regency, North Sulawesi, involving three defendants and adjudicated by the Tondano District Court. Despite the court establishing that the defendants' actions were proven, the panel of judges concluded that those actions did not constitute a criminal offense under the applicable laws, thereby issuing a release verdict. The objective of this research is to critically examine the legal grounds and judicial reasoning behind the issuance of the release verdict, as well as its broader implications for the enforcement of mining laws in Indonesia.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA MEREK KARENA ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Pakpahan, Astria Rikayana; Pijoh, Feibe Engeline; Tuwaidan, Arthur Novy; Lombok, Lesza Leonardo
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 2 No 2 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v1i2.1465

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak ekonomi atas karya intelektual, termasuk merek dagang yang membedakan produk suatu perusahaan. Sengketa merek sering terjadi akibat peniruan, terutama terhadap merek terkenal, seperti kasus "Gudang Garam" vs "Gudang Baru" yang dinilai melanggar UU No. 20 Tahun 2016 yang digugat PT. Gudang Garam karena dianggap menyerupai mereknya, baik secara visual maupun unsur lainnya. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam berbagai aspek, termasuk bentuk dan komposisi huruf, komposisi warna, ejaan, gaya penulisan, dan penempatan gambar atau lukisan, terdapat persamaan antara Gudang Garam dan Gudang Baru. Dalam kasus sengketa merek gudang garam dan gudang baru, bentuk kepastian hukum utama adalah keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penggunaan merek yang sama merusak hak eksklusif merek dagang yang telah didaftarkan sebelumnya. Dengan demikian, pihak pertama memerlukan perlindungan hukum.
PERBANDINGAN PENGATURAN SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BATAK Togatorop, Heri Br; Melo, Isye J.; Pijoh, Feibe E.
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji perbandingan sistem pewarisan antara hukum perdata dan hukum adat Batak, dengan fokus pada perbedaan prinsip dan praktik dalam pembagian warisan. Hukum perdata, yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menganut asas kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan, dan bersifat individualistis dengan penekanan pada harta benda yang dapat diwariskan secara formal. Sebaliknya, hukum adat Batak mengikuti sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki, terutama anak sulung, sebagai ahli waris utama. Proses pembagian warisan dalam hukum adat dilakukan melalui musyawarah keluarga, mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini juga membahas penyelesaian sengketa waris yang lebih mengedepankan metode non-litigasi, menunjukkan pentingnya harmonisasi antara kedua sistem hukum dalam konteks masyarakat yang semakin modern.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR CRYPTO DI BURSA BERJANGKA INDONESIA Siringoringo, Raya Rosari; Lasut , Meiske M. W.; Pijoh , Feibe E.
Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 5 (2025): Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini, yaitu melakukan analisis perlindungan investor pada crypto di bursa berjangka Indonesia dan mengidentifikasi kedudukannya dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penulisan secara normatif, dimana dilakukan dengan menganalisis masalah, menjabarkan melalui beberapa teori dan mengkolerasikannya dengan regulasi yang berlaku, dengan tetap menekankan pentingnya transparansi dan edukasi bagi investor untuk memitigasi risiko investasi pada aset digital. Hasilnya adalah menciptakan analisis terhadap perlindungan dan kedudukan hukum para investor crypto di bursa berjangka Indonesia, dengan fokus pada regulasi yang ada dan tantangan yang dihadapi. Meskipun adanya upaya regulasi, masih terdapat kekurangan dalam perlindungan hukum yang optimal bagi investor crypto.
Eksistensi Pedagang Angkringan di Benteng Moraya Tondano Pada Bulan Ramadhan Mesra, Romi; Salem, Veronike E.T; Pijoh, Feibe Engeline
Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development Vol 5 No 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Asosiasi Profesi Pendidik dan Peneliti Sosiologi Indonesia (AP3SI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52483/ijsed.v5i2.101

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika eksistensi pedagang Angkringan Benteng Moraya Tondano selama bulan Ramadhan, dengan fokus pada peningkatan atau penurunan aktivitas perdagangan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Studi ini mengadopsi teori tindakan sosial sebagai kerangka analitis, memfokuskan pada interaksi dan respons sosial antara pedagang dan pelanggan. Pendekatan kualitatif diimplementasikan, dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pedagang serta pengunjung Angkringan. Proses analisis data melibatkan reduksi data, termasuk pencatatan dan kategorisasi, diikuti dengan penyajian data secara sistematis dan penarikan kesimpulan yang valid. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas pedagang Angkringan di Benteng Moraya Tondano selama bulan Ramadhan, dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari jumlah pedagang yang bertambah, tetapi juga dari intensitas kunjungan pelanggan yang mencari berbagai jenis jajanan yang ditawarkan.
Gender Analysis in Higher Education Access in Remote Areas Pijoh, Feibe Engeline
ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL) Vol. 2 No. 3 (2025): (MARCH) ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL)
Publisher : Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi Unima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/ww7pv774

Abstract

The purpose of this study is to analyze gender dynamics in access to higher education in remote areas of Indonesia, focusing on structural barriers, cultural constructs, and community adaptation strategies. The research method uses a qualitative approach with a systematic literature review of publications from 2014-2024 from various electronic databases including Science Direct, Scopus, Google Scholar, and Web of Science. Data analysis was conducted through a thematic approach that integrates an intersectional perspective to understand the complexity of gender issues in the context of higher education in remote areas. The results reveal that structural barriers include limited technological infrastructure, inaccessible financing systems, and institutional biases that create multiple disadvantages for communities in remote areas with different impacts based on gender. Cultural constructs regarding traditional gender roles interact with geographic and economic factors to create different expectations and limitations for women and men. Communities in remote areas develop innovative adaptation strategies including informal mentorship systems, community support networks, and the collective use of digital technology to overcome barriers to accessing higher education. The findings demonstrate the need for a multidimensional approach that integrates structural interventions with community empowerment to achieve gender equality in access to higher education in remote areas.
Tinjauan Yuridis Force majeure Pengaruh Covid-19 yang Menyebabkan Wanprestasi Kanter, Gideon Sambul; Pijoh, Feibe E.; Wereh, Agustien C.
Jurnal Mahkamah Hukum Vol 1 No 2 (2024): (November) Jurnal Mahkamah Hukum
Publisher : PT. NALURI EDUKASI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/12bd0690

Abstract

Penelitian mengenai tinjauan yuridis Force majeure dalam konteks pengaruh COVID-19 yang menyebabkan wanprestasi bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandemi tersebut memengaruhi perjanjian dan kontrak, serta mengkaji apakah COVID-19 dapat diklasifikasikan sebagai suatu keadaan Force majeure. Dalam hal ini, penelitian berusaha memahami sejauh mana pandemi dapat dijadikan alasan pembebasan tanggung jawab dalam perikatan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang berfokus pada kajian terhadap berbagai sumber hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), yang menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai Force majeure serta implikasinya dalam kasus wanprestasi yang dipicu oleh situasi pandemi COVID-19. Analisis dilakukan secara normatif dengan teknik deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum Force majeure di masa pandemi COVID-19 memerlukan pemahaman mendalam tentang konsep absolut dan relatif. Penyelesaian wanprestasi membutuhkan pendekatan komprehensif dengan mempertimbangkan Teori Perjanjian Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Perbaruan peraturan perundang-undangan, pengembangan doktrina hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga diperlukan
Co-Authors Adensi Timomor Afnike E. Goha Alprince T. Kadamehang Claudia Irene Lombok Helmyani A. S. Tangdialla Henny Saida Flora Isye Junita Melo Janeman Jehezkiel Lanawang Jeflan Recky Lalensang Joupy G Z Mambu Kanter, Gideon Sambul Kristianto Menjang Lesza Leonardo Lombok Meiske Lasut Mongdong, Novita Nanda Dwi Rizkia Nender, Clarita Neni Hardiati Novy Tuwaidan, Arthur Pakpahan, Astria Rikayana Rahmad, Riadi Asra Rahmat Setiawan Romi Mesra Sahrul Salem, Veronike E.T Semmi Kawulur, Denni Senden Sakka Siringoringo, Raya Rosari Togatorop, Heri Br Wahyuni Kangiden, Sri Wereh, Agustien C. Yoan Barbara Runtunuwu Yolanda Mona Salainti Yosua Laurens